WELCOME TO WEB FGPBP

Mungkin anda berfikir, akulah manusia yang paling tidak beruntung dan bodoh, karena kecintaan ku terhadap negeri ku lebih besar dari yang kau dapat dari ku...tapi satu hal yang kau tahu, bahwa aku berjalan bersama suatu kebenaran yang dunia telah menolaknya...sebab yang ku tahu...kebenar itu akan memerdekakan aku.

11 Agt 2009

Bule Ikut Perang



Kemarin, Festival Budaya Lembah Baliem Dibuka
JAYAWIJAYA-Festival Budaya Lembah Baliem (FBLB) yang merupakan salah satu ajang promosi budaya yang sangat diminati oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara kembali dilaksanakan di Kampung Wosilimo, Distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, Senin (10/8).
Menariknya dalam momen FBLB kali ini, para bule (wisatawan asing) pun tidak hanya datang menontong, tetapi ada beberapa yang nampak terlibat langsung dalam adegan perang atau panah-panahan yang menjadi ciri khas dari festifal budaya ala masyarakat adat Pegunungan Tengah Papua ini.
Kegiatan pesta budaya tahunan ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Menteri Bidang Pranata Sosial, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI, Surya Yuga yang ditandai dengan pelepasan anak panah ke udara.
Pesta budaya tahunan ini dihadiri ratusan wisatawan mancanegara dan akan dilaksanakan selama 2 hari (10-11/8), kemudian pada Kamis (13/8) diselenggarakan karnaval dan pawai kendaraan hias yang dipusatkan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
Staf Ahli Menteri Bidang Pranata Sosial, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI, Surya Yuga mengatakan, festival ini merupakan salah satu kegiatan untuk menggerakkan sektor pariwisata di Papua sebagai daerah tujuan wisata wilayah timur yang memiliki potensi budaya dan pariwisata yang menarik.
"Kegiatan pesta budaya ini merupakan salah satu sektor penggerak pariwisata di Papua sebagai daerah tempat wisata di daerah timur Indonesia,"ungkapnya.
Dikatakan, melalui kegiatan budaya ini diharapkannya potensi obyek wisata dan potensi seni budaya Jayawijaya dapat dilestarikan, dikembangkan dan dipromosikan serta dapat dijadikan sarana berkumpulnya seluruh masyarakat adat, selain juga sebagai sarana promosi pariwisata yang sangat efektif agar lebih memperkenalkan potensi seni budaya di Jayawijaya.
Sementara itu, Bupati Jayawijaya, Wempi Wetipo, S.Sos, M.Par mengungkapkan, tujuan utama penyelenggaraan festival ini adalah untuk melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat lokal guna memperkaya khasanah budaya bangsa dan juga sebagai ajang promosi potensi budaya guna menarik wisatawan berkunjung ke Lembah Baliem sebagai salah satu obyek tujuan wisata nasional.
Menurutnya, sektor pariwisata akan tumbuh dan berkembang bila ada rasa nyaman, aman serta keramahtamahan masyarakat, sebab itu semua pihak harus bersama-sama menciptakan kedamaian di Jayawijaya dan Pegunungan Tengah Papua umumnya. "Karena daerah kita merupakan salah satu tujuan wisata sehingga menjadi kewajiban bersama semua elemen masyarakat untuk menciptakan kedamaian di daerah tercinta kita ini agar wisatawan yang datang merasa aman dan nyaman,"jelasnya.
Sekadar diketahui, kegiatan yang dilaksanakan dalam FBLB 2009 tersebut meliputi berbagai atraksi diantaranya atraksi perang-perangan, tarian tradisional, panahan, lempar sege, tiup pikon, puradan, sikoko, bakar batu, karapan babi, lomba anyam-anyaman dan pameran hasil kerajinan maupun hasil bumi masyarakat. Untuk kegiatan panahan dan lempar sege khusus diikuti para wisatawan mancanegara.
Di sisi lain, Festival Budaya Lembah Baliem (FBLB) untuk kali ini ternyata mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari disediakannya dana sebesar Rp 800 juta dari APBN.
Demikian diungkapkan Staf Ahli Mentri Bidang Pranata Sosial, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Surya Yuga kepada wartawan di sela-sela pembukaan kegiatan Festival Budaya Lembah Baliem di Kampung Wosilimo, Distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya kemarin.
Dikatakan, festival ini merupakan sebagai salah satu upaya pelestarian budaya tradisional khususnya masyarakat di Papua terlebih masyarakat Lembah Baliem Jayawijaya. Awalnya festival ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya mempersatukan suku-suku yang sering berperang sebab perang suku lazim terjadi. Oleh karena itu lewat Bupati Jayawijaya terdahulu yaitu JB Wenas maka diadakan festival ini.
"Dengan alokasi Rp 800 juta maka diharapkan bisa semakin bagus, semakin terjadwal dan persiapannya baik sehingga nantinya untuk perbaikan ekonomi masyarakat sendiri," ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan, festival ini sudah layak untuk even nasional bahkan internasional, sebab ini suatu keunikan yang tidak dimiliki daerah lain baik itu di Papua maupun di propinsi lain. Even internasional ini, menurutnya adalah menawarkan suatu keunikan dan keunggulan yang tidak dimiliki daerah lain. Dengan demikian, pelestarian budaya yang berasal dari masyarakat (grass road) perlu mendapat perhatian khusus, sehingga pemerintah sudah menunjukkan komitmennya melalui pemberian dana melalui APBN dimana dana ini dari tahun ke tahun mengalami kenaikan bahkan tahun depan dananya menjadi Rp 1,4 milyar.
"Dengan melihat dari animo wisatawan asing diharapkan panitia penyelenggara bisa lebih konsisten terhadap jadwal bahkan memperhatikan akomodasi dan aksesbilitas, sehingga FBLB ini bisa lebih terkenal di dunia internasional," tandasnya. (nal/fud)

