WELCOME TO WEB FGPBP

Mungkin anda berfikir, akulah manusia yang paling tidak beruntung dan bodoh, karena kecintaan ku terhadap negeri ku lebih besar dari yang kau dapat dari ku...tapi satu hal yang kau tahu, bahwa aku berjalan bersama suatu kebenaran yang dunia telah menolaknya...sebab yang ku tahu...kebenar itu akan memerdekakan aku.

23 Okt 2009

Saatnya Papua Butuh Dialog Internasional, Bukan Jakarta-Papua

 Ketika Buctar Tabuni Blak-blakan Soal Sejarah Pepera  1969
Ketua aktivis KNPB (Komite Nasional Papua Barat) yang kini mendekam di LP Abepura karena tuduhan makar, ternyata tidak pernah berhenti berjuang. Bahkan, kini Buctar mengaku sebagai Ketua Peluncuran Buku Pepera yang akan dilakukan di London, Inggris, bulan depan. Terkait rencana itu, Bintang Papua mencoba mewawancarainya, terkait rencana peluncuran Buku Pepera tersebut.


Laporan : Ferry itlay/Jayapura

MENURUT Buchtar,  perjalanan tentang status PEPERA pada tahun 1969 hingga kini belum ada titik terang, akibatnya terjadi konflik dimana-mana di seluruh tanah Papua.
Dikatakan, PEPERA seharusnya diluruskan, karena tidak one man one vote, satu orang satu suara.  Sebaliknya yang dilakukan adalah musyawarah untuk mufakat ala Indonesia, tidak sesuai perjanjian New York Agreement yaitu” one man one vote” atau satu orang satu suara.
Jika saat itu dilakukan sistem musyawarah untuk mufakat, hanya karena alasan letak geografis yang sulit dijangkau di kampung-kampung seluruh pelosok Papua, adalah pembohong belaka.
Sebab jika hanya karena alasan letak geografis, sekarang jadi pertanyaan kenapa pemilihan umum untuk Papua New Guinea Raad pada tahun 1959/1960 bisa sukses sampai di kampung-kampung? Begitu juga  pemilu Indonesia  pada tahun 1971, atau hanya selang waktu 2 (dua) tahun setelah PEPERA sukes sampai di pelosok akar rumput yang dimenangkan oleh partai Golkar.
Jadi, kata Buctar, sistem musyawarah dilakukan karena alasan letak geografis yang sulit dijangkau adalah kebohongan besar terhadap rakyat. (Seperti yang dikutip pada Bintang Papua dalam wawancara Ramses Ohee terbitan 13 Oktober 2009 halaman 10 itu) sangat jelas-jelas membohongi masyarakat Papua.
Berapa jumlah suara yang ingin mendeka dan yang ingin dengan Indonesia? Buchtar Tabuni mengatakan, Indonesia mengklaim mutlak 1.026 orang mau bergabung dengan NKRI dari jumlah penduduk 800.000 jiwa dinilai Buctar bohong belaka. Alasannya, karena 1026 orang itu dipaksakan untuk memilih dengan NKRI dalam tekanan aparat.
Hal ini, katanya, seperti diungkapkan Jenderal Sintong Panjaitan dalam bukunya bahwa seandainya saya tidak memimpin operasi untuk mengamankan PEPERA 1969, maka seluruh rakyat Papua memilih untuk merdeka.
Dikatakan, Sintong Panjaitan adalah saksi hidup yang pernah jadi komandan operasi daerah kepala burung sebelum PEPERA yang dikenal dengan operasi RPKAD. Judul buku PEPERA 1969, para komandan operasi ini bertujuan agar rakyat Papua tidak memilih untuk merdeka saat PEPERA 1969 itu.
“Jadi apa yang disampaikan oleh Ramses Ohee lewat media itu adalah pembohongan publik dan bapa Ramses Ohee jangan jadi tameng oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang sengaja mau menciptakan konflik horizontal dan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang selalu menitipkan agenda kepada orang tua saya (Ramses Ohee) segera dihentikan,” tegasnya.
Jika sekarang ada yang menuntut untuk meninjau kembali sejerah PEPERA bagaimana pandangan anda?
Peninjauan kembali status PEPERA wajib dan harus dilakukan, kerena PEPERA adalah akar masalah dan tidak perlu disembunyikan lagi. Lagi pula dalam waktu dekat ini ada peluncuran buku PEPERA dalam bahasa Inggris dan panitia internasional telah mempercayakan KNPB, sebagai penanggungjawab dalam negeri untuk mensukseskan peluncuran buku PEPERA. Buku itu merupakan kajian
Prof. Doogleveer dari bahasa Belanda akan diterjemahkan ke dalam bahasa internasional, bertujuan untuk membuka semua kedok-kedok selama 47 Tahun yang disembunyikan oleh Indonesia.
Sudah puaskah anda dengan pemberian Otsus yang sudah berjalan hampir 8 tahun ini?
Menurut Buchtar puas bagi elit-elit politik Papua, malapetaka bagi rakyat karena pembunuhan secara sistematis yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab lebih kejam dari pada sebelum Otsus.
Seandainya dialog internasional dilakukan, menurut anda apa saja yang harus dibicarakan dalam dialog tersebut dan bagaimana format dialog yang idealnya nanti?
KNPB sudah punya gambaran apa yang harus dibicarakan dan bagaimana dialognya. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa sukseskan agenda peluncuran buku PEPERA ini, karena setelah ketahuan semua dosa-dosa Indonesia, melalui peluncuran ini pasti akan menuju pada dialog yang dimaksud dan KNBP sebagai media yang di percayakan oleh rakyat. Diplomat, maupun forum-forum internasional sudah ada gambaran bahwa bagaimana formatnya dan apa saja yang dibicarakan dimaksud adalah ingin merdeka.
Dialog yang dimaksudkan bukan dialog Jakarta-Papua, karena bagi KNBP dialog Jakarta-Papua tidak perlu dilakukan, sebab pada tahun 1999 sudah pernah lewat team 100. Hasilnya adalah UU. No. 21 tahun 2001 tentang Otsus. Sekarang ini dialog internasional namun langkah awal menuju dialog internasional adalah peluncuran buku status PEPERA. (*)

