WELCOME TO WEB FGPBP

Mungkin anda berfikir, akulah manusia yang paling tidak beruntung dan bodoh, karena kecintaan ku terhadap negeri ku lebih besar dari yang kau dapat dari ku...tapi satu hal yang kau tahu, bahwa aku berjalan bersama suatu kebenaran yang dunia telah menolaknya...sebab yang ku tahu...kebenar itu akan memerdekakan aku.

3 Jul 2010

Upayah Pembasmian Etnis Papua Terus Dipraktekan Oleh Kekuatan Nagara Indonesia


PRESS RELEASE
EKNAS FRONT PEPERE PAPUA BARAT
Program pembasmian etnis bangsa Papua oleh negara indonesia melalui kaki tangan besinya, seperti TNI dan Polri terus berlanjut. Mesin-mesin pembatai sudah dan sedang bergerak maju mundur, rudal-rudal pembantai sudah dan sedang diluncurkan disegalah pelosok tanah Papua Barat. Singa mengaung-ngaung mencari mangsa untuk dimangsa; serigala beterbangan kian kemari menghabiskan etnis bangsa Papua Barat.
Salah satu upaya pembasmian orang Papua yang sedang dipraktekan adalah operasi gabungan TNI dan POLRI yang sedang digencarkan di Distrik Tingginambut. Operasi ini tidak hanya ditujukan kepada pimpinan Panglima Jendral Goliat Tabuni, tetapi juga terhadap rakyat sipil di Puncak Jaya. Lebih lanjut khusus rakyat sipil yang mendiami di wilayah Distrik Tingginambut menjadi sasaran operasi gabungan TNI dan POLRI. SUMBER.....
Setelah menyapuh rata beberapa kampung di distrik tingginambut di kabupaten puncak jaya, senin tanggal, 17 mei 2010 operasi tumpas di lakukan di wilayah Yambi. Media massa catak maupun elektronik melansir bahwa pada pukul 12.30 WPB telah terjadi penembakan terhadap salah seorang warga sipil,yang bernama: Werius Telenggen yang adalah salah seorang DPO pada kasus penembakan terhadap dua orang karyawan PT. Modern oleh orang tidak kenal pada beberapa waktu lalu di jalan menuju distrik mewoluk kabupaten puncak jaya.Almarhum di tembak secara tidak bermanusiawi dikediamanya di kampung yambi distrik tingginambut.
Pertanyanya: Apakah Werius Telenggen adalah pelaku, maka harus di tembak mati.Apakah yang di kategorikan dalam DPO itu benar-benar pelaku yang menewaskan dua orang karyawan PT. Modern.Pertanyaan lanjutan; hukum manakah yang di terapkan oleh Negara Indonesia? Apakah hukum rimba, apakah hukum kanibal? Apakah hukum diktator? SELANJUTNYA....

1 Jul 2010

The Endless Rutted Road

The western portion of New Guinea consists of the Indonesian provinces of Papua and West Papua. This area is turning into another battleground between Moslems and Christians. This is part of a government effort to destroy the power and influence of the native Melanesian population. The Malays who are the dominant group in Indonesia are lighter skinned than the Melanesians (who look like black Africans, but are not), are largely Moslem, better educated and wealthier. This SOURCE
"Bagian barat dari New Guinea terdiri dari provinsi Indonesia Papua dan Papua Barat. Daerah ini berubah menjadi medan perang lain antara Islam dan Kristen. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menghancurkan kekuatan dan pengaruh penduduk asli Melanesia. Orang Melayu yang merupakan kelompok dominan di Indonesia adalah berkulit lebih ringan daripada Melanesia (yang terlihat seperti Afrika hitam, namun tidak), sebagian besar Muslim, lebih terdidik dan kaya."

Lembaga Adat Pertanyakan Proyek Sawit di Mimika

IMIKA--MI: Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro di Mimika, Papua, mempertanyakan aktivitas PT Merdeka Timber yang menangani proyek penanaman sawit seluas 3.000 hektare di wilayah pesisir daerah itu. 

Direktur Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) Laurents Paterpauw di Timika, Kabupaten Mimika, Jumat (2/7), mengatakan, jajarannya tidak pernah dilibatkan untuk membicarakan investasi kelapa sawit yang ditanam pada lahan ulayat masyarakat suku Kamoro. 

"Lemasko tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan proyek sawit oleh PT Merdeka Timber di Mimika, karenanya kami tidak tahu sudah sejauh mana kegiatan mereka sampai saat ini," kata Paterpauw.  sumber disini

Polisi Sulit Tumpas OPM di Papua

VIVAnews -- Aksi teror, penembakan dan pembunuhan selama dua tahun terakhir kerap dilakukan kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua. Namun, aparat keamanan belum berhasil menumpasnya.
Ada sejumlah kendala yang dihadapi polisi sehingga sulit menumpasnya. Selain medan yang sulit ternyata juga minimnya peralatan yang dimilliki.

"Di sini semua gunung, dan OPM tinggalnya di sana. Kalau kami hendak melakukan penyergapan, mereka dengan mudah memantau dari atas ke bawah, lalu melakukan penyerangan," kata Kapolres Puncak Jaya, Alex Korwa kepada wartawan, Jumat 2 Juli 2010. this Source

Kekuatan Raksasa Militer INDONESIA Tahun 1960

1960-an, Era Presiden Sukarno.

kekuatan militer Indonesia adalah salahsatu yang terbesar dan terkuat di dunia. Saat itu, bahkan kekuatan Belanda sudah tidak sebanding dengan Indonesia, dan Amerika sangat khawatir dengan perkembangan kekuatan militer kita yang didukung besar-besaran oleh teknologi terbaru Uni Sovyet.

1960, Belanda masih bercokol di Papua. Melihat kekuatan Republik Indonesia yang makin hebat, Belanda yang didukung Barat merancang muslihat untuk membentuk negara boneka yang seakan-akan merdeka, tapi masih dibawah kendali Belanda.

Presiden Sukarno segera mengambil tindakan ekstrim, tujuannya, merebut kembali Papua. Sukarno segera mengeluarkan maklumat "Trikora" di Yogyakarta, dan isinya adalah:
1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda.
2. Kibarkan Sang Saka Merah Putih di seluruh Irian Barat
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum, mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa.

Berkat kedekatan Indonesia dengan Sovyet, maka Indonesia mendapatkan bantuan besar-besaran kekuatan armada laut dan udara militer termaju di dunia dengan nilai raksasa, US$ 2.5 milyar. Saat ini, kekuatan militer Indonesia menjadi yang terkuat di seluruh belahan bumi selatan.

Kekuatan utama Indonesia di saat Trikora itu adalah salahsatu kapal perang terbesar dan tercepat di dunia buatan Sovyet dari kelas Sverdlov, dengan 12 meriam raksasa kaliber 6 inchi. Ini adalah KRI Irian, dengan bobot raksasa 16.640 ton dengan awak sebesar 1270 orang termasuk 60 perwira. Sovyet, tidak pernah sekalipun memberikan kapal sekuat ini pada bangsa lain manapun, kecuali Indonesia. (kapal-kapal terbaru Indonesia sekarang dari kelas Sigma hanya berbobot 1600 ton).
HNLMS Karel Doorman, Biak, Papua




Angkatan udara Indonesia juga menjadi salahsatu armada udara paling mematikan di dunia, yang terdiri dari lebih dari 100 pesawat tercanggih saat itu. Armada ini terdiri dari :
1. 20 pesawat pemburu supersonic MiG-21 Fishbed.
2. 30 pesawat MiG-15.
3. 49 pesawat tempur high-subsonic MiG-17.
4. 10 pesawat supersonic MiG-19.

Mikoyan-Gurevich MiG-21




Pesawat MiG-21 Fishbed adalah salahsatu pesawat supersonic tercanggih di dunia, yang telah mampu terbang dengan kecepatan mencapai Mach 2. Pesawat ini bahkan lebih hebat dari pesawat tercanggih Amerika saat itu, pesawat supersonic F-104 Starfighter dan F-5 Tiger. Sementara Belanda masih mengandalkan pesawat-pesawat peninggalan Perang Dunia II seperti P-51 Mustang.

Sebagai catatan, kedahsyatan pesawat-pesawat MiG-21 dan MiG-17 di Perang Vietnam sampai mendorong Amerika mendirikan United States Navy Strike Fighter Tactics Instructor, pusat latihan pilot-pilot terbaik yang dikenal dengan nama TOP GUN.



Indonesia juga memiliki armada 26 pembom jarak jauh strategis Tu-16 Tupolev (Badger A dan B). Ini membuat Indonesia menjadi salahsatu dari hanya 4 bangsa di dunia yang mempunyai pembom strategis, yaitu Amerika, Rusia, dan Inggris. Pangkalannya terletak di Lapangan Udara Iswahyudi, Surabaya.

Bahkan China dan Australia pun belum memiliki pesawat pembom strategis seperti ini. Pembom ini juga dilengkapi berbagai peralatan elektronik canggih dan rudal khusus anti kapal perang AS-1 Kennel, yang daya ledaknya bisa dengan mudah menenggelamkan kapal-kapal tempur Barat.

Indonesia juga memiliki 12 kapal selam kelas Whiskey, puluhan kapal tempur kelas Corvette, 9 helikopter terbesar di dunia MI-6, 41 helikopter MI-4, berbagai pesawat pengangkut termasuk pesawat pengangkut berat Antonov An-12B. Total, Indonesia mempunyai 104 unit kapal tempur. Belum lagi ribuan senapan serbu terbaik saat itu dan masih menjadi legendaris sampai saat ini, AK-47.

Ini semua membuat Indonesia menjadi salah satu kekuatan militer laut dan udara terkuat di dunia. Begitu hebat efeknya, sehingga Amerika di bawah pimpinan John F. Kennedy memaksa Belanda untuk segera keluar dari Papua, dan menyatakan dalam forum PBB bahwa peralihan kekuasaan di Papua, dari Belanda ke Indonesia adalah sesuatu yang bisa diterima.
source: http://imperiumindonesia.blogspot.com/2010/02/kekuatan-raksasa-militer-indonesia-1960.html

1 dari 10 Benteng Tertua di Papua - Indonesia



9. Benteng Du Bus (Fort Du Bus), Papua 1828
Fort Du Bus merupakan benteng pertama pasukan Hindia Belanda yang berdiri di Papua. Berdiri pada 24 Agustus 1828. Source
Berdirinya benteng ini menandai dimulainya koloni Hindia Belanda di Papua. Nama benteng ini diambil dari nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berkuasa saat itu, L.P.J. Burggraaf du Bus de Gisignies.
Meskipun daerah Papua sudah sejak tahun 1823 dianggap oleh pemerintah Belanda sebagai bagian dan tanah jajahan Belanda di Kepulauan Nusantara, kekuasaan pemerintah jajahan itu baru sungguh-sungguh terwujud di Papua pada akhir abad ke-l9. 

SELAMAT ULANG TAHUN WEST PAPUA YANG KE-39


Pada Tanggal 1 Juli 1971 adalah hari Proklamasi kemerdekaan bangsa Papua yang berdaulat diatas negerinya sendiri seperti bangsa-bangsa lain yang sedang hidup merdeka di muka bumi ini, sehingga bertambanya usianya yang ke 39 tahun, maka West Papua semakin dewasa untuk merealisasikan kemerdekaan itu karena dia cukup umur untuk mengatur dirinya sendiri didalam rumah tangganya West Papua.
Meskipun hak dan kemerdekaan itu dirampas oleh bangsa-bangsa lain dengan berbagai kepentingan di bumi Papua tetapi kami tetap memperjuangkan hak-haknya sampai West Papua berdiri sendiri diatas tanahnya, menjadi tuan diatas negerinya sendiri.
Walaupun West Papua masih dijajah oleh bangsa-bangsa lain, namun Ia selalu merayakan hari kemerdekaanya dimanapun, kapanpun, dia berada. West Papua semakin dewasa didalam mengatur, menata dirinya didalam perjuangan agar dalam alam kemerdekaan ia lebih dewasa untuk mengatur dirinya sendir tanpa campur tangan orang/bangsa-bangsa lain di muka bumi ini.
Didalam arena perjuangan pun ia telah dewasa untuk membedakan mana yang baik dan benar karena ia telah belajar banyak melalui banyak pengalaman dalam perjuangan, pengalaman baik dan buruk menjadi guru dan pelajaran yang paling berharga untuk ditetapkan sebagai landasan didalam perjuangan.
Seperti seorang yang sudah dewasa mencapai 24-25 tahun yang siap untuk memisahkan diri dari orang tuanya dan menikah dan mendirikan rumah tangganya sendiri serta mengatur rumah tangganya tanpa harus bergantung di orang tuanya. Maka kesiapan untuk West Papua berdiri sendiri diluar rumah tangga orang tua angkatnya/bapa piaranya.
Mengukur umur dan pertumbuhan Bangsa West Papua, sudah saatnya untuk memerdekakan dirinya dan membangun rumah tangganya sendiri.
Untuk itu dalam mempersiapkan dirinya menuju kemerdekaan dalam rumah tangganya, ia sendiri telah mempersiapkan Pagar Rumah, Landasan Rumah, Tiang-tiang rumah, papan, balok, atap rumah sehingga rumahnya sudah rampung tinggal pindah rumah kapan saja.
Kepala rumah tangga sudah ada, untuk bertanggung jawab sehingga semua anak-anak yang lahir sebelum menikah maupun sesuah menikah hendaknya menyatukan barisan dengan bapak rumah tangga agar kita dapat dibawa secepatnya ke rumah yang telah dibangun.
Untuk itu pesan kami: semua pejuang secara pribadi maupun organisasi yang masih terhamburan tanpa mengetahui siapa bapaknya, mari kita bersatu menyatukan barisan untuk merebut rumah itu meskipun bapa piara/bapa angkat tidak setuju, secara kasar maupun halus kita harus merebut rumah itu dibawa satu komando, bapak Revolusi West Papua yang sedang mempersiapkan diri untuk bertanggung jawab didalam rumah tangganya.
Dalam proses perjuangan ini anak dan bapa harus menyatukan suara, kehendak, kekuatan agar bapa tiri yang datang dari jauh dan kawin mama di Papua bisa meninggalkan tempat diam-diam.
Agar semua keinginan itu tercapai, semua anak-anak yang mendirikan gubuk-gubuk kecil yang bernama PDP, DeMMAK, WPNCL, AMWP, harus bergabung ke rumah induk OPM dibawa komando Panglima Tertinggi Tentar Revolusi West Papua agar semua kekuatan yang tercerai-berai dapat disatukan sehingga dengan kekuatan ini kita dapat mengusir BAPA TIRI/PENJAJAH yang datang cari makan di tanah Papua dan merampas mama papua dari suaminya yang orang Papua asli lalu kawin dengan mama Papua sehingga telah mengacaukan dan mengaburkan jati diri anak negeri bersama ibu kandungnya.
Semoga cerita pendek ini menjadi kado ulang Tahun untuk-mu Papua, kami anak-anak yang lahir dari darahmu siap untuk meneruskan perjuangan sampai anak-anak negeri berdiri sendiri diatas Tanah Leluhurnya.
Kami persembahkan sebuah puisi untukmu:
Tangisan Seorang Yatim di Medan Perjuangan
Mama…. Telah sekian lama aku mengembara di rimba…
Telah sekian lama aku mengasingkan diriku di negeri orang..
Telah sekian lama aku mencari bapa kandungku,
karena Mamaku dikawaini orang yang tidak bertanggung jawab..
Dalam perjalanan pengembaraan ini aku telah kehilangan…..
Kehilangan mereka……
Om, kaka, adik, saudara-saudaraku, teman-teman-ku….
Tulang-tulang mereka telah berserahkan di hutan..
Di lubang batu…
Di lubang tanah….
Di kota-kota ….
Bagaikan binatang liar diatas tanahnya sendiri…
bagaikan anak yatim di negeri orang….
Tuhan…. Mengapa, mengapa…
Engkau ciptakan tanah ini..
Engkau lahirkan kami di atas tanah ini…..
Apakah hanya untuk lahir dan mati….?
Kepada siapakah siapa aku harus mengeluh…
Karena semua orang sekelilingku menutup telinga dan mata mereka…
Aku ingin kembali ke bapaku….
Aku ingin menemukan rumahku….
Aku ingin mencari dia….
Aku ingin berada di sisinya,. apapun situasi, kondisi, medan…… aku tidak peduli…..
Hai mama, kekasihku…….
Dengan berat hati aku meninggalkan-mu sekian lama…
Aku harus pergi…. Aku harus melawan….
Sampai kapapun, apapun situasinya…
untuk menemukan rumah dimana bapa berada…
Kuatkanlah hatimu….., berteguh kepada janji kita diatas tanah Leluhur…
West Papua…
Jangan bertanya kemana aku pergi, dari mana aku datang, biarkan aku pergi untuk kita semua…..
Port Moresby 1 July 2010.
Tary Yikwainak Karoba

30 Jun 2010

Letter of Support To Gov. Vanuatu from West Papua


By KNPB West Papua
Jun 30, 2010, 23:48
Email this article
 Printer friendly page
KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT [KNPB]
WEST PAPUA NATIONAL COMMITTEE
Email : papuaemergency@yahoo.com,
=========================================================================

The Honorable Vanuatu Government,
Opposition
and People of Vanuatu

June 30, 2010

Dear Prime Minister, the Hon. Edward Nipake Natapei

We want to thank you on be half the people of West Papua for the courageous support on bring us as your brother s and sisters Melanesian in West Papua to the UN General Assembly to help clarify the legality of the process under which our land was ceded from the Netherlands to the Indonesia in 1960s and also your effort to General Assembly to seek an advisory opinion from the UN’s international Court of Justice on the legality of the 1962 Agreement and manipulation UN referendum in 1969.