DAP Ragukan Pernyataan Gubernur


DAP Ragukan Pernyataan Gubernur
**Terkait Pemprov Telah Mampu
Turunkan Kemiskinan

JAYAPURA-Adanya pernyataan Gubernur Papua Barnabas Suebu, SH, Sabtu (8/8) yang menyebutkan bahwa, selama kepemimpinannya Pemprov Papua berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga 4 persen, diragukan pihak Dewan Adat Papua.
"Pasalnya, berdasarkan realita yang ada, kondisi masyarakat Papua sekarang ini masih belum nampak ada perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik, terlebih lagi setelah Otonomi Khusus (Otsus) Papua berjalan hampir delapan (8) tahun," ungkap Kepala Pemerintahan Adat Papua Fadel Al Hamid kepada Cenderawasih Pos.
Pihaknya mengungkapkan, pernyataan gubernur kepada media massa dan publik itu masih perlu diuji kembali kevalidannya dan keakuratannya, terutama lagi menyangkut metode dan pola yang digunakan untuk mengukur penurunan data tersebut.
"Saya pikir kami sebagai bagian dari anak adat, tidak bisa percaya begitu saja selama apa yang diungkapkan itu belum bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Di sini hal yang masih perlu didiskusikan lagi adalah menyangkut data itu diukur seperti apa, dan proses pendataan dilakukan seperti apa?," ujarnya di Aula STT IS Kijne Padang Bulan.
Fadel mengungkapkan, gubernur tidak bisa begitu saja mengumumkan hasilnya tanpa menjelaskan metode yang digunakan untuk mengukur data itu kepada publik.
Sebab, realita yang ada bahkan bisa dilihat secara kasat mata bahwa kondisi rakyat Papua dari dulu masih seperti itu, belum menunjukkan ada perubahan yang bisa dikategorikan mulai keluar dari kondisi kemiskinan.
Dimana-mana lanjut Fadel, masyarakat masih mengeluh dan merasakan kesulitan. Termasuk juga kebijakan sekolah yang katanya gratis, tapi masyarakat masih disuruh membayar bahkan pungutan bisa terjadi dimana-mana.
"Contoh yang masih mencolok adalah tentang kebijakan kesehatan gratis, tapi kenyataanya obat masih mahal dan sebagainya. Jadi kami pikir indeks bahwa angka kemiskinan di Papua berhasil diturunkan sekitar 4 persen masih perlu diuji lagi kevalidannya," tandas Fadel.
Dalam pandangannya, selama Otsus berjalan 8 tahun, belum memberikan efek yang cukup signifikan kepada masyarakat, terutama dalam mengangkat tarif hidup masyarakat.
Justru sebaliknya, jika dilihat Otsus ini hanya memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kalangan birokrasi saja, sementara rakyatnya masih kesulitan. (mud)

DAP: Tanah Papua Harus Bebas dari Kekerasan


JAYAPURA-Berkaitan dengan perayaan Hari Internasional Bangsa Pribumi se-Dunia yang diperingati Senin (10/8) lalu di Aula Kampus STT Is Kijne Padang Bulan, Abepura, Dewan Adat Papua menyampaikan beberapa seruan diantaranya, pertama, Tanah Papua harus dibebaskan dari tindakan kekerasaan dan penindasan serta harus dibangun sebagai tanah damai dan tanah yang penuh berkat.
"Karena itu, DAP menganggap pentingnya satu para-para dialog internal antara pimpinan adat, pemimpin gereja dan pimpinan agama, politisi Papua, para birokrat Papua, dan anggota parlemen (dewan,red) maupun LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)," ungkap Ketua Pemerintahan Adat Papua Fadel Al Hamid yang membacakan sambutan Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yabosembut dalam acara tersebut.
Kedua, tanah adalah ibu dan warisan nenek moyang yang harus dijaga dan dirawat dengan baik untuk kebahagian kita dan anak cucu masyarakat adat Papua. "Karena itu, DAP menyerukan kepada seluruh tokoh adat dan anak adat Papua untuk tidak menjual tanah-tanah adat," serunya sambil menegaskan, pembangunan investasi tidak boleh menghilangkan hak masyarakat adat atas tanahnya guna menghindari masyarakaat makin miskin dan termarjinalkan.
Ketiga, DAP mendesak Pemerintah RI, LSM, dunia usaha, lembaga-leembaga internasional yang berada di Tanah Papua serta masyarakat adat di Tanah Papua dan di luar Tanah Papua untuk membantu penyelesaian konflik kekerasaaan di Tanah Papua seperti di Timika, Yapen dan Nabire serta menjamin terciptanya keadilan dan kedamaian di Tanah Papua.
Dan keempat, hari (kemarin) tanggal 9 Agustus 2009, tepat 1 tahun peristiwa penembakan terhadap aktivis HAM Opinus Tabuni. Karena itu, DAP mendesak aparat kepolisian untuk tidak melupakan kasus tersebut dan secara sungguh-sungguh mengungkap pelaku penembakan dan motif penembakan tersebut sebagai wujud independensi dan profesionalitas.
"Saya berharap aparat kepolisian dalam mengungkap suatu kasus jangan main tebang pilih. Mengapa, kasus di Timika yang baru terjadi, pelakunya sudah ditangkap. Sedangkan kasus Opinus Tabuni yang sudah berlangsung 1 tahun sampai sekarang pelakunya belum terungkap. Ini menandakan kepolisian tidak profesional dalam mengungkap kasus dan ini rapat merah untuk mereka," ujarnya.
Pada kesempatan itu juga dinyatakan, meski pemerintah Indonesia telah melaksanakan kewajiban dan komitmennya untuk membangun masyarakat adat Papua lewat Otsus, namun kenyataanya hingga saat ini, kondisi sosial ekonomi dan budaya serta hak sipil politik masyarakat adat belum mendapat ruang efektif atau masih dibungkam untuk mengekpresikan dan mengembangkan diri.
"Kami berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRP, MRP serta komponen masyarakat di Tanah Papua wajib bertindak pro aktif membela dan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Papua, terutama hak atas pelestarian bahasa ibu, hak melaksanakan pendidikan tradisional dan hak atas kepemilikan tanah dan kebebasan untuk mendapatkan kehidupan damai, sejahtera dan bermartabat," ujar Fadel.
Dikatakan, ketika hak-hak masyarakat adat Papua tidak dipenuhi, maka pemerintah telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam deklarasi PBB tentang hak-hak Bangsa Pribumi maupun kesepakatan UU Otsus.
Untuk itu, masyarakat adat Papua sangat membutuhkan pemerintah yang konsekuen dan sanggup melaksanakan kewajiban dan komitmennya.
Menurutnya, deklarasi PBB tentang hak-hak Bangsa Pribumi serta UU Otsus adalah alat juridiksi dan hukum yang wajib dijalankan dengan sungguh-sungguh demi mempromosikan dan mempertahankan hak-hak masyarakat adat Papua.
"Semua aparat pemerintah RI di Tanah Papua wajib menjalankan segala tugas dan tanggungjawaab berdasarkan deklarasi PBB tentang hak-hak Bangsa Pribumi dan UU Otsus," tandasnya.
Kegiatan yang berlangsung 2 jam itu dimulai pukul 09.30-11.30 WIT dan dihadiri sekitar 30-an orang itu, diawali dengan acara ibadah yang dipimpin Pendeta Yesaya Dimara.(mud)

10 Agt 2009

SEJARAH PEREBUTAN PAPUA

Latar belakang

Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk wilayah barat Pulau Papua. Namun demikian, pihak Belanda menganggap wilayah itu masih menjadi salah satu provinsi Kerajaan Belanda,[1] sama dengan daerah-daerah lainnya. Pemerintah Belanda kemudian memulai persiapan untuk menjadikan Papua negara merdeka selambat-lambatnya pada tahun 1970-an. Namun pemerintah Indonesia menentang hal ini dan Papua menjadi daerah yang diperebutkan antara Indonesia dan Belanda. Hal ini kemudian dibicarakan dalam beberapa pertemuan dan dalam berbagai forum internasional. Dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Belanda dan Indonesia tidak berhasil mencapai keputusan mengenai Papua bagian barat, namun setuju bahwa hal ini akan dibicarakan kembali dalam jangka waktu satu tahun.[2]

Pada bulan Desember 1950, PBB memutuskan bahwa Papua bagian barat memiliki hak merdeka sesuai dengan pasal 73e Piagam PBB.[3] Karena Indonesia mengklaim Papua bagian barat sebagai daerahnya, Belanda mengundang Indonesia ke Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan masalah ini, namun Indonesia menolak. Setelah Indonesia beberapa kali menyerang Papua bagian barat, Belanda mempercepat program pendidikan di Papua bagian barat untuk persiapan kemerdekaan. Hasilnya antara lain adalah sebuah akademi angkatan laut yang berdiri pada 1956 dan tentara Papua pada 1957. Sebagai kelanjutan, pada 17 Agustus 1956 Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibukota di Soasiu yang berada di Pulau Tidore, dengan gubernur pertamanya, Zainal Abidin Syah yang dilantik pada tanggal 23 September 1956.[4]

Pada tanggal 6 Maret 1959, harian New York Times melaporkan penemuan emas oleh pemerintah Belanda di dekat laut Arafura. Pada tahun 1960, Freeport Sulphur menandatangani perjanjian dengan Perserikatan Perusahaan Borneo Timur untuk mendirikan tambang tembaga di Timika, namun tidak menyebut kandungan emas ataupun tembaga.[5]

Bendera Papua bagian barat, sekarang digunakan sebagai bendera Organisasi Papua Merdeka

Karena usaha pendidikan Belanda, pada tahun 1959 Papua memiliki perawat, dokter gigi, arsitek, teknisi telepon, teknisi radio, teknisi listrik, polisi, pegawai kehutanan, dan pegawai meteorologi. Kemajuan ini dilaporkan kepada PBB dari tahun 1950 sampai 1961.[6] Selain itu juga didakan berbagai pemilihan umum untuk memilih perwakilan rakyat Papua dalam pemerintahan, mulai dari tanggal 9 Januari 1961 di 15 distrik. Hasilnya adalah 26 wakil, 16 di antaranya dipilih, 23 orang Papua, dan 1 wanita. Dewan Papua ini dilantik oleh gubernur Platteel pada tanggal 1 April 1961, dan mulai menjabat pada 5 April 1961. Pelantikan ini dihadiri oleh wakil-wakil dari Australia, Britania Raya, Perancis, Belanda, dan Selandia Baru. Amerika Serikat diundang tapi menolak.

Dewan Papua bertemu pada tanggal 19 Oktober 1961 untuk memilih sebuah komisi nasional untuk kemerdekaan, bendera Papua, lambang negara, lagu kebangsaan ("Hai Tanahkoe Papua"), dan nama Papua. Pada tanggal 31 Oktober 1961, bendera Papua dikibarkan untuk pertama kali dan manifesto kemerdekaan diserahkan kepada gubernur Platteel. Belanda mengakui bendera dan lagu kebangsaan Papua pada tanggal 18 November 1961, dan peraturan-peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1961.

