WELCOME TO WEB FGPBP

Mungkin anda berfikir, akulah manusia yang paling tidak beruntung dan bodoh, karena kecintaan ku terhadap negeri ku lebih besar dari yang kau dapat dari ku...tapi satu hal yang kau tahu, bahwa aku berjalan bersama suatu kebenaran yang dunia telah menolaknya...sebab yang ku tahu...kebenar itu akan memerdekakan aku.

16 Jan 2010

Pendeta Socrates: Belum Ada Pemberitahuan Dari Kejagung PDF

Jayapura [PAPOS] - Pendeta Socrates Sofyan Yoman, pengarang buku "Suara Gereja Bagi Umat Tertindas" mengaku hingga saat ini belum mendapat pemberitahuan resmi dari Kejaksaan Agung tentang larangan beredar bagi buku hasil karya.
"Sampai saat ini saya belum mendapat pemberitahuan tersebut, padahal alamat saya jelas," ungkap Pdt.Socrates menjawab pertanyaan ANTARA di Jayapura, Jumat sehubungan bukunya dilarang beredar oleh Kejagung.
Menurut Socrates , dengan adanya pelarangan tersebut secara tidak langsung pemerintah "mematikan kreatifitas" anak bangsa yang seharusnya dihargai dan dihormati.
Larangan itu juga menandakan pemerintah tidak dewasa dan tidak mau diawasi.
Larangan tersebut menjadikan buku tersebut justru dicari- cari pembaca karena ingin tahu apa yang ditulis didalamnya.
"Ini semacam promosi gratis bagi buku saya," ungkap Socrates seraya menambahkan buku tersebut dicetak sebanyak 5.000 eksemplar.
Socrates mengakui, sebelumnya bukunya yang berjudul "Pemusnahan etnis Melanesia" juga dilarang beredar.
Sementara itu, Kejati Papua Palty Simanjuntak secara terpisah mengakui pihaknya baru menerima surat edaran dari Kejagung tentang pelarangan buku karya Socrates, tertanggal 22 Desember 2009.
"Kami baru menyebarkan ke 10 kejari di Tanah Papua," ungkap Palty seraya menambahkan dengan adanya edaran tersebut maka Kejaksaan akan menarik buku tersebut.
Selain buku yang karangan Socrates ditarik dari edaran tercatat satu buku lainnya yang berjudul "cucuran airmata Tuhan di Papua Barat"".(ant)

