WELCOME TO WEB FGPBP

Mungkin anda berfikir, akulah manusia yang paling tidak beruntung dan bodoh, karena kecintaan ku terhadap negeri ku lebih besar dari yang kau dapat dari ku...tapi satu hal yang kau tahu, bahwa aku berjalan bersama suatu kebenaran yang dunia telah menolaknya...sebab yang ku tahu...kebenar itu akan memerdekakan aku.

4 Jul 2010

Koruptor di Papua Sebagai Kelompok Separatis NKRI

Jayapura (ANTARA) - Para koruptor di tanah Papua yang jumlahnya sangat banyak di jajaran eksekutif dan legislatif tingkat provinsi hingga kabupaten dapat dipandang sebagai separatis yaitu kelompok yang berusaha melepaskan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Jika ingin Papua tetap dalam NKRI maka berantaslah korupsi dan tindaklah para koruptor yang dikategorikan kelompok separatis NKRI. Sumber Antara
Hal itu disampaikan Ketua Umum Badan Pelayanan Gereja Baptis Papua (BPGBP),Pdt Dumma Socratez Sofyan Yoman kepada ANTARA di Jayapura, Minggu menanggapi fenomena tindakan korupsi oleh banyak pejabat pemerintahan tingkat provinsi hingga kabupaten yang belum dapat ditangani secara baik dan benar oleh institusi penagak hukum khususnya Kejaksaan dan Kepolisian di Papua.
Menurut Socratez, tindakan para koruptor dengan "memakan" uang negara dalam jumlah yang sangat banyak telah membuat rakyat di kampung-kmpung kecewa yang berujung pada munculnya aspirasi rakyat untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Uang mereka yang seharusnya digunakan untuk menyejahterakan hidup di kampung dilahap habis oleh koruptor.
Rakyat berpendapat, untuk apalagi mereka hidup di dalam NKRI kalau uang mereka yang harus dimanfaatkan untuk menguatkan perekonomian keluarga, membiayai pendidikan anak-anak dan membiayai kesehatan dikorup habis oleh penyelenggara pemerintahan di tanah Papua.
"Kalau dicermati secara baik kasus-kasus korupsi di Papua maka dapat kami katakan bahwa begitu banyak uang negara untuk pembangunan rakyat di kampung sebagai pelaksanaan Otonomi Khusus dikorupsi pejabat eksekutif dan legislatif, " katanya.
Bersamaan dengan itu,tindakan memberantas korupsi oleh penegak hukum khususnya Kejaksaan dan Kepolisian di Papua pun sangat mengecewakan.Penegak hukum lakukan tebang pilih dalam memberantas korupsi di Papua.
"Kekecewaan rakyat ini akan berujung pada munculnya keinginan rakyat untuk lepas dari NKRI.Kesimpulan pun menjadi jelas, para koruptor itu sebenarnya kelompok separatis," katanya.
Menurut penulis buku "Suara Bagi Kaum Tak Bersuara" ini, apabila tidak terjadi korupsi di Papua dan tindakan terhadap para koruptor di wilayah ini benar-benar sesuai jalur hukum yang adil, benar dan transparan maka pembangunan untuk menyejahterakan rakyat di kampung-kampung akan berjalan lancar dan cepat membuahkan hasil yang nyata.
Socratez berpendapat, melalui dana pembangunan yang sangat besar yang sudah dikucurkan Pemerintah Pusat ke Papua, roda kehidupan ekonomi rakyat sebenarnya dapat berputar dengan cepat dan lancar yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat khususnya Orang Asli Papua.
Apabila uang rakyat itu digunakan secara benar maka proses pendidikan di Papua berlangsung baik,mulai dari wilayah perkotaan sampai ke kampung-kampung.
Begitu pula,apabila uang rakyat yang dikucurkan dalam era Otonomi Khusus (Otsus) Papua dimanfaatkan secara benar tanpa dikorup maka pelyanan kesehatan rakyat akan lancar hingga ke kampung-kampung dan disusul dengan perbaikan gizi anak-anak, giziibu hamil dan menyusui.
Selain itu, apabila uang rakyat dalam era Otsus Papua ini tidak dikorup maka pembangunan infrastruktur di kampung-kampung sudah tuntas yang memungkinkan terbukanya isolasi antarkampung dan distrik serta antarkabupaten.
Apabila penegak hukum khususnya jaksa dan polisi di Papua bersungguh-sungguh memberantas korupsi maka rakyat di kampung-kampung tidak merasa kecewa pada pemerintah.
"Namun kenyataan berbicara lain, rakyat Papua mulai kecewa pada para penegak hukum karena jaksa dan polisi tidak bersungguh-sungguh melaksanakan tugas mereka menegakkan hukum dan memberantas korupsi.Karena itu,wajar saja rakyat berpaling dari NKRI," katanya.
Untuk itulah, pihaknya secara tegas menyatakan bahwa para koruptor di tanah Papua adalah sebenarnya kelompok separatis.Tindakan mereka justeru akan membuat rakyat berkeinginan melepaskan diri dari pangkuan ibu pertiwi Indonesia.
"Kita jangan terlalu sempit memberikan cap atau stigma kepada rakyat di kampung yang membangkang terhadap pemerintah sebagai kelompok separatis. Justeru para koruptor di kota itulah yang merupakan kelompok separatis.Tindakan koruptor menghabiskan dana pembangunan untuk kesejahteraan rakyat menjadi pemicu munculnya keinginan rakyat untuk merdeka-lepas dari NKRI," katanya.
Socratez meminta Pemerintah Pusat agar bersungguh-sungguh memberantas korupsi di Papua dan mengembalikan uang negara yang sudah dikorupsi agar rakyat tidak sampai memunculkan aspirasinya untuk merdeka.
Rakyat Papua lebih percaya kepada KPK ketimbang polisi dan jaksa di Papua dalam memberantas korupsi.
"Sampai hari ini terkesan, polisi dan jaksa di Papua hanya berwacana untuk memberantas korupsi tetapi setelah ditangani,kasus itu akan berhenti di tengah jalan dengan berbagai alasan yang dibuat agar masuk akal dan diterima oleh rakyat yang kurang berpendidikan," katanya.
Untuk itu, apabila semua komponen bangsa dan negara RI ingin agar tanah Papua tidak sampai lepas dari ibu pertiwi NKRI maka berantaslah korupsi dan penjarakan koruptor yang adalah kelompok separatis di tanah Papua ini.
Uang untuk membiayai pembangunan dalam era Otsus Papua sudah banyak dimakan oleh para pejabat eksekutif,legislatif dan yudikatif. Salah satu cara untuk mengembalikan kepercayaan rakyat Papua kepada pemerintah Indonesia adalah segera menangkap mereka yang diduga mengorupsi uang Otsus Papua dan diproses lebih lanjut.
"Jika pemberantasan korupsi di Papua dilakukan dengan baik dan benar maka Papua tidak akan lepas dari NKRI," tegas Dumma Socratez.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar