WELCOME TO WEB FGPBP

Mungkin anda berfikir, akulah manusia yang paling tidak beruntung dan bodoh, karena kecintaan ku terhadap negeri ku lebih besar dari yang kau dapat dari ku...tapi satu hal yang kau tahu, bahwa aku berjalan bersama suatu kebenaran yang dunia telah menolaknya...sebab yang ku tahu...kebenar itu akan memerdekakan aku.

21 Agt 2009

Papua Merdeka Harga Mati

Kamis, 20 Agustus 2009 | 14:44 WIB
Laporan wartawan KOMPAS Ichwan Susanto

ARSO, KOMPAS.com — Sarasehan pemerintah pusat dengan Dewan Adat dan masyarakat Keerom Papua, Kamis (20/8) di Arso, berlangsung penuh semarak. Para peserta melontarkan semua unek-uneknya terkait berbagai permasalahan di Papua.

Teriakan-teriakan Papua Merdeka beberapa kali terdengar bersahut antara peserta dan masyarakat. Mereka berpendapat tuntutan orang Papua hanya satu yaitu "M" atau Merdeka.

Sarasehan dipimpin Dirjen Kesbangpol Departemen Dalam Negeri Ahmad Tanri Bali, Ketua Dewan Adat Keerom Hubertus Kwambre, Sekjen Aliansi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia, dan mediator Pastor John Jonga.

Peserta ditaksir berjumlah 100-an warga dan bertempat di rumah adat Keerom di Arso. Dalam forum itu, Presiden Komite Nasional Papua Barat Terianus meminta jaminan dari dirjen bahwa setiap perkataan/unek-unek peserta dan masyarakat dalam sarasehan itu tidak berujung pada masalah hukum serta intimidasi dari aparat dan intelijen.

Menanggapi permintaan ini, dirjen mengatakan akan berkoordinasi dengan Kapolda Papua dan Pangdam Cenderawasih. Ia pun menjamin setiap aspirasi dan masukan akan disampaikan secara utuh kepada Menteri. "Semua masukan baik lisan atau tertulis atau video akan saya laporkan secara utuh tanpa dikurangi," ujarnya.

Terianus dan belasan peserta yang berbicara berpendapat bahwa masyarakat Papua dianaktirikan Indonesia. Setiap bersikap, mereka dituding masuk gerakan separatis. "Karena itu lebih baik kami merdeka saja," ujar Terianus Yoku.
Sumber Kompas.
http://regional.kompas.com/read/xml/2009/08/20/1444274/papua.merdeka.harga.mati

Buru Sekjen KNPB, 3 Bintang Kejora Diamankan


Termasuk Dokumen Rencana Penyerangan Gudang TNI/Polri
JAYAPURA-Genderang perburuan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Demus Wenda yang mengaku bertanggungjawab atas berbagai pengibaran bendera Bintang Kejora mulai dilakukan secara serius oleh aparat kepolisian .
Terkait hal ini, aparat kepolisian gabungan Polresta Jayapura dan Polsekta Abepura, Jumat (21/8) kemarin, melakukan penggerebekan terhadap dua lokasi yang selama ini diduga sebagai tempat persembunyian Demus Wenda.
Dua lokasi itu yakni di rumah warga yang terletak di belakang Kompleks BTN Puskopad Atas dan di perbukitan Tanah Hitam, kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kota Jayapura.
Dalam operasi yang dipimpin Kapolsekta Abepura AKP Dominggus Rumaropen dan Kasat Reskrim Polresta Jayapura AKP Y Takamully SH, MH itu, aparat menemukan 3 bendera Bintang Kejora ukuran 60 cm x 115 cm, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, puluhan senjata tajam, dan sejumlah dokumen tentang TPN/OPM, termasuk rencana-rencana penyerangan gudang Dolog dan gudang TNI/Polri.
Dari pantauan Cenderawasih Pos yang ikut langsung dalam operasi itu, setelah dilakukan apel pasukan di Mapolsekta Abepura yang dipimpin Kapolsekta Abepura, pukul 11.00 WIT, pasukan sebanyak 2 pleton yang diback up 1 regu anggota Brimobda Sulsel penugasan, langsung bergerak ke salah satu rumah penduduk di belakang BTN Puskopad, yaitu milik seorang warga bernama Jovi Wenda.
Namun, setelah minta izin ke pemilik rumah untuk dilakukan penggeledahan, ternyata Demus Wenda tidak berada di tempat itu. Pemilik rumah dan beberapa warga yang tinggal di tempat itu mengaku, Demus Wenda tidak pernah berada di rumah tersebut.
Tidak percaya begitu saja dengan keterangan mereka, Kapolsekta beralih ke rumah sebelahnya yang masih satu keluarga.
Dengan berpura-pura ingin melihat-lihat dapur rumah, Kapolsekta mendapati sejumlah busur, anak panah, dan jubi yang diikat dan ditutup dengan karung. Saat itu juga, Kapolsekta perintahkan anggota untuk mengamankan barang bukti tersebut.
Tidak itu saja, anggota juga menemukan sejumlah dokumen kartu pengenal anggota West Papua Interesr Association (WPIA) lengkap dengan fotonya serta lembaran bekas stempel pasukan TPN/OPM yang dibagi dalam komando-komando sektor.
Dari situ, pasukan bergerak ke salah satu rumah warga daerah perbukitan Tanah Hitam yang diduga sebagai tempat persembunyian Demus Wenda.
Setelah minta izin pemilik rumah bernama Dani Kogoya untuk dilakukan penggeledahan di kamar rumah tersebut, anggota menemukan 3 bendera Bintang Kejora, 49 butir peluru kaliber 5,56 mm, 51 butir peluru kaliber 7,62 mm, 4 parang, 3 kapak serta dokumen-dokumen tentang struktur organisasi TPN/OPM, termasuk buku-buku rencana aksi penyerangan.
Di rumah ini, aparat juga mengamankan pemilik rumah Dani Kogoya dan tujuh warga yang berada di rumah tersebut, masing-masing Tadius Kogoya (21), Illani Jihan (30), Mekki Tabuni (24), Diswenda L Leoraya (22), Pendita Rahopai (35), Rerema Jihara (32) dan Elinius Kogoya (20). Mereka semua masih status saksi dan masih dimintai keterangan.
Kapolresta Jayapura AKBP Robert Djeonso, SH mengungkapkan, operasi yang dilakukan ini sebagai wujud keseriusannya untuk memburu dan menangkap para pelaku serta penanggungjawab pengibar bendera Bintang Kejora yang selama ini terjadi di wilayah Kota Jayapura.
"Berdasarkan hasil informasi-informasi yang dihimpun dari sejumlah orang, dua lokasi tersebut sering dijadikan tempat persinggahan saudara Demus Wenda. Makanya untuk menindaklanjuti informasi itu, kita datangi tempat tersebut," ujar Kapolresta, kemarin.
Kapolresta mengungkapkan, meskipun target yang dicari belum ditemukan, berdasarkan bukti-bukti yang berhasil diamankan petugas, diduga kuat dua lokasi itu selama ini menjadi tempat pengendali berbagai aksi pengibaran bendera Bintang Kejora, termasuk penyerangan Mapolsekta Abepura.
Sebab, berdasarkan pengamatan terhadap tiga lembar bendera Bintang Kejora tersebut, ternyata ada kemiripan terhadap bendera Bintang Kejora yang berkibar di Abe Pantai, belakang Kampus Uncen Waena dan Youtefa Grand Perumnas IV.
"Yang jelas penemuan sejumlah barang bukti atribut perjuangan Papua Merdeka dan organisasi TPN/OPM itu masih akan kita kembangkan. Makanya sejumlah saksi masih kita periksa untuk mengetahui peranan mereka termasuk kepemilikan sejumlah barang bukti tersebut," tandasnya. (mud/cr-157/fud)

19 Agt 2009

KNPB Klaim Bertanggungjawab


Atas Pengibaran Bintang Kejora
JAYAPURA-Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengaku bertanggungjawab atas pengibaran bendera Bintang Kejora (BK) di Abe Pantai dan belakang Gedung FISIP Uncen Kampus Waena jelang peringatan HUT RI ke-64, Senin (17/8) lalu.
Bahkan, berbagai insiden penembakan yang terjadi di area PT Freeport, Timika dan Serui beberapa waktu lalu, juga diklaim merupakan bagian dari aksinya sebagai bentuk perlawanan kepada pemerintah RI maupun pemerintah daerah.
Sekjen KNPB Demus Wenda mengungkapkan, perlawanan akan terus dilakukan kepada pemerintah RI dan Pemda, selama aspirasinya yang menuntut digelarnya dialog dengan para pemegang kekuasaan tentang penentuan nasib sendiri (referendum) tidak direspon.
"Yang jelas selama aspirasi kami tidak direspon atau dijawab oleh pemerintah, maka perlawanan akan terus dilakukan. Perlawanan rakyat Papua ini merupakan cara terbaik setelah upaya-upaya melalui aksi demo dan diplomasi tidak ada hasilnya," ujar Demus Wenda kepada Cenderawasih Pos, selasa (18/8).
Demus yang juga mengklaim sebagai juru bicara TPN/OPM ini, sengaja setiap melakukan aksi pengibaran bendera, pihaknya tidak selalu meninggalkan tempat. Hal ini dilakukan guna menghindari berbagai tindakan kekerasan yang akan dilakukan aparat keamanan dalam setiap mengatasi persoalan.
Sebenarnya, setiap melakukan aksi perlawanan, pihaknya akan berusaha melakukan dengan cara-cara ksatria dan gentlemen atau tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hanya saja, pengalaman yang ada selama ini, aparat keamanan setiap menghadapi aksinya itu, selalu menggunakan cara-cara kekerasan.
"Jadi perlawanan yang kami lakukan ini sekaligus upaya menggugat pemerintah yang dinilai gagal melindungi rakyat Papua. Bagi kami rakyat Papua kehidupannya akan berubah lebih baik jika diberikan kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri," ungkapnya.
Dikatakan, meski Pemerintah RI telah memberikan Otsus kepada Pemprov Papua, namun kenyataanya belum memberikan perubahan yang berarti bagi rakyat Papua. Justru yang terjadi selama ini, rakyat Papua hidup sengsara, tertindas dan masih mendapatkan perlakuan ketidakadilan di atas gelimpangan kekayaannya di tanahnya sendiri.
Karena itu, dirinya siap menghentikan berbagai perlawanan yang dilakukannya, selama Pemerintah RI dan Pemda memberikan ruang bagi rakyat Papua untuk dialog guna membicarakan berbagai persoalan-persoalan yang ada di tanah ini. Selama ruang dialog ini belum ada, maka sampai kapanpun perlawanan akan terus dilakukan.
Disinggung berbagai insiden penembakan di area Freepot Timika, Demus Wenda mengatakan, itu semua dilakukan atas perintah langsung Kwelik Kwalik. Perlawanan yang dilakukan itu, sebagai wujud protes dan menggugat atas ketidakadilan yang diterima rakyat selaku pemilik hak ulayat.
"Tanah dan kekayaan alam ini dikeruk oleh pihak lain, sementara rakyat sebagai pemiliknya justru hidup dalam suatu kondisi ketidakpastian dan penderitaan. Karena itu, untuk melawan terhadap berbagai rasa ketidakadilan yang terjadi di tanah ini, komponen rakyat Papua yang diback up kekuatan TPN/OPM akan terus melakukan perlawanan dalam bentuk apapun," paparnya.
Apa tidak takut dikejar dan ditangkap aparat? Dengan suara lantang, Demus Wenda yang suka berpindah-pindah markas ini, mengaku tidak merasa takut dan gentar sedikitpun.
Baginya, selama perlawanan dan perjuangan yang dilakukan ini demi untuk membela rakyat Papua yang sedang tertindas, maka berbagai risiko yang akan terjadi siap dihadapi. (mud/fud)