Wakil Sejen KNPB DI TANGKAP


SENTANI-Setelah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Papua sejak Mei 2009 lalu (7 bulan), akhirnya Victor F Yeimo, alias Viki tertangkap. Gembong separatis yang paling dicari Jajaran Polda Papua itu, tertangkap Kamis (21/10), dini hari sekitar pukul 00.15 WIT di kamar nomor 03 Hotel Mansapurani Sentani, Jalan Yabaso, Kelurahan Sentani, Distrik Sentani Kota Kabupaten Jayapura.
Viktor yang dinyatakan buron sejak 5 bulan lalu sempat menghilang. Bahkan diduga Viktor pula yang merupakan aktor dari beberapa kasus bernuansa politis yang terjadi di Kabupaten dan Kota Jayapura.
Penangkapan Viktor Yeimo berawal saat petugas Polres Jayapura dari gabungan beberapa fungsi satuan melakukan penyisiran penyakit masyarakat dalam sebuah operasi pekat di beberapa sasaran yang dianggap rawan terjadinya praktek-praktek penyakit masyarakat, seperti pesta miras secara berlebihan, judi, narkoba, sex bebas/mesum, serta indikasi praktek kriminal lainnya. Salah satu diantara tempat-tempat tersebut adalah beberapa hotel yang ada di wilayah hukum Polres Jayapura.
Saat melakukan operasi pekat inilah petugas berhasil menggrebek Viktor bersama seorang wanita bernama MM (22), warga kampung Berap Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura di sebuah kamar Hotel Mansapurani. Saat dimintai kartu tanda identitas, Viktor yang sudah menduga jika yang mengetuk kamar adalah Polisi langsung membuang kartu identitasnya ke dalam closed (pot wc) untuk menghilangkan jejak.
Sayangnya niat Viktor untuk mengelabui petugas ini tinggal harapan, karena sudah ada petugas yang terlebih dahulu mengenalinya, yang langsung mengamankannya. Petugas yang selanjutnya menggeledah seluruh isi kamar tersebut tidak menemukanapa-apa, namun saat petugas ke closed ternya kartu identitasnya masih berada disitu, sehingga petugas langsung mengamankannya.
Kapolres Jayapura Ajun Komisaris Besar Polisi Mathius Fakhiri, Kamis (22/10) Dini hari kepada Bintang Papua, menuturkan Viktor F Yeimo, masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polda Papua.
Victor diduga terkait kasus makar dan terlibat dalam beberapa kasus teror di Kota Jayapura beberapa bulan lalu menjelang pemilihan Lagislatif dan pasca pemilu. “Dia kami duga kuat sebagai actor dibalik beberapa kasus makar dan terror bagi warga menjelang dan pasca pelaksanaan pesta demokrasi beberapawaktu lalu,” kata Kapolres.
Selanjutnya Viktor langsung diserahkan ke Direskrim Polda Papua untuk menjalani pemeriksaan selanjutnya. Viktor dikawal langsung oleh Kapolres Jayapura AKBP Mathius Fakhiri SIK.
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Drs Agus Rianto, yang ditemui di ruang kerjanya di Mapolda Papua, Kamis (22/10) siang kemarin, membenarkan penangkapan Viktor Yeimo tersebut. Dikatakan, Viktor Yeimo yang aktif terlibat dalam panitia peluncuran International Parliement for West Papua (IPWP) di Papua Oktober 2008 lalu serta diduga terlibat dalam penyerangan Pos Polisi Polsek Abepura April 2009 lalu, dibekuk polisi di Sentani. “Sekitar Jam 01.15 Kamis dini hari kemarin dilakukan penangkapan terhadap seorang yang selama ini masuk DPO Polri, terkait beberapa kasus di waktu yang lalu, yang bersangkutan diduga ikut terkait dalam kasus makar,” jelas Rianto.
Rianto mengatakan, yang bersangkutan ditangkap polisi saat sedang berduaan dengan seorang wanita bernisial MM di salah satu kamar hotel di wilayah Sentani, pada penangkapan bersangkutan tidak melakukan perlawanan alias kooperatif, sehingga proses penangkapan berjalan mulus.
“Pada saat dilakukan penangkapan Viktor sedang bersama seseoang wanita berinisial MM, keterlibatan wanita ini sedang didalami polisi,” ungkap Rianto.
Rianto menjelaskan, Viktor Yeimo telah lama diincar polisi, karena terlibatannya dalam kasus makar bulan Oktober 2009 lalu di Jalan Raya Abepura Sentani, tepatnya di depan Expo Waena. Kasus itu telah  menyeret dua rekannya yakni Buktar Tabuni dan Sebby Sambom, dimana keduanya saat ini sedang menjalin hukuman kurungan 3 tahun penjara.  Selain itu, Viktor diduga terlibat penyerangan Polsek Abepura April 2009 lalu.
Ada beberapa yang sedang dalam proses, kejadian-kejadian yang terjadi beberapa bulan lalu, oktober 2008, Maret 2009 dan April 2009,” ungkapnya.
Selain berhasil meringkus pelaku, polisi juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti yang di duga memiliki keterkaitan dalam rangka penuntasan kasus tersebut.
Barang butki yang berhasil  diamankan polisi, yakni satu buah Hand Phone (HP), Flas Disk, beberap buah foto, serta tas (noken-red) dan beberapa barang bukti lainnya yang kemungkinan memiliki keterkaitan dalam kasus ini.
Sementara pasal-pasal KUHP yang siap untuk menjerantnya, adalah KUHP pasal 106 tentang Makar dan KUHP pasal 160 tentang penghasutan dengan hukuman kurungan penjara paling lama seumur hidup atau sekurang-kurang 20 tahun. (cr7/cr4)

22 Okt 2009

PERNYATAAN SIKAP TPN/OPM KEPADA KOMNAS HAM RI

                             

       
                        PERSONALIA KODAM II BALIEM WAMENA
                          ADMINISTRASI PERSONALIA PAPUA BARAT
                             
                                  PERNYATAAN SIKAP
         TPN, OPM MABES KODAP II BALIEM JUGUM BOLAKME

Kepada Yth
Bapak Presiden Republik Indonesia
Cq. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI
Di-
  J a k a r t a.

