Kamis, 08 Juli 2010 , 14:52:00
Massa yang dipimpin Agus Kossay itu menuntut agar pemerintah mencabut kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang didasari Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001. Alasannya, Otsus gagal meningkatkan kesejahteraan dan kemamuran rakyat Papua.
"Pak Menteri, kami mau kasih kembali itu Otsus Papua yang diberikan pemerintah pada tahun 2001. Kami atas nama rakyat Papua, atas nama tanah Papua, kami datang mau kembalikan Otonomi Khusus Papua," teriak aktivis yang berorasi dari atas mobil pick up. Mereka berteriak-teriak agar Mendagri Gamawan Fauzi mau keluar dari ruang kerjanya untuk menemui mereka. SOURCE
Dalam keterangan tertulisnya, Fordem menilai, Jakarta tidak punya niat politik yang baik dalam melaksanakan UU Otsus Papua. Antara lain disebutkan, lahirnya Provinsi Papua Barat dinilai tak sesuai dengan UU 21/2001. Selain itu, ketentuan di UU Otsus mengenai pengangkatan anggota DPRD sebagai satu kursi yang berasal dari orang asli Papua, juga tidak dilaksanakan hingga sekarang.
Disebutkan, bahwa pemilukada untuk memilih bupati/walikota di Tanah Papua juga mengabaikan hak-hak orang asli Papua. "Segera lakukan referendum di Tanah papua bagi penyelesain masalah status politik Papua.
Massa aksi yang sebagian besar terdiri dari mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) itu mendesak dibentuk Forum Mediasi untuk mendengar dan menampung serta memfasilitasi aspirasi masyarakat, terkait dengan perkembangan sosial politik di Tanah Papua belakangan ini.
Puluhan aparat kepolisian, baik yang berseragam maupun yang berpakaian preman, membentuk pagar betis menutupi pintu gerbang gedung utama Kemendagri, yang sebenarnya sudah dikunci rapat. (sam/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar