WELCOME TO WEB FGPBP

Mungkin anda berfikir, akulah manusia yang paling tidak beruntung dan bodoh, karena kecintaan ku terhadap negeri ku lebih besar dari yang kau dapat dari ku...tapi satu hal yang kau tahu, bahwa aku berjalan bersama suatu kebenaran yang dunia telah menolaknya...sebab yang ku tahu...kebenar itu akan memerdekakan aku.

7 Agt 2010

Perjuangan Bangsa Papua Adalah Perjuangan Milik Seluruh suku Bangsa


Yang Hidup Di Atas Tanah Papua

Konstitusi Negara Demokratik Papua Barat MENJAMIN Seluruh suku Bangsan YANG HIDUP DI PAPUA ( Papua maupun Non Papua) Yang Hidup Di Tanah Papua Bersama-Sama Di Dalam Negara Papua Yang Akan LAHIR
Sehingga "TIDAK BENAR" jika ada pernyataan "ORANG PENDATANG" (Non Papua/ Bangsa Lain) akan di PULANGKAN ketempat ASALNYA Jika PAPUA BARAT MERDEKA.
Konstitusi Negara Republik Demokratik Papua Barat juga mengatur tentang mekanisme PEMBERIAN HAK KEWARGANEGARAAN PAPUA BARAT dan pemulangan bagi mereka yang ingin kembali ketempat di mana mereka berasal yang di dalamnya juga mengatur mengenai KEKAYAAN yang mereka peroleh dan tingalkan selama berada di Papua
Hal ini dapat di buktikan dengan kisah/sejarah orang Timur Tengah (Arab), Tionghoa (Cina) yang mana sebelum dunia di atur secara baik mereka sudah tersebar di seluruh dunia dan ketika tempat di mana mereka berada menjadi sebuah Negara merekat tetap tingal di tempat itu menjadi warga Negara dan membangun bangsa dan Negara itu, hal demikianpun akan terjadi di alam "KEMERDEKAAN BANGSA PAPUA". untuk itulah Perjuangan Papua adalah Perjuangan milik seluruh suku yang hidup di atas Tanah Papua
Saat ini rakyat Asli Papua dan Non Papua Perlu Mengetahui beberapa Konsep Dasar, arah pandang dan kebijakan pemerintah Transisi Negara Demokratik Papua Barat Untuk mengatur Proses dan Tahapan Transisi sampai Papua Merdeka dan Berdaulat Penuh, Mengingat Konstitusi dan kelengkapan Negara Demokratik Papua Barat saat ini sedang di dorong Proses pendartarannya kekomisi dekolonisasi PBB melalui Oceania Decolonization Council (ODC) dan lain-lain

Pemerintah Transisi
Negara Republik Demokratik Papua Barat

Kerinduan Papua untuk Kebebasan (Merdeka)

Sabtu, 7 Agustus 2010, 04:13


Kerinduan Papua untuk Kebebasan (Merdeka)
Papua Barat-Sebelumnya Nugini Belanda-adalah bagian barat pulau New Guinea. Hal ini terpisah dari Utara Australia oleh Torres "Selat dan Laut Arafura.
Orang-orang asli Papua Barat telah direbut dari tanah leluhur mereka. Lebih dari tiga ratus ribu telah terbunuh. Ribuan orang lain telah diperkosa dan disiksa. Makanan kebun dihancurkan, dan desa-gaya hidup dihapus.
Papua Barat adalah rasial dan kultural berbeda dari Asia Tenggara Indonesia. Mereka Melanesia, dan mengadakan hubungan yang mendalam dan spiritual ke tanah mereka. perusahaan militer dan luar negeri Indonesia yang menjarah sumber daya ikan, hutan asli dan air, gas dan mineral. Lingkungan rapuh yang unik sedang davastated.


presiden pertama Indonesia, Soekarno, mengumumkan niatnya untuk menyerang apa yang kemudian Belanda New Guinea pada tanggal 1 Desember 1961. Walikota-Jenderal Soeharto memimpin operasi, yang menjadi DINGIN PERANG konflik setelah Indonesia menandatangani kesepakatan 400.000.000 lengan $ dengan Uni Soviet. Ini mendorong intervensi Amerika, dan New York Agreemnet Tahun 1962. Orang Papua Barat tidak dikonsultasikan, tetapi Perjanjian New York menetapkan bahwa referendum akan diadakan sebelum akhir 1969.Apa yang terjadi, itu yang disebut Undang-Undang sehingga Pemilihan Bebas, tidak dilakukan sesuai dengan pedoman Bangsa-Bangsa, dan secara luas dianggap sebagai palsu.
Pemerintahan militer Indonesia memegang kendali proses referendum, dan hanya diperbolehkan 1,026 dipilih Papua Barat untuk memilih.suara ini berlangsung di bawah kondisi intimidasi kotor dan tekanan.Namun demikian, hasilnya diakui oleh delapan puluh empat anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (termasuk Australia) dan Papua Barat itu disampaikan kepada Republik Indonesia. Sejak itu, orang-orang Papua Barat telah disiksa dan dipenjara karena penggunaan simbol seperti mereka lflag Morning Star, dan mengekspresikan keinginan untuk keadilan dan penentuan nasib sendiri.
Orang Papua Barat mencari bantuan dari masyarakat internasional untuk mengejar hak asasi mereka untuk penentuan nasib sendiri - sebuah proses yang dimulai oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1945 dan didukung pada waktu ditetapkan oleh pemerintah Australia.
ATAS BARAT PAPUA NASIONAL KEWENANGAN, yang telah bertindak sebagai goverement transisi untuk Papua Barat di semua tetapi yang jelas sebagian besar fungsi administrasi sejak tahun 2004, percaya bahwa masyarakat internasional dan PBB sekarang tidak memiliki pilihan lain selain meninjau NEW YORK PERJANJIAN Tahun 1962 dan ACT OF FREE CHOICE pada tahun 1969, dan mengikuti jejak Vanuatu dalam mempromosikan kembali penyisipan Barat Papua di Daftar Dekolonisasi PBB agar hak masyarakat untuk penentuan nasib sendiri dapat dilayani.
ENDS

Papua Barat memperingatkan intifadhah melawan Jakarta


Pemimpin Papua Barat adalah peringatan dari intifadhah "total" di tanah air mereka Indonesia-memerintah, mengatakan kegagalan Forum Kepulauan Pasifik untuk mendiskusikan kemerdekaan mereka mungkin berarti akhir dari upaya diplomatik untuk menyelesaikan penderitaan mereka damai.
Mereka kecewa bahwa Vanuatu, sebagai kursi baru, tidak mengatasi masalah seperti yang dijanjikan tetapi mereka juga dipilih Papua New Guinea untuk "mengkhianati" mereka dengan penekanan pada kedaulatan Indonesia.
"Kami merasa dikhianati oleh Papua New Guinea dan pencuri grand - bukan kepala - Sir Michael Somare," kata Dr John Ondawame, juru bicara Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan.
"Pasifik pemimpin terus disuap oleh Indonesia, diplomasi gagal dan hal itu akan sangat sulit bagi para pemimpin politik kita mengandung kita OPM [gerilya] pasukan setelah kegagalan ini diplomatik yang sedang berlangsung. Kami dekat dengan mendeklarasikan total intifadhah di Papua."
Vanuatu adalah satu-satunya negara telah mendukung Papua Barat. Bulan lalu parlemen yang mengesahkan undang-undang menyatakan bahwa Vanuatu akan mengangkat isu ini untuk kedua Mahkamah Internasional dan Majelis Umum PBB pada akhir tahun ini.
Tahun lalu Papua Barat dekat untuk mendapatkan status pengamat dengan Grup ujung tombak sub-regional Melanesia, yang kelompok Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Fiji dan Kaledonia Baru. Itu diblokir oleh Bapak Somare, yang Perdana Menteri PNG, yang satunya suara menentang kesepakatan ditenggelamkan, karena suara harus bulat.
pemimpin Papua juga memperingatkan para pemimpin forum untuk waspada terhadap pengaruh Indonesia, mengklaim Indonesia adalah bermain "permainan ganda" karena juga telah duta besar untuk menghadiri Fiji saingan bahwa negara itu "Melibatkan Fiji" pertemuan.
Para pengamat mengatakan Indonesia prihatin bahwa Vanuatu kursi kedua ujung tombak Melanesia Group dan Forum Kepulauan Pasifik, memberikan dukungan bagi Papua Barat.
dukungan Indonesia untuk forum saingannya Frank Bainimarama di Fiji mungkin cara merusak forum jika terus mendorong isu Papua Barat.
Indonesia telah mengirim delegasi ke forum di Port Vila dan Papua Barat mengatakan para pemimpin badan intelijen di Indonesia juga mengirim seorang pejabat senior untuk berbicara kepada pemerintah Vanuatu.

5 Agt 2010

  Warga Mulia Papua Tewas Ditembak
KOMPAS.com
Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Wachyono, Kamis (5/8/2010) di Jayapura, mengatakan, peristiwa terjadi Rabu malam sekitar pukul 18.30 WIT di Kampung ...
Lihat semua berita mengenai topik ini »
  
KOMPAS.com
Video Pembunuhan Aktivis Papua Hanya Untuk Sudutkan Polisi
Tempo Interaktif
TEMPO Interaktif, Papua -Kepolisian Daerah Papua menilai video pembunuhan Yawan Wayeni, aktivis Papua yang tewas pada Agustus tahun lalu yang diunggah di ...
Lihat semua berita mengenai topik ini »
    

Pangdam — Kapolda Harus Jujur Soal Puncak Jaya

JAYAPURA—Berlarut-larutnya penembakan yang terjadi di wilayah Kabupaten Puncak Jaya, membuat pihak gereja ‘jenuh’. Untuk itu, Pangdam dan Polda Papua diminta untuk saatnya jujur soal status Puncak Jaya. “Yang belajar untuk ciptakan konflik itu siapa, teorinya kan mereka (TNI POLRI) yang tahu, Gereja sudah tahu kok, siapa yang bermain di sana,” terang seorang tokoh gereja di Papua, Duma Sokrates Sofyan Yoman, via telephon kepada media ini, Kamis (5/8) malam kemarin.
Sokrates mengatakan, yang menetapkan bahwa Papua ini daerah Konflik bukan pemerintah Papua, bukan juga rakyat Papua pemilik tanah Papua, namun yang menetapkan status daerah konflik di Papua adalah aparat militer dan pemerintah pusat.
“Siapa yang mengungumkan bahwa Papua ini daerah konflik, ya mereka itu yang sebenarnya menciptakan konflik, inikan teori mudah,” ungkap Duma Sokrartes.
Ia menjelaskan, Papua secara umum dan Puncak Jaya merupakan wilayah yang tepat bagi aparat keamanan untuk menerapkan teori-teori militeristik, baik dari segi strategis maupun pengembangan teori-teori baru.
“Puncak Jaya itu pembiaran, konflik diciptakan, dipelihara setelah sudah bisa bergerak dengan sendirinya maka konflik itu dibiarkan, yang kemudian konflik ini menjadikan mereka adalah pahlawan-pahlawan, karena membunuh warga negaranya sendiri,” singgung Sokrates.
Sementara itu, tanggapan yang sama juga dilayangkan, Juru Bicara Political West Papua, Saul Bomoy. Ia juga meminta kepada aparat keamanan lebih khusus Polda Papua untuk bisa menentukan status persoalan di Puncak Jaya.“Apakah yang di Puncak Jaya itu masuk dalam tindakan kriminal atau tindakan politik,” tanyanya.
Polda Papua, ungkapnya, harus bisa memberikan rasa aman kepada Warga masyarakat yang ada di Kabupaten Puncak Jaya, pasalnya penembakan yang terus terjadi di Puncak Jaya seolah-olah menjadi proyek tersendiri bagi aparat kepolisian. “Pak Bupati Puncak Jaya pernah bilang, bahwa APBD Puncak Jaya terkuras hanya untuk keamanan, apakah itu betul, kalau betul, bagaimana sikap Polda terhadap keberlangsungan pemerintahan disana,” tanya.
Polda Papua, sambungnya, harus bisa mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan teror penembakan di Puncak Jaya.
“Baku tembak dalam Kota, inikan sudah lumpuhkan Pemerintahan, tapi kenapa polisi masih terus bertahan bahwa kasus tersebut hanyalah kriniminal biasa, padahal pemerintahana disana berjalan tidak normal,” tandasnya. (hen)

Papua activist Filep Karma 'abused in prison

Papua activist Filep Karma 'abused in prison'
BBC News, Jakarta
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-10854985

Papua activist Filep Karma 'abused in prison'

"An officer once told me, when you enter here you lose all your rights,
including human rights. Your rights are only to breathe and eat. He even
went as far as to say that your life is in my hands."

