WELCOME TO WEB FGPBP

Mungkin anda berfikir, akulah manusia yang paling tidak beruntung dan bodoh, karena kecintaan ku terhadap negeri ku lebih besar dari yang kau dapat dari ku...tapi satu hal yang kau tahu, bahwa aku berjalan bersama suatu kebenaran yang dunia telah menolaknya...sebab yang ku tahu...kebenar itu akan memerdekakan aku.

22 Des 2008

Eks Pencari Suaka Adukan Herman Wanggay ke Polda

JAYAPURA- Herman Wanggay yang disebut-sebut otak dari kepergian warga Papua yang meminta Suaka Politik ke Australia, tampaknya bakal berurusan dengan pihak berwajib. Tanda-tanda akan dipolisikannya Herman Wanggay itu, terlihat dari kedatangan Yunus Wanggai salah satu pencari suaka politik yang telah kembali ke Jayapura bersama Anike Wanggai (6) dan Sitti Wanggay (40), Kamis (18/12). Herman Wanggay menyeberang ke Australia merasa tertipu oleh saudaranya sendiri, Herman Wanggay yang menjanjikan kehidupan layak di negara Kanguru tersebut. Kedatangan Yunus Wanggay ke Polda Papua sekitar pukul 10.30 WIT itu, didampingi seorang pengacara dari Jakarta bernama Soedjono, SH.Setelah bertemu dengan pejabat di Direktorat dan Reserse Kriminal (Direskrim) Polda Papua, mereka selanjutnya masuk keruang penyidik untuk menjalani proses penyidikan. Sekitar 1 jam, Yunus Wanggai didampingi pengacaranya berada di ruang penyidik Direskrim Polda Papua.Pengacara Yunus Wanggai Soedjono, SH mengungkapkan, kedatangan dirinya bersama kliennya ke Polda Papua bukan untuk melaporkan siapa yang salah dalam kaitan dengan kasus pencari suaka politik tersebut yang dialami kliennya itu, tapi dalam rangka untuk menyatukan persepsi dan pandangan dengan pihak penyidik." Sebelum perkara ini berlanjut ke proses penyidikan, kami perlu ada pemahaman bersama dengan pihak penyidik guna menghindari kesalahan-kesalahan yang bisa berakibat pada penghentian (SP3) atau tidak bisa dilanjutkannya proses penyidikan perkara tersebut," ujar Soedjono kepada Cenderawasih Pos di Mapolda Papua, Senin (22/12) kemarin.Diungkapkan, dalam pandangannya kasus yang dialami kliennya bersama 43 warga lainnya yang masih berada di Australia itu bukan dalam kategori kasus pidana penipuan, tapi merupakan kasus Human Traffic ( perdagangan manusia). Sebab, banyak warga Papua yang diajak pergi ke Australia ternyata hanya dipekerjakan sebagai tukang kebun, sehingga setelah dipelajari kasus ini bukan masuk kategori pidana KUHP, tapi masuk Human Traffic sesuai UU 17 Tahun 2007. Setelah pihaknya dengan penyidik telah akan kesepahaman dan kesepakatan, maka tidak tertutup kemungkinan berdasarkan perkembangan penyidikan nanti, pihaknya akan melaporkan Herman Wanggay ke polisi atas dugaan melakukan pelanggaran Human Traffick.Disinggung kedatangannya ke Polda Papua itu atas desakan dari pihak Deplu RI, menurut Soedjono sama sekali tidak. Justru dirinya yang mendorong agar Deplu RI memperkara kasus Human Traffick itu ke pihak kepolisian apalagi sampai saat ini masih aad sekitar 43 warga papua pencari suaka politik dipekerjakan sebagai tukang kebun. Di tempat yang sama Direktur Direkrim Polda Papua Kombes Pol. Drs. Paulus Waterpauw mempersilahkan kepada pihak yang merasa dirugikan dalam kasus ini melaporkan ke pihak kepolisian.Setelah menerima laporan, pihaknya siap membuktikan apakah kasus tersebut masuk pelanggaran itu. " Pada prinsipnya kami dari pihak kepolisian mempersilahkan kasus tersebut dilaporkan ke polisi untuk dilakukan pembuktian lebih lanjut," cetusnya. (mud)

oint Letter on Recent Papua Human Rights Cases - Buktar Tabuni (arrested) and Mr. Yosias Syet (murdered)


By WPNewsDec 20, 2008, 01:11
Email this article Printer friendly pagePO Box 21873, Brooklyn, NY 11202 USADecember 15, 2008To: Mr. Susilo Bambang Yudhoyono, President, Republic of IndonesiaMr. Andi Matalatta, Minister of Justice and Human Rights, Republic of Indonesia Mr. Hendarman Supandji, Attorney General, Republic of IndonesiaGen. Bambang Hendarso Danuri, Chief of National Police, Republic of IndonesiaRe: Buktar Tabuni and Yosias SyetWe are writing to express our dismay with the recent arrest of Mr. Buktar Tabuni on the 3rd of December 2008 in Sentani, Jayapura, Indonesia and the murder of rights activist Mr. Yosias Syet on October 16, 2008. Mr. Tabuni is a human rights activist, and a Student Association leader. He has organized a number of peaceful demonstrations. The most recent one was in support of the launch of International Parliamentarians for West Papua in London, and was held on October 16, 2008.Despite the fact that the various demonstrations organized by Mr. Tabuni have been peaceful, and in accordance with the requirements set out in Indonesian Law No. 9/1998 regarding freedom of expression, he was arrested, charged with treason, and remains in detention. No warrant was presented at the time of his arrest by the Criminal Investigation Department.Mr. Syet was found dead in his home on October 16, 2008. Witnesses reported that there were distinct blue bruises on the right flank of the upper part of his body, a wound at the joints of the victim's right hand that seemed to have been inflicted by a sharp object and a scar around his neck, suggesting that he had been strangled with a rope. In the few days immediately preceding his death, Mr. Yosias was helping to organize a demonstration in support of the meeting of the International Parliamentarians for West Papua in London. Further, because Mr. Syet provided security for Fokorus Yaboisembut, the head of the Papua Customary Council, there is concern that this crime may have also been an effort to intimidate Mr. Yaboisembut and the entire council.Given the political context, and the professional nature of the murder itself, it is feared that his death may be politically motivated. .We are writing to ask your help in assuring that Mr. Tabuni is released immediately from custody. We have further concerns that he may be at risk of torture and other ill-treatment. Further, all charges against Mr. Tabuni should be dropped. The arrest of Mr. Tabuni for peacefully expressing his political views is a violation of international human rights, specifically, Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) to which Indonesia is a state party. We also call on you to ensure there is a thorough investigation of Yosias Syet's death. Inaction in the face of this killing would facilitate impunity for the perpetrators.Yours Sincerely,East Timor and Indonesia Action Network (ETAN)West Papua Advocacy TeamAmnesty International USACC: Cameron Hume, Ambassador, U.S. Embassy, Jakarta, IndonesiaCondoleezza Rice, U.S. Secretary of State, Washington, DCMembers, U.S. CongressetanetanetanetanetanetanetanetanetanetanetanetanETAN welcomes your financial support. Go to http://etan.org/etan/donate.htm to donate. Thanks.John M. Miller fbp@igc.orgNational CoordinatorEast Timor & Indonesia Action Network (ETAN)PO Box 21873, Brooklyn, NY 11202-1873 USAPhone: (718)596-7668 Mobile phone: (917)690-4391 Skype: john.m.millerWeb site: http://www.etan.org Send a blank e-mail message to info@etan.org to find out how to learn more about East Timor on the Internetetanetanetanetanetanetanetanetanetanetanetanetan

oint Letter on Recent Papua Human Rights Cases - Buktar Tabuni (arrested) and Mr. Yosias Syet (murdered)


Dec 20, 2008, 18:22
Email this article Printer friendly pageAustralia West Papua Association (Sydney) PO Box 28, Spit JunctionNSW, Australia 208820 December 2008President Susilo Bambang YudoyonoPresidential PalaceJl. Medan Merdeka UtaraJakarta Pusat 10010Republic of IndonesiaDear President Yudoyono,I am writing to concerning the arrest of Buchtar Tabuni and Sebby Sambom by the police in West Papua. Mr. Tabuni is a human rights activist and he has been involved in organising a number of peaceful demonstrations in West Papua. The most recent one was in support of the launch of the International Parliamentarians for West Papua in London in October of this year. Mr. Tabuni has been arrested merely for peacefully expressing his political views. Sebby Sambom was arrested in Sentani - Jayapura after giving a press conference where he called for the release of Buchtar Tabuni from police custody. Both men have been jailed solely for peacefully expressing their right to an opinion. We are also concerned that they may be ill-treated whilst in custody. I am writing to you to urge you to immediately release Buchtar Tabuni and Sebby Sambom from custody and asking that all charges against Buchtar Tabuni and Sebby Sambom should be dropped. We also urge you to release all political prisoners in West Papua as a sign of good faith to the West Papuan people.Yours sincerelyJoe CollinsSecretaryAWPA (Sydney) ---------------------------------Copies to1. Mr. Susilo Bambang YudoyonoPresidentRepublic of IndonesiaPresidential PalaceJl. Medan Merdeka UtaraJakarta Pusat 10010INDONESIAFax: + 62 21 231 41 38, 345 2685Email: presiden@ri.go.id 2. Prime Minister Kevin RuddPO Box 6022House of RepresentativesParliament HouseCanberra ACT 2600Fax: (02) 6273 41003.The Hon Steven Smith MP Minister for Foreign AffairsPO Box 6022House of RepresentativesParliament House
Canberra ACT 2600Fax: (02) 6273 4112Email: Stephen.Smith.MP@aph.gov.au4. Australian Embassy JakartaJalan H.R. Rasuna Said Kav C 15-16Jakarta Selatan 12940IndonesiaFax +62 21 2550 54675. Indonesian Embassy Canberra8 Darwin AvenueYarralumlaACT 2600Fax. + 61 2 - 627360176.Mr. Abdul Hakim Garuda NusantaraChairpersonKOMNAS HAM (National Human Rights Commission)Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310INDONESIATel: +62 21 3925230Fax: +62 21 3151042/3925227 E-mail: info@komnasham.or.id

UPDATE (Indonesia): Another activist arrested for holding a peaceful protest


By WPNewsDec 21, 2008, 02:21
Email this article
ASIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION - URGENT APPEALS PROGRAMMEUrgent Appeal Update:
AHRC-UAU-071-200820 December 2008
[RE: Re: AHRC-UAC-262-2008: INDONESIA: Rights activist Buktar Tabuni arrested after peaceful protests]-I
NDONESIA: Another activist arrested for holding a peaceful protestISSUES: Human rights defenders; arbitrary arrest and detention; administration of justice---------------------------------------------------------------------Dear friends,The Asian Human Rights Commission (AHRC) regrets to inform you that another activist has been arrested and charged with subversion over his role in organizing a peaceful protest two months ago. His arrest took place as he and his colleagues had just concluded a press conference calling for the release of an activist whom the police had earlier arrested in connection with the protest.UPDATED INFORMATION:As mentioned in our previous appeal (AHRC-UAC-262-2008), activist Mr. Buchtar Tabuni had been arrested on 3 December 2008. He has been charged with treason and his arrest was in connection with the peaceful protest he and his colleagues have helped organized two months ago, October 16.A few days after Tabuni's arrest, activist Mr. Seblom Sambom, was also arrested at around 11:30am on 17 December 2008 in Sentani – Jayapura in the Theys Eluay Memorial park. At the time of his arrest, Sambom had just concluded a press conference they had conducted which calls for the release of Tabuni. The arresting policemen, the Papuan Police Criminal Investigation Division (CID), had taken him into their custody without showing to him any arrest warrants. It was learned later though that he has been charge with subversion in connection with the October 16 protest.At the time of his arrest, the Papuan Police CID arrived on the scene and had immediately proceeded to arrest Sambom. No explanation was given to him as to the nature of charges laid on him nor was he informed why he is being arrested. The police, too, did not provide him any answer to questions he and others have asked.Sambom is a human rights activist and is also a member of the committee of International Parliamentarians for West Papua in Papua. He has since been an outspoken supporter of the Papuan's struggle for self determination and independence. On October 16, 2008, both Tabuni and Sambom helped organize a peaceful demonstration supporting the International Parliamentarians for West Papua (IPWP) in London. He had organized the said protest in cooperation with Tabuni.After his arrest, Sambom was taken to the police headquarters. They had arrived there at about 1:20 pm. He was immediately taken to the investigation room where he was subjected for questioning for more than four hours consecutively. The investigation of Sambom was closed to the public and the police as well had refused to answer any inquiries about the arrest. They also did not disclose any information to any media organizations there. According to the information given by Sambom’s lawyers Iwan Niode and Latifah Anum Siregar, the arrest was due to his role in organizing the October 16 protest. ADDITIONAL INFORMATION:The International Parliamentarians for West Papua (IPWP) was launched at the Houses of Commons, London on 15 October 2008. The event was a historical international gathering of Parliamentarians, in support of self determination for the native people of West Papua. The launch in Parliament was co-hosted by Andrew Smith MP and Lord Harries. The aim of the group is to coordinate international parliamentary action on West Papua and to generate support for the self determination of the now Indonesian province.The demonstration held in support of the IPWP on October 16 in Papua was peaceful, and in accordance with domestic Indonesian law Law No. 9/1998 on freedom of expression, nevertheless the Indonesian security forces had used the said occasion in filing questionable charges of treason and subversion against those who organized the protest. It eventually resulted to the arrest of the activists there.Prior to the arrest of these two activists though, on October 17, 2008, an activist Yosias Syet has also been murdered in his own home in Waibron, Jayapura Regency, Papua. For further details please read: AHRC-UAC-261-2008. Indicators suggest that the perpetrators were from the Indonesian security forces.The alleged involvement of the Indonesian security forces into arrest, harassment, murder and torture of activists in Papua has been taking place in a systematic and in an alarming scale. The arrests are sanctioned by domestic Indonesian law, which criminalizes any "attempt to bring the territory of the state wholly or partially under foreign domination or to separate part thereof" (from article 106 of the Indonesian Penal Code)In past cases of detention of rights activists in Papua, torture has been frequently used during interrogation and detention. It is hence plausible that Sambom could have had suffered from the same treatment during his current detention.SUGGESTED ACTION:Please write a letter to the concerned authorities below requesting for their appropriate intervention promptly. These activists should be released unconditionally and that charges laid on them are withdrawn.The AHRC has also written to the UN Working Group on Arbitrary Detention and the Special Rapporteur on Human Rights Defenders calling for intervention in this case.To support this appeal, please click here: SAMPLE LETTER:Dear __________,Re: INDONESIA: Another activist arrested for holding a peaceful protestName of victim: Mr. Seblom Sambom, 30 years of ageAlleged perpetrators: Criminal Investigation Division of the Police in PapuaDate of incident: 17 December 2008 at 11:30amPlace of incident: Sentani, Jayapura, PapuaI am appalled to learn of the arrest of Mr. Seblom Sambom on 17 December 2008. According to the information that I have received, Sambom was taken into custody on charges of subversion. He was arrested by personnel from the Criminal Investigation Division of the Papuan police. No arrest warrant was presented at the time of the arrest, and Sambom is currently being held in detention.Sambom is a devoted rights activist, and a member of the committee of International Parliamentarians for West Papua in Papua. In that capacity he has helped organize a demonstration in support of the International Parliamentarians for West Papua in London, on 16 October 2008. The demonstration on October 16 was conducted in a peaceful manner, and was in accordance with the regulations found in domestic Indonesian law No. 9/1998 on freedom of expression. Despite this though, the said occasion had been used by the security forces of filing questionable charges of treason and subversion on activist which also resulted to Sambom arrest and detention since 17 December 2008.First, I urge you to ensure that Sambom be immediately and unconditionally released from custody. I am deeply concerned that unless he is released and charges withdrawn, there is likelihood that he would be subjected to torture. Further, the charges against him should be dropped, since he was acting in accordance with domestic Indonesian law when organizing the demonstration on October 16.Further I want to draw your attention to the pressing need for a reform of the Indonesian Penal Code, especially with regards to article 106. This article is clearly conflicting with fundamental freedoms of the individual, such as the freedom of expression. Additionally, the article is in contradiction with domestic Indonesian law.Voicing one's political opinion is a fundamental freedom, but one which is frequently denied the indigenous population of Papua. This is a very serious concern, which I trust that you take seriously.Yours sincerely;----------------PLEASE SEND YOUR LETTERS TO:1. Irjen Polisi Drs. F.X. Bagus EkodantoChief of the Papuan Regional PoliceKepolisian Daerah PapuaJl. Dr. Sam Ratulangi No. 8JayapuraINDONESIATel: +62 967 33317 / 318352. R. Widyopramono SH,M.Hum.Kejaksaan Tinggi PapuaJl. Anggrek No.6 Tj. RiaJayapuraINDONESIATel: +62 967 542764 / 5411303. Paulus Waterpauw,Director of the Criminal UnitPapua Regional PoliceJl. SamratulangiNo. 8 JayapuraINDONESIATel: + 62 967 5318344. Mr. Hendarman SupandjiAttorney GeneralKejaksaan Agung RIJl. Sultan Hasanuddin No. 1Jakarta SelatanINDONESIAFax: + 62 21 7250213Tel: + 62 21 7221337, 7397602E-mail: postmaster@kejaksaan.or.id5. Gen. Bambang Hendarso DanuriChief of National PoliceJl. Trunojoyo No. 3Jakarta SelatanINDONESIAFax: +62 21 720 7277Tel: +62 21 721 8012Email: polri@polri.go.id6. Mr. Andi MatalattaMinister of Justice and Human RightsJI. H.R. Rosuna Said Kav. 6-7Kuningan, Jakarta SelatanINDONESIAFax: +62 21 525 30957. Mr. Susilo Bambang YudoyonoPresidentRepublic of IndonesiaPresidential PalaceJl. Medan Merdeka UtaraJakarta Pusat 10010INDONESIAFax: + 62 21 231 41 38, 345 2685, 345 7782Tel: + 62 21 3845627 ext 1003E-mail: presiden@ri.go.id8. Mr. Ifdhal KasimChairpersonKOMNAS HAM (National Human Rights Commission)Jl. Latuharhary No. 4B MentengJakarta Pusat 10310INDONESIAFax: +62 21 3151042/3925227Tel: +62 21 3925230E-mail: info@komnasham.or.id.Thank you.Urgent Appeals ProgrammeAsian Human Rights Commission (ua@ahrc.asia)-----------------------------Asian Human Rights Commission19/F, Go-Up Commercial Building,998 Canton Road, Kowloon, Hongkong S.A.R.Tel: +(852) - 2698-6339 Fax: +(852) - 2698-6367Please consider the environment before printing this email.

15 Des 2008

2009, Papua Bebas Biaya Pendidikan

Khusus Untuk Pendidikan Dasar SD dan SMP
JAYAPURA - Memasuki tahun 2009 mendatang, sepertinya bakal menjadi tahun yang istimewa bagi masyarakat di Papua. Bagaimana tidak, mulai awal tahun 2009 mendatang Pemprov Papua mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan masyarakat di Papua dari biaya pendidikan. Wakil Gubernur Alex Hesegem, SE kepada Cenderawsih Pos Senin kemarin mengungkapkan hal itu. "Iya mulai Januari tahun anggaran 2009 nanti, kita akan membebaskan orang - orang asli Papua yang miskin dari semua beban dan ongkos - ongkos pelayanan pendidikan," akunya.
Dikatakan, biaya pendidikan yang dibebaskan itu sementara ini masih difokuskan pada jenjang pendidikan dasar yakni SD dan SMP. Artinya siswa SD dan SMP ini tidka dipungut biaya sepeserpun selama duduk di jenjang pendidikan itu. Bahkan seragam hingga buku - bukunya semua dibiayai oleh pemerintah.
Hanya saja, kata Wagub pembebasan biaya pendidikan itu diutamakan pada orang asli Papua dan non Papua yang miskin di seluruh Provinsi Papua.
" Jadi bukan hanya pada orang asli Papua program ini diberlakukan tetapi juga pada anak anak non Papua dari
Keluarga miskin atau kurang mampu juga dibebaskan dari biaya pendidikan dasar ini," ujarnya.
Wagub menegaskan bahwa program ini sudah pasti akan dilekasanakan sebab sudah disampaikan di depan sidang paripurna dewan dan Pemprov juga sekarang ini sedang menghitung besaran anggaran yang disediakan untuk program ini. "Ini benar - benar akan direalisasi dalam awal tahun 2009 nanti, karena sudah diumumkan dalam sidang resmi," katanya.
Hanya saja, berapa alokasi atau bagaimana mekanisme pembagiannya dan berapa besar atau jumlah alokasi anggarannya masih akan diatur lagi dalam suatu petunjuk pelaksaanaan yang sedang disusun dan dibahas. "Tetapi yang pasti, bulan Januari ini program ini sudah harus diberlakukan karena peraturannya sudah disiapkan dalam masa sidang ini," terangnya.
Sementara ini menurut Wagub Hesegem, anggarannya akan disiapkan oleh Pemprov Papua melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P). Selain itu, bagi semua kabupaten dan kota juga diwajibkan harus menyediakan anggaran secukupnya untuk mendukung dan menanggulangi Program ini melalui APBD-nya masing-masing.
"Ini adalah program besar yang membutuhkan keseriusan dan kesungguhan dalam pengelolaannya, yang ingin kita perbaiki dan tingkatkan secara signifikan adalah pelayanan pendidikan dasar bagi masyarakat miskin kita yang jumlahnya cukup besar itu," katanya.. Masyarakat miskin itu hampir sleuruhnya adalah orang asli Papua yang bermukim di kampung - kampung terpencil, rawa - rawa, gunung - gunung , lembah, pesisir dan pulau - pulau terpencil.
Di satu sisi kata Wagub Hesegem, pembebasan biaya pendidikan dasar ini harus dibarengi dengan memastikan bahwa guru - guru yang ada juga harus memadai dan benar - benar bertugas di tempatnya. "Disinilah pentingnya peranan pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan bahwa pelayanan ini benar - benar terwujud," tandasnya.
Ditanya bagaimana dengan biaya pendidikan SMA, Wagub Hesegem mengatakan, sementara ini berjenjang, jika nanti program untuk pendidikan dasar ini berjalan baik dan PAD Provinsi Papua terus meningkat, maka kedepannya akan Pemprov Papua akan mengupayakan pembebesan biaya pendidikan untuk SMU bahkan Perguruan Tinggi.(ta)

11 Des 2008

Tom Beanal: Apakah Papua Tidak Boleh Merdeka?

Thaha Nilai Aspirasi AMAK Patut Dihargai
(Sedang Terjadi Ketegangan Sosial Bagi Orang Papua)
JAYAPURA-Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) Tom Beanal, merasa kaget dengan adanya aspirasi mahasiswa yang meminta dirinya ditangkap dan diproses hukum. "Itu Mahasiswa siapa, dan apakah Papua tidak boleh merdeka?,"tanya Tom Beanal kepada Cenderawasih Pos menanggapi aspirasi mahasiswa tersebut.
Seperti diketahui, pada aksi demo sebelumnya, salah satu aspirasi yang disuarakan Aliansi Mahasiswa Anti Kekerasan ( AMAK) Papua adalah meminta agar Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) Tom Beanal, Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yaboisembut dan Sekjend PDP, Thaha Alhamid diproses.
Alasannya, karena ketiga tokoh ini sebagai pihak yang paling tepat bertanggung jawab atas sekian banyak aksi perjuangan masyarakat Papua hingga menjerumuskan kaum aktivis muda, termasuk Buchtar Tabuni ke proses hokum.
Tom Beanal yang dihubungi semalam menjawab singkat, namun balik mempertanyakan status pihak yang meminta agar 3 tokoh di atas diproses.
Menurutnya, perjuangan Papua berdasar pada konstitusi Republik Indonesia yang mengatakan penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan, sehingga perjuangan untuk merdeka akan terus dikumandangkan hingga cita-cita ini terwujud. Ia tidak sepakat jika akhirnya perjuangan itu terhenti karena perdebaan pendapat dari orang Papua sendiri. Untuk itu, Tom Beanal meminta agar mahasiswa ini bercermin soal perjuangan yang sedang berjalan apakah akan tetap dijajah dan tertindas.
"Tugas mereka adalah belajar untuk membebaskan penindasan ini dan jangan sebut diri mahasiswa jika tidak bertanggung jawab dengan apa yang diperbuat," kata Tom sedikit keras.
Mantan Ketua Tim Seratus ini juga menjabarkan soal status ras orang Papua yang menurutnya orang Papua berasal dari ras negroit dan bukan ras melayu, karenanya tidak ada alasan bangsa Indonesia menganggap Papua bagian dri NKRI.
Mengenai proses hukum yang diinginkan, Tom Beanal balik bertanya mengapa saat dirinya meminta merdeka di Istana Negara kenapa tidak langsung ditangkap.
"Saya akan bertanggung jawab terhadap perjuangan yang sedang dilakukan. Cuma saya tidak tahu siapa di balik ini semua," jawab Tom ketika ditanya soal situasi kontra ini.
Tom menggaris bahwahi jika ada pihak yang ingin menghukum atau memprosesnya adalah orang yang tidak paham akan konstitusi itu sendiri.
Sementara Thaha Alhamid yang dihubungi menjawab datar. Ia melihat pandangan dari mahasiswa (anak muda) ini patut dihargai, karena sama artinya mahasiswa mengikuti perkembangan politik yang sedang terjadi. Hanya saja disayangkan jika aspirasi tersebut akhirnya ditunggangi.
Terlepas dari itu, Thaha melihat ada tren kurang positif menyangkut gerakan sosial yang sedang terjadi di Papua, dimana analisa pria berdarah Fakfak ini sedang terjadi ketegangan sosial dalam perjuangan orang Papua yang tidak lain sesama masyarakat Papua sendiri.
Thaha juga menjelaskan soal pengalaman dimasa lalu, dimana setiap pendelegasian membahas soal Papua di dunia Internasional sejak 2001-2003 Jakarta selalu mengirim delegasi Indonesia yang terdiri dari orang Papua."Biasanya Maikel Manufandu atau Manuel Kaisepo. Disana masalah Papua dibicarakan orang Papua yang mewakili Papua dan orang Papua yang mewakili Jakarta, sehingga Papua dengan Papua saling menggigit," pikirnya.
Lalu menyoal kondisi terakhir menyangkut penangkapan Buchtar Tabuni yang disusul demo meminta membebaskan aktivis tersebut, saat itu dikatakan kapolda tidak datang dan diwakili oleh Direskrim, Kombes Paulus Waterpauw dan AKBP Petrus Wayne.
Tak lama kemudian muncul pihak yang mengatasnamakan kerukunan Jayawijaya yang mendukung proses hukum Buchtar, begitu juga ketika dilakukan deklarasi 1 Desember akhirnya ditanggapi oleh orang Papua lagi yakni Ramses Ohee. Kesimpulannya adalah pemasalahan yang menyeret orang Papua selalu dicounter balik oleh orang Papua sendiri, sehingga timbullah ketegangan yang dialami orang Papua sendiri.
"Dalam pergerakan sosial orang Papua ini kedepannya orang Papua akan berhadapan dengan orang Papua sendiri dengan motif apa saja, termasuk birokrat," papar Thaha.
Disinggung mengenai satu pernyataan bersifat kontra pada demo 10 Desember lalu yang justru meminta agar ketiga tokoh, termasuk dirinya untuk diproses hukum, Thaha menjelaskan bahwa ia sendiri tidak mengetahui persis apakah dilakukan dengan kesadaran murni atau ada yang mendesain.
"Bagi saya pribadi ini bukan yang pertama dan sudah biasa. Namun perlu diingat masalah Papua tidak bisa diselesaikan degan pendekatan militeristik dan hukum saja. Tangkap tahan dan adili tidak akan menyelesaikan masalah," tegasnya.
Hanya menurutnya yang perlu dicermati adalah saat ini atau kedepan akan terjadi Papua akan berhadapan dengan Papua entah direkayasa atau tidak dan sadar atau tidak ini merupakan jebakan sosial yang besar, dimana orang Papua dalam kesadaran tertentu akan saling berhadapan.
Berangkat dari kondisi ini ditambahkan akan muncul pihak yang mengaku sebagai pejuang ataupun penghianat hanya tergantung penguasa. Thaha juga menekankan bahwa masalah Papua adalah masalah politik, pelanggaran HAM dan hak-hak dasar jadi tidak sepantasnya diselesaikan melalui pendekatan hukum maupun militer."Selama ini orang Papua berteriak untuk membuka dialog, jadi jangan membungkamkan proses demokrasi hanya dengan dalih makar atau alasan lain," singgungnya.
Ketika disinggung apakah dari perjuangan yang dilakukan selama ini akan menyeretnya pada proses hukum, dengan nada tawa Thaha menjelaskan bahwa Devide et Impera tidak hanya terjadi pada pemerintah, elite tapi juga pergerakan yang ada jadi soal ditangkap dan masuk penjara saat ini bukan sesuatu yang luar biasa."Penjara dan kursi kekuasaan perbedaannya sangat tipis dan saya sama sekali tidak mempermasalahkan sekalipun akan muncul proses tersebut," tutupnya.
Sementara dari pernyataan yang meminta 3 tokoh kemerdekaan Papua untuk diproses hukum ditanggapi seorang praktisi hukum, Paskalis Letsoin.
Menurut Paskalis pernyataan untuk meminta seseorang diproses melalui prosedur hukum adalah keinginan yang wajar dan bisa disampaikan oleh siapa saja. Hanya yang perlu diingat aparat kepolisian juga tidak bisa serta merta melakukan proses hukum terhadap seseorang karena sebelumnya harus melalui beberapa tahapan. Dikatakan, seseorang yang menyampaikan ide atau gagasan untuk merdeka bukan bentuk perlawanan terhadap negara selama masih berupa ide. Tetapi yang perlu dicermati adalah melihat akar permasalahan mengapa ide tersebut muncul.Nah di Papua sendiri, Paskalis yang juga sebagai Direktur LBH Papua ini melihat itu muncul karena ada ketidak adilan atau ketidakpuasan karena telah terjadi bentuk pelanggaran-pelanggaran termasuk pelanggaran HAM.
"Boleh saja ide tersebut muncul di era sekarang karena dilindungi oleh undang-undang," katanya.Akan tetapi lanjut pria berkulit gelap ini jika persoalan tersebut telah masuk ke ranah politik maka sebaiknya diselesaikan dengan jalan politik pula dan bukan melalui jalur hukum karena tetap akan tumbuh."Caranya adalah mencari pintu utama salah satunya dengan dialog," saran Paskalis.Menyangkut aksi demo oleh AMAK yang satu point diantaranya meminta agar Buchtar Tabuni dibebaskan, Paskalis menyimpulkan dua hal yakni bisa karena murni panggilan moral untuk meluruskan persoalan yang ada namun bisa juga ada pihak yang memilki kepentingan didalamnya."Saya tidak ingin menebak ada apa dibalik ini semua tetapi dua analisa bisa menjadi masukan," pungkas Paskalis.(ade)

10 Des 2008

Tangkap Tom Beanal, Forkorus dan Thaha

JAYAPURA- Hari Pelanggaran HAM se-dunia yang jatuh pada 12 Desember kemarin diperingati dengan menggelar aksi demo di depan Kantor Pos Abepura dan pameran foto-foto di Makam Theys di Sentani.
Menariknya, dalam aksi demo di Abpura yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Anti Kekerasan (AMAK) Papua, meminta tiga tokoh Papua ditangkap untuk diproses hukum. Ketiga nama yang disebut-sebut adalah, Ketua Presidium Dewan papua (PDP), Tom Beanal, Forkorus Yaboisembut selaku Ketua Dewan Adat Papua dan Thaha Al Hamid selaku Sekjend Presidium Dewan Papua (PDP) karena dianggap sebagai aktor yang harus bertanggung jawab atas semua perjuangan kaum muda yang dilakukan oleh masyarakat adat Papua selama ini hingga harus menjalani proses hukum.
Dengan membawa bendera hitam , dua buah peti yang dibalut kain hitam juga poster Alm Theys Hiyo Eluay dan Arnold Ap, massa yang berjumlah sekitar 30 orang ini datang sekitar pukul 11.00 WIT dan langsung menggelar orasi.
Juru bicara AMAK, Zakarias Horota mengungkapkan, ketiga orang di atas adalah pemimpin rakyat, termasuk masyarakat adat. "Jika ada satu masyarakat adat yang dibantai atau dibunuh, mereka harus bertanggung jawab, karena mereka pemimpin lembaga representasi cultural orang asli Papua dalam bentuk lembaga adat," ungkap Zakarias yang wajahnya penuh dilumuri cat hitam ini.
Lebih khusus alasan soal mengapa Forkorus Cs harus ditangkap karena menurutnya menyangkut persoalan politik yang sedang dimainkan oleh lembaga tadi dan merekalah yang dianggap paling tepat untuk bertanggung jawab dan bukan pemuda maupun mahasiswa seperti Buchtar Tabuni, Jack Wanggai maupun beberapa rekan lainnya.
Dalam orasi ini juga disampaikan soal kondisi Papua yang semakin mencekam akibat situasi politik maupun pergeseran pasukan TNI hingga terkesan di Papua sedang terjadi konflik yang harus ditangani oleh TNI.
"Kami menyayangkan pergeseran pasukan TNI, jangan melakukan pendekatan militer tetapi bagaimana melakukan pendekatan yang lebih bermartabat agar semua persoalan HAM bisa diselesaikan baik-baik," pintanya.Mereka juga meminta pemerintah segera menyelesaikan seluruh bentuk pelanggaran HAM di Papua sejak Papua diintegrasikan ke NKRI para 1 Mei 1963 karena menurut Zakarias hingga 2008 masih saja terjadi pelanggaran HAM yang belum ada tindakan konskrit untuk menekan bahkan meniadakan bentuk kekerasan tersebut.
"Hingga saat ini tidak ada rumusan dari pemerintah untuk memberikan perhatian terkati banyaknya pelanggaran HAM, satu contoh yang terakhir adalah tertembaknya Opinus Tabuni," papar Zakarias membeberkan.Pelanggaran HAM yang terjadi di Papua diakui berawal dari latar belakang status politik Papua Barat saat itu dalam hal ini perebutan wilayah oleh Belanda ke Papua Barat yang sangat sulit untuk diselesaikan karena integrasi Papua melalui perundingan termasuk New York Agreemen maupun perjanjian Roma pada September 1962 tidak melibatkan bangsa Papua Barat.Solusi yang tepat untuk keluar dari berbagai pelanggaran HAM saat ini adalah pemerintah termasuk MRP dan DPRP duduk bersama dengan masyarakat adat, mahasiswa maupun perempuan mencari solusi yang tepat."Salah satunya dengan referendum," katanya.
Disinggung soal bendera hitam dan dua buah peti, Zakarias menyampaikan bahwa bendera hitam menandakan bahwa hingga sekarang bentuk pelanggaran HAM masih terjadi sedangkan dua buah peti diperuntukkan mengenang pejuang muda Arnold Ap yang juga satu korban pelanggaran HAM sedangkan 1 peti lagi untuk mengenang perjuangan Alm Theys Eluay dimana saat itu sedang muncul reformasi memberikan ruang untuk masyarakat Papua namun akhirnya dikotori oleh kepentingan sepihak."Ini melambangkan matinya demokrasi di Indonesia pada saat reformasi dan tidak ada ruang untuk masyarakat menyampaikan apa yang sebenarnya diinginkan," tambahnya.
Di tengah orasi Koordinator Lapangan Neles Rumadas membacakan pernyataan sikap yang berisi soal kebebasan memilih pada tahun 1969 tidak sah, hak rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri masih ada dan berlaku karena hak tersebut belum pernah digunakan, rakyat Papua Barat memiliki kesempatan untuk menggunakan satu orang satu suara dalam sebuah referendum, bebaskan Buchtar Tabuni serta Papua belum bisa disebuat zona damai, karena maraknya imigran dan penambahan pasukan militer.
Diakhir orasi massa berniat membakar dua peti mati tadi sebagai wujud matinya kebebasan demokrasi, hanya niat tersebut urung dilakukan karena dilarang oleh polisi. Setelah mengheningkan cipta, sekitar pukul 12.00 WIT massa akhirnya membubarkan diri secara teratur.
Forkorus: Mereka Keliru Besar
Sementara itu Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yaboisembut, S.Pd ketika dihubungi semalam mengatakan, boleh-boleh saja menyampaikan pendapat mereka tetapi harusnya sebagai mahasiswa mereka berfikir rasional dan jangan asal bunyi, sebab apa yang dilakukannya itu dapat dipertanggung jawabkan baik secara iman, norma adat, etika moral, demokrasi dan HAM.
Karena hukum positif itu tidak bisa dijadikan sebagai pegangan apalagi mengata dkk menyatakan diri sebagai bangsa Papua, karena hal itu sudah dilihat dari standarisasi falsafah berfikir, sehingga Forkorus tidak bisa menjadikan hukum positif sebagai acuan karena menurutnya hukum positif sangat sarat dengan kepentingan otoritas.
Dan ini merupakan soal hak asasi manusia bukan soal tangkap menangkap, karena itu sudah tertera pada piagam PBB Pasal 15 ayat 1 dan 2 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak untuk menyatakan diri sebagai suatu bangsa dan siapapun tidak mempunyai hak untuk menolaknya, sehingga para oknum mahasiswa tersebut harus bisa menjelaskan secara ilmiah mengapa sampai berniat untuk dirinya dan beberapa tokoh bangsa Papua harus ditangkap. Sebut Kata Forkorus, sekarang bukan waktunya lagi untuk main tangkap, karena jaman sudah berubah ke arah reformasi.
Forkorus menjelaskan bahwa orang kampung walaupun tidak sekolah, tapi mereka tahu siapa diri mereka, namun jika mahasiswa yang sampai berbicara seperti begitu membuat Forkorus sangat heran apa yang dia pelajari selama ini. "Orang Kampung saja bisa tahu siapa dirinya, saya heran apa yang mereka belajar selama ini?," ujar Forkorus.
Selain itu Forkorus mengatakan bahwa dirinya bersama beberapa pemimpin bangsa Papua lainnya adalah pemimpin yang dipilih rakyat lewat mekanisme internal demokrasi rakyat Papua atau MAP yang disepakati bersama, melalui pergumulan bersama selama ini. Forkorus menegaskan pula bahwa dirinya bersama rekan-rekannya tidak pernah menghasut siapapun, tetapi sebagai pemimpin memberikan penjelasan dan membenarkan apa yang benardan apa yang salah secara rasional dan ilmiah walaupun relatif sifatnya, karena yang absolut hanya ada pada Tuhan Sang Pencipta.
Namun satu hal yang membuat Forkorus heran adalah bahwa Juru bicara MPAKI Zakarias Horota dkk beberapa waktu lalu sering bertandang ke kediamannya untuk memberikan pikiran-pikiran terkait nasib bangsa Papua, namun kini pernyataannya kontra dengan apa yang selalu disampaikannya. Forkorus berharap mudah-mudahan Zakarias dkk tidak diadudomba oleh oknum-oknum tertentu.
Pada peringatan hari pelanggaran HAM se-dunia yang berlangsung Rabu (10/12) kemarin terlihat konsentrasi masa di lapangan Taman peringatan kemerdekaan dan pelanggaran hak asazi manusia (memori park Papua freedom and human rights abuses) Sentani.
Namun pada acara tersebut hanya dibuat sebuah stan darurat yang terbuat dari potongan-potongan bambu beratap tenda berukuran sekitar 7x2 meter. Dimana pada stan tersebut terpampang sejumlah foto-foto pelanggaran HAM terhadap rakyat Papua sejak 1995 hingga 2001 dan juga potongan-potongan pemberitaan media cetak yang menjurus ke bentuk pelanggaran HAM baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dari data kekerasan kemanusiaan di 5 Kabupaten di Papua yang berhasil dihimpun Cenderawasih Pos pada pameran foto pelanggaran HAM itu tercatat motif kekerasan yang disebabakan oleh politik sebanyak 39%, Ekonomi 30%, dan sosial budaya 21%.
Sementara untuk pelaku kekerasan, TNI 27%, Polisi 31%, kelompok sipil 15%, perusahaan 14%, lain-lain 7%. Untuk korban kekerasan kelompok sipil 84%, pemerintah sipil 1%, perusahaan 4%, TNI 2% serta Polri 9%. Sementara data kekerasan dari 5 Kabupaten tercatat Manokwari 17 kasus, Merauke 31 kasus, Jayawijaya 13 kasus, Kota/Kabupaten Jayapura 18 kasus, serta Biak Numfor 8 kasus. (ade/jim)

8 Des 2008

Tragedi Abe Berdarah Diperingati Dengan Orasi

AYAPURA-Puluhan massa yang tergabung dalam Solidaritas untuk Korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), Minggu (7/12) memperingati Kasus Abepura berdarah yang terjadi 7 Desember 2000,

Peringatan yang berlangsung di lingkaran Abepura yang berlangsung dari pukul 16.00 hingga 18.15 WIT, diisi dengan orasi serta penyalaan obar yang dilakukan oleh 8 orang. Dalam orasi yang dilakukan secara bergantian, pada intinya mereka menyayangkan belum adanya keadilan terhadap para korban tragedi 8 tahun yang lalu.

Sementara itu pnanggungjawab kegiatan Penehas lokbere dalam orasinya menyatakan, dalam dalam putusan sidang di Makassar (8-9) 2005, majelis hakim mengabaikan hal-hal subtansial dalam upaya penegakan keadilan dan tidak mengakomodir hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan.

Dalam kesempatan itu massa yang tergabung dalam Solidaritas Untuk Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menyampaikan 4 poin pernyataan sikap yaitu pertama mendesak DPRP bersama Gubernur segera membuat Perdasus tentang hak reparasi dan perlindungan bagi korban pelanggaran HAM di Tanah Papua. Kedua segera membentuk pengadilan HAM di Papua.

Ketiga mendesak pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan penuntutan kepada perwakilan Komnas HAM di Papua dan Keempat mendesak DPRP dan MRP untuk mendorong sebuah evaluasi resmi atas kebijakan keamanan di Papua, menolak pasukan organik dan non organik serta rasionalisasi jumlah Aparat organic (TNI/Polri) di tanah Papua.

Setelah membacakan pernyatakan sikapnya, sekitar pukul 18.15 WIT, massa meninggalkan lingkaran Abepura. (cr-153).

Indonesia Jangan Menutup Ruang Demokrasi di Papua Barat.

Indonesia Jangan Menutup Ruang Demokrasi di Papua Barat.
By WPNews
Dec 9, 2008, 00:19

Email this article
Printer friendly page
Kepada Yth:
Drs Bagus Ekodanto,
Kepala Kepolisian Daerah Papua
Jl. Samratulangi
No 8 Jayaura

Indonesia Jangan Menutup Ruang Demokrasi di Papua Barat.
Dengan hormat,

Saya meminta kepada Bapak Kepala Kepolisian Daerah Papua untuk segera membebaskan tanpa syarat Buchtar Tabuni, aktifis hak-hak asasi manusia dan pemimpin mahasiswa Papua
Barat dari tahanan Kepolisian Daerah Provinsi Papua.

Bucthar Tabuni ditangkap dengan alasan bahwa dia menjadi pemimpin demonstrasi dalam rangka mendukung Peluncuran International Parliamentarians for West Papua tanggal 16
Oktober 2008 yang kami selenggarakan di Gedung Parlemen Inggris London pada tanggal 15 Oktober 2008. Kegiatan International Parliamentarians for West Papua adalah kegiatan resmi All Party Parliamentary Group on West Papua yang telah ada didalam parlemen Inggris sejak 2 tahun lalu.

Penangkapan Buchtar Tabuni dengan alasan MAKAR adalah tidak berdasar sama sekali dan tidak mengikuti prinsip-prinsip etika demokrasi .

Penanggung jawab peluncuran International Parliamentarians for West Papua adalah kami sendiri bersama-sama dengan seluruh anggota parlemen Inggris yang bergabung didalam All
party Parliamentary Group on West Papua yang berkedudukan di London dan bukan di Papua Barat. Buchtar dan seluruh rakyat Papua Barat yang turun demo dalam rangka mendukung International Parliamentarians for West Papua (IPWP) adalah bagian dari demokrasi dan apa yang mereka lakukan adalah hanya sebatas expresi diri masyarakat Papua
Barat untuk mendukung Peluncuran IPWP di London.

Saya sangat menyayangkan sikap dan tindakan aparat Kepolisian Daerah Papua yang telah memperlakukan Buchtar Tabuni sebagai seorang kriminal yang dianggap makar. Hal ini
sangat melukai hati bangsa Papua Barat yang cinta damai dan demokrasi.

Buchtar bukan pelaku makar dan kriminal. Dia adalah pembela bangsa Papua Barat yang tertindas dan penegak demokrasih di Tanah Papua Barat.

Oleh karena itu maka saya minta agar Bapak membebaskan Buchtar Tabuni segera tanpa
syarat.

Hormat Saya,

Benny Wenda
Pemimpin Papua Merdeka di Inggris

Tembusan Yth:

1.Bpk. Bambang Hendarso Danuri
KAPOLRI
Jl. Trunojoyo No. 3
Jakarta Selatan
INDONESIA
Tel: +62 21 721 8012
Fax: +62 21 720 7277
Email: polri@polri.go.id

2.Drs Paulus Waterpauw, Kepala DIRESKRIM, POLDA PAPUA
Jl. Samratulangi
No. 8 Jayapura
Tel: + 62 967 531834

3.Bpk. Hendarman Supandji
JAKSA AGUNG
Kejaksaan Agung RI
Jl. Sultan Hasanuddin No. 1
Jakarta Selatan
INDONESIA
Tel: + 62 21 7221337, 7397602
Fax: + 62 21 7250213
Email: postmaster@kejaksaan.or.id

4.Bpk. Abdul Hakim Garuda Nusantara
KETUA KOMNAS HAM (National Human Rights Commission)
Jl. Latuharhary No. 4B Menteng
Jakarta Pusat 10310
INDONESIA
Tel: +62 21 3925230
Fax: +62 21 3151042/3925227
E-mail: info@komnasham.or.id

5.Ms. Hina Jilani
Special Representative of the Secretary on the situation of human rights defenders
Room 1-040, OHCHR-UNOG
1211 Geneva 10
Switzerland
Fax: +41 22 906 8670
E-mail: urgent-actions@ohchr.org

Proses Hukum Buchtar Tabuni Dapat Dukungan

JAYAPURA-Proses hukum terhadap Buchtar Tabuni, Ketua IPWP yang disangka melakukan tindakan makar dan penghasutan oleh penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Papua, didukung oleh tokoh masyarakat, kepala-kepala suku Rukun Keluarga Jayawijaya di Jayapura dan Ketua Mahasiswa Jayawijaya di Jayapura.
Dukungan ini, disampaikan langsung kepada Direktur Reserse dan Kriminal Polda Papua, Kombes Pol Drs Paulus Waterpauw yang menemuinya di Gedung Ditreskrim Polda Papua, Sabtu (6/12) kemarin.
Mereka adalah Kepala Suku RKJ di Jayapura, Rayon Jayapura Utara, Bion Tabuni, Kepala Suku RKJ Jayapura Selatan, Bani Tabuni, Thomas Wenda Tokoh Masyarakat Jayawijaya, Alberth Tabuni aktivis mahasiswa dan Ketua Mahasiswa Jayawijaya di Jayapura, Sem Tabuni.
Usai bertemu dengan Direskrim Paulus Waterpauw, Ketua Mahasiswa Jayawijaya di Jayapura, Sem Tabuni mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung upaya Polda Papua untuk melakukan proses hukum terhadap Buchtar Tabuni.
"Kami sangat mendukung proses hukum terhadap saudara kita, Buchtar Tabuni. Karena yang jelas apa yang disangkakan terhadapnya adalah menentang pemerintahan yang sah," kata Sem Tabuni kepada wartawan.
Menurutnya, apa yang disangkakan penyidik Ditreskrim Polda Papua terhadap Buchtar Tabuni sudah jelas masuk ke wilayah hukum, bukan politis. Untuk itu, pihaknya meminta agar hal tersebut, perkara pidana atau hukum, dibawa atau dipolitisir ke wilayah politik. "Ini selalu dipolitisir, karena yang jelas itu melawan hukum. Sebaiknya kita tunggu proses hukumnya berjalan, nanti terbukti bersalah atau tidak akan diketahui," ujarnya.
Sem Tabuni mengharapkan para mahasiswa asal pegunungan tengah Papua agar dapat melaksanakan studynya hingga selesai, apalagi harapan orang tua di tengah keterbatasan dana agar anaknya lulus menjadi sarjana. "Orang tua pasti akan kecewa, jika mendengar anaknya diproses hukum," ujarnya.
Sem Tabuni menyarankan agar mahasiswa lebih fokus untuk kuliah, bukan demonstrasi apalagi ada cara-cara yang bermartabat misalnya dengan dialog bersama intansi terkait seperti Kapolda Papua atau DPRP dan tidak perlu ada pengerahan massa. "Tak perlu kerahkan massa untuk demo minta Buchtar dibebaskan tanpa syarat, itu tidak masuk akal," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Suku RKJ Rayon Jayapura Utara, Bion Tabuni menambahkan pihaknya juga mendukung proses hukum terhadap Buchtar Tabuni tersebut. "Kami mendukung penegakan hukum terhadap Buchtar Tabuni, nanti akan diketahui ia salah atau tidak," ujarnya.
Menurutnya, jika yang bersangkutan tidak bersalah, tentu akan dibebaskan, sehingga ia meminta agar Buchtar Tabuni kooperatif dengan polisi, apalagi masyarakat juga ingin tahu proses hukum terhadapnya.
Sebagai orang tua, Bion Tabuni mengingatkan agar para mahasiswa asal Jayawijaya untuk fokus mengikuti pendidikan, bukan ikut-ikutan demo. "Itu kurang bagus, akan menghambat belajar, apalagi orang tua tentu ingin melihat anaknya lulus kuliah dan berhasil mendapatkan pekerjaan," imbuhnya. (bat)