Salam Nasional West Papua Barat
 Bersama ini kami TPN-OPM Bangsa Papua Barat menyampaikan pernyataan sebagai berikut:
1. Bahwa kami TPN-OPM dan masyarakat pribumi bangsa papua barat telah merdeka dan berdaulat pada tanggal 1 Desember Tahun 1961, dengan nama Negara West Papua, Lambang Negara Burung Mambruk, Bendera kebangsaan Bintang Kejora, dan Lagu Kebangsan Hai Tanahku Papua. Namun masyarakat Papua mengakui dan memaklumi kekeliruan dan kesalahan Fatal yang dilakukan oleh saudara- saudara kekasihi kami Bangsa Indonesia, Amerika dan Belanda yaitu:
a. Perjanjian New York 15 Agustus 1962 dibuat oleh Amerikat Serikat Belanda dan Indonesia Tanpa melibatkakan Masyarakat Papua Barat dan TPN-OPM sebagai Ahli waris pemilik hak ulayat.
b. Selanjutnya Setelah 40 hari perjanjian New York 15 agustus 1962, tepatnya tanggal 30 september 1962 mangadakan Pejanjian Roma (Roma Agreement), yang di tanda tangani oleh pemerintah Indonesia, Amerika Serikat dan Belanda sebelum perjanjian New York diberlakukan, tanpa ada keterlibatan orang asli Papua.
c. Pemerintahan Belanda Menyerahkan Papua Barat kepada UNTEA pata tanggal 1 Oktober 1962, kepada UNTEA dengan tujuan UNTEA Menjalankan Pemerintahan hanya selama kurung waktu 7 bulan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1962 s/d 1 Mei 1963, UNTEA menyerakan kepada pemerintah RI sebelum pepera 1969. Penetuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di lakukan dibawah tekanan militer dan tidak sesuai dengan peraktek Internasional yaitu satu orang satu suara, semua anggota peserta 1969 dipilih dan ditunjuk oleh pemerintah dan militer.
d. Dukungan AS kepada NKRI secara terang-terangan mengabaikan kepentingan orang papua menentukan nasip sendiri yaitu: melalui Kontrak Kerja PT. Freeport Indonesia 19 April 1967 sebelum masyarakat Papua resmi menjadi bagian dari indonesia melalui PEPERA 1969.

e. Pada tahun 1969 mengadakan Penetuaan Pendapat Rakyat adalah dengan sistem “ Musyawarah “ untuk “Mufakat” sesuai dengan Sistem Dewan Musyawarah Indonesia, tidak melakukan perktek Internasional yaitu satu orang satu suara.

2. Republik Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 dari Sabang sampai Maluku tidak termasuk Papua. Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 pada alinea petama berbunyi “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa oleh sebab itu, penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusian dan peri keadilan.
3. Dari latar Belakang sejarah diatas, maka kami melihat bahwa Pemerintah Indonesia, Amerika Serikat, dan Belanda sebagai negara Anggota PBB telah mengabaikan Deklarasi PBB tentang HAM dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil politik serta Kovenan Internasional tentang hak EKOSOB :
a. Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 15 point 1 dan 2 tentang hak kewarga negaraan.
b. Kovenan Internasional tentang Hak sipil dan Politik pada bagian I pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 tentang Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.
c. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Bagian I pasal 1. ayat 1, 2 dan 3 tentang Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.

4. Kami mempertanyakan NKRI bahwa Melalui Undang-undang RI No. 11 Tahun 2005 dan Undang-undang RI No. 12 Tahun 2005. menurut Menteri Luar Negeri RI oleh Dr. N. Hansan Wirajuda terkait dengan Deklarasi dengan program aksi Wina 1993 tentang pemberlakuan hak menentukan nasip sendiri adalah tidak mendorong memecah belah atau sebagian integritas wilayah merdeka. Bagian ini kami kembali mempertanyakan kepada komnas HAM RI dilihat dari latar belakang sejarah diatas maka ada dua pertanyaan penting yaitu:
• Apakah Orang Papua ikut berjuang untuk merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945? Jawabannya sangat jelas yaitu tidak terlibat.
• Apakah Pepera 1969 dilasanakan sesuai prosedur Internasional yaitu semua orang Papua memberikan kesempatan untuk menentukan nasib pribumi Bangsa Papua Barat yaitu satu orang satu suara? Bahwa sepanjang TPN- OPM dan rakyat Papua Barat belum merasakan kemerdekaan dalam Indonesia, masih merasakan penjajahan diskriminasi dan pembunuhan, pelanggaran HAM besar-besaran di Papua Barat.

5. Kami TPN-OPM dengan tegas mendesak pemerintah Indonesia, Amerika serikat dan beberapa negara lain tentang pengembangan dan pengelolahan PT.Frepor Indonesia yang berkedudukan di Tembagapura, karena masyarakat Bangsa Papua Barat sendiri masih hidup dibawa garis kemiskinan.
6. Kami TPN-OPM dengan tegas mempertanyakan tentang proses penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) antara Lain:
• Pembunuhan Pimpinan Bangsa Papua Barat Teys H Eloway
• Abepura berdarah yaitu Penerangan di Asrama Ninmim oleh Birmob.
• Pembunuhan Yustinus Murib dan Teman-teman di Kampung Yalengga Distrik Bolakme.
• 6 Oktober tahun 2000 Wamena berdarah.
• Pembunuhan Otius Tabuni pada tanggal 9 Agustus 2008 di Lapangan Sinampuk Kabupaten Jayawijaya.
• Perlakuan TNI dan POLRI Indonesia yang sangat tidak manusiawi di Tanah Papua
7. Kami TPN-OPM sangat prihatian terhadap perilaku atau tindakan militer gabungan TNI dan POLRI Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 5 September 2009 di Markas besar TPN - OPM di Jugum secara tidak manusiawi yaitu :
• Tidak ada surat Pemberitahuan tentang penyerangan di Markas TPN - OPM dan penerangan tersebut di lakukan pada jam 6.00 sampai 2.00 WIT di dua arah yakni : Kampung Bandua dan Kampung Lakwame. Namun keberangkatan dari Wamena ke Markas TPN-OPM pada pukul 2.00 malam hari mengunakan beberapa kendaraan yaitu Truk dan Estrada.
• Penembakan terjadi sejak jam 6.00 - 2 .00 pada siang hari, dalam pengamatan TPN-OPM bahwa peluruh senjata yang di keluarkan sulit di hitung dan di perkirakan 5000 an peluruh yang digunakan sebagai barang bukti TPN - OPM dapat mengumpulkan beberapa peluruh kini masih di Markas Besar TPN-OPM di Jugum.
• Tindakan TNI dan POLRI Indonesia yang tidak manusiawi ini mengakibatkan jatuh korban yakni : Penyerangan di 7 Kampung dan Pembakaran Rumah masyarakat berjumlah 28 Rumah 1 Pos penjagaan TPN - OPM, perampasan terhadap ternak dan peralatan perang yaitu : Panah, busur dan peralatan lain milik masyarakat .
• Militer TNI dan Polri Indonesia todong senjata terhadap jenazah anggota masyarakat Papua Barat.
• Ada pasien yang mengalami penderitaan yang cukup besar, ketika terjadi penerangan masyarakat di maksud melarikan diri dari rumah ke hutan dan pada sore hari ketika ia pulang dan tiba dirumah langsung meninggal dunia.
• Pihak TPN-OPM telah menyampaikan pernyataan secara tertulis kepada komadan OPERASI namun sampai sekarang belum ada tindak lanjutan atau tanggapan balik dari pihak TNI dan POLRI terhadap pernyataan SIKAP TPN-OPM Markas besar Jugum.
8. Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Masyarakat adat (Indigenous Peoples) tahun 2007, berbunyi pasal 3 & 4 “Masyarakat adat berhak untuk menentukan nasib sendiri.
9. Dari poin 1 sampai dengan point ke 7, maka dari point ke 8 diatas mensyaratkan, bahwa TPN-OPM dan masyarakat Bangsa Papua Barat, menentukan nasib sendiri, maka kami TPN-OPM mewakili masyarakat bangsa Papua barat mewakili ratusan Ribu orang yang sudah mati dibunuh oleh TNI dan POLRI tulang-benulang yang ada diliang Kuburan, bagi masyarakat pribumi Papua Barat yang hidup sekarang dan yang akan lahir, menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:

1) Kami TPN - OPM dan masyarakat bangsa Papua barat menolak dengan tegas segala macam tawaran dan gula-gula politik yang ditawarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, baik melalui Undang-Undang no. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Maupun Pemekaran Wilayah Provinsi, Kabupaten Kota, Distrik, Desa di wilayah Papua Barat dari Sorong sampai Merauke. Dalam pengamatan TPN-OPM Otonomi khusus menjadi teori belakah dan otonomi khusus juga menjadi kepentingan pejabat tinggi tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
2) Kami TPN-OPM dan Masyarakat Bangsa Papua Barat meminta atau mendesak kepada pemerintah Indonesia segera mengadakan dialog Nasional antara Rakyat Bangsa Papua Barat dengan Indonesia duduk bersama satu meja kita menentukan Nasib Bangsa Papua barat.
3) Kami TPN-OPM dan Masyarakat Bangsa Papua barat meminta dan mendesak Pemerintah Indonesia segera membuka diri untuk mengadakan dialog Internasional antara TPN-OPM, dan Masyaraka Bangsa Papua Barat, Amerika Serikat, PBB, Indonesia dan Belanda duduk bersama Satu Meja diluar Negeri meja internasional untuk perundingan.
4) Kami TPN-OPM mendesak Pemerintah Indonesia, Belanda, Amerikat serikat dan PBB segera Menijau Kembali Hasil PEPERA 1969.
5) Kami TPN-OPM mendesak segera selenggarakan Referendum Ulang di Papua Barat secara demokratis, Jujur dan adil.
Demikian pernyataan kami atas perhatian kami tak lupa menyampaikan terima kasih. Papua Merdeka.
 
  Dikeluarkan di : Jugum
  Pada Tanggal : 21 Oktober 2009

KOMANDO DAERAH MILITER TPN – PB KODAM II BALIEM WAMENA


(BRIGADIR JENDRAL YULIUS TABUNI)
Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua West Papua National Coalition For Liberation.
2. Ketua Dewan Militer TPN – PB
3. Panglima TPN – PB.
4. Dipolomasi Australia di Australia
5. Dipolomasi Vanuatu di Vanuatu
6. Dipolomasi Inggris di Inggris
7. Dipolomasi Amerika di- Amerika
8. Amesti Internasional di Belanda
9. Tim Kerja Nasinal di Jayapura
10. Arsip




 

21 Okt 2009

BERHARGANYA SATU PRIBADI

Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, ….. hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia.
2 Korintus 2 : 12-13

 
Ketika Paulus ingin melakukan kegiatan pelayanannya dia di Troas, dia tidak merasa tenang karena tidak menjumpai Titus di sana . Kemudian dia membatalkan kegiatannya tsb dan pergi mencari Titus ke Makedonia.



Pelajaran yang menarik adalah Paulus lebih memberi perhatian kepada anak rohaninya daripada kegiatan pelayanan. Di dalam pandangan Paulus, kegiatan pelayanan tsb penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah eksistensi dan keberadaan serta pertumbuhan rohani anak-anak rohaninya dan bagaiman dia bertanggung jawab sebagai orang tua rohani yang baik dan benar.
 
Satu bulan yang lalu kita mengadakan retreat Navigator Se-Papua. Dari kegiatan tsb lahir anak-anak rohani. Anak-anak rohani ini ada juga yang dilahirkan di luar dari kegiatan reatret, ada juga yang dilahirkan di sekolah, di t4 pekerjaan, di kampus, di gereja dan banyak t4 yang lain. Kadang kala kita tidak langsung melahirkan mereka, tetapi ada juga yang merupakan titipan  agar kita menjadi “orang tua asuh” bagi mereka.
 
Setelah retreat kita kembali ke komunitas kita masing- masing dan ada banyak kegiatan dan kesibukan yang kita kerjakan.
Yang menjadi pertanyaan adalah… Pernahkan kita memikirkan kebutuhan “anak-anak” tsb…? Di manakah mereka sekarang…? Apakah mereka masih “hidup”…? Apakah mereka ”mendapatkan makanan” yang “sehat dan bergizi”…? Apakah kita telah melakukan tugas dan panggilan kita sebagai “orang tua kandung” atau “orang tua asuh” dng baik ...? Apakah kita telah menyediakan waktu, uang, tenaga, hati untuk “membesarkan” mereka…? Atau kita selalu disibukan dengan banyak kegiatan/pekerjaan sehinggga mereka “terlantar”…?
 
Atau kita dapat bertanya kepada diri kita masing-masing,.. Apakah saya mempunyai keturunan rohani....? Di manakah mereka semua yang telah saya lahirkan...? Di mana anak-anak rohani yang pernah dititipkan kpd saya...? Apakah mereka sekarang sedang berjalan dalam panggilan Allah dan hidup berbuah-buah...? Jika tidak ada...! Kenapa saya mandul secara rohani....? Bukankah saya dilahirkan untuk beranak cucu, bertambah banyak dan penuhi bumi...? Jawabannya adalah... ada yang tidak beres dengan hidup kita ( Hati, pikiran, perasaan, terlebih lagi motifasi).
 
Pelajaran yang sangat baik dari firman Tuhan diatas adalah... keberlanjutan pelayanan dan penyebaran Injil Kerajaan Allah sangat tergantung dari keberadaan dan eksistensi dari Titus-Titus kita. Dan bgm kita bertanggung jawab sebagai ”orang tua” yang baik dan benar sepanjang hidup kita sampai MARANATHA.
 
