Demo Referendum Dijamin Tak Anarkis

Kapolda:Demo Silahkan, yang Penting Ikut Aturan

JAYAPURA—Aksi demo penolakan UU Otsus Papua dan menuntut segera dilakukan referendum yang dilakukan Juni lalu di gedung DPR Papua, dipastikan akan kembali dilakukan Kamis (8/7) besok di tempat yang sama. Agenda kali ini adalah menindaklanjuti hasil Mubes MRP dan Masyarakat Adat Papua yang dibawah ke DPRP.

Penanggungjawab Aksi 8 Juli, Salmon M. Yumame SE., MM., kepada Bintang Papua seusai konsolidasi dengan seluruh pimpinan organisasi di Abepura, Selasa (6/7) sore kemarin, mengatakan aksi 8 Juli akan tetap digelar.

Aksi ini merupakan tindaklanjut dari aksi tanggal 18 Juni lalu yang mana, dalam aksi tersebut sekitar ribuan massa masyarakat adat Papua mendatangi kantor DPR Papua untuk menyerahkan 11 hasil keputusan Mubes MRP, bersama rakyat Papua yang intinya menilai pelaksanaan UU No 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua di Tanah Papua gagal sehingga pemerintah harus mencari solusi lain.

“Aksi tanggal delapan akan tetap digelar, tidak ada alasan untuk menundanya lagi,” jelas Yumame.

Yumame juga menyebutkan bahwa aksi ini merupakan aksi damai sehingga tidak ada alasan untuk aksi-aksi anarkis lainnya. Selain itu, pihaknya sudah melaporkan rencana aksi ini ke Polda Papua.

Hal ini sebut, Yumame, sesuai perundangan-undangan yang berlaku, sehingga dalam aksi yang direncanakan tersebut yang akan dilakukan di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom serta beberapa tempat lainnya tidak dihalangi aparat kepolisian.

Selain Yumame, hal yang sama juga ditegaskan Dominggus Sorabut dari Dewan Adat Papua (DAP) dan Macho Tabuni dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Dominggus yang hadir mewakili Ketua DAP Forkorus Yoboisembut mengatakan, berdasarkan arahan ketua DAP bahwa aksi Delapan Juli tetap dilaksanakan. “Ini merupakan moment terakhir bagi rakyat Papua, tidak akan ada lagi aksi sebesar penolakan semacam ini, oleh karena itu dukungan moriil semua rakyat Papua sangat diharapkan,” ungkap Forkorus dalam pesan sinkatnya yang dibacakan Dominggus Sorabut.

Sementara itu, Macho Tabuni dari KNPB yang terkenal tidak pernah kompromi dengan organisasi pergerakan lainnya, dengan nada rendah, mengatakan, aksi delapan Juli merupakan aksi murni rakyat Papua, sehingga KNPB akan tetap memberikan dukungan.

Sementara itu, pihak Polda Papua sebagai penanggungjawab keamanan di wilayah Papua lewat Kapolda pun sudah memberikan sinyal positif bakal tak menghalangi rencana masyarakat itu.

“Demo silahkan saja, yang penting ikut aturan yang ada. Demo itu ada aturannya, salah satunya yakni pemberitahun kepada Polri supaya pendemo mendapat pengamanan sehingga demo berjalan dengan baik,” ucap Kapolda Papua Irjen Pol Bekto Suprapto kepada wartawan di Rupatama Polda Papua, Selasa (6/7) kemarin.

Menurutnya, dalam orasi saat demontrasi sendiri, pendemo bebas menyampaikan aspirasinya tentang hal apapun.  “Yang tidak boleh dilakukan adalah jangan sampai berisi hasutan untuk melakukan tindak pidana, melawan pemerintah dan melawan UU,” papar mantan Kapolda Sulawesi Utara itu.

Ia mengatakan pada prisipnya, polisi tidak menghalangi orang untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan undang-undang, sepanjang tidak menyalahi undang-undang itu sendiri.

Ia berharap, para pendemo yang ingin menyampaikan aspirasi agar tak menggangu aktivitas umum maupun orang lain. Sepajang itu tak dilanggar tentu polisi berkewajiban menjaga proses yang akan berjalan.

Menyinggung kesiapan aparat dalam menghadapi dan mengantisipasi segala macam kemungkinan yang bisa terjadi, Kapolda Bekto mengatakan semua aparat Polda Papua sangat siap.

“Pada intinya kita bersama harapkan mudah-mudahan hal itu tidak terjadi, sudah pasti polisi selalu bersiaga mengatisipasi semua kemungkinan,” sambungnya.(hen/rza)