2 Des 2008

Massa Bertahan di Makam Theys

Tunggu Sampai Ada Pernyataan Resmi dari Tom Beanal SENTANI-Meski kegiatan 1 Desember yang disebut-sebuat sebagai HUT Kemerdekaan Papua Barat, namun massa (30-an orang) kini masih memilih tetap bertahan di lapangan Taman peringatan kemerdekaan dan pelanggaran hak asazi manusia (memori park Papua freedom and human rights abuses) di Sentani. Massa yang bertahan ini menempati beberapa tenda yang sengaja dibangun di tempat tersebut, tepatnya di belakang makam Theys Eluay.Kelompok massa ini mengaku sebagian merupakan mahasiswa yang melakukan eksodus dari Sulawesi. Dan yang lainnya merupakan panitia pelaksanaan HUT kemerdekaan Papua Barat 1 Desember lalu. Mereka memilih bertahan sampai ada statemen dari Pemimpin Besar Bangsa Papua, Tom Beanal soal PT Freeport Indonesia.Selain itu mereka juga memilih bertahan hingga ada pengakuan dari NKRI tentang kedaulatan Papua Barat.Kelompok massa pimpinan Markus Haluk dan Buchtar Tabuni ini, bahkan berencana akan membangun sejumlah tenda mengelilingi setiap sudut lapangan tersebut. Hal tersebut seperti ditegaskan Buchtar Tabuni saat jumpa pers di salah satu tenda yang berada di lapangan Taman peringatan kemerdekaan dan pelanggaran hak asazi manusia."Kami tetap akan berada di sini dan membangun tenda lainnya hingga ada pernyataan resmi dari Pemimpin Besar Bangsa Papua Tom Beanal untuk melakukan Penutupan Operasi PT Freeport, dan pengakuan Pemerintahan NKRI tentang kedaulatan Papua Barat," ujar Buchtar serius. Karena menurut Buchtar, aksi sikap yang mereka ambil ini merupakan tindak lanjut dari Deklarasi yang telah dibacakan pada perayaan 1 Desember lalu.Selain itu Buchtar mengatakan bahwa dirinya bersama rekan-rekan terpaksa mengambil sikap menduduki lokasi makam Theys, karena saat ini tanah Papua berada pada zona darurat. Karena menurut Buchtar, seluruh mahasiswa yang menuntut ilmu di luar pulau Papua mendapat intimidasi besar-besaran, baik dari Pemerintah maupun dari masyarakat setempat.Pernyataan itu langsung dibenarkan oleh Ketua Tim Eksodus Mahasiswa Sulawesi Utara, Hendrik. Dimana Hendrik mengatakan bahwa pemukiman berupa gubuk-gubuk dan beberapa asrama tempat mereka berada digusur oleh pihak Pemerintah Sulawasei Utara tanpa melakukan kompromi dengan mereka yang dibarengi dengan intimidasi. "Tanpa melakukan kompromi dengan kami lagi mereka langsung menggusur gubuk-gubuk kami, dan beberapa asrama. Untuk itu, dari pada kami sengsara disini kami siap tutup buku dan pulang ke Papua,"ujarnya.Hendrik juga menyayangkan sikap Kapolda Papua yang menyatakan bahwa mahasiswa yang melakukan eksodus hanya 2 orang, padahal setahu dirinya sebagai koordinator kepulangan mahasiswa se-pulau Sulawasi Utara bahwa total mereka yang sudah pulang adalah 917 orang,113 diantaranya kini berada dengan masing-masing keluarga di Jayapura."Saya heran Kapolda bilang yang pulang hanya 2 orang, padahal setahu saya sebagai koordinator bahwa kami yang pulang adalah 917 orang," jelasnya. Sementara Ketua Forum Pepera Konsulat Indonesia Viktor F Yeimo mengatakan bahwa salah satu rencana kepulangan mahasiswa asal Papua karena selalu mendapat teror dan intimidasi dari beberapa oknum-oknum tertentu. Selain itu, kepulangan mereka juga karena peduli terhadap persoalan negeri.Dan dirinya sebagai salah satu koordinator kepulangan mahasiswa Jawa-Bali mengatakan bahwa dirinya bersama rekan-rekannya sekitar 30 ribu orang sudah berpamitan di istana Presiden beberapa waktu lalu pada suatu aksi orasi yang mereka lakukan, dan kepulangan mahasiswa se-Jawa-Bali kini sedang dalam persiapan.(jim)

Buchtar Akan Ditangkap!


Waterpauw: Terindakasi Lakukan Tindakan Makar (Buctar: Sebagai Warga yang Baik, Saya Siap Diperiksa) JAYAPURA-Buchtar Tabuni, Ketua Panitia IPWP (Internasional Parlementary of West Papua) di Papua, akan ditangkap jajaran Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Papua. Penangkapan ini lantaran yang bersangkutan diduga telah terindikasi melakukan kegiatan tindak pidana makar. Sebenarnya, rencana penangkapan Buchtar Tabuni ini, akan dilakukan Ditreskrim Polda Papua pada saat 1 Desember 2008 dalam peringatan hari yang disebut-sebut sebagai hari kemerdekaan Papua di Makam Theys Hiyo Eluay di Sentani, Senin (1/12) kemarin. Hanya saja, polisi masih mempertimbangkan situasi keamanan pada saat sebagian masyarakat menggelar peringatan 1 Desember tersebut. Direskrim Polda Papua, Kombes Pol Drs Paulus Waterpauw yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (2/12) kemarin membenarkan tentang rencana penangkatan Buchtar tersebut.Bahkan, Paulus Waterpauw mengakui telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Buchtar Tabuni. "Senin saat peringatan di Sentani, kami berupaya untuk melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Surat perintah penangkapan sudah saya keluarkan sejak Minggu (30/11) lalu," tegasnya.Rencana penangkapan terhadap Buchtar Tabuni ini, jelas Direskrim Paulus Waterpauw, karena pihaknya sudah memiliki alat bukti bukti yang sah. Antara lain, keterangan saksi, ahli, surat/dokumen, petunjuk dan keterangan tersangka sesuai pasal 184 KUHAP."Kami beranggapan bahwa sudah cukup unsur perbuatan yang disangkakan kepada yang berangkutan, sehingga kami keluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya," ujarnya.Buchtar Tabuni dalam hal ini, disangka telah melakukan perbuatan makar sesuai yang diatur dalam pasal 106, 107 dan 110 KUHP dan penghasutan pasal 160 KUHP.Direskrim mengakui pihaknya berupaya melakukan upaya paksa alias penangkapan terhadap yang bersangkutan pada 1 Desember di Sentani, Kabupaten Jayapura. Hanya saja, momentnya tidak tepat dimana sempat ada reaksi, terkait rencana penangkapan Buchtar Tabuni itu."Saat itu, kami bangun komunikasi bersama dengan pengacaranya, Mama Yosepina dan Thaha Alhamid dimana mereka minta untuk tidak ditangkap, tapi akan dihadirkan ke Polda Papua pada Rabu (3/12) hari ini," tandasnya.Direskrim mengatakan, rencana penangkapan terhadap Buchtar Tabuni ini, terkait kasus serangkaian dugaan makar yang terjadi saat demo di Expo Waena, 16 Oktober 2008 lalu, dimana saat itu, Buchtar Tabuni berperan sebagai Ketua Panitia IPWP yang menghimpun massa dan menghasut untuk menentang pemerintahan yang sah alias makar.Tidak hanya itu, Buchtar Tabuni juga diduga telah melakukan tindakan makar yakni memasang spanduk di Makam Theys Hiyo Eluay yang intinya Papua Zona Darurat, artinya Papua dalam keadaan darurat, padahal tidak. "Jadi, kami tingkatkan statusnya yang semula jadi saksi menjadi tersangka," tegasnya. Sebelumnya, dalam kasus demo di depan Expo Waena, 16 Oktober lalu, Buchtar Tabuni sempat dimintai keterangan penyidik Ditreskrim Polda Papua sebagai saksi dalam kasus dugaan adanya makar dalam aksi demo tersebut.Menurut Direskrim Paulus Waterpauw pihaknya sudah berupaya melakukan langkah-langkah sesuai dengan hukum yang berlaku yakni sesuai dengan pasal 184 KUHAP. "Jadi, tinggal keterangan tersangka saja," ujarnya.Ditanya apakah ada orang lain di balik Buchtar Tabuni? Direskrim Paulus Waterpauw untuk membuktikan hal itu, tergantung pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dan penyelidikan yang dilakukan penyidik Ditreskrim Polda Papua."Bisa saja dia sebagai pelaksana, karena tidak tertutup kemungkinan ada orang yang mendalangi kasus dugaan makar dan penghasutan tersebut," ujarnya.Untuk itu, Paulus Waterpauw menambahkan bahwa yang bersangkutan datang menghadap penyidik Ditreskrim Polda Papua untuk dimintai keterangan sebagai tersangka. "Kami harapkan Buchtar Tabuni datang sesuai dengan komitmen di Sentani, Senin kemarin," imbuhnya. Sementara itu, Buchtar Tabuni yang dikonfirmasi soal rencana penangkatan dirinya, mengatakan hingga kemarin ia belum menerima surat pemanggilan dari pihak kepolisian terkait rencana penangkapan itu."Saya tidak tahu dan belum baca sampai sekarang, panggilan pertama kedua juga tidak pernah. Tapi jika kasus 16 Oktober lalu sudah pernah saya dipanggil dan diperiksa," tutur Buchtar dengan nada datar via telepon, Selasa (2/12).Pria yang suka menggunakan kacamata hitam dengan style pakaian army ini melihat ada upaya untuk menangkapnya sewaktu ibadah bersama 1 Desember lalu, namun batal dilakukan."Ini tidak jelas 1 Desember mereka mau masuk ke lapangan (makam Theys) untuk menangkap saya, saya sendiri tidak mengetahui kenapa," ujarnya memberikan pembelaan dan menegaskan akan tetap menolak pemanggilan paksa tadi dengan alasan tidak memiliki dasar.Hanya saja pemuda yang pernah menamatkan study di luar Papua ini bersedia untuk dipanggil jika dilakukan dengan cara yang baik."Oh tentu saya siap diperiksa karena itu kewajiban sebagai warga yang baik tapi selama pemanggilan itu jelas dan memiliki dasar," tambah Buchtar.Ia juga menepis omongan Kapolda yang mengatakan bahwa hanya 2 mahasiswa yang exodus masuk ke Papua itupun dengan alasan ikut perayaan Natal. Pernyataan kapolda tersebut dianggap bohong belaka mengingat saat ini terdapat ratusan yang berkumpul belum lagi dengan rencana kepulangan 917 mahasiswa dari Manado Sulawesi Utara."Tujuan kemari adalah komitmen untuk keprihatinan soal Papua disamping merasa terancam," papar Buchtar yang juga menjelaskan digelarnya sejumlah tenda penampungan. Buchtar juga sesumbar bahwa laporan terakhir terdapat 30.000 mahasiswa asal Jakarta yang siap untuk kembali ke Papua."Selama tuntutan kami soal kedaulatan bangsa Papua belum diterima yah tergantung komitmen anak-anak karena masing-masing kota studi ada koordinatornya," katanya.Ia juga meminta Tom Beanal selaku Presidium Dewan Papua (PDP) tidak hanya mengeluarkan statemen sebatas deklarasi untuk menutup PT Freeport tetapi harus ada surat keputusan selaku komisaris untuk menutup. Alasannya adalah PT Freeport dianggap awal bentuk pelanggaran HAM di Papua ."Kenapa ditandatangani dan ada kontrak kerja sementara status Papua belum jelas," tanyanya.(jim/ade)