“Semoga Menjadi Berkat & Tetap Semangat
 
 
Salam hangat dari Jayapura,
Ady

AKHIRNYA 'AMAN JIKWA' TERPILIH MENJADI KETUA HIMPUNAN MAHASISWA PELAJAR LANNY JAYA (HMPLJ) PERIODE 2009-2011

Dari pelaksanaan Kongres Himpunan mahasiswa pelajar lanny jaya dari tanggal, 28 - 29 September 2009, yang akhirnya aman jikwa terpilih menjadi ketua umum HMPLJ 2009-2011, dalam pelaksaannya cukup alot dan merumuskan berbagai program untuk dilakukan oleh badan pengurus.
dalam kogres ini juga di hadiri oleh berbagi senioritas yang ada dikota jayapura yang berasal dari lanny jaya.dan semua kompenen telah berpartisipasi dalam kegiatan ini.
Ketua terpilh Aman jikwa dalam kesempatan itu mengatakan bahwa untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya merupakan suatu tangung jawab yang berat oleh karena itu saya mengajak kepada sudara/i untuk bersatu menata diri dan membuata suatu koitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi kita bersama.ungkapnya.
selanjunya ia menyatakan dalam waktu dekat akan melengkapi personalia kepengurusan dan melakukan satu kegiatan untuk rekonsiliasi semua anggota pelajar dan mahasiswa yang berasal dari lanny jaya.



 

















 
 
 
 


19 Okt 2009

Inilah Susunan Sementara 34 Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II

 BOGOR, KOMPAS.com — Inilah susunan sementara anggota Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Sebelumnya, ke-34 calon menteri dan dua calon pejabat tinggi ini mengikuti proses wawancara dan uji kepatutan dan kelayakan di kediaman presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas Indah, Bogor.

SBY dan wakil presiden terpilih Boediono membutuhkan tiga hari untuk menguji ke-36 calon. Berikut ini adalah nama ke-34 calon menteri dan dua calon pejabat tinggi tersebut.

1. Menko Politik, Hukum, dan Keamanan: Marsekal TNI Purn Djoko Suyanto
2. Menko Perekonomian: Hatta Rajasa
3. Menko Kesra: Agung Laksono
4. Menteri Sekretaris Negara: Sudi Silalahi
5. Menteri Dalam Negeri: Gamawan Fauzi
6. Menteri Luar Negeri: Marty Natalegawa
7. Menteri Pertahanan: Purnomo Yusgiantoro
8. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Patrialis Akbar
9. Menteri Keuangan: Sri Mulyani
10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Darwin Zahedy Saleh
11. Menteri Perindustrian: MS Hidayat
12. Menteri Perdagangan: Mari Elka Pangestu
13. Menteri Pertanian: Suswono
14. Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM: Syarif Hasan
15. Menteri Perhubungan: Freddy Numberi
16. Menteri Kelautan dan Perikanan: Fadel Muhammad
17. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Muhaimin Iskandar
18. Menteri Pekerjaan Umum: Djoko Kirmanto
19. Menteri Kesehatan: Nila Afansa Moeloek
20. Menteri Pendidikan Nasional: M Nuh
21. Menteri Agama: Suryadharma Ali
22. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata: Jero Wacik
23. Menneg Riset dan Teknologi: Suharna Surapranata
24. Menteri Sosial: Salim Assegaf Al'jufrie
25. Menneg Lingkungan Hidup: Gusti Moh Hatta
26. Menteri Kehutanan: Zulkifli Hasan
27. Menneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Linda Agum Gumelar
28. Menneg Pendayagunaan Aparatur Negara: E.E. Mangindaan
29. Menneg Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal: Helmy Faisal Zaini
30. Menneg PPN/Kepala Bappenas: Armida Alisjahbana
31. Menneg BUMN: Mustafa Abubakar
32. Menteri Komunikasi dan Informatika: Tifatul Sembiring
33. Menneg Perumahan Rakyat: Suharso Manoarfa
34. Menneg Pemuda dan Olahraga: Andi Mallarangeng

Pejabat Setingkat Menteri
Kepala BIN: Jenderal Pol Purn Sutanto
Kepala BKPM: Gita Wirjawan

Gereja Baptis Papua Minta Jemaat Laporkan Jaksa Nakal

Jayapura (ANTARA News) - Badan Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (BPGBP) meminta jemaat gereja di tanah Papua memberikan laporan tindakan oknum jaksa di Kejaksaan Negeri tingkat kabupaten yang terbukti nakal - melakukan pemerasan dengan cara meminta uang atau meneror.

Hal itu disampaikan Ketua Umum BPGBP, Pdt Duma Socratez Sofyan Yoman di Jayapura, Selasa sehubungan dengan semakin banyak warga masyarakat terutama kaum miskin yang mengeluhkan tindakan oknum jaksa yang melakukan pemerasan dan teror terhadap warga yang sedang berurusan dengan persoalan pelanggaran atau penegakkan hukum.

"Laporkan jaksa yang nakal. Banyak jaksa di Papua telah menjadi pemeras rakyat kecil,miskin dan terlantar," tegas Socratez.

Jaksa nakal meminta uang dalam jumlah yang sangat banyak minimal Rp5 juta hingga ratusan juta rupiah setiap kali mereka menangani perkara.

"Rakyat Papua mengeluhkan hal itu sehingga kami menyerukan warga agar segera melaporkan jaksa nakal itu kepada atasannya," katanya.

Apabila warga di tanah Papua merasa takut memberikan laporan mengenai jaksa yang nakal atau tempat tinggal mereka jauh dari pusat kota, maka diberi kesempatan untuk menyampaikan keluh-kesah mereka ini kepada para pemimpin jemaat di berbagai gereja yang ada di kampung-kampung terpencil dan terisolasi.

Duma Socratez mengatakan, sering terjadi, ada kerjasama yang buruk antara jaksa,para pembela atau advokat dengan hakim. Kerjasama ini berujung pada pembagian "rezeki" hasil pemerasan terhadap warga yang sedang berurusan dengan hukum.

Rakyat mengeluh karena mereka diperas jaksa. Jaksa sudah menerima uang dalam jumlah yang sangat banyak tetapi proses hukum tetap berlanjut dan akhirnya warga itu sendiri dijobloskan ke dalam penjara.

Untuk menghindari tuntutan warga atau agar ulah jaksa tersebut tidak diketahui orang lain maka jaksa tersebut segera minta pindah atau mutasi ke daerah lain.

Jaksa yang baru datang menggantikan jaksa yang sudah pindah pun akan mengangkat lagi kasus-kasus yang sudah "dipetieskan" untuk melanjutkan tindakan pemerasan seperti yang sudah dilakukan para pendahulunya.

"Menyadari akan hal inilah maka wajar saja kalau begitu banyak jaksa di Papua menjadi orang kaya baru.Mereka memiliki harta berlimpah hasil pemerasan terhadap rakyat," katanya.

