Kewenangan Dihapus, DPRP Uji UU Otsus Papua

MK diminta mengeluarkan putusan provisi untuk memerintahkan KPUD Papua menghentikan tahapan pelaksanaan Pilgub sampai adanya putusan perkara ini.

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

(0 votes, average: 0.0 out of 5)

    

Kewenangan dihapus Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) uji
UU Otsus Papua. Foto: Sgp

Lantaran kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dihapus, Ketua DPRP John Ibo dan tiga pimpinan DPRP Papua Barat yakni Yoseps Yohan Auri, Robert Melianus, Jimmy Demianus Ijie menguji UU No 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua ke Mahkamah Konstitusi (MK).  

Kewenangan yang dimaksud yaitu memilih gubernur dan wakil gubernur seperti   diamanatkan Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No 21 Tahun 2001 yang dihapus lewat Pasal 1 angka 2 Perpu No 1 Tahun 2008 yang kemudian menjadi UU No 35 Tahun 2008.

Kekerasan di Papua 'langgar HAM serius'

Sigit Purnomo

BBC Indonesia

Dugaan kekerasan terhadap warga Papua direkomendasikan diproses di pengadilan militer

Komnas HAM menyebut pembunuhan seorang pendeta dan dua kasus tindak kekerasan terhadap warga Papua yang rekaman videonya tersebar dalam situs Youtube merupakan pelanggaran HAM serius.

Tiga kasus yang menjadi fokus penyelidikan Komnas HAM adalah peristiwa pembunuhan pendeta Kindermen Gire dan dua kasus kekerasan lainnya yang diduga dilakukan oleh TNI dalam proses interogasi di puncak Jaya, Papua.

Berita Dalam Video: President Senegal menyampaikan Selamat datang Pemimpin Papua Merdeka di Afrika

Kepada Yth Presiden Senegal, atas nama rakyat  Papua Barat saya ingin menyampaikan berterimakasih   banyak karena telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara tentang penderitaan orang Papua Barat.

Orang hitam di Papua barat khusnya RAS MELANESIA sedang menuju kepunahan maka atas nama bangsa Papua Barat kami minta dukungan mendukung perjuangan kami. karena Militer Indonesia sedang menghabisakan orang Papua Barat.

Pemumbunuhan, pemerkosaan, pemenyarahkan, dan diskriminasi di terhadapa Bangsa Papua.