Pada 19 Desember 1961, Soekarno menanggapi pembentukan Dewan Papua ini dengan menyatakan Trikora di Yogyakarta, yang isinya adalah:

  1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda.
  2. Kibarkan Sang Saka Merah Putih di seluruh Irian Barat
  3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum, mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa.[4][7]

Persiapan

Militer

KRI Irian, Penjelajah kelas Sverdlov

Indonesia mulai mencari bantuan senjata dari luar negeri menjelang terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda. Indonesia mencoba meminta bantuan dari Amerika Serikat, namun gagal. Akhirnya, pada bulan Desember 1960, Jendral A. H. Nasution pergi ke Moskwa, Uni Soviet, dan akhirnya berhasil mengadakan perjanjian jual-beli senjata dengan pemerintah Uni Soviet senilai 2,5 miliar dollar Amerika dengan persyaratan pembayaran jangka panjang. Setelah pembelian ini, TNI mengklaim bahwa Indonesia memiliki angkatan udara terkuat di belahan bumi selatan.[8]

Amerika Serikat tidak mendukung penyerahan Papua bagian barat ke Indonesia karena Bureau of European Affairs di Washington, DC menganggap hal ini akan "menggantikan penjajahan oleh kulit putih dengan penjajahan oleh kulit coklat". Tapi pada bulan April 1961, Robert Komer dan McGeorge Bundy mulai mempersiapkan rencana agar PBB memberi kesan bahwa penyerahan kepada Indonesia terjadi secara legal. Walaupun ragu, presiden John F. Kennedy akhirnya mendukung hal ini karena iklim Perang Dingin saat itu dan kekhawatiran bahwa Indonesia akan meminta pertolongan pihak komunis Soviet bila tidak mendapat dukungan AS.

Indonesia membeli berbagai macam peralatan militer, antara lain 41 Helikopter MI-4 (angkutan ringan), 9 Helikopter MI-6 (angkutan berat), 30 pesawat jet MiG-15, 49 pesawat buru sergap MiG-17, 10 pesawat buru sergap MiG-19 ,20 pesawat pemburu supersonik MiG-21, 12 Kapal selam kelas Whiskey, puluhan korvet dan 1 buah Kapal penjelajah kelas Sverdlov (yang diberi nama sesuai dengan wilayah target operasi, yaitu KRI Irian). Dari jenis pesawat pengebom, terdapat sejumlah 22 pesawat pembom ringan Ilyushin Il-28, 14 pesawat pembom jarak jauh TU-16, dan 12 pesawat TU-16 versi maritim yang dilengkapi dengan persenjataan peluru kendali anti kapal (rudal) air to surface jenis AS-1 Kennel. Sementara dari jenis pesawat angkut terdapat 26 pesawat angkut ringan jenis IL-14 dan AQvia-14, 6 pesawat angkut berat jenis Antonov An-12B buatan Uni Soviet dan 10 pesawat angkut berat jenis C-130 Hercules buatan Amerika Serikat.[8] ~

Diplomasi

Indonesia mendekati negara-negara seperti India, Pakistan, Australia, Selandia Baru, Thailand, Britania Raya, Jerman, dan Perancis agar mereka tidak memberi dukungan kepada Belanda jika pecah perang antara Indonesia dan Belanda.[4] Dalam Sidang Umum PBB tahun 1961, Sekjen PBB U Thant meminta Ellsworth Bunker, diplomat dari Amerika Serikat, untuk mengajukan usul tentang penyelesaian masalah status Papua bagian barat. Bunker mengusulkan agar Belanda menyerahkan Papua bagian barat kepada Indonesia melalui PBB dalam jangka waktu dua tahun.

Ekonomi

Pada tanggal 27 Desember 1958, presiden Soekarno mengeluarkan UU nomor 86 tahun 1958 yang memerintahkan dinasionalisasikannya semua perusahaan Belanda di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi seperti:

  1. Perusahaan Perkebunan
  2. Netherlansche Handels Mattscapij
  3. Perusahaan Listrik
  4. Perusahaan Perminyakan
  5. Rumah Sakit (CBZ) manjadi RSCM

Dan kebijakan-kebijakan lain seperti:

  1. Memindahkan pesar pelelangan tembakau Indonesia ke Bremen (Jerman Barat)
  2. Aksi mogok buruh perusahaan Belanda di Indonesia
  3. Melarang KLM (maskapai penerbangan Belanda) melintas di wilayah Indonesia
  4. Melarang pemutaran film-film berbahasa Belanda

Konflik bersenjata

Soekarno, Presiden Indonesia yang mencetuskan Trikora

Soekarno membentuk Komando Mandala, dengan Mayjen Soeharto sebagai Panglima Komando. Tugas komando Mandala adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia. Belanda mengirimkan kapal induk Hr. Ms. Karel Doorman ke Papua bagian barat. Angkatan Laut Belanda (Koninklijke Marine) menjadi tulang punggung pertahanan di perairan Papua bagian barat, dan sampai tahun 1950, unsur-unsur pertahanan Papua Barat terdiri dari:

  • Koninklijke Marine (Angkatan Laut Kerajaan Belanda)
  • Korps Mariniers
  • Marine Luchtvaartdienst[7]

Keadaan ini berubah sejak tahun 1958, di mana kekuatan militer Belanda terus bertambah dengan kesatuan dari Koninklijke Landmacht (Angkatan Darat Belanda) dan Marine Luchtvaartdienst. Selain itu, batalyon infantri 6 Angkatan Darat merupakan bagian dari Resimen Infantri Oranje Gelderland yang terdiri dari 3 Batalyon yang ditempatkan di Sorong, Fakfak, Merauke, Kaimana, dan Teminabuan.[7]

Operasi-operasi Indonesia

Sebuah operasi rahasia dijalankan untuk menyusupkan sukarelawan ke Papua bagian barat. Walaupun Trikora telah dikeluarkan, namun misi itu dilaksanakan sendiri-sendiri dalam misi tertentu dan bukan dalam operasi bangunan.

Hampir semua kekuatan yang dilibatkan dalam Operasi Trikora sama sekali belum siap, bahkan semua kekuatan udara masih tetap di Pulau Jawa. Walaupun begitu, TNI Angkatan Darat lebih dulu melakukan penyusupan sukarelawan, dengan meminta bantuan TNI Angkatan Laut untuk mengangkut pasukannya menuju pantai Papua bagian barat, dan juga meminta bantuan TNI Angkatan Udara untuk mengirim 2 pesawat Hercules untuk mengangkut pasukan menuju target yang ditentukan oleh TNI AL.