Duma Socratez mengatakan, banyak jaksa yang sebelum bertugas di Papua tidak banyak memiliki harta seperti rumah mewah di kampung halamannya, mobil yang mahal, perhiasan emas, deposito di bank tetapi setelah beberapa bulan bertugas di Papua, semua itu mereka miliki.

"Banyak jaksa di tanah Papua tidak lagi memiliki hati nurani yang bersih untuk melayani rakyat Papua.Mereka memanfaatkan jabatan untuk memeras dan menguras rakyat dan setelah itu pergi meninggalkan tanah Papua," katanya.

Dia mengatakan, ada laporan dari warga yang disampaikan para wartawan bahwa jaksa tertentu menerobos ke kabupaten-kabupaten pemekaran untuk meneror pejabat pemerintah.

Kebetulan, banyak pejabat di wilayah pedaaman kurang atau tidak memahami hukum sehingga hal itu merupakan kesempatan emas bagi jaksa untuk memeras dan menguras uang pejabat tersebut.

Apa yang menjadi tugas Badan Pengawas Daerah (Bawasda) atau juga tugas BPKP di tingkat Provinsi diambil alih atau diserobot para jaksa hanya karena mereka ingin memeras para pejabat di daerah.

"Sudah ada banyak laporan warga mengenai ulah jaksa yang nakal. Karena itu kami menyerukan kepada semua lapisan masyarakat Papua agar berani dan jujur memberikan laporan mengenai ulah oknum jaksa yang selama ini melakukan pemerasan sehingga jaksa tersebut segera ditindak atasannya dan segera pula angkat kaki dari tanah Papua," tegas Socratez. (*)
Komentar Pembaca
Langkah ini merupakan langkah yang sangat baik sebagai bukti adanya fungsi social control yang dilakukan oleh masyarakat terhadap institusi pemerintahan dalam hal ini kepolisian. Adalah lebih baik lagi jika ini tidak dilakukan hanya kepada organisasi kejaksaan saja tetapi juga kepada semua lembaga pemerintahan yang merupakan lembaga pelayanan publik salah satu contoh adalah pemda, kepolisian dan TNI.

Gereja Baptis Papua Minta Depag Tak Rusak Kerukunan Beragama

Jayapura (ANTARA News) - Persekutuan Gereja-Gereja Baptis (PGBP) Papua meminta Departemen Agama (Depag) agar secara sungguh-sungguh dan bijaksana menjaga kerukunan hidup antarumat beragama di wilayah paling timur dari kepulauan Nusantara ini antara lain melalui proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Depag dengan memperhatikan rasa keadilan yang proporsional dari umat beragama setempat.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Dumma Socratez Sofyan Yoman di Jayapura, Kamis setelah pada Selasa (20/1) pihak PGBP melayangkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berisi pernyataan keprihatinan PGBP tentang proses penerimaan CPNS lingkungan Depag yang diduga kurang adil dan transparan.

"Gereja baptis Papua meminta pihak Depag agar benar-benar dan secara bijaksana memperhatikan dan menjaga kerukunan hidup antarumat beragama di wilayah ini karena persoalan agama itu sangat sensitif yang dapat merusak sendi-sendi persatuan dan kesatuan umat beragama khususnya dan masyarakat di tanah Papua pada umumnya," kata Dumma Socratez.

Dia mengatakan, pihaknya menduga, telah terjadi manipulasi dalam proses penerimaan CPNS di lingkugan Kanwil Depag Provinsi Papua dan Kantor Depag kabupaten pemekaran seperti Kandepag Keerom, Tolikara, Sarmi, Jayapura dan Pegunungan Bintang yang tidak memperhatikan secara bijaksana sejarah perkembangan agama-agama di wilayah ini dan perasaan keadilan yang proporsional dari masyarakat asli Papua.

Penerimaan CPNS di lingkungan Depag, lanjut Dumma Socratez dinilai kurang memperhatikan semangat UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua yang antara lain mengedepankan keberpihakan bagi orang asli Papua, hak-hak dasar dan kemandirian orang asli Papua.

"Penerimaan CPNS Depag juga tidak didasari para roh dan semangat UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang intinya ialah keberpihakan pada orang asli Papua, pemberdayaan orang asli Papua, menghargai hak-hak asasi dan martabat orang asli Papua dan menciptakan kemandirian orang asli Papua," katanya mengutip surat yang dilayangkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dia berharap, pihak Depag sungguh-sungguh belajar dari pengalaman lepasnya Timor Timur dari pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dimana pada waktu itu Depag diduga sangat kurang memperhatikan suara kenabian para pemimpin agama di wilayah itu.

"Apabila selama masa integrasi Timtim 1976-1999 pihak Depag sungguh-sungguh memperhatikan suara kenabian para pemuka agama Timtim dan memperhatikan rasa keadilan proporsional dari umat beragama setempat maka belum tentu Timtim lepas dari NKRI. Kiranya pengalaman pahit di Timtim tidak terulang lagi di tanah Papua," katanya.

Menurut dia, menjaga perasaan keadilan umat/masyarakat asli Papua dan memperhitungkan sejarah perkembangan agama-agama di suatu wilayah merupakan sikap yang arif-bijaksana dari pihak Depag dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI.

Jangan sampai dugaan masyarakat selama ini menjadi benar yaitu Depag pun telah ikut melepaskan Timtim dari pangkuan ibu pertiwi Indonesia melalui kebijakan yang sentralistik dan tidak adil secara proporsional.

"Bagaimana pun juga persoalan agama dan penataan institusi Depag di setiap kabupaten dan provinsi merupakan hal yang cukup sensitif dan krusial sehingga harus ditangani secara arif-bijaksana demi perdamaian hidup bersama dan kesejahteraan semua umat beragama," katanya.

Pada 14 Januari lalu, delegasi masyarakat Kabupaten Keerom yang beranggotakan enam orang terdiri atas pemuka agama, tokoh masyarakat dan pemangku adat mendatangi Departemen Agama di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi penolakan hasil CPNS Depag Kabupaten Keerom. Aspirasi itu akhirnya dipenuhi pihak Depag antara lain mengakomodir peserta tes CPNS asal Kabupaten Keerom .(*)

COPYRIGHT © 2009
 Baca Ketentuan Versi Cetak Beritahu Teman Beri Komentar Ikuti di Twitter!
 
