WELCOME TO WEB FGPBP

Mungkin anda berfikir, akulah manusia yang paling tidak beruntung dan bodoh, karena kecintaan ku terhadap negeri ku lebih besar dari yang kau dapat dari ku...tapi satu hal yang kau tahu, bahwa aku berjalan bersama suatu kebenaran yang dunia telah menolaknya...sebab yang ku tahu...kebenar itu akan memerdekakan aku.

29 Jul 2010

SBY MINTA OTSUS PAPUA DI AUDIT



Kementerian Dalam Negeri Akan Fasilitasi Audit Otsus Papua

Tempo Interaktif
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta adanya audit dana otonomi khusus untuk Papua karena pembangunan di Papua tidak bergerak. ...
Lihat semua berita mengenai topik ini »
Agar Papua Lebih Maju, UU Otonomi Khusus Harus Dievaluasi
Detikcom
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar Pemprov Papua diaudit lantaran masih lambannya pembangunan. Sementara anggaran untuk provinsi ...
Lihat semua berita mengenai topik ini »
Percepat Pembangunan, Papua Dikucuri Rp12,4 Triliun
Okezone
JAKARTA - Pemerintah akan menggelontorkan dana percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat sesuai dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2007 sebesar Rp12,46 ...
Lihat semua berita mengenai topik ini »

Okezone
Papua dan Papua Barat Peroleh Dana 8 Kementerian
Kontan
Delapan kementerian akan mengucurkan dana percepatan pembangunan bagi daerah otonomi khusus Papua dan Papua Barat. Dana ini untuk pembangunan bidang ...
Lihat semua berita mengenai topik ini »

Kontan
Jalan di Tempat, SBY Minta Audit Otsus Papua - news.okezone.com
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono rupanya gerah dengan pembangunan Papua yang dinilainya jalan di tempat. Presiden menginstruksikan akan melakukan audit dana pembangunan daerah otonomi khusus Papua.
News - OkeZone - http://news.okezone.com/
SBY: Dana Bangun Papua Tertinggi di Indonesia
Oleh zonaindo.com
Padahal, dia mengingatkan biaya pembangunan per kapita dari 33 propinsi yang tertinggi adalah untuk dua propinsi di Papua, yakni Papua dan Papua Barat. Setelah itu, baru Aceh dan diikuti propinsi lainnya. ...
ZONAINDO.COM : Satu Gerbang Informasi... - http://www.zonaindo.com/
Anggaran Terbesar Tapi Tak Lamban Kemajuan, Pemprov Papua akan ...
Oleh Warta
Detik News – Jakarta -Meski nilai anggaran pembangunan per kapita untuk Papua adalah terbesar di antara 33 prosinsi di Indonesia, tetapi kemajuan hasil pembangunan yang dilakukan sangat lamban. Maka perlu ada audit khusus terhadap ...
Wartadigital.Com - Satu situs... - http://wartadigital.com/

Presiden Minta Dana Otonomi Papua Diaudit
Tempo Interaktif
TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta dana otonomi khusus untuk Papua di audit. Audit dinilai penting karena pembangunan di ...
Lihat semua berita mengenai topik ini »
Anggaran Terbesar Tapi Lamban Kemajuan, Pemprov Papua akan Diaudit
Detikcom
Jakarta - Meski nilai anggaran pembangunan per kapita untuk Papua adalah terbesar di antara 33 prosinsi di Indonesia, tetapi kemajuan hasil pembangunan yang ...
Lihat semua berita mengenai topik ini »

Detikcom
INDONESIA DARI PAPUA Balthasar: Kalau Saja Hati Orang Pusat Bersih...
Rakyat Merdeka
Sampai sekarang, pemerintah pusat republik ini masih menaruh rasa curiga dan tidak percaya kepada rakyat di Papua. "Jujur, sampai saat ini pemerintah kita ...
Lihat semua berita mengenai topik ini »