KANRPB Tuntut Kemerdekaan Papua Barat

Senin, 1 Desember 2008 17:45 WIB
JAKARTA, SENIN - Sebanyak 300 orang yang tergabung dalam Komite Aksi Nasional Rakyat Papua Barat atau KANRPB melakukan aksi di Bundaran HI, Jakarta, Senin (1/12). Mereka menuntut kemerdekaan Papua Barat. Sebelumnya mereka juga melakukan aksi serupa di Istana Negara.
"Hari ini kita menyatakan sikap bahwa Papua merdeka merupakan keniscayaan sejarah yang tidak bisa diganggu oleh kekuatan yang dapat menindas," kata Juru Bicara KANRPB, Wenslaus Edowai.
Edowai menjelaskan, otonomi yang selama ini diberikan pemerintah pusat ternyata hanya dinikmati kaum borjuis dengan tidak melibatkan masyarakat akar rumput Papua. Kasus HIV juag semakin meningkat tanpa perhatian pemerintah untuk menangani secara khusus.
Bahkan pemda di Papua, lanjut Edowai, dianggap perpanjangan pemerintah pusat untuk memperlebar kekuasannya. Maka dari itu dalam aksi ini massa menyampaikan deklarasi yang terdiri dari empat butir, yakni pertama, tidak mengakui keberadaan pemerintahan Indonesia di Papua Barat karena kependudukan Indonesia adalah ilegal. Kedua, menolak rekayasa Pemerintah Indonesia lewat Pepera tahun 1969. Ketiga, menuntut hak untuk menentukan nasib sendiri. Keempat, meminta bantuan serta dukungan dari dunia internasional.
"Kami akan terus memperjuangkan aspirasi rakyat sampai Jakarta memberikan ruang dialog untuk melakukan referendum," kata Edowai.
Setelah satu jam berunjuk rasa sejak pukul 16.30, akhirnya massa bubar dengan tertib. Aparat kepolisian pun terlihat berjaga-jaga di Bundaran HI hingga akhirnya massa membubarkan diri. (C12-08

Dua Pengibar Bintang Kejora Tetap Diproses


Sementara itu, dua orang warga pelaku pengibaran bendera bintang kejora yang ditangkap polisi di Manokwari dan Mimika, Provinsi Papua pada 1 Desember 2008 lalu, tetap diproses hukum.
"Keduanya saat ini sedang menjalani pemeriksaan secara intensif di Polres Manokwari dan Polres Mimika," kata Paulus Waterpauw kepada Cenderawasih Pos, Selasa (2/12) kemarin.
Menurutnya, kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik polres setempat, dengan status masih sebagai saksi, namun arah pertanyaan sudah mengarah ke tersangka. "Pelaku pengibaran bendera bintang kejora di Manokwari, diketahui berinisial RL, sedangkan di Timika disinyalir pelakunya adalah seorang pegawai, tapi bukan PNS," ujar Paulus Waterpauw.
Terkait dengan kasus tersebut, pihaknya memberi arahan dan petunjuk teknis-teknis pasal pembuktian kepada penyidik Polres setempat, dalam membackup polres setempat dalam melakukan penanganan kasus dugaan makar tersebut.
Arahan ini, melalui TR (telegram) dalam kasus dugaan makar atau keinginan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan penghasutan yang dilanjutkan kepada penyidik di 2 polres tersebut.
"Kami juga berikan petunjuk untuk keterangan ahli dari saksi ahli hukum pidana, ahli tata negara dan ahli bahasa," ujarnya.
Secara khusus, kata Paulus Waterpauw, pihaknya memberikan petunjuk penanganan kasus dugaan makar tersebut untuk Polres Manokwari, Polres Mimika dan Nabire.
Sebelumnya, 1 Desember 2008 yang disebut-sebut Hari Kemerdekaan Papua tersebut, ada 4 titik pengibaran bendera bintang kejora, antara lain di Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Nabire dan Kabupaten Sorong.
Di Mimika, pengibaran di lakukan sekitar pukul 06.00 Wit, namun setelah polisi ke TKP, bendera sudah tidak ada, tetapi polisi berhasil menangkap seorang warga. Di Manokwari, pengibaran terjadi sekitar pukul 04.30 wit di dekat tokoh TPN/OPM Jhon Warijo, sedangkan di Paniai pengibaran bendera dilakukan di Markas tokoh TPN/OPM Tadius Yogi yang berada di puncak gunung dan sulit terjangkau sekitar pukul 11.30 Wit melalui upacara, namun setelah Kapolres Paniai memberikan pengarahan agar diturunkan, akhirnya sekitar pukul 13.30 wit bendera diturunkan dan di Nabire pengibaran sekitar pukul 06.00 wit di sebuah kampung di Distrik Wanggar. (bat)

23 Nov 2008

Osama "Versus" Obama


Sabtu, 22 November 2008 | 07:03 WIB

Oleh Emmanuel Subangun

Dalam wawancara pertama di televisi setelah terpilih menjadi presiden ke-44 Amerika Serikat, Barack Obama langsung masuk dalam persoalan untuk mematahkan hubungan dengan rezim lama di Amerika. Tindakan simbolis yang akan dilakukan adalah menutup penjara Guantanamo, yang masih menyimpan sekitar 250 tahanan politik yang disebut kaum teroris dan tak pernah diajukan ke meja hijau.

Penjara itu penuh kontroversi dan Obama mengatakan bahwa penyiksaan bukan adat politik Amerika. Dengan menutup penjara itu, satu hal yang hendak disampaikan, yaitu Amerika Serikat memiliki standar moral yang berlaku sebagai layaknya bangsa yang beradab.

Pertanyaan yang segera menyergap kita adalah, apakah politik harus dikaitkan dengan moral?

Bangsa anomali

Sepanjang abad XX, bangsa Amerika selalu merasa diri sebagai bangsa yang istimewa. Bangsa ini menyusun negerinya dengan cara yang demokratis, menguasai teknologi yang paling maju, mengembangkan ekonomi yang paling produktif, dan menghasilkan kekuatan militer yang paling tangguh. Dan, di atas segalanya, bangsa Amerika-lah yang telah mengembangkan budaya massa yang paling berhasil, mulai dari Coca-Cola, musik, film, dan aneka macam produk konsumsi lainnya.

Sebagai kekuatan raksasa, Amerika Serikat menikmati puncak kejayaannya ketika Uni Soviet jatuh tahun 1991, dan pesta kegembiraan itu direkam dengan baik oleh Fukuyama dalam sebuah buku, The End of History. Maksudnya, di dunia ini hanya ada satu sistem politik yang ”benar”, yakni demokrasi liberal yang menjamin kelangsungan kapitalisme.

Bangsa anomali dalam arti tak ada duanya di dunia ini, sejak masa itu, terus-menerus membangun gambaran diri sebagai satu-satunya pusat semesta raya. Amerika menobatkan dirinya sebagai penjaga peradaban umat manusia. Dan, nyaris seperti sebuah keyakinan agama, penjaga peradaban umat manusia itu menjalankan apa yang di dalam agama lazimnya dianggap sebagai tindakan yang tak bermoral, yakni inkuisisi.

Inkuisisi artinya tindakan seorang yang ber-”agama” dan mulai menelisik siapa saja yang dia temui, apakah orang tersebut taat setia pada doktrin dan ajaran agama yang dianut oleh sang inkuistator itu.

Penjara Guantanamo adalah penjara sejenis itu, sejenis hukuman yang dijatuhkan oleh Paus di Roma pada abad XVII yang menghukum Galileo karena dia menemukan teleskop dan ”melihat” bahwa dunia bukanlah pusat semesta. Kali ini sejumlah orang dari Timur Tengah yang tidak melihat bahwa Amerika adalah pusat dunia. Mereka melihat bahwa Amerika adalah pusat kemerosotan moral.

Apakah dengan menutup penjara Guantanamo, Obama mampu menampilkan diri sebagai seorang presiden dari dunia modern dan bukan kepala negara yang merangkap pemimpin moral dunia alias menjadikan Amerika kurang theokratik?

Dunia bergerak

Di bawah George W Bush Jr, Amerika Serikat memang tak banyak beda dengan Arab Saudi atau Iran. Dan, campuran aneh antara fundamentalisme religius dan ingar-bingar kapitalisme finansial. Hal itulah yang lazim disebut dengan neo-kon atau neo-lib.

Maka, untuk memahami apakah memang Obama sedang melangkah ke depan dengan melakukan perubahan, hanya dalam hubungan dengan paradigma politik yang dianut bangsa Amerika Serikat selama ini, kita akan dapat menduga daya jangkau jenis apa yang akan dapat ditawarkan oleh presiden baru ini.

Dalam segi yang lebih keseharian, orang Amerika Serikat lazim dikenal sebagai orang jenis junky progress. Artinya, seseorang yang hanya kenal maju dan tak pernah kenal mundur, atau berpikir ulang atau reflektif. Sepanjang politik itu menjamin kemajuan, apa pun isi dan wataknya, tidak perlu dipersoalkan. Dan, ini disebut pragmatisme.

Karena itu, jika Obama memulai tugasnya sebagai kepala negara dan memulainya dengan sebuah pesan moral yang substantif—yakni menolak penyiksaan dan merampas kemerdekaan secara semena-mena—maka pertanyaannya, Obama versus Osama ini akan menuju ke arah mana?

Padamnya amerikanisme

Di dunia yang bergerak cepat, salah satunya yang paling menyesatkan para politikus adalah kenyataan bahwa realitas nation state sepenuhnya mulai usang. Globalisasi dan informasi menjadikan lenyapnya ”pusat”, juga dalam sistem dunia.

Sekarang sudah tak berlaku lagi pandangan bahwa ada dunia pusat dan pinggiran. Sektor pinggiran ada di Amerika Serikat, seperti juga ada sektor pusat di Indonesia. Negara—yakni nation state—semakin tergeser oleh masyarakat dan pasar dengan sektor-sektornya, dan kaitan antarsektor yang tersebar di seluruh dunia itu lalu membentuk sistem sendiri.

Dengan kata lain, amerikanisme yang selama ini dianggap sebagai obor dunia sudah padam. Apa pun yang dilakukan oleh kaum politik Amerika, mulai dari presiden sampai kaum lobiis, tidak akan mungkin menyalakan kembali obor yang dianggap pernah ada.

Mengaitkan politik dengan moral tak meringankan sedikit pun kesengsaraan yang menyebar di seluruh dunia yang disebabkan oleh pesta pora kapitalisme bangsa Amerika yang menimbulkan resesi di seluruh dunia sekarang ini.

Emmanuel Subangun Sosiolog

11 Nov 2008

Ancaman dari Israel untuk Obama

Jumat, 7 November 2008 | 23:48 WIB
Baru saja memenangkan pemilu AS, Barack Obama sudah dihadapkan dengan berbagai permasalahan internasional yang pelik. Presiden terpilih AS ini menghadapi ancaman dari Rusia, Israel hingga Afganistan.

Ancaman itu berupa pembobolan data komputer tim pemilu Obama yang disinyalir oleh Biro Investigasi Federal AS FBI dan Gedung Putih dilakukan oleh hacker dari ketiga negara tersebut.

FBI dan Gedung Putih yakin hacker berusaha mencuri informasi mengenai perkembangan posisi kebijakan Obama dan mantan rivalnya John McCain dengan tujuan untuk menggunakan informasi itu dalam pemerintahan baru AS nantinya. Pakar teknik Obama berspekulasi bahwa hacker yang membobol data mereka berasal dari Rusia atau China.

Dalam pengarahan yang disampaikan oleh badan intelijen keamanan nasional AS Kamis (6/11) kemarin, Obama mendapatkan informasi tentang ancaman dari Presiden Rusia Dmitry Medvedev. Medvedev mengancam akan mengarahkan hulu ledak rudalnya ke perbatasan Polandia apabila Obama tetap melanjutkan rencana Presiden George W. Bush untuk membentuk perisai rudal di Eropa Timur.

Israel juga memperingatkan Obama mengenai kesiapan presiden terpilih AS itu untuk membuka perundingan dengan Iran yang dipandang di Timur Tengah sebagai isyarat kelemahan. "Kita (AS dan Israel) hidup dalam situasi menjatuhkan sanksi terhadap Iran dan kemudian Anda (Obama) mengubahnya menjadi dialog yang dapat diinterpretasikan sebagai kelemahan," kata Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Livni yang menolak diadakan perundingan antara AS dan Iran.

Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad mengakhiri tradisi yang telah berlangsung selama 29 tahun di negaranya dengan menyampaikan ucapan selamat terhadap presiden AS yang baru terpilih. Ahmadinejad berharap Obama menggunakan kesempatannya itu untuk melayani warga AS dan meninggalkan jejak nama baik di dalam sejarah selama berkuasa.

Ucapan selamat itu merupakan pertama kali yang dilakukan oleh pemimpin Iran sejak Revolusi Islam tahun 1979. Iran dan AS memutuskan hubungan diplomatiknya sejak milisi Iran menahan 52 warga AS selama 444 hari 29 tahun lalu.

Presiden George W. Bush telah berulangkali terlibat ketegangan dengan Teheran sehubungan dengan program nuklir Iran. Ketegangan itu juga terjadi akibat sikap oposisi Iran terhadap invasi pimpinan AS di Afganistan dan Irak.

Sementara Presiden Afganistan Hamid Karzai menuntut Obama mengakhiri jatuhnya korban sipil akibat taktik militer AS yang menggunakan serangan udara untuk menumpas milisi Taliban. Seruan itu disampaikan Karzai setelah 7 tamu pesta pernikahan tewas akibat serangan udara AS di provinsi Kandahar, Afganistan bagian selatan awal pekan

Palin Ditawari Main Film Porno Bergaji Rp 21 Miliar

Rabu, 12 November 2008 | 07:11 WIB
WASILA, RABU — Mantan calon wakil presiden AS dari Partai Republik, Sarah Palin (44), ditawari jadi bintang film porno dengan honor 2 juta dollar AS atau sekitar Rp 21 miliar. Wanita yang sering tampil dengan kacamata persegi tanpa bingkai dan sepatu bot ini beberapa waktu lalu digoyang isu miring terkait foto-foto syurnya yang terpampang di internet.

Harian Vancouver Sun baru-baru ini melaporkan bahwa Cezar Capone di situsnya mengaku telah menawari Palin menjadi bintang film porno. Tawaran tersebut diajukan setelah Gubernur Alaska yang menjadi pasangan John McCain tersebut kalah dalam Pemilihan Presiden AS.

Capone berjanji jika film itu jadi dibuat, copy-nya akan diedarkan secara internasional. Selain itu, filmnya akan direkam dengan kualitas high defenition. Capone yang sesumbar dirinya adalah ”raja semua film MILF (film porno dengan pemain perempuan paruh baya)” juga menyatakan bahwa dirinya serius dan siap untuk mengirim honor bagi Palin ke rekening ”escrow” (penampung).

Capone juga menawari suami Palin, Todd, untuk turut membintangi film tersebut dengan bayaran 100.000 dollar AS atau sekitar Rp 1,05 miliar ditambah satu motor salju.

Hingga kemarin belum diketahui reaksi Palin atas tawaran yang dikirim ke kantornya di Juneau, Alaska, pada 6 November itu. Sementara itu, majalah khusus dewasa, Hustler, menampilkan gambar porno pelesetan tentang Palin dengan judul Nailin Paylin.

Sebelum ini, bos majalah Playboy, Hugh Hefner, juga mengajukan tawaran bagi Sarah Palin untuk berpose telanjang di majalah Playboy jika Palin kalah dalam pemilihan presiden. Menurut Hefner, Sarah Palin akan menjadi contoh yang baru untuk model Playboy.

”Saya mempunyai suatu firasat tentang wanita ini, tapi saya tidak tahu pasti itu apa. Sosok wanita berkacamata ini terlihat begitu seksi bagi saya. Karena wanita cerdas itu seksi.

"Semoga saja dia bersedia karena sampai sekarang saya belum memperoleh jawaban dari dia,” ungkap Hefner, seperti dikutip sebuah situs berita beberapa waktu lalu.

Gaya Palin dengan rambut sedikit lebih panjang dari bahu dan poni tak beraturan, kacamata persegi tanpa bingkai, dan sepatu bot menjadi inspirasi para wanita AS. Sejak Palin muncul sebagai wakil presiden dari Partai Republik, penjualan kacamata dan wig ala Palin meningkat.

Saat Palin sibuk berkampanye, foto-foto syur Sarah Palin semasa muda beredar di internet. Saat itu tim kampanye Palin menyatakan bahwa foto-foto tersebut palsu. Wanita yang menyukai kegiatan luar ruang, seperti memancing salmon dan berburu rusa, ini merupakan runner up Miss Alaska tahun 1984. Semasa SMA Sarah Palin juga masuk di tim basket. (ant/ito)

10 Nov 2008

Atasi Krisis, Obama Gandeng Bos Google dan Raja Saham

08 Nopember 2008 06:28:00


CHICAGO-Barack Hussein Obama hanya libur sehari. Setelah dinyatakan menjadi presiden AS terpilih pada Rabu pagi (5/11), dia langsung mengumpulkan 17 anggota dewan penasihat ekonomi untuk masa transisi kemarin (7/11).

Pertemuan itu dilakukan untuk menemukan langkah terbaik menuntaskan daftar pekerjaan nomor satu mantan murid SDN Menteng 01 Jakarta tersebut, yakni menghentikan krisis ekonomi.
Obama hadir bersama Wapres terpilih Joe Biden. Dari tim ekonomi, tampak beberapa mantan anggota kabinet sektor ekonomi serta bos beberapa perusahaan multinasional seperti Xerox Corp, Time Warner Inc, Google Inc, dan jaringan hotel internasional Hyatt. Bos perusahaan investasi Berkshire Hathaway dan salah satu orang terkaya di dunia, Warren Buffett, ikut bergabung melalui telekonferensi.
Selain pertemuan sejam dengan dewan ekonomi, Obama menjawab ucapan selamat dari sembilan kepala negara sekutu terdekat AS. Yaitu, pemimpin pemerintahan Australia, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Israel, Jepang, Meksiko, dan Korea Selatan. Obama juga menerima brifing dari badan intelijen mengenai situasi keamanan nasional terakhir, termasuk kemungkinan upaya jaringan teroris Al Qaidah menguji pemerintahannya.
Dijadwalkan, dini hari tadi Obama memberikan keterangan pers pertamanya sebagai presiden terpilih setelah mengikuti pertemuan dengan tim ekonominya. Itu merupakan penampilan pertama Obama di hadapan publik sejak pemilu Selasa (4/11).
Obama yang mendapat warisan krisis keuangan terburuk sejak Depresi Besar pada 1930-an itu menghadapi desakan dari banyak kalangan untuk segera mengumumkan tim ekonominya, termasuk menteri keuangan. Tapi, tampaknya, dia tak akan menuruti desakan tersebut.
Penantian tim ekonomi Obama itu membuat harga saham di Wall Street jatuh serempak, sehingga indeks Dow Jones terpangkas 4,85 persen menjadi 443,48 poin kemarin. Kendati belum diumumkan resmi oleh Obama, tiga nama calon menteri keuangan baru AS beredar luas di publik.
Ketiganya adalah Gubernur Bank Sentral New York Timothy Geithner, mantan Menteri Keuangan Presiden Bill Clinton Lawrence Summers, serta mantan Gubernur Bank Sentral AS (The Fed) Paul Volcker. Masih ada seorang calon lagi, yaitu Laura Tyson, mantan kepala Dewan Penasihat Ekonomi semasa Presiden Bill Clinton.
Lawrence Glazer dari lembaga konsultan Mayflower Advisors Boston menilai, siapa pun Menkeu kelak harus bisa memahami struktur masalah perekonomian AS. ''Seseorang yang memiliki pengalaman politik (mendalam) akan sangat membantu (pemulihan ekonomi AS),'' kata Glazer.
Menkeu di kabinet Obama harus memberi arahan tepat agar paket dana talangan senilai USD 700 miliar efektif menenangkan perekonomian yang bergolak.
Siapa kandidat paling berpeluang? Jajak pendapat Reuters menunjukkan, 26 di antara 48 pakar yang ditanya menilai Timothy Geithner paling layak menjadi menteri keuangan Obama. Sebanyak 14 suara lainnya memilih Lawrence Summers.
Sebelumnya, Obama memilih Rahm Emanuel, anggota DPR dari daerah pemilihan Illinois, menjadi kepala staf Gedung Putih. Pilihan tersebut dikritik keras politisi Republik karena Rahm akan cenderung ke kiri (Demokrat), padahal Obama berjanji membentuk pemerintahan tengah (bipartisan, melibatkan Republik dan Demokrat).
Namun, sejumlah tokoh Republik seperti Senator Lindsey Graham dari Carolina Selatan yang menjadi sekutu utama mantan rival Obama, John McCain, justru mendukung. ''Pilihan yang bijaksana. Rahm tahu pasti paham Capitol Hill (Kongres) dan memiliki kemampuan politik yang hebat,'' ujar Lindsey.
Sementara itu, Presiden George Bush menjanjikan transfer kekuasaan yang mulus sebelum Obama diambil sumpah sebagai presiden ke-44 Amerika Serikat pada 20 Januari 2009. ''Dalam 75 hari ke depan, kami semua harus menjamin bahwa presiden AS mendatang dan kabinetnya bisa nyaman memulai tugas,'' tegas Bush.
Dia segera berdiskusi dengan Obama mulai krisis di pasar keuangan sampai masalah perang Iraq. Sementara itu, Obama berharap bertemu secara pribadi dengan Bush pada Senin (10/11). (AP/Rtr/hep/kim)

Mengenang 7 Tahun Meninggalnya Theys

11 Nopember 2008 10:33:09


Akan Diselenggarakan 2 Moment

7 Tahun yang lalu, rakyat Papua menangis histeris ketika tokoh pejuangnya Dortheys Hiyo Eluay diseret dan diculik oleh sekolompok orang yang disebut oleh rakyat Papua sebagai penjahat. Hari ini, 11 November merupakan hari kejadian 7 tahun lalu. Seperti apa giat yang dipersiapkan oleh tokoh-tokoh masyarakat yang terus melanjutkan perjuangan Theys bersama rakyat Papua untuk mengenang hari tersebut?

NAMA Dortheys Hiyo Eluay sepertinya sudah mulai pudar dari ingatan masyarakat Papua, namun hari kematian tokoh yang sering meneriakkan pelanggran HAM dan hak-hak dasar orang Papua itu menjadi hari yang mempunyai makna sejarah yang yang selalu di kenang oleh seluruh masyarakat Papua, Yakni 11 November 2001 pasalnya hari tersebut merupakan hari kematian tokoh Pemimpin Papua Theys Eluay yang mana kematiannya dianggap benar-benar tidak manusiawi.
Theys diculik dan dibunuh bersama sopirnya Aris Masoka yang sampai saat ini tidak jelas rimbanya oleh oknum aparat TNI dari satuan Komando Pasukan Khusus (Kopasus) 11 November 2001 silam karena dianggap sebagai tokoh yang dapat mengancam kedaultan NKRI. Tentunya kejadian tersebut memunculkan polemic yang membara dan sekaligus meniggalkan luka yang mendalam bagi seluruh masyarakat Papua.
Bertepatan dengan hari Pahlawan yang jatuh pada sepuluh November, Theys digemborkan sebagai salah satu Pahlawan Nasional Papua yang patut mendapat tempat disusunan daftar nama Pahlawan asal Papua, karena dianggap sebagai tokoh yang benar-benar memperjuangkan hak-hak dasar orang Papua bahkan pelanggaran-pelanggaran HAM di tanah Papua oleh organisasi masyarakat yang menamakan dirinya Dewan Adat Papua (DAP).
DAP adalah ormas yang secara nyata-nyata melanjutkan perjuangan almarhum Theys Eluay. Bahkan tak tanggung-tanggung organisasi pimpinan Forkorus Yaboisembut, S.Pd itu sempat membuat pemerintah kalang kabut dengan sejumlah pernyataan sikap untuk tetap keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Nama Theys Eluay kembali mencuat ke sederet media baik cetak maupun elektronik ketika terjadi sebuah perselisihan interen antara keluarga bahwa makam Theys akan dipindahkan ke makam keluarga Juni 2006. Bahkan sempat terjadi ritual pembayaran uang kepala dari beberapa suku di Kampung Sereh kepada suku Tokoro dari Kampung Baborongko (Kampung ibu kandung Alm Theys red) sesuai tradisi adat Sentani yang diprakarsai oleh Yohanes Eluay (salah satu ponakan Theys red).
Biasanya untuk memperingati tragedi berdarah 7 tahun silam, DAP bersama Presidium Dewan Papua (PDP) serta seluruh masyarakat Papua selalu memperingatinya di Obhe (Pendopo alm Theys Eluay red) berupa ibadah syukuran dengan sejumlah orasi dan sekaligus meletakkan krans bungga di makam Theys yang berjarak sekitar 200 meter dari Obhe.
11 November 2008 akan diselenggarakan kegiatan yang sama menurut ketua DAP Forkorus Yaboisembut karena itu merupakan agenda tetap hanya saja waktunya diundur mejadi Rabu (12/11). Karena pada saat yang bersamaan akan diluncurkan sebuah buku tentang "Mengadili Perjuangan Damai" yang ditulis oleh Lembaga Studi Pers dan Otsus di hotel Matoa Jayapura.
Forkorus menjelaskan pula bahwa akan ada dua moment yang dilakukan pada Rabu (12/11) nanti, dimana akan dilakukan ibadah serta sekapur sirih di Obhe dan selanjutnya peletakan krans bunga di makam Almarhum Theys Eluay, sementara kegiatan yang lainnya adalah akan ada orasi ke DPRP oleh koalisi peduli HAM di Papua oleh kelompok masa yang tentunya dibawah tanggung jawab DAP.
Dimana isi orasi yang akan disampaikan ke DPRP adalah mempertanyakan kejelasan kasus penembakan di Wamena terhapad seorang warga bernama Opinus Tabuni 1 September silam pada peringatan hari pribumi di Wamena yang sampai saat ini belum jelas siapa yang membunuhnya dan mengapa dibunuh. Forkorus mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengejar kasus tersebut agar nantinya tidak ada orang Papua lagi yang dibunuh dengan motif yang sama.
"Kami akan mengejar kasus tersebut sampai kapanpun, karena sampai saat ini tidak jelas mengapa Opinus dibunuh dan siapa yang membunuhnya, hal ini kami lakukan agar nantinya tidak ada orang Papua lagi yang dibunuh dengan motif yang sama," ujar Forkorus dengan nada tegas.
Sementara rencana penyelenggeraan ibadah di Obhe mendapat protes keras dari anak kandung Theys Eluay yakni Boy Eluay yang merasa kesal dengan sikap DAP yang tidak perna melakukan koordinasi dengan dirinya sebagai pewaris Obhe yang tentunya akan disibukkan dengan persiapan segala sesuatu. Boy menegaskan jika memang ada niat baik dari DAP sebagai penanggung jawab peringatan hari kematian ayahnya harus harus mempersiapkan segalanya dengan baik.
Karena memang tidak ada pemberitahuan tentang adanya ibadah tersebut maka Boy juga tidak akan membuka Obhe untuk melakukan kegiatan apapun.(jimmy)