13 Jan 2010

Dialog Jakarta- Papua Makin Menguat

Dialog Jakarta- Papua Makin Menguat PDF Cetak E-mail

JAYAPURA–Rupanya Otsus Papua yang merupakan win-win solution dalam menyelesaikan konflik Papua belum juga memberikan hasil signifikan. Pilihan dialog Jakarta-Papua sebagai satu-satunya cara penyelesaian konflik Papua, kini makin menguat.
 Dari catatan Bintang Papua sejak 2009 hingga awal tahun 2010 sedikitnya desakan dialog Jakarta-Papua sudah terus disuarakan, baik lewat pernyatan pers maupun lewat aksi-aksi demonstrasi masa di Jayapura dan beberap kota di Papua dan Papua Barat. Sebelumnya Komite Nasional Pembebasan Papua Barat  mengusung isu dialog, LIPI juga yang menyarankan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono agar memberi ruang dialog bagi Papua, Gereja Baptis Papua dengan permintaan yang sama, West Papua National Coalition For Liberation (WPNCL) tidak berbeda jauh, kemudian yang mengagetkan lagi Kaukus Parlemen Papua di DPD-RI dan DPR-RI pada akhir tahun 2009 juga mengusulkan agenda dialog sama  yang juga mendapat Respan MRP dan DAP, kemudian diawal tahun 2010 ini semakin menguat dengan adanya dukungan resmi DPR-Papua.
 Memang cukup mengagetkan sikap DPR-Papua ini, pasalnya sebelumnya dua anggota DPR-Papua Yance Kayame serta rekan sesamanya dari partai Golkar Jan Ayomi pada tahun 2009 lalu secara tegas menolak agenda dialog Jakarta-Papua.
Namun kali ini diawal tahun 2010 sikap DPR-Papua sepertinya berbalik, keinginan dialog Jakarta-Papua kembali keluar dari gedung putih (DPR-Papua), kali ini dari salah satu anggotanya yakni Weynand Watory, yang dengan jelas menunjukkan sikap DPR-Papua untuk mendukung dialog Jakarta-Papua.
Wakil Ketua Komisi A DPR-Papua ini kepada Bintang Papua usai mengikuti suatu Diskusi Publik di aula STFT Padang Bulan, Rabu (13/1) siang kemarin, mengatakan, sikap DPR-Papua yakni mendukung dan akan ikut mendorong proses dialog Jakarta-Papua. “DPR-Papua sangat mendukung, ada problem-problem yang tidak pernah dikomunikasikan dan hanya monolog dari Jakarta, Peraturan pemerintah ini dan itu yang dikeluarkan, Inpres ini dan itu keluar, Undang-Undang ini dan itu keluar padahal intinya hanya satu yakni untuk diberlakukan di Papua padahal di Papua sudah ada UU 21/2001,” sebutnya.
Dialog Jakarta-Papua, kata dosen pengajar di Universitas Papua ini, pernah disuarakan secara resmi oleh masyarakat Papua melalui Kongres IV di Manokwari yang dialamatkan ke Pemerintah RI lewat Menkopolhukam yang waktu itu dijabat Susilo Bambang Yodhoyono.
Senada dengan Wenand, Rektor STFT, Pastor Nelles Tebay juga mengungkapkan hal yang sama. Ia mengatakan, pemerintah Indonesia tidak bisa lagi mennggunakan cara-cara kekerasan dalam hal penyelesaian konflik di Papua, salah satu cara yang harus di pakai adalah melalui jalan dialog.
“Penembakan-penembakan di Papua memperlihatkan bahwa konflik Papua itu belum selesai, Negara Indonesia adalah negara demokratis dan pemerintah Indonesia sebagai pemerintah yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan perlu mengambil cara-cara yang bermartabat, yakni lewat dialog,” kata Pastor yang banyak memberikan masukan akan cara metode dialog Jakarta-Papua.
Ditambahkan Pastor, penembakan Pimpinan TPN/OPM Kelly Kwalik bukanlah cara untuk membungkam ruang demokrasi di Papua namun penembakan tersebut adalah langkah mundur di pemerintah Indonesia di era demokrasi.
“Pintu dialog belum tertutup, sekalipun Kelly Kwalik dibunuh, pintu dialog masih terbuka, artinya pemerintah Indonesia belum menutup pintu dialog, karena kita lihat sudah mulai banyak orang dan lembaga nasional di Jakarta menyatakan dukungan terhadap dialog ini, dukungan semakin bertambah dan semakin nyaring gaungnya,” akunya.
Baik Watori maupun Tebay, keduanya sama-sama menyarankan Jakarta untuk tidak berpaling dari situasi yang berkembang di Papua, pasalnya dari pengamatan kedua tokoh ini, masalah Papua semakin menarik di dunia Internasional.
 “Kalau kekerasan yang terus dipakai untuk selesaikan kasus di Papua maka dukungan-dukungan bukan saja datang dari dalam negeri namun dari luar negeri juga akan datang, dan orang akan tanya kenapa Aceh bisa dibawah ke meja dialog lalu kenapa Papua tidak,” sebut Tebay.
 Wenand menambahkan,”minimal kita duduk dan bicara, dari pada kemudian dia bicara ke luar negeri dan kemudia ada diplomasi luar negeri dan anda kaget. Karena ini memang tidak ada ruang untuk dialog, dari pada dia ngomong ke sana, ya lebih baik dia ngomong lewat anda, selesaikan kalau memang anda biasa selesaikan,” saran Wenand.(hen)

Gubernur Jangan Diam!


Manufandu: Masalah Papua Cukup Kompleks, Tak Cukup dengan Program Respek
JAYAPURA–Gubernur Provinsi Papua  Barnabas Suebu SH yang notabene dipilih langsung oleh rakyat Papu adinilai tidak mampu menyuarakan pelanggaran-pelanggaran HAM, serta sejumlah kasus kekerasan di Papua.
Tudingan yang tidak mengenakkan pada gubernur ini, mencuat dalam Diskusi Publik “Yap Thiam Hien Award 2009 yang diterima Pastor Yahanes Jonga serta Prediksi penegakan Demokrasidan HAM 2010 di Tanah Papua, oleh Direktur Foker LSM Septer Manufandu di Aula STFT, Rabu (13/1) kemarin.
Manufandu mengatakan, sikap pemerintah Provinsi Papua di bawah pemerintahan Barnabas Suebu selama empat tahun terakhir ini, belum mampu menginventarisir persoalan di Papua yang terus meninggi dari waktu ke waktu, bahkan sikap tersebut berubah jadi sikap bungkam alias  menutup mulut  dan mata.
Selain tidak mampu menyelesaikan konflik Papua, Bas juga dituding ikut mempraktekkan pendekatan-pendekatan secara Nasional yang dipakai presiden RI Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) dengan asumsi bahwa persoalan di seluruh Wilayah Indonesia hanya dapat diselesaikan dengan pendekatan Kesejahteraan.
“Gubernur kita menilai persoalan Papua ini hanya soal kesejahteraan, Program Respek dan sebagainya, padahal masalah Papua ini sangat kompleks, Gubernur tidak boleh diam,” jelasnya.
Dari catatan Bintang Papua, dalam empat tahun kepemimpinan Gubernur Barnabas Suebu, hanya satu kali mengeluarkan  Statemen Sipilnya tentang penembakan di areal PT. Freeport pada 2009 lalu yang ikut menewaskan dua Warga Negara Asing.
Septer menambahkan, ketidakberdayaan Otoritas Sipil (Gubernur Papua) ikut memperkuat pelanggaran HAM serta kasus-kasus kekerasan lainnya yang justru berimplikasi pada jatuhnya korban jiwa di masyarakat sipil. Seharusnya Gubernur bisa bilang “Eh ko stop bunuh saya punya rakyat,”
Ada cara-cara bermartabat yang bisa dipakai Otoritas Sipil Papua untuk melindungi masyarakatnya, tidak bisa terus berdiam diri, sementara masyarakatnya masih dalam tekanan.
“Kelaparan di Yahukimo itu terjadi hampir setiap musim tahun 2005, 2009 tapi Bupatinya bilang laporan Gereja itu tidak betul dan hanya rekayasa, kasus Emas Degewo Paniai peran HIV/AIDS sebagai transaksi jual beli emas, dan banyak  lagi kasus,” ungkapnya
“Namun apa sikap otorita sipil kita, mereka berdiam diri, seolah-olah Papua ini tidak ada masalah,” sebutnya.


Sementara itu Ketua Sekolah tinggi Fajar Timur Pastor Neles Tebay dan Direktur ALDP Latifa Anum Siregar menamakan tahun 2009 sebagai  tahun penembakan dan tahun penuh kekerasan dan intimidasi.
 Pernyataan keduanya ditegaskan saat Diskusi Publik “Yap Thiam Hien Award 2009 yang diterima Pastor Yahanes Jonga serta Prediksi penegakan Demokrasidan HAM 2010 di Tanah Papua, di aula STFT Padang Bulan, rabu (13/1) kemarin.
“Tahun 2009 sebagai tahun penembakan, karena dari awal tahun tersebut sampai akhir tahun terus terjadi penembakan yang dimulai dari bulan januari hingga desember 2009,” jelas Pastor.
 Pastor secara jelas mengurutkan semua peristiwa itu yang dimulai dari awal Januari 2009 Desember 2009 yang mana dimulai dari 9 Januari, 21 Januari, 14 Maret dan 15 April, dan Juni sampai desember ada 8 kali penembakan.
“Minimal satu bulan sekali ada penembakan, penembakan itu selalu dikaitkan dengan TPN/OPM itu berarti dikaitkan dengan separatis jadi pembnunuhan itu selalu dipilih untuk menyelesaikan Konflik atau masalah,” jelasnya
“Saya pikir ini yang kita harus perbaiki, keberadaan TPN/OPM atau separatisme itu tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan, jadi yu bunuh semua pimpinan OPM-pun konflik Papua tidak akan selesai,” tegasnya.
 Sementara itu, Direktur ALDP Latifa Anum Siregar juga mengungkapkan hal yang sama, jika Pastor Neles menamakan tahun 2009 sebagai tahun penembakan, maka Anum yang menyebutkannya sebagai tahun penuh intimidasi dan kekerasan.
 Betapa tidak, dari awal tahun hingga akhir  tahun 2009 ALDP mencatat banyak sekali kasus kekerasan dan intimidasi, penangkapa sewenang-wenang terhadap masyarakat sipil Papua oleh Kopolisian dan TNI yang terlalu banyak untuk dirunut secara baik dan jelas.
“Saya sedikit kesulitan untuk menulis laporan, karena terlalu banyak sekali kasus yang terjadi, mulai dari kasuka-kasus kecil, sampai pada kasus besar, terlalu banyak,” sebut Anum yang mengaku agak ngeri jika merekam kembali kasus di tahun 2009.
 Anum menambahkan, pendekatan militerisme dan kekerasan masih terus dipraktekkan aparat keamanan di Papua dalam rangka penyelesaian konflik, bahkan permainan isu-isu  untuk melemahkan komponen masyarakat sipil belum juga  redah, sebut saja penggrebakan sekretaria DAP dengan tuduhan menyimpan senjata api, padahal tidak tebukti.
 Tambah lagi, tuduhan, penangkapan serta penahanan pada masyarakat sipil, yang setelah menjalani pemeriksaan tidak dapat dibuktikan bahkan ada beberapa yang digiring sampai ke Pengadilan tapi nyatanya juga bebas dari jerata hukum.
“Bagaimana mengembalikan nama baik seseorang atau kelompok ini, tidak ada di Papua, Sebby Sambom dituduh Makar yang kemudian di tahan, tapi kenyataannya dia dibebaskan dari jeratan hukum itu, jadi tahun 2009 adalah tahun yang mengerikan bagi saya,” jelasnya.
 Dengan catatan-catatan yang dimiliki oleh masing-masing komponen, baik Anum maupun Pastor keduanya berharap agar di tahun 2010 aparat keamanan dapat seminimal mungkin atau menghentikan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua.
“Kalau tahun 2009 sebagai tahun penembakan, maka tahun 2010 ini mari kita duduk untuk bicara, mengapa kita harus membunuh karena alasan separatis, tidakkan?,” ajaknya. (hen)

Penembak Kelly Kwalik Dapat Penghargaan

14 Januari 2010 10:27:47





JAKARTA-Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri memberikan penghargaan kepada tim pemburu pemimpin kelompok separatis Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) Wilayah Timika, Kelly Kwalik. Anggota tim gabungan itu akan diberi keistimewaan khusus.
“Mereka menunjukkan prestasi yang mengharumkan nama bangsa dan nama kepolisian menjaga kehormatan korps saat berdinas,” ujar Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Edward Aritonang kemarin.
Kapolri memberikan penghargaan berupa pemberian prioritas dan perhatian untuk memilih karir selanjutnya yang diikuti catatan khusus, serta pendidikan untuk proses kenaikan pangkat. “Akan diberikan sesuai prosedurnya,” kata mantan jubir investigasi kasus Bom Bali itu.
Edward menyatakan penghargaan diberikan pada 60 anggota Polri yang terdiri dari Tim Gabungan Densus 88 Mabes Polri dan Polda Papua, Tim Gegana dan Brimob Detasemen B Polda Papua. “Nanti akan berjenjang termasuk kemudahan karirnya,” katanya.
Kelly Kwalik tewas 16 Desember 2009 dinihari di Timika. Dia disergap anggota tim gabungan setelah diintai secara intensif selama satu bulan penuh. Menurut Edward, tertangkapnya Kelly meski berujung kematian membuat tanah Papua semakin kondusif.
“Saya mendapat laporan dari Satgas yang baru pulang,” katanya. Satuan tugas yang bersandi Operasi Kencana Lestari itu pulang setelah situasi Papua membaik. “Meski begitu, Polda Papua terus meningkatkan kewaspadaan,” katanya.
Keamanan Papua, kata Edward, akan memberi efek bagi perekonomian nasional. “Situasi kawasan timur diamati secara seksama oleh investor. Kita tidak ingin ada kerusuhan lagi,” katanya. (rdl/jpnn) (scorpions)

Tokoh OPM Nicholas Jouwe Pulang Kampung


Ajak Rakyat Papua Bangun Tanah Kelahirannya
JAKARTA-Salah satu tokoh pendiri pergerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang mengasingkan diri di Belanda selama 40 tahun akhirnya memberanikan diri kembali ke Indonesia alias pulang kampung.
Kedatangannya Nicholas Jouwe (86) adalah untuk memenuhi panggilan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono agar kembali ke tanah air supaya dapat melakukan rekosiliansi dengan rakyat Papua.
Ditemani Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono dan Ketua Dewan Penasihat Independen Pendukung Keutuhan Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (IGSARPRI), Franz Albert Yoku. Dirinya menyatakan mendukung sepenuhnya intregrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan begitu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat Papua agar kembali bersatu dan membangun daerahnya. "Papua merupakan daerah yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Tanah Air Indonesia yang wilayahnya terbentang dari Sabang hingga Merauke," tegasnya di hadapan puluhan wartawan dan disambut tepuk tangan para hadirin.
Dengan tegas Nicolaas juga menyatakan suara-suara yang dilontarkan oleh mereka yang masih mengaku sebagai anggota OPM hanya omong kosong belaka. "Itu hanya suara anak-anak muda yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Mereka hanya bisa berteriak, "OPM, OPM merdeka?, padahal tidak tahu apa-apa," ujarnya lagi dengan terbatuk-batuk.
Menurutnya, ungkapan kemerdekaan dilontarkannya tidak jauh berbeda dengan persoalan yang terjadi di belahan dunia lainnya. Tak lain adalah masalah kesejahteraan. "Untuk itu saya senang pemerintah Indonesia tak henti-hentinya membangun Tanah Papua demi kesejahteraan rakyatnya. Kita ini satu bangsa, dan satu negara Indonesia yang berwilayah dari Sabang hingga Merauke," tandasnya.
Dirinya menyatakan, setelah kembali menginjakkan kaki di Tanah Airnya kali ini ia tidak akan lagi kembali ke negara pelariannya. Terlebih perhatian pemerintah dengan memberikan bantuan kepada rakyat Papua melebihi 20 trilliun. "Kali ini saya meninggalkan Belanda dan pulang ke Tanah Air Indonesia untuk selama-lamanya," sahutnya.
Sementara itu Agung menegaskan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan Nicholas Jouwe yang telah membulatkan tekad untuk sama-sama membangun daerahnya. Sebagai pembuktian bahwa ia benar-benar kembali menjadi warga negara Indonesia, ia juga mengajaknya makan bersama. "Pak Nicholas tadi sengaja kami suguhi makan siang dengan makanan menu Indonesia. Katanya soto dan gado-gadonya rasanya nikmat," tambah Menko Kesra.
Kembalinya Nicholas ke tanah air terjadi berkat usaha keras yang dilakukan oleh IGSARPRI dengan Pemerintah Republik Indonesia. Apalagi setelah tiba di bandara ia langsung dibawa oleh rombongan menuju istana presiden dan kantor Kemenko Kesra. "Nicholas sudah tiba di Jakarta pada Senin (11/1) dan kini masih istirahat beberapa hari ini Jakarta sebelum terbang ke Tanah Papua," kata Franz Albert Yoku.
Dia mengatakan, dari Belanda, Nicholas didampingi antara lain anggota pengurus IGSSARPRI yakni Adolf Hanasbey dan Fibiolla Ohee. Franz mengatakan, tokoh OPM ini akan mengisi sisa-sisa hidupnya di tanah kelahirannya sendiri di wilayah Jayapura, tepatnya di Kota Jayapura.
Kerinduannya untuk segera pulang ke kampung halamannya memang sudah memuncak, terlebih ia sempat menemui keluarganya yang tinggal di Kayu Pulo pada Maret 2009 lalu. Di sinilah semangatnya untuk menghabiskan sisa hidupnya kembali di dalam hatinya setelah lama tinggal di negeri yang asing baginya.
Namun sekali lagi, ia meminta agar pemerintah benar-benar memperhatikan kesejahteraan bagi rakyat Papua agar tidak timbul lagi gerakan-gerakan pemberontakan lainnya.
"Kami adalah warga Indonesia jadi tidak ada yang namanya dialog lagi. Saya bangga karena Indonesia merupakan negara terbesar keempat di dunia dan negara Islam yang cinta akan perdamaian. Yang lebih membuat kami bangga adalah karena bisa menjadi bagian di dalamnya," pungkas Jouwe.
Ketua Dewan Penasehat Independent Group Supporting The Autonomous Region of Papua with The Republic of Indonesia (IGSARPRI) Franz Albert Yoku yang juga sebagai salah satu mantan tokoh OPM saat dihubungi lewat telepon di sela-sela melakukan penjemputan terhadap Nicholas Jouwe di Jakarta, Selasa (12/1) mengatakan, kembalinya pejuang Papua asal Kayu Pulo Port Numbay tersebut adalah hasil lobi dan kerja sama antara kelompok independent IGSSARPRI dengan Pemerintah Republik Indonesia.
"Ya, sementara ini saya berada di Bandara Soekarno Hatta Jakarta, untuk menjemput saudara Nicholas Jouwe, dia akan istirahat beberapa hari di Jakarta, selanjutnya akan menuju ke Papua," jelas lelaki yang sempat juga berjuang organisasi Papua meredeka (OPM) di PNG ini.
Selama di Jakarta, Nicholas Jouwe akan ditemani oleh Menteri Perhubungan Fredi Numberi serta beberapa tokoh Papua di Jakarta, dirinya juga direncanakan akan bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY sebelum kembali ke Papua.
Sehubungan dengan telah kembalinya tokoh OPM ini ke Tanah Airnya di Papua, tentunya akan membawa berbagai opini yang akan beredar di masyarakat Papua. Untuk itu Franz Albert Yoku berharap agar masyarakat terutama masyarakat Papua, untuk lebih berpikir yang positif, pasalnya kepulangan Nicholas Jouwe ke Jayapura merupakan langkah yang baru yang diambil oleh Pemerintah Indonesia, yang mana mampu memberikan kesempatan kepada Tokoh OPM tersebut untuk mengisi masa akhir hidupnya di tanah airnya.
Soal kemerdakaan Papua yang selama ini diperjuangkan oleh Nicholas Jouwe selama ini, Franz menyatakan, kemerdekaan yang selama ini diperjuangkan oleh Nicholas Jouwe adalah ingin agar rakyatnya sejahtera di berbagai bidang, dan kesejahteraan tersebut sudah tercapai saat ini lewat otonomi khusus, buktinya Nicholas juga sempat memuji perkembangan yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap proses pembangunan di Papua, ketika dirinya melakukan kunjungan ke Papua Maret 2009 lalu.
"Hakekat kemerdekaan kan bagaimana masyarakat Papua itu sejahtera, kini kita sudah diberikan kesempatan melalui otonomi khusus, sehingga kita harus manfaatkan dengan baik agar masyarakat Papua bisa sejahtera,"tuturnya. (mom/jpnn/cak/fud) (scorpions)