Misi itu sangat rahasia, sehingga hanya ada beberapa petinggi di markas besar TNI AU yang mengetahui tentang misi ini. Walaupun misi ini sebenarnya tidaklah rumit, TNI AU hanya bertugas untuk mengangkut pasukan dengan pesawat Hercules, hal lainnya tidak menjadi tanggung jawab TNI AU.

Kepolisian Republik Indonesia juga menyiapkan pasukan Brigade Mobil yang tersusun dalam beberapa resimen tim pertempuran (RTP). Beberapa RTP Brimob ini digelar di kepulauan Ambon sebagai persiapan menyerbu ke Papua bagian barat. Sementara itu Resimen Pelopor (unit parakomando Brimob) yang dipimpin Inspektur Tingkat I Anton Soedjarwo disiagakan di Pulau Gorom. Satu tim Menpor kemudian berhasil menyusup ke Papua bagian barat melalui laut dengan mendarat di Fakfak. Tim Menpor ini terus masuk jauh ke pedalaman Papua bagian barat melakukan sabotase dan penghancuran objek-objek vital milik Belanda.

Pada tanggal 12 Januari 1962, pasukan berhasil didaratkan di Letfuan. Pesawat Hercules kembali ke pangkalan. Namun, pada tanggal 18 Januari 1962, pimpinan angkatan lain melapor ke Soekarno bahwa karena tidak ada perlindungan dari TNI AU, sebuah operasi menjadi gagal.[9]

Pertempuran laut Aru

!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Pertempuran Laut Aru
Komodor Yos Sudarso yang tenggelam di Laut Aru pada saat terjadinya Pertempuran Laut Aru.

Pertempuran Laut Aru pecah pada tanggal 15 Januari 1962, ketika 3 kapal milik Indonesia yaitu KRI Macan Kumbang, KRI Macan Tutul yang membawa Komodor Yos Sudarso, dan KRI Harimau yang dinaiki Kolonel Sudomo, Kolonel Mursyid, dan Kapten Tondomulyo, berpatroli pada posisi 04-49° LS dan 135-02° BT. Menjelang pukul 21.00, Kolonel Mursyid melihat tanda di radar bahwa di depan lintasan 3 kapal itu, terdapat 2 kapal di sebelah kanan dan sebelah kiri. Tanda itu tidak bergerak, dimana berarti kapal itu sedang berhenti. 3 KRI melanjutkan laju mereka, tiba-tiba suara pesawat jenis Neptune yang sedang mendekat terdengar dan menghujani KRI itu dengan bom dan peluru yang tergantung pada parasut.[9]

Kapal Belanda menembakan tembakan peringatan yang jatuh di dekat KRI Harimau. Kolonel Sudomo memerintahkan untuk memberikan tembakan balasan, namun tidak mengenai sasaran. Akhirnya, Yos Sudarso memerintahkan untuk mundur, namun kendali KRI Macan Tutul macet, sehingga kapal itu terus membelok ke kanan.[9] Kapal Belanda mengira itu merupakan manuver berputar untuk menyerang, sehingga kapal itu langsung menembaki KRI Macan Tutul. Komodor Yos Sudarso gugur pada pertempuran ini setelah menyerukan pesan terakhirnya yang terkenal, "Kobarkan semangat pertempuran".

Operasi penerjunan penerbang Indonesia

Pasukan Indonesia dibawah pimpinan Mayjen Soeharto melakukan operasi infiltrasi udara dengan menerjunkan penerbang menembus radar Belanda. Mereka diterjunkan di daerah pedalaman Papua bagian barat. Penerjunan tersebut menggunakan pesawat angkut Indonesia, namun, operasi ini hanya mengandalkan faktor pendadakan, sehingga operasi ini dilakukan pada malam hari. Penerjunan itu pada awalnya dilaksanakan dengan menggunakan pesawat angkut ringan C-47 Dakota yang kapasitas 18 penerjun, namun karena keterbatasan kemampuannya, penerjunan itu dapat dicegat oleh pesawat pemburu Neptune Belanda.[8]

Pada tanggal 19 Mei 1962, sekitar 81 penerjun payung terbang dari Bandar Udara Pattimura, Ambon, dengan menaiki pesawat Hercules menuju daerah sekitar Kota Teminabuan untuk melakukan penerjunan. Saat persiapan keberangkatan, komandan pasukan menyampaikan bahwa mereka akan diterjunkan di sebuah perkebunan teh, selain itu juga disampaikan sandi-sandi panggilan, kode pengenal teman, dan lokasi titik kumpul, lalu mengadakan pemeriksaan kelengkapan perlengkapan anggotanya sebelum masuk ke pesawat Hercules. Pada pukul 03.30 WIT, pesawat Hercules yang dikemudikan Mayor Udara T.Z. Abidin terbang menuju daerah Teminabuan.

Dalam waktu tidak lebih dari 1 menit, proses pendaratan 81 penerjun payung selesai dan pesawat Hercules segera meninggalkan daerah Teminabuan. Keempat mesin Allison T56A-15 C-130B Hercules terbang menanjak untuk mencapai ketinggian yang tidak dapat dicapai oleh pesawat Neptune milik Belanda.[8]

TNI Angkatan Laut kemudian mempersiapkan Operasi Jayawijaya yang merupakan operasi amfibi terbesar dalam sejarah operasi militer Indonesia.[10] Lebih dari 100 kapal perang dan 16.000 prajurit disiapkan dalam operasi tersebut.

Akhir dari konflik

Karena kekhawatiran bahwa pihak komunis akan mengambil keuntungan dalam konfik ini,[4] Amerika Serikat mendesak Belanda untuk berunding dengan Indonesia. Karena usaha ini, tercapailah persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Pemerintah Australia yang awalnya mendukung kemerdekaan Papua juga mengubah pendiriannya dan mendukung penggabungan dengan Indonesia atas desakan AS.[11][12]

Persetujuan New York

Pada tanggal 15 Agustus 1962, perundingan antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan di Markas Besar PBB di New York. Pada perundingan itu, Indonesia diwakili oleh Soebandrio, dan Belanda diwakili oleh Jan Herman van Roijen dan C.W.A. Schurmann. Isi dari Persetujuan New York adalah:

  • Belanda akan menyerahkan pemerintahan Papua bagian barat kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), yang didirikan oleh Sekretaris Jenderal PBB. UNTEA kemudian akan menyerahkan pemerintahan kepada Indonesia.
  • Bendera PBB akan dikibarkan selama masa peralihan.
  • Pengibaran bendera Indonesia dan Belanda akan diatur oleh perjanjian antara Sekretaris Jenderal PBB dan masing-masing pemerintah.
  • UNTEA akan membantu polisi Papua dalam menangani keamanan. Tentara Belanda dan Indonesia berada di bawah Sekjen PBB dalam masa peralihan.
  • Indonesia, dengan bantuan PBB, akan memberikan kesempatan bagi penduduk Papua bagian barat untuk mengambil keputusan secara bebas melalui
    1. musyawarah dengan perwakilan penduduk Papua bagian barat
    2. penetapan tanggal penentuan pendapat
    3. perumusan pertanyaan dalam penentuan pendapat mengenai kehendak penduduk Papua untuk
      • tetap bergabung dengan Indonesia; atau
      • memisahkan diri dari Indonesia
    4. hak semua penduduk dewasa, laki-laki dan perempuan, untuk ikut serta dalam penentuan pendapat yang akan diadakan sesuai dengan standar internasional
  • Penentuan pendapat akan diadakan sebelum akhir tahun 1969.

Pada tanggal 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan pemerintahan Papua bagian barat kepada Indonesia. Ibukota Hollandia dinamai Kota Baru dan pada 5 September 1963, Papua bagian barat dinyatakan sebagai "daerah karantina". Pemerintah Indonesia membubarkan Dewan Papua dan melarang bendera Papua dan lagu kebangsaan Papua. Keputusan ini ditentang oleh banyak pihak di Papua, dan melahirkan Organisasi Papua Merdeka atau OPM pada 1965. Untuk meredam gerakan ini, dilaporkan bahwa pemerintah Indonesia melakukan berbagai tindakan pembunuhan, penahanan, penyiksaan, dan pemboman udara. Menurut Amnesty International, lebih dari 100.000 orang Papua telah tewas dalam kekerasan ini. OPM sendiri juga memiliki tentara dan telah melakukan berbagai tindakan kekerasan.

Penentuan Pendapat Rakyat

Pada tahun 1969, diselenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang diatur oleh Jenderal Sarwo Edhi Wibowo. Menurut anggota OPM Moses Werror, beberapa minggu sebelum Pepera, angkatan bersenjata Indonesia menangkap para pemimpin rakyat Papua dan mencoba membujuk mereka dengan cara sogokan dan ancaman untuk memilih penggabungan dengan Indonesia.[13][14]

Pepera ini disaksikan oleh dua utusan PBB, namun mereka meninggalkan Papua setelah 200 suara (dari 1054) untuk integrasi.[15] Hasil PEPERA adalah Papua bergabung dengan Indonesia, namun keputusan ini dicurigai oleh Organisasi Papua Merdeka dan berbagai pengamat independen lainnya. Walaupun demikian, Amerika Serikat, yang tidak ingin Indonesia bergabung dengan pihak komunis Uni Soviet, mendukung hasil ini, dan Papua bagian barat menjadi provinsi ke-26 Indonesia, dengan nama Irian Jaya.

Setelah penggabungan

Patung di Jakarta untuk merayakan "pembebasan" Papua barat.

Setelah Papua bagian barat digabungkan dengan Indonesia sebagai Irian Jaya, Indonesia mengambil posisi sebagai berikut:

  1. Papua bagian barat telah menjadi daerah Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1945 namun masih dipegang oleh Belanda
  2. Belanda berjanji menyerahkan Papua bagian barat kepada Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar
  3. penggabungan Papua bagian barat dengan Indonesia adalah tindakan merebut kembali daerah Indonesia yang dikuasai Belanda
  4. penggabungan Papua bagian barat dengan Indonesia adalah kehendak rakyat Papua.

Hal ini diajarkan di sekolah dan ditulis dalam buku teks sejarah nasional.[4][7][8]

Setelah Jendral Soeharto menjadi Presiden Indonesia, Freeport Sulphur adalah perusahaan asing pertama yang diberi ijin tambang dengan jangka waktu 30 tahun mulai dari tahun 1981 (walaupun tambang ini telah beroperasi sejak tahun 1972), dan kontrak ini diperpanjang pada tahun 1991 sampai tahun 2041. Setelah pembukaan tambang Grasberg pada tahun 1988, tambang ini menjadi tambang emas terbesar di dunia. Penduduk setempat dengan bantuan Organisasi Papua Merdeka memprotes berbagai tindakan pencemaran lingkungan hidup dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan Freeport dan pemerintah Indonesia dengan berbagai cara, termasuk peledakan pipa gas dan penculikan beberapa pegawai Freeport dari Eropa dan Indonesia pada tahun 1996. Dalam kejadian ini dua tawanan dibunuh dan sisanya dibebaskan.

Pada tahun 1980-an, Indonesia memulai gerakan transmigrasi, di mana puluhan ribu orang dari pulau Jawa dan Sumatera dipindahkan ke provinsi Irian Jaya dalam jangka waktu 10 tahun. Penentang program ini mencurigai usaha Indonesia untuk mendominasi provinsi Irian Jaya dengan cara memasukkan pengaruh pemerintah pusat.[16][17][18] Pada tahun 2000, presiden Abdurrahman Wahid memberi otonomi khusus kepada provinsi Papua untuk meredam usaha separatis. Provinsi ini kemudian dibagi dua menjadi provinsi Papua dan Irian Jaya Barat (sekarang Papua Barat) melalui instruksi Presiden Megawati Soekarnoputri pada tahun 2001.

Catatan kaki

  1. ^ Neles Tebay. Human Rights in Papua: An overview. Diakses pada 21 September 2007
  2. ^ Kedutaan Besar Indonesia, Oslo. The Indonesian Question in the United Nations. Diakses pada 20 September 2007
  3. ^ Perserikatan Bangsa-Bangsa. United Nations General Assembly Resolution 448(V). Diakses pada 20 September 2007
  4. ^ a b c d e Suhadi, Machdi, Sutarjo Adisusilo, dan A. Kardiyat Wiharyanto. 2006. Ilmu Pengetahuan Sosial SEJARAH untuk SMP dan MTs Kelas IX. Penerbit: Esis.
  5. ^ Martin Storey. Indonesia/West Papua. Diakses pada 2 Januari 2007
  6. ^ [1]
  7. ^ a b c d Pembebasan Papua Barat dan Pasukan Belanda di Papua Barat. Pusjarah TNI.
  8. ^ a b c d e Sibero, Tarigan, "Kisah Heroik Merebut Papua Barat (1)", TNI, 3 Mei 2006.
  9. ^ a b c Intisari. Mengenang Tragedi di Laut Aru
  10. ^ "Batalyon Armed–9/Pasopati", Patriot, 09-03-2007.
  11. ^ United States Department of State. 95/03/06 Foreign Relations, 1961-63, Vol XXIII, Southeast Asia. Diakses pada 20 September 2007
  12. ^ John F. Kennedy. Surat John F. Kennedy. Diakses pada 20 September 2007 Diarsipkan dari ftp://ftp.halcyon.com/pub/FWDP/Oceania/jfkpapua.txtpada 22 September 2007
  13. ^ The National Security Archive. Indonesia's 1969 Takeover of West Papua Not by "Free Choice". Diakses pada 20 September 2007
  14. ^ Saltford, John Francis. UNTEA and UNRWI: United Nations Involvement in West New Guinea During the 1960’s. Diakses pada 20 September 2007 Kutipan: Indonesia's final preparation for the assembly meetings have been described by several people, including assembly members. They allege that members were isolated beforehand in camps for several weeks. Forbidden to contact friends and relatives and often under armed guard, they were then subjected to a series of threats and bribes by the authorities to do exactly as they were told.
  15. ^ The Indonesia Human Rights Campaign. Act of Free Choice: The Papuans of Western New Guinea and the limitations of the right to self determination. Diakses pada 20 September 2007
  16. ^ Andrew Kilvert. Golden Promises: Indonesian migrants find themselves pawns in a war for control of West Papua. Diakses pada 20 September 2007
  17. ^ M.Adriana Sri Adhiati & Armin Bobsien (ed.). Indonesia's Transmigration Programme - An Update. Diakses pada 20 September 2007
  18. ^ The World Bank. Transmigration in Indonesia. Diakses pada 20 September 2007

Pranala luar

Wikisource
Wikisumber memiliki naskah atau teks asli yang berkaitan dengan Persetujuan New York

9 Agt 2009

IDEOLOGI NASIONALISME

Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris "nation") dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia.

Para nasionalis menganggap negara adalah berdasarkan beberapa "kebenaran politik" (political legitimacy). Bersumber dari teori romantisme yaitu "identitas budaya", debat liberalisme yang menganggap kebenaran politik adalah bersumber dari kehendak rakyat, atau gabungan kedua teori itu.

Ikatan nasionalisme tumbuh di tengah masyarakat saat pola pikirnya mulai merosot. Ikatan ini terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan tak beranjak dari situ. Saat itu, naluri mempertahankan diri sangat berperan dan mendorong mereka untuk mempertahankan negerinya, tempatnya hidup dan menggantungkan diri. Dari sinilah cikal bakal tubuhnya ikatan ini, yang notabene lemah dan bermutu rendah. Ikatan inipun tampak pula dalam dunia hewan saat ada ancaman pihak asing yang hendak menyerang atau menaklukkan suatu negeri. Namun, bila suasanya aman dari serangan musuh dan musuh itu terusir dari negeri itu, sirnalah kekuatan ini.

Dalam zaman modern ini, nasionalisme merujuk kepada amalan politik dan ketentaraan yang berlandaskan nasionalisme secara etnik serta keagamaan, seperti yang dinyatakan di bawah. Para ilmuwan politik biasanya menumpukan penyelidikan mereka kepada nasionalisme yang ekstrem seperti nasional sosialisme, pengasingan dan sebagainya.

[sunting] Beberapa bentuk dari nasionalisme

Nasionalisme dapat menonjolkan dirinya sebagai sebagian paham negara atau gerakan (bukan negara) yang populer berdasarkan pendapat warganegara, etnis, budaya, keagamaan dan ideologi. Kategori tersebut lazimnya berkaitan dan kebanyakan teori nasionalisme mencampuradukkan sebahagian atau semua elemen tersebut.

Nasionalisme kewarganegaraan (atau nasionalisme sipil) adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya, "kehendak rakyat"; "perwakilan politik". Teori ini mula-mula dibangun oleh Jean-Jacques Rousseau dan menjadi bahan-bahan tulisan. Antara tulisan yang terkenal adalah buku berjudulk Du Contract Sociale (atau dalam Bahasa Indonesia "Mengenai Kontrak Sosial").

Nasionalisme etnis adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Dibangun oleh Johann Gottfried von Herder, yang memperkenalkan konsep Volk (bahasa Jerman untuk "rakyat").

Nasionalisme romantik (juga disebut nasionalisme organik, nasionalisme identitas) adalah lanjutan dari nasionalisme etnis dimana negara memperoleh kebenaran politik secara semulajadi ("organik") hasil dari bangsa atau ras; menurut semangat romantisme. Nasionalisme romantik adalah bergantung kepada perwujudan budaya etnis yang menepati idealisme romantik; kisah tradisi yang telah direka untuk konsep nasionalisme romantik. Misalnya "Grimm Bersaudara" yang dinukilkan oleh Herder merupakan koleksi kisah-kisah yang berkaitan dengan etnis Jerman.

Nasionalisme Budaya adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya "sifat keturunan" seperti warna kulit, ras dan sebagainya. Contoh yang terbaik ialah rakyat Tionghoa yang menganggap negara adalah berdasarkan kepada budaya. Unsur ras telah dibelakangkan di mana golongan Manchu serta ras-ras minoritas lain masih dianggap sebagai rakyat negara Tiongkok. Kesediaan dinasti Qing untuk menggunakan adat istiadat Tionghoa membuktikan keutuhan budaya Tionghoa. Malah banyak rakyat Taiwan menganggap diri mereka nasionalis Tiongkok sebab persamaan budaya mereka tetapi menolak RRC karena pemerintahan RRT berpaham komunisme.

Nasionalisme kenegaraan ialah variasi nasionalisme kewarganegaraan, selalu digabungkan dengan nasionalisme etnis. Perasaan nasionalistik adalah kuat sehingga diberi lebih keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Kejayaan suatu negeri itu selalu kontras dan berkonflik dengan prinsip masyarakat demokrasi. Penyelenggaraan sebuah 'national state' adalah suatu argumen yang ulung, seolah-olah membentuk kerajaan yang lebih baik dengan tersendiri. Contoh biasa ialah Nazisme, serta nasionalisme Turki kontemporer, dan dalam bentuk yang lebih kecil, Franquisme sayap-kanan di Spanyol, serta sikap 'Jacobin' terhadap unitaris dan golongan pemusat negeri Perancis, seperti juga nasionalisme masyarakat Belgia, yang secara ganas menentang demi mewujudkan hak kesetaraan (equal rights) dan lebih otonomi untuk golongan Fleming, dan nasionalis Basque atau Korsika. Secara sistematis, bila mana nasionalisme kenegaraan itu kuat, akan wujud tarikan yang berkonflik kepada kesetiaan masyarakat, dan terhadap wilayah, seperti nasionalisme Turki dan penindasan kejamnya terhadap nasionalisme Kurdi, pembangkangan di antara pemerintahan pusat yang kuat di Spanyol dan Perancis dengan nasionalisme Basque, Catalan, dan Corsica.

Nasionalisme agama ialah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Walaupun begitu, lazimnya nasionalisme etnis adalah dicampuradukkan dengan nasionalisme keagamaan. Misalnya, di Irlandia semangat nasionalisme bersumber dari persamaan agama mereka yaitu Katolik; nasionalisme di India seperti yang diamalkan oleh pengikut partai BJP bersumber dari agama Hindu.

Namun demikian, bagi kebanyakan kelompok nasionalis agama hanya merupakan simbol dan bukannya motivasi utama kelompok tersebut. Misalnya pada abad ke-18, nasionalisme Irlandia dipimpin oleh mereka yang menganut agama Protestan. Gerakan nasionalis di Irlandia bukannya berjuang untuk memartabatkan teologi semata-mata. Mereka berjuang untuk menegakkan paham yang bersangkut paut dengan Irlandia sebagai sebuah negara merdeka terutamanya budaya Irlandia. Justru itu, nasionalisme kerap dikaitkan dengan kebebasan.

15 AUGUS 1962 DAY OF THE BROKEN PROMISE

15 AUGUS 1962 DAY OF THE BROKEN PROMISE
By WPNews
Aug 10, 2009, 00:08

Email this article
Printer friendly page
15 AUGUS 1962 DAY OF THE BROKEN PROMISE
Edit

The Free West Papua Campaign announce…
14th August 2009 – DAY OF THE BROKEN PROMISE
Demonstration at the Dutch and Indonesian Embassies

LONDON: Friday 14th August 2009
Starting at 13.00 outside the Netherlands Embassy, 38 Hyde Park Gate, London, SW7 5DP

To mark the 47th anniversary of the signing of the New York Agreement in which all Papuans were promised the right to participate in an act of self-determination we invite you to a demonstration at the Dutch and Indonesian embassies. We will be demanding that the governments of the Netherlands and Indonesia put right the broken promise they made to the people of West Papua.

This international treaty handed the administration of West Papua (not sovereignty) from the Netherlands to Indonesia, via a short period of UN administration. To see the full text of the New York Agreement, see: http://www.westpapua.net/docs/nya.htm

Under the terms of the treaty (Article 18) all adult Papuans had the right to participate in an act of self-determination to be carried out in accordance with international practice “to permit the inhabitants to decide (a) whether they wish to remain with Indonesia; or (b) whether they wish to sever their ties with Indonesia.”

Instead, in what is one of the World’s worst ever betrayals of an entire country’s right to exist, in 1969 Indonesia selected just 1022 West Papuans and, in the words of no less than the UK Government itself “coerced them” to vote in favour of rule by Indonesia. The whole process was cruelly named the “Act of Free Choice”. Papuans call it the “Act of NO Choice”.

Ever since 1963, when the first Indonesian soldier set foot on West Papuan soil under the terms of the New York Agreement, the Indonesian occupiers began the murder, torture, rape, racist abuse, intimidation and imprisonment of hundreds of thousands of innocent West Papuan women, men and children. And during the 44 years of Indonesia’s brutal occupation of West Papua, the rest of the so-called “international community”, have deliberately chosen to look the other way.

So, on this demonstration we will be demanding action NOW to allow all adult West Papuans to vote in a free and fair, UN guaranteed independence referendum --- in accordance with the terms of the 1962 New York Agreement. Please join us.

FREE WEST PAPUA! PAPUA MERDEKA! Benny Wenda Free West Papua Campaign, Oxford UK www.freewestpapua.org

http://www.freewestpapua.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1003&Itemid=2

Tel: 07766875009

© Copyright by w@tchPAPUA