Menko Hatta Heran Rakyat Papua Masih Miskin
Vivanews
"Seharusnya dana-dana itu cukup dan membuat pendapatan per kapita di Papua tertinggi di Indonesia karena APBN disalurkan ke situ," kata Menko Perekonomian ...
Lihat semua berita mengenai topik ini »

Pemakaian Dana Otsus Papua dan Papua Barat Dievaluasi
Kontan
Pemerintah mengevaluasi pemakaian dana otonomi khusus Provinsi Papua danPapua Barat. Sebab, penggunaannya tidak maksimal sementara anggarannya besar....
Lihat semua berita mengenai topik ini »

28 Jul 2010

ILWP Surati ke Forum Pulau Pasifik

Dengan ilwp
Jul 29, 2010, 03:49
Email artikel ini
 Printer friendly halaman
Pengacara Internasional untuk Papua Barat
http://www.ilwp.org
secretariat@ilwp.org 
PO Box 101337, Georgetown Guyana Telp: 649 9556 # 592

23 Juli 2010

Mr Tuiloma Neroni Slade
Sekretaris Jenderal Sekretariat Forum Kepulauan Pasifik
Mail Swasta Bag Suva Fiji
Fax: 001 679 322 0230

Dear Sekretaris Jenderal,

Visi Pemimpin untuk Forum Kepulauan Pasifik menyatakan bahwa:

"Kami mencari wilayah Pasifik yang dihormati karena kualitas tata kelola perusahaan, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, ketaatan penuh nilai-nilai demokrasi dan untuk pertahanan dan pemajuan hak asasi manusia."

Mengingat tujuan-tujuan penting, Pengacara Internasional untuk Papua Barat ingin menarik perhatian Anda dengan situasi terus ilegal di Papua Barat, Belanda mantan Nugini.
Pada tahun 1962, Belanda mengalihkan pemerintahan kolonial yang lebih dari Papua Barat ke badan PBB yang pada gilirannya sementara dialihkan tanggung jawab administrasi untuk Indonesia. Sebagai administrator kolonial, Indonesia berada di bawah kewajiban hukum internasional untuk mengizinkan orang Papua Barat untuk menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan untuk bebas memilih status politik mereka.Berdasarkan Perjanjian New York tahun 1962 Indonesia memiliki kewajiban perjanjian untuk mengadakan suatu tindakan penentuan nasib sendiri sesuai dengan praktik internasional. Indonesia juga harus memenuhi persyaratan prosedural yang ketat yang didirikan berdasarkan hukum internasional adat untuk memastikan tindakan yang valid penentuan nasib sendiri.
Indonesia tidak pernah mengadakan aksi valid penentuan nasib sendiri. Pada tahun 1969, Indonesia mengadakan apa yang disebut "Act of Free Choice." Dalam latihan itu, 1.022 orang Papua dipaksa untuk menyatakan bahwa Papua Barat harus tetap di bawah pemerintahan Indonesia.

Ini mengerikan pelanggaran hak Papua Barat menentukan nasib sendiri tidak memberikan dasar hukum bagi kedaulatan Indonesia atas Papua Barat.

Di bawah hukum internasional, otonomi bukanlah alternatif diterima secara hukum untuk menentukan nasib sendiri. Otonomi khusus yang diusulkan oleh Indonesia karena itu merupakan pelanggaran lebih lanjut dari hak asasi manusia yang diselenggarakan oleh masyarakat adat Papua Barat. Ini juga telah ditolak oleh masyarakat adat Papua Barat.

Mengingat komitmen terhadap hak asasi manusia yang diungkapkan oleh Pemimpin Forum Kepulauan Pasifik, kami dengan hormat meminta Anda menempatkan Papua Barat dalam agenda Kepulauan Pasifik 41 Forum yang akan diselenggarakan 3-06 Agustus 2010.

Kami juga dengan hormat meminta Pemimpin Forum Pulau Pasifik untuk mendukung tindakan berikut:
- Pemindahan pasukan Indonesia dari Papua Barat
- Pelepasan semua tahanan politik
- The induk dari suatu tindakan penentuan nasib sendiri sesuai dengan hukum internasional dan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.


Terima kasih atas perhatian Anda.

Hormat saya

Melinda Janki

LLB Melinda Janki, BCL (Oxon) LLM

2 Agustus, KNPB Gelar Mimbar Bebas di Makam Theys

JAYAPURA—KNPB (Komite Nasional Papua Barat) yang selama ini cukup gencar dalam menyuarkan Referendum, Rabu (28/7) kemarin kembali melakukan aksi demo damai.
Demo yang dikoordinatori Jubir KNPB Maco Tabuni dimulai dengan pengumpulan massa di depan Kantor Pos Abepura.
Saat melakukan pengumpulan massa tersebut, anggota KNPB KNPB juga membagi-bagikan selebaran kepada masyarakat yang lewat disekitar aksi pengumpulan massa. Dalam selebaran yang ditndatngi Ketua Umum KNPB sekaligus selaku penanggungjawab aksi demo Bucktar Tabuni  tersebut berisikan tentang bergabungnya Papua ke dalam NKRI yang dinyatakan oleh KNPB sebagai aneksasi adalah melangar hukum dan HAM Intrnasional. ‘’Itulah akar persoalan Papua sehingga aneksasi Papua disebut Ilegal,’’ungkapnya yng menyatakan bahwa proses aneksasi tersebut adalah persekongkolan Belanda, Amerika Serikat, Indonesia dan PBB.
Dikatakan bahwa akar persoalan tersebutlah yang terus digugat oleh orang asli Papua. ‘’Akar persoalan itu juga sedang digugat di tingkat Internasional oleh pihak-pihak internasional melalui kajian dalam bentuk buku, seminar, kampanye dan lobi,’’ jelasnya.
Dikatakan juga bahwa supaya bisa mendorong akar masalah itu ke PBB, maka IPWP (Gabungan Parlemen-Pareleman Internasional) dan ILWP (Pengacara-Pengacara Hukum Internasional) sedang mendorong negara-negara agar akar masalah ini bisa dibawa ke PBB, baik secara hukum maupun politik. ‘’Tanggal 19 Juni 2010 lalu, Parlemen oposisi dan pemerintah Vanuatu telah membuat suatu mosi (kesepakatan) untuk membawa masalah Papua Barat ke PBB. hal yang sama sedang didorong di PNG dan Ingris,’’ ungkapnya lagi.
Diungkapkan juga dalam selebaran tersebut bahwa tanggal 14 Juli hingga 2 Agustus 1969 dalam pelaksanaan Pepera diwarnai dengan kekerasan militer dan manipulai. ‘’Tanggal 2 Agustus ini akan diperingati di seluruh pendukung Papua Merdeka DI TINGKAT Internasional dengan mengembalikan Pepera 1969 ke PBB dan menggugat kembali  serta menuntut dilaksanakan Referendum sebagai solusi tengah antara Papua dan Indonesia,’’ lanjutnya.
Di dalam selebaran tersebut dicantumkan bahwa pada 2 Agustus 2010 nanti tepatnya pukul 10.00 WP akan dilaksanakan mimbar bebas di Lapangan Pahlawan Makam Theys Eluay.
 (aj)

Penanganan Konflik Aceh Beda dengan Papua

Penanganan Konflik Aceh Beda dengan Papua
VOA News
Menurut Hendropriyono, selain menghadapi OPM, di Papua pemerintah juga menghadapi masalah sumberdaya alam dan kewarganegaraan. ...
Lihat semua berita mengenai topik ini »




Bencana Pasca Otonomi Khusus Papua Berakhir akan Terjadi
Kabar Indonesia
KabarIndonesia - Sentani, Bupati Jayapura, Papua Habel Suwae S.Sos MM mengatakan bahwa apabila kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) yang diberikan pemerintah ...
Lihat semua berita mengenai topik ini »
Jangan hanya Urus Politik untuk Bangun Papua
Kabar Indonesia
KabarIndonesia - Sentani, Manager Papua Pusaka Bangsa Hari Widjaja mengatakan, jika selama ini pemerintah lebih banyak mengurusi persoalan politik. ...
Lihat semua berita mengenai topik ini »