10 Jan 2010

2010 Papua Digelontor Rp 21,89 Triliun

JAYAPURA-Jika pada tahun 2009 lalu Papua digelontor dana sebesar Rp 19,058 triliun, maka pada tahun 2010 ini Papua digelontor Rp 21,89 triliun atau mengalami kenaikan sekitar Rp 2,8 triliun.
Gubernur Papua Barnabas Suebu,SH dalam sambutannya saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Provinsi Papua di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Jumat (8/1) kemarin mengatakan, total dana Rp 21,89 T dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu antara lain bersumber dari APBN yang dikelola instansi-instansi pemerintah pusat, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Infrastruktut Otsus (selengkapnya lihat tabel).
Gubernur Papua Barnabas Suebu,SH mengatakan, penyerahan DIPA ini memiliki arti simbolis yang sangat penting, yaitu bahwa Presiden SBY menginginkan terjadinya kontinuitas pembangunan yang berlangsung tanpa putus, tanpa henti, termasuk di Provinsi Papua.
Tidak boleh lagi ada alasan untuk menunda pelaksanaan anggaran dalam bentuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah direncanakan sesuai dengan tahapan-tahapan menurut peraturan pemerintah yang berlaku, dengan sungguh-sungguh berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan anggaran secara akuntabel, berorientasi pada hasil, profesional, proporsional, dan terbuka/transparan.
“Dalam menyerahkan DIPA, saya mencatat ada sejumlah pengarahan dari Presiden SBY yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran pemerintah di Indonesia, termasuk oleh kita di Provinsi Papua,” ungkap Suebu.
Arahan SBY itu antara lain meminta keseriusan semua pihak untuk tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun, tetapi menyebarkannya secara lebih proporsional pada setiap triwulan.
Itu berarti bahwa pelaksanaan anggaran harus dapat dimulai sejak awal tahun 2010 sehingga peran anggaran pemerintah sebagai stimulus perekonomian dapat benar-benar ditingkatkan efektifivitasnya.
Khusus untuk Provinsi Papua, Suebu, menandaskan, telah secara konsisten mengantisipasi hal ini dengan mengesahkan APBD Provinsi Papua pada akhir tahun yang lalu.
Dengan cara ini maka proses tender dan penyelesaian administrasi proyek-proyek pembangunan dapat dilakukan sedini mungkin, sehingga tersedia waktu sepanjang tahun untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut secara benar dan bermutu.
SBY juga memerintahkan para Gubernur untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di daerah masing-masing, termasuk sampai ke tingkat kabupaten/kota, agar mampu pula memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian.
“Kita bersyukur kepada Tuhan, karena Provinsi Papua telah beberapa kali memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ini merupakan suatu kemajuan besar apabila dibandingkan dengan opini disclaimer yang diberikan oleh BPK kepada Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) Provinsi Papua pada saat saya mulai menjabat Gubernur Provinsi Papua,” katanya.
Hal penting dan krusial lainnya yang ditegaskan oleh SBY ialah kewajiban bagi aparatur untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka efisiensi dan penghematan anggaran. Langkah-langkah itu perlu dilakukan secara rasional dan penuh kesungguhan, di antaranya dengan mengefisienkan penggunaan daya dan jasa, melaksanakan perjalanan dinas untuk hal-hal yang benar-benar perlu, serta membatasi penyelenggaraan rapat-rapat di luar kantor.
Ditegaskannya, SBY juga menjelaskan pokok-pokok UU Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010, yang isinya kurang lebih sebagai berikut, seluruh dana APBN tahun 2010, Rp 1.047,6 T. Yang terdiri dari, anggaran belanja Pemerintah Pusat Rp 725,2 T, dan
anggaran transfer untuk daerah berjumlah Rp 322,4 T.
Dari total Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, diantaranya dialokasikan untuk, belanja Pegawai Rp 160,3 T, belanja barang Rp 107,0 T, belanja modal Rp 82,1 T, bantuan sosial Rp 64,2 T dan
belanja bunga utang, subsidi dan belanja lain-Lain sebesar Rp 30,7 T.
APBN 2010 mampu memenuhi amanat UUD tentang anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total ABPN. Jumlah anggaran untuk pendidikan Rp 209,5 T tersebut disebar pada Departemen Pendidikan Nasional Rp 55,1 triliun, Departemen Agama sebesar Rp 27,2 triliun, Kementerian Negara/Lembaga lainnya sebesar Rp 127,2 T.