Papua's most well-known pro-independence leader, Filep Karma, is serving
15 years in jail for rebellion. Amnesty International considers him a
prisoner of conscience.

Aug 6, 2010, 03:23
INFO PAPUA : West Papua News 
Indonesia 'must address Papua discontent'
By BBC News ASIA-PACIFIC
Protesters in Papua have been calling for independence for decades Indonesia must address discontent in its easternmost province of Papua or face increased militancy from pro-independence groups, a report says. SOURCE
The report by the International Crisis Group, a Brussels-based think tank, urged Indonesia to address Papuans' demands for meaningful autonomy.
Visit Website ]
Aug 6, 2010, 02:25
INFO PAPUA : Awareness : Press Releases 
West Papua Report August 2010
West Papua Report August 2010

This is the 74th in a series of monthly reports that focus on developments affecting Papuans. This series is produced by the non-profit West Papua Advocacy Team (WPAT) drawing on media accounts, other NGO assessments, and analysis and reporting from sources within West Papua. Beginning with this edition the West Papua Report will include a Bahasa Indonesia translation of the summary and subject titles.

Aug 6, 2010, 02:24
INFO PAPUA : Awareness : Talks & Shows 
Thousands call for Referendum at grave of slain West Papuan hero
Sentani, West Papua, Monday August 2 2010 (West Papua Media Alerts)
Reports have been filtering from Sentani that over five thousand people
have been gathering at the grave of slain West Papuan independence hero
Chief Dorotheys (Theys) Eluay, continuing the unprecedented mass
mobilisations calling for a return of Special Autonomy to Jakarta, and
for internationally mediated dialogue and a referendum to determine West
Papua's future.

Aug 6, 2010, 02:16
INFO PAPUA : Awareness : Talks & Shows 
West Papua: Photo News from Biak Refuse Act of Free Choice 1969 in West Papua

Aug 3, 2010, 10:13
INFO PAPUA : Awareness : Talks & Shows 
West Papua: Photo News from London Refuse Act of Free Choice 1969. 

Aug 3, 2010, 03:47
INFO PAPUA : Awareness : Talks & Shows 
West Papua: Photo News from Timika Refuse Act of Free Choice 1969. 

4 Agt 2010

Puncak Jaya Masih Mencekam

Puncak Jaya Masih Mencekam
Vivanews
VIVAnews - Baku tembak antara Polisi dan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) masih berlangsung di Jalan Uyuneri, tepatnya di depan SMU Negeri ...
Lihat semua berita mengenai topik ini »

Video Pembunuhan Aktivis Papua Beredar
Tempo Interaktif
TEMPO Interaktif, Jakarta - Video amatir yang berisi detik-detik terakhir hidup Yawen Wayeni, aktivisPapua
 yang tewas Agustus tahun lalu beredar di YouTube ...
Lihat semua berita mengenai topik ini »
Penegak Hukum Lemah, Pembalak Liar Marak
Okezone
JAYAPURA- Majelis Rakyat
 Papua (MRP) menilai aparat penegak hukum di Papua belum mau menangani pembalakan liar hutan di Papua secara serius. ...
Lihat semua berita mengenai topik ini »
Polisi Baku Tembak Dengan OPM Satu Kritis
Vivanews
VIVAnews - Aksi baku tembak antara Aparat Kepolisian dengan kelompok yang diduga OrganisasiPapua
 Merdeka (OPM), kembali terjadi di halaman kantor Bupati ...
Lihat semua berita mengenai topik ini »


Papua Barat Laporan Agustus 2010

Rabu, 4 Agustus 2010, 15:47


Papua Barat Laporan Agustus 2010
Ini adalah 74 dalam serangkaian laporan bulanan yang fokus pada perkembangan mempengaruhi orang Papua. Seri ini diproduksi oleh non-profit Tim Advokasi Papua Barat (WPAT) menggambar di account media, LSM lain penilaian, dan analisis dan pelaporan dari sumber di Papua Barat. Dimulai dengan edisi ini Papua Barat Laporan akan menyertakan terjemahan Bahasa Indonesia dari ringkasan dan judul subjek. Laporan ini adalah co-diterbitkan dengan Timor Timur dan Indonesia Action Network (ETAN) Kembali isu-isu yang diposting online di http://etan. org / isu / wpapua / default.htmPertanyaan tentang laporan ini dapat ditujukan kepada Edmund McWilliams di edmcw@msn.com.