4 Nov 2008

Bush Langsung Menelepon Obama


Rabu, 5 November 2008 12:01 WIB
WASHINGTON, RABU — Presiden AS George W Bush pada Selasa malam waktu setempat (Rabu pagi WIB) menelepon calon penggantinya, Barack Obama, dari Partai Demokrat.Bush menyampaikan selamat kepada Obama atas "malam yang memesona" setelah memenangi Pemilu AS dengan mengalahkan John McCain dari Partai Republik. Demikian menurut Juru Bicara Gedung Putih Dana Perino.

McCain pun mengakui kekalahannya atas Obama. Ia mengatakan, Demokrat mendapatkan "sesuatu yang luar biasa" dengan kemenangan bersejarah Obama, Selasa (4/11) waktu setempat atau Rabu siang.McCain yang didampingi istrinya, Cindy, dan calon wakil presiden, Sarah Palin, menyerukan para pendukungnya mengakui kekalahannya dan tetap berjuang bagi kemajuan AS.Berpidato dari Arizona Biltmore Hotel di Phoenix, McCain mengatakan kepada pendukungnya, "Wajar malam ini merasa kecewa.

Namun, kami merasakan hanya sebentar, kegagalan ini adalah milikku, bukan milik Anda."Duta Besar AS untuk Indonesia Cameron Hume juga mengucapkan selamat atas terpilihnya calon presiden dari Partai Demokrat menjadi presiden AS ke-44. "Mari kita bersama-sama memberikan ucapan selamat kepada Barack

Obama : Segalanya Mungkin di Amerika


Rabu, 5 November 2008 12:34 WIB
WASHINGTON,RABU-Setengah jam setelah memastikan kemenangan atas John McCine, Barack Obama dan istrinya, Michelle, melangkah ke atas panggung. Mereka menggandeng kedua putrinya di tengah gemuruh sorak-sorai pendukungnya di Grant Park, Chicago. Presiden kulit hitam pertama AS itupun menyampaikan pidato kemenangan.

Ia menegaskan bahwa segalanya mungkin terjadi di AS. Dan ia telah membuktikannya."Jika masih ada orang di luar sana meragukan bahwa Amerika adalah tempat di mana semua hal mungkin; yang masih mempertanyakan kekuatan demokrasi Amerika, malam ini adalah jawaban Anda," kata Obama.

Sementara itu John McCine mengakui kekalahannya atas Obama. Ia mengatakan Demokrat mendapatkan "sesuatu luara biasa" dengan kemenangan bersejarah Obama, Selasa (4/11) waktu setempat atau Rabu (5/11) siang.

McCine yang didampingi istrinya, Cindy, dan calon wakil presiden Sarah Palin menyerukan para pendukungnya untuk mengakui kekalahan dan tetap berjuang bagi kemajuan AS.Berpidato dari Arizona Biltmore Hotel di Phoenix, McCine mengatakan kepada pendukungnya :"Wajar malam ini merasa kecewa. Tetapi kami merasakan hanya sebentar, kegagalan ini adalah milikku, bukan milik Anda."

Warga Kulit Hitam Rayakan dengan Lelehan Airmata

Rabu, 5 November 2008 12:41 WIB
ATLANTA,RABU-Di gereja-gereja dan bar-bar, jalan-jalan dan rumah-rumah pribadi, warga Amerika keturunan Afrika merayakan kemenangan bersejarah kandidat Demokrat Barack Obama sebagai presiden AS dengan sambutan hangat dan lelehan airmata."Kemenangan ini benar-benar membuat sejarah," kata guru sekolah dasar Sheneka Mayes (32), di Atlanta. "Malam ini akan melekat dalam kenangan saya dan dalam kenangan anak saya," katanya. Di Grant Park Chicago, puluhan ribu pendukung Obama meluapkan kegembiraan atas kemenangan yang mereka tunggu-tunggu. Jesse Jackson, pemimpin pejuang hak-hak sipil, berdiri dengan tegak seraya melelehkan airmata.
Ribuan pemirsa merubung televisi layar raksasa di Lapangan New York Times. Ribuan pula menyaksikan layar raksasa di Halem, New York, yang dikenal sebagai ibukota tak resmi kulit hitam Amerika.Di Atlanta, ribuan warga menyalakan lilin di makam pemimpin pejuang hak-hak sipil Martin Luther King. "Ini adalah malam yang agung. Ini adalah malam yang sulit dipercaya," kata John Lewis, anggota Republik dari Georgia.

Barack Obama Terpilih Menjadi Presiden AS

Rabu, 5 November 2008 11:05 WIB
WASHINGTON,RABU-Calon presiden partai Demokrat Barack Obama mencetak sejarah menjadi presiden kulit hitam pertama AS.Kunci kemenangan Obama atas McCain adalah menguasai sejumlah negara bagian yang menjadi medan pertempuran termasuk di Ohio dan Pennsylvania. Selama ini tidak pernah ada presiden dari Republik yang kalah di Ohio. Demokrat juga menang telak dalam pemilihan Senat dan unggul pada pemilihan DPR.Menurut perhitungan CNN, Selasa (11/4), Obama sementara telah meraup 338 electoral vote dan McCain mendapatkan 156. McCine pun langsung berpidato mengucapkan selamat atas kemenangan Obama.Electoral college terdiri atas 538 orang dari 50 negara bagian yang komposisinya sesuai jumlah perwakilan negara bagian di Kongres AS (435 anggota DPR AS/House of Representatives dan 100 anggota Senat). Untuk menjadi presiden AS, para kandidat harus mengumpulkan seti

Dubes AS Ucapkan Selamat kepada Obama

Rabu, 5 November 2008 11:33 WIB
JAKARTA, RABU — Duta Besar AS untuk Indonesia Cameron Hume mengucapkan selamat atas terpilihnya calon presiden dari Partai Demokrat menjadi presiden AS ke-44. "Mari kita bersama-sama memberikan ucapan selamat kepada Barack Obama," ujar Hume, Rabu (5/11) di Jakarta.
Calon presiden dari Partai Demokrat, Barack Obama, mencetak sejarah menjadi presiden kulit hitam pertama AS. Kunci kemenangan Obama sukses mengalahkan McCain di sejumlah negara bagian yang menjadi medan pertempuran, termasuk di Ohio dan Pennsylvania. Selama ini tidak pernah ada presiden dari Republik yang kalah di Ohio. Demokrat juga menang telak dalam pemilihan Senat dan unggul pada pemilihan DPR.Penghitungan CNN, Obama telah meraup 333 electoral vote dan McCain mendapatkan 155. McCain pun langsung berpidato mengucapkan selamat atas kemenangan Obama.

McCain Mengaku Kalah, Ucapkan Selamat kepada Obama


Rabu, 5 November 2008 11:47 WIB
PHOENIX, RABU — Calon presiden dari Partai Republik, John McCain, mengakui kekalahannya atas calon presiden dari Partai Demokrat, Barack Obama. Ia mengatakan, Demokrat mendapatkan "sesuatu yang luar biasa" dengan kemenangan bersejarah Obama, Selasa (4/11) waktu setempat atau Rabu (5/11) siang.McCain yang didampingi istrinya, Cindy, dan calon wakil presiden, Sarah Palin, menyerukan para pendukungnya mengakui kekalahannya dan tetap berjuang bagi kemajuan AS.Berpidato dari Arizona Biltmore Hotel di Phoenix, McCain mengatakan kepada pendukungnya, "Wajar malam ini merasa kecewa. Namun, kami merasakan hanya sebentar, kegagalan ini adalah milikku, bukan milik Anda."
Obama mencetak sejarah menjadi presiden kulit hitam pertama AS. Kunci kemenangan Obama sukses mengalahkan McCain di sejumlah negara bagian yang menjadi medan pertempuran termasuk di Ohio dan Pennsylvania. Selama ini tidak pernah ada presiden dari Republik yang kalah di Ohio. Demokrat juga menang telak dalam pemilihan Senat dan unggul pada pemilihan DPR.Perhitungan CNN Obama telah meraup 306 electoral vote dan McCain mendapatkan 145. McCain pun langsung berpidato mengucapkan selamat atas kemenangan Obama

Pemilu Bersejarah AS Dimulai


Selasa, 4 November 2008 18:44 WIB
WASHINGTON,SELASA-Setelah kampanye yang panjang, dan paling mahal dalam sejarah pemilihan AS, rakyat AS mulai memberikan suara untuk memilih presiden ke 44, Selasa (4/11).Jadwal pencoblosan di sekitar Negara Bagian Vermont (wilayah timur AS) dimulai pukul 05.00 waktu setempat (Selasa pukul 17.00 WIB) dan diikuti sejumlah negara bagian lain di wilayah timur pada pukul 06.00 atau 07.00.John McCain dari partai Republik dan calon partai Demokrat, Barack Obama sudah kembali ke daerah asal mereka, Arizona dan Illinois, untuk kampanye terakhir dan memberikan suara.Obama sejauh ini memimpin di jajak pendapat dan diperkirakan akan tercapai rekor jumlah pemilih terbesar di Amerika Serikat.Dalam pemungutan suara pertama, Obama mengalahkan McCain dengan 15 suara dan 6 suara di Dixville Notch, New Hampshire. Kota itu selama 60 tahun belakangan menjadi daerah pertama yang memberikan suara dan mulai membuka tempat pemungutan suara tengah malam dengan partisipasi warga 100%. Tahun 2004 lalu, George W. Bush menang di kota ini dalam pemilihan untuk masa jabatan keduanya. Kemenangan Demokrat di kota ini merupakan pertama kalinya dalam waktu 40 tahun belakangan.Kedua calon presiden yang bersaing menghabiskan hari-hari akhir yang melelahkan Senin kemarin dengan berkunjung ke beberapa negara bagian penting. Senator McCain menyelesaikan maraton di 7 negara bagian dan mendesak pendukungnya untuk berjuang meraih kemenangan.Sementara itu Senator Obama dalam kampanye terakhirnya di Virgina mengatakan kepada para pemilih bahwa dia punya satu kata; 'Esok.'Jajak pendapat yang dilakukan USA Today/Gallup yang diterbitkan Senin memperlihatkan pemilih cenderung mendukung Obama dengan selisih suara 11% dari McCain, yaitu 53-42%. Beberapa jajak pendapat nasional lain memperlihatkan Obama unggul antara 5% hingga 11%.Namun beberapa faktor tampaknya mempengaruhi hasil jajak pendapat itu. Faktor tersebut antara lain warna kulit Obama mungkin membuat pemilih yang ikut jajak pendapat tidak ingin terkesan rasis, dan apakah para pemilih pertama yang ikut jajak memang akan memberikan suara di TPS.
Pemungutan suara berakhir pukul 19.00-21.00 (Rabu pukul 07.00-09.00 WIB). Batas waktu pemungutan suara dapat mundur sesuai kebijakan otoritas setempat jika atas alasan masih banyak calon pemilih mengantre menjelang waktu penutupan. Siapa presiden AS yang ke-44, John McCain (72) atau Barack Obama (47), bisa diketahui di Indonesia