Total dana perimbangan mencapai Rp 306,02 T, sementara dana Otsus untuk provinsi-provinsi dengan status Otsus di Indonesia dan dana penyesuaian mencapai sebesar Rp 16,39 T. Rincian dana perimbangan tersebut adalah sebagai berikut, dana bagi hasil Rp 81,40 T, DAU Rp 203,48 T, DAK Rp 21,13 T.
Kemudian total pengalokasian dana APBN untuk Provinsi Papua yang dikelola oleh instansi-instansi pemerintah pusat adalah sebesar Rp 5,78 T, dengan perincian, belanja Pegawai Rp 1,60 T, belanja barang Rp 1,29 T, belanja modal Rp 1,95 T, dan bantuan sosial Rp 0,92 T.
Lembaga pemerintahan yang tahun ini mendapatkan alokasi anggaran cukup besar adalah departemen pendidikan nasional Rp 0,54 T, departemen pertahanan Rp 0,61 T, Departemen Pekerjaan Umum Rp 1,44 T, Kepolisian Negara RI Rp 0,63 T, Departemen Kesehatan sebesar Rp 0,07 T, dan Departemen Perhubungan sebesar Rp 0,65 T.
Alokasi Dana Pendidikan Nasional diantaranya akan dipergunakan untuk Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua sebesar Rp 360,5 M.
Alokasi Dana Departemen Pekerjaan Umum diantaranya Rp 1,3 T, akan dipergunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan infrastruktur permukiman, pengembangan pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman termasuk juga pengelolaan sumberdaya alam dan kegiatan lainnya di bidang ke-PU-an.
Alokasi dana Kepolisian Negara RI sebagian besar akan dipergunakan untuk operasional kepolisian di seluruh wilayah Provinsi Papua. Alokasi dana Departemen Kesehatan selain untuk belanja operasional juga akan dipergunakan untuk pembangunan gedung Kantor Politeknik Kesehatan Jayapura sebesar Rp 17,5 M.
Sedangkan untuk Provinsi Papua pada tahun anggaran 2010 ini memperoleh alokasi pendanaan yang menyusun bagian terbesar dari struktur APBD Provinsi Papua sebagai berikut: DAU Rp 11,119 T dengan perincian DAU Provinsi Papua Rp 1,148 T dan DAU Kabupaten/Kota Rp 9,971 T.
Kemudian DAK Provinsi Papua Rp 1,5 T, dengan rincian DAK Provinsi Papua sebesar Rp 75 milyard dan DAK Kabupaten/Kota sebesar Rp 1,453 triliun. Selanjutnya dana Otsus Rp. 3,49 T, yang terdiri dari dana bagian dari 2 persen DAU nasional Rp. 2,69 T, dan dana infrastruktur Rp. 0,8 T.
“Dengan demikian, total seluruh dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk Provinsi Papua dalam Tahun Anggaran 2010 adalah Rp. 21,89 T,” tegasnya.
Khusus kepada aparat pelaksana anggaran dan kepala satuan kerja maupun Bupati/Walikota yang ada di Provinsi Papua, sebagai Gubernur dan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Papua, pihaknya berpesan agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal sebagai berikut, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006.
Atas dasar ketentuan itu setiap kepala SKPD harus melaporkan tentang pelaksanaan APBD maupun APBN kepada Gubernur maupun Bupati/Walikota melalui BAPPEDA. “Guna perwujudan proses pengadaan barang dan jasa yang efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, serta akuntabel, maka laksanakanlah proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta beberapa PERPRES perubahannya,” tandas Suebu.
Provinsi Papua bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah meluncurkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Provinsi Papua. “Oleh karena itu, saya memerintahkan setiap SKPD untuk menyiapkan paket-paket pengadaan yang akan dilelang melalui pelelangan secara elektronik (e-Procurement),” tandasnya.
Kembali ditegaskannya, bahwa semua jajaran pemerintahan, tentang kewajiban untuk memberikan perhatian dan pemihakan dalam rangka pemberdayaan para pengusaha asli Papua di dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pasal 62 ayat 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua menyatakan bahwa Orang Asli Papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan di wilayah Provinsi Papua berdasarkan pendidikan dan keahliannya.
Seluruh jajaran pemerintahan di Provinsi Papua berkewajiban untuk mematuhi ketentuan ini, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa secara transparan, adil dan bertanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua, Dr. Achmad Hatari,SE,M.Si, menyatakan, pelaksanaan tahun anggaran (TA) 2010 bagi 47 SKPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua yang sebesar Rp 5.284 T yang rinciannya pagu dana untuk urusan pemerintahan yan bersifat wajib Rp 5,042 T, dan pagu dana untuk membiayai urusan pemeirntahan yang bersifat pilihan Rp 241,501 M (lihat tabel).(nls/fud) (scorpions)