Komentar Pembaca
Hati2 dengan provokator dengan bhs halus tapi bisa & racun dpt menghancurkan tatanan masyarakat heterogen yang sudah banyak terjadi di tanah air ini seperti peristiwa POSO & SAMPIT.Sdr2 ku, jangan ada terprovokasi...
Papua Leste 22/01/09 09:24
Saya kira orang-orang gereja itu terlalu berlebihan. Wong urusan CPNS kok disangkutin agama. Gereja itu biasa dimana-mana jadi provokator. Dulu juga orang selain agama kresten mau masuk perusahaan aja nggak boleh, diskriminasi dimana mana. Dasar provokator membawa bawa disintegrasi. Emangnya kalian ikut merangin penjajah belanda. Nggak ... wong kalian itu anteknya belanda sebab kalian sama dengan mereka.
provokator 22/01/09 12:52
Buat bung Provokator. Udah baca UU Nomor 21 Tahun 2001 APA BELUM??? Kasian de loe, men ginterpretasikan ke soal perjuangan founding father yang terdiri dari tokoh lintas etnis dan lintas agama. Pejuang Indonesia yang gugur bukan cuma umat agamna tertentu. Pasti loe gak punya list bapak-bapak pendiri bangsa. Tong kosong nyaring bunyi itu gak bagus.
TRIPLE JULIET 22/01/09 21:13
Yah sejak dulu namanya DEPAG itu menjadi RACUN DUNIA... Namanya Depag itu ngurusi semua agama.. bukan satu agama "tok til". Jangankan di PAPUA, di BALI saja yang notabene mayoritas beragama HINDU juga mau dijarah dengan memperbesar tertentu... Namun kita harus sadar, semua itu tidak lepas dari suatu didikan di DEPAG bahwa PAHALA harus dicari sebanyak mungkin walaupun menindas yang lain... Jadinya mayoritas orang beragama TERLALU BERAT menjunjung PAHALA, sampai tdk bs membedakan BENAR DAN SALAH.
gembala 22/01/09 23:08
Depag di Aceh 99% muslim, gak ada yang complain...tapi saat papua minta perhatian, ada komentar komentar bodoh..santai ajalah... inikan cuma masalah perut dan peranan putra daerah.
nurjanda 22/01/09 23:39
Belajar dari timur leste, maka di Papua pihak gereja melakukan intimidasi yg sama thd Pemerintah RI kalau gak dipenuhi keluar NKRI. Sudah sejak kemerdekaan RI intimidasi ini disampaikan. Gak mau pakai Pancasila kali ?
ohoi 23/01/09 04:52
Meski saya beragama islam + isrti juga kerja di depag, tapi sy juga prihatin klo pejabat depag di papua gak bisa berlaku adil n proposional?nampaknya moto depag "ikhlas beramal", harus benar2 di resapi + diamalkan secara benar.ingatlah wahai pejabat depag-yang muslim!sesungguhnya adil itu lebih dekat dengan taqwa. baca dan kaji lagi ayat2 alquran+hadist Nabi yang berkaitan dg sikap muslim yang harus menjaga toleran dan keadilan meski bukan dari se golongan.klo Islam diterapkan di NKRI,pasti ok.
bes 23/01/09 06:54
Utk Provokator.
Saya bersyukur anda yg menyebut anda provokator. Jadi cocok.
Dolok sanggul kota kecil di Sumut , kantor Polresnya di bangun Mesjid , pada hal rakyat di sana hampir 98 % Nasrani , ngak ribut.
Mungkin anda malas or tak pernah membaca sejarah bangsa ini.
R.W Mangonsidi ,di hukum mati oleh Belanda krn berjuang. Kapten Pattimura ...dan banyak lagi. Semua mereka beragama Nasrani.
Jadi jgn anda berkata Nasrani itu antek Belanda,jadi nama anda sebagai provokator tepat sekali.
Hj Mohd Hardi 23/01/09 08:40
sebagai orang yang hidup di negara yg ber-BHINEKA TUNGGAL IKA,hendaklah kita jangan memakai AGAMA sebagai TAMENG untuk memecah belah kesatuan NKRI, apalagi sampai mendiskriminasikan agama tertentu dimanapun kita berada, karena tidak ada AGAMA apapun yg mengajarkan kita untuk saling membenci, apalagi sama SAUDARA seTANAH AIR ,SETUJUUUUUUUUUH........????????!!!
Salam...!!!
x-ray 24/01/09 14:54
sebaiknya kementerian ditiadakan saja, karena telah banyak menghabiskan uang negara tapi kerjanya hanya untuk mengurusi satu agama saja. anda sang provokator bisa lihat di republik ini hampir semua instansi pemerintah telah membangun mesjid ditanah negara tapi untuk agama yang lain? membangun di tanah sendiri sangat susah, susah dan susah...mudah2an si provokator bertobat dan bertobatlah.
Haulgan 27/01/09 10:05
hoi MONYET PROVOKATOR lo ne sypa? dimana alamat lo biar gue ke ztu tk habiz lo...dasar monyet provokator yg slma nec bwt INDO kagak aman...

Dri dulu qt uda tau kok, INDO (pemerintah) PANDAN BULU tk ngejalanin HUKUM en KEBIJAKAN, jdi qt gak usa hran...Sypapun pemimpinx Indo gak akan bebas dr MASALAH2 yg dihadapi zat ini klo pmimpinx gak laku adil dlam HUKUM en KEBIJAKAN Yg laku di INDO...
mellon 27/01/09 15:04
Hey provokator pengecut, gue bisa lacak nomer hp yg elu pake! Gue bisa tau siapa elu..
Spy_hacker (Spy_hacker@yahoo.com) 28/01/09 02:43
Pak provokator, sampeyan niku wong jowo sing cubluk lan cupet pikire. Sarunge mang enggo trus ngaji dhisik neng nggone mbah Lim.
Wong klaten (Wong_jowo@yahoo.com) 28/01/09 02:53
salut provokator!! emang begitu kenyataannya, ada juga sih dikit2 mereka jadi pejuang..tapi banyakan yang jadi antek..ya nggak ...gereja memang suka mendiskreditkan agama tertentu jika menjangkut kebijakan negara yang tidak sesuai dengan misi mereka, jadi kita dapat rekan baru dong..provokator, pengadudomba, gereja...ada yang mau gabung .??
Pengadudomba 28/01/09 13:48
Tipikalnya emang gitu.. gak usah kaget. Kalo jd minoritas minta dikasihani kayak palestina gitu. Klo jadi mayoritas maunya menindas kelompok minoritas, ekskusif. Liat aja Taliban, trus Iran. Ntar kan hancur sendiri, jadi negeri yg salah urus.
Wonge dewek 28/01/09 16:53
dimanapun prinsif keadilan harus di tegakan, baik untuk agama nanapun. semoga depag yang dalam hal ini selalu tertutup dalam penerimaan pegawai negeri sipilnya, semoga depag sekarang lebih terbuka dan tidak menimbulkan kesan adanya korupsi dan kolusi di tubuh depag
pebruantoni (pebruantoni@gmail.com) 28/01/09 20:13
Iya nih...Gereja keterlaluan..kalo mereka sedikit, selalu merengek-rengek minta dikasih lebih, kalo mereka banyak, liat aja buktinya ..suka menindas, jangankan memberi, melihat orang membantu aja dikritik habis-habisan, selalu mengancam disintegrasilah..apa-apa disintegrasi, melarang porno..disintegrasi..melarang minuman keras..disintegrasi..membantu palestina..disintegrasi...huh..!
afiliasi 29/01/09 11:00
yah kalo gak setuju, ya keluar aja dari Indonesia, jadilah penduduk Timor Leste yang melarat, yang sekarat, yang terjerat Ausie. Bodoh kali kalo bilang Timor Leste pisah karena masalah agama. Timor Leste itu pisah karena politik kotornya Ausie...
Ausie 29/01/09 14:21
Saya meminta maaf atas komentar2 sy yg kurang sopan yg tidak berdasarkan fakta dan bertujuan menyebar fitnah dan kebencian pada gereja. Mari kita tegakkan Pancasila dan UUD45 tanpa kompromi, tanpa pilih2. Demi NKRI.
Provokator 30/01/09 06:31
Jadi minoritas di LN minta dikasihani.. Jadi mayoritas di negeri sendiri maunya mengebiri umat lain, anti demokrasi dan berusaha memaksakan keyakinannya pd kelompok lain. Itu realitas di Indonesia masa kini.
Wonge dewek 30/01/09 06:44
Jangan salah sangka bahwa di TIM-TIM dulu pemerintah (Depag) tidak melindungi agama masyarakat setempat, justru yang terjadi saat itu Pemerintah malah OVER PROTECTED terhadap agama setempat, sampai-sampai Muhammadiyah & NU pun tidak boleh membuka cabang disana.... apa masih kurang puas juga?? kaum Muslim Indonesia ini sudah amat sangat toleran, coba hitung berapa jumlah pejabat eselon 3 keatas yang Non Muslim, sangat banyak melampaui % yg ada.
Anti Trinity 30/01/09 11:02
pihak gereja kok "ngongso" masak ikut-ikutan mikirin perut, urusan PNS itukan urusan kedagingan, padahal mereka harusnya mengajarkan kesederhanaan seperti Kristus saja hidup dalam kesederhanaan, kita ini harus berterimakasih ma kaum mayoritas yang telah melindungi kita dengan berkeadilan, jangan malah kita menjadi minoritas yang Ngelunjak.
bedjo 30/01/09 11:09
Depag Dari dulu isinya cuma para pecundang alias maling alias Koruptor.
Depag dibubarkan itu lebih baik,Duri dalam daging.
Adil bagi sendiri 02/08/09 09:58
gue heran dgn mereka yg nyebut diri mayoritas tapi memaksakan agama mereka.....tapi di LN mereka marah2 kalau di minta menuruti aturan di LN hahahaha eeehhh jadi orang tuch tau diri kalau orang nasrani tidak baik kenapa loe orang pada berbondong2 ke amrik australia swiss prancis jerman ?? bahkan si orang timteng pade korbankan jiwa agar bisa ngungsi ke negara yg mayoritas nasrani ??? kok tidak ke indonesia aja kenapa pada ke australia selandia?? karna orang nasrani menghargai martabat manusia !!
anti provokator 21/09/09 18:15
buat si anti-trinity>>>>> apakah gereja boleh membuka pusatnya di aceh ?????? tolong jawab pertanyaan saya.
dan kita sudah tahu rahasia umum ini bahwa perlu puluhan tahun dan uang upeti kepada pejabat dan warga sekitar kalau mau bangun gereja.
tolong anti trinity jawab pertanyaan saya
trinity for Christian love 21/09/09 18:20

Jakson Tiago: Persipura Lebih Solid

Jayapura (ANTARA) - Pelatih tim sepak bola kebanggaan masyarakat Papua, Persipura Jayapura Jakson Tiago mengatakan, tim yang diasuhnya saat ini lebih solid dan lebih kuat dibanding musim lalu.

"Meski tampil sebagai juara Liga Super Indonesia, saya melihat kekuatan tim musim ini lebih solid dari musim lalu," katanya di Jayapura, Senin.

Ia menambahkan, indikatornya terlihat dari persiapan latihan tim serta kegigihan para pemain dalam menerima materi latihan yang diberikan pelatih.

"Tim saat ini punya pemain yang memiliki skill tinggi di setiap lini, bahkan sudah hampir tidak ada bedanya antara pemain inti dan cadangan," ujarnya.

Jakson juga mengungkapkan, hari ini Senin (19/10) tim Persipura Jayapura akan berangkat menuju Makassar guna melakukan pertandingan melawan tuan rumah PSM, Kamis (22/10)dalam lanjutan Liga Super Indonesia (LSI) 2009.

Ia menjelaskan, seluruh pemain, official dan pelatih tim Persipura memutuskan untuk berangkat lebih awal dari Jayapura menuju Makassar agar bisa mendapat jeda waktu untuk beradaptasi dengan kondisi Makassar serta bisa satu hari melakukan latihan.

"Nanti sesampai di Makassar, tim akan kita istirahatkan satu hari, kemudian akan melakukan latihan pada keesokan harinya," kata Jakson yang pernah memperkuat PSM itu.

Menyinggung soal target yang diusung timnya saat menghadapi PSM Makassar pada tanggal 22 Oktober nanti, Jakson optimistis Persipura bisa mencuri poin di kandang PSM.

"Kita target bisa mencuri poin, kalau bisa menang sangat baik, minimal seri saja kami cukup puas," ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini anak asuhnya sedang dalam kondisi siap tempur, sehingga dirinya punya banyak pilihan dalam menentukan pemain yang akan tampil dalam pertandingan nanti.

"Pastinya kita akan tampil dengan kekuatan penuh dan formasi terbaik," terang Jaksen.

Sementara soal strategi yang akan digunakan menghadapi PSM Makassar, pelatih asal Brasil yang sukses menghantar Persipura menjuarai LSI 2008 ini akan menggunakan strategi menyerang.

"Kami tetap akan bermain terbuka sesuai dengan karakter tim Persipura Jayapura," jelasnya.

Dijadwalkan tim Persipura akan bertanding melawan tim tuan rumah PSM Makassar dalam lanjutan LSI 2009 yang akan digelar di Stadion Andi Mattalatta Makassar pada Kamis (22/10).