2010, Dana APBN yang Mengalir ke Prov Papua Barat Rp 8,08 T



MANOKWARI-Jumlah dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2010 yang mengalir di Provinsi Papua Barat sebanyak Rp 8,08 triliun. Dari jumlah tersebut diantaranya merupakan DAU Rp 3,38 triliun, dana otonomi khusus sebesar Rp 1,75 triliun, dana alokasi khusus (DAK) Rp 419,7 miliar, DIPA urusan bersama Rp 165,15 miliar, DIPA dekonsetrasi Rp 244,33 miliar, tugas perbantuan Rp 105,9 miliar dan DIPA kantor pusat Rp 2,02 triliun.
Gubernur Papua Barat Bram Atururi,Jumat (8/1) di Swiss-belhotel menyerahkan DIPA kepada unit satuan kerja, yang secara simbolis diserahkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Prov Papua Barat, Dandim 1703/Manokwari Letkol Inf Leo Rajendro, Kepala Bandar Udara Rendani, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Rektor Unipa, Kepala Dinas Kesehatan, Kadis Pendidikan, Kadis Perikanan, KPPN dan Kakanwil Depag.
Menyampaikan pesan Presiden RI, gubernur meminta kepada satuan kerja agar dapat memanfaatkan dana dengan baik. ''Amankan APBN ini dari unsur kebojoran. Jangan boros gunakan anggaran, tapi harus berbasis kinerja,’’pesan gubernur.
Kepada pengguna anggaran, gubernur meminta agar membenahi administrasi pengelolaan keuangan. Semua dana masuk dan keluar harus dapat dipertangung jawab.''Jangan sampai ada dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,''ungkap gubernur ketika memberi sambutan pada penyerahan DIPA di Swiss-belhotel, Jumat (8/1).
Ada 6 pesan penting yang disampaikan untuk memperlancar roda pembangunan,yakni upaya mengamankan anggaran dari unsur kebocoran dan penyelewengan harus terus dilakukan dan tanpa pandang bulu Untuk efisiensi dan penghematan, para kuasa anggaran segera menunjuk pejabat pengelola keuangan dan melakukan perjalanan dinas hanya untuk keperluan dinas yanag perlu.
''Kita tidak boleh boros dalam menggunakan anggaran. Anggaran berbasis kinerja bukan berarti menyediakan anggaran sebanyak-banyaknya agar kinerja tercapai,namun akan lebih berarti bila kinerja dapat dicapai dengan biaya yang rasional,'' ucapnya.
Sementara itu, Direktur Transformasi Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan,Drs Paruli Lubis menyatakan, pihaknya siap bekerjasama dengan para kuasa pengguna anggaran dalam penunjang kelancaran pelaksanaan DIPA 2010. Semua harus bekerja keras,disiplin untuk melaksanakan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sehingga penyelesaian program dapat selesai pada waktunya.
Acara penyerahan ini juga dihadiri Wakil Gubernur Papua Barat,Drs Rahimin Katjong,MEd, Bupati Sorong Selatan Drsa Ottow Ihalauw, Bupati Teluk Wondama Drs Alberth Torey,Wakil Bupati Manokwari Ir D Buiney,Sekda Papua Barat, GC Auparay,SH,Dandim,Kapolres serta sejumlah pejabat lainnya.(lm/ary) (scorpions)