It has long time for the people of West Papua hoped the International community and its governments to pressure UN review the legality of the West Papua status on International law, so that the problem could be resolve peacefully. And we are happy that your government made the Vanuatu as the fist country which has stated the motion for West Papua legally after the launch of International Parliamentarians for West Papua (IPWP) and International Lawyers for West Papua (ILWP).

We would like the Government of Vanuatu to make a good relation with the International Parliamentarians for West Papua (IPWP) and also the International lawyers for West Papua (ILWP) on how to establish an understanding as an effort to make bigger solidarity power with UN states committee in world which concern on justice and peace in the world.

We believe that your commitment will be useful for the sake of our future, and also give us a strong hope that one day we will have freedom, justice and peace.


Sincerely,


Buchtar Tabuni
Charman of KNPB

KNPB is a media for the West Papua people struggle in West Papua. We receive the tear and the suffering of West Papua People. We fight what all West Papua people want for the sake of the yoke. KNPB is a united front that consist of organizations and activists.

Jangan Biarkan Papua Menjadi Mumi

Siapa pun mafhum bahwa Papua adalah sebuah contoh paling ironis akibat kesalahan pengelolaan negara sekaligus bentuk nyata pengingkaran Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Papua adalah wilayah dengan kekayaan alam melimpah, tapi hampir secara keseluruhan rakyatnya masih sengsara. 

Menurut data Bappeda Provinsi Papua, di daerah itu terdapat 2,5 miliar ton kandungan cadangan bahan tambang emas dan tembaga (konsesi Freeport saja), 540 juta meter kubik potensi lestari kayu komersial, dan 9 juta hektare hutan konversi untuk perkebunan skala besar. Selain itu, dengan panjang pantai 2 ribu mil dan luas perairan 228 ribu kilometer persegi, Papua memiliki potensi lestari perikanan 1,3 juta ton per tahun. 
Sumber Media Indonesia
Dan dari 2 juta lebih penduduknya, hampir setengahnya, yaitu 40,78%, hidup dengan status rumah tangga miskin. Padahal saat ini Papua merupakan provinsi dengan kekuasaan besar dengan status otonomi khusus (UU No 21/2001), dengan dana pembangunan per kapita tertinggi di Indonesia. Total dana otonomi khusus 2002-2006 sebesar Rp9,353 triliun dan infrastruktur 2007-2009 sebesar Rp2,5 triliun. 

Namun, benarkah kebijakan tersebut telah dijalankan dengan benar? PT Freeport Indonesia, misalnya, dikabarkan belum menjalankan amanat UU Otsus untuk membayar pajak pertambangan umum kepada Pemerintah Provinsi Papua sebesar 80%. Sebuah sumber mengungkapkan bahwa sampai saat ini Freeport hanya membayar pajak bagi hasil sumber daya alam sebesar 18% atau sekitar Rp500 miliar saja dari yang seharusnya 80% atau sekitar Rp6 triliun sesuai dengan amanat otonomi khusus. 

29 Jun 2010

"OPM Tidak Tuntut Kesejahteraan, Tapi Kemerdekaan"

MULIA - Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe, membenarkan perjuangan TMP/OPM, didaerah Puncak Jaya murni menuntut kemerdekaan Papua Barat bukan lagi tentang kesejahteraan. This Source
 
Ini terbukti dengan beberapa kali penawaran yang dilakukan oleh Pemda setempat, seperti pimpinan TPM/OPM tertinggi di wilayah itu ditawari menjadi Kepala Distrik (Camat) setempat, dibangunkan infrastruktur, perumahan sehat dan sebagainya tetapi kelompok idiologi bersebrangan ini menolak.
 “Kami sudah sering tawarkan untuk menuju pada kesejahteraan, tetapi justru dari mereka yang tidak menghendaki adanya kesejahteraan. Kami bangun jembatan mereka putus dengan sengaja entah apa maksudnya, kami bangun sekolah untuk pendidikan layak anak-anak mereka, tapi dibakar, kami tawarkan pekerjaan sebagai PNS tapi lagi-lagi kami ditolak, mereka bilang hanya menginginkan kemerdekaan Papua Barat,” kata Enembe kepada wartawan di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Rabu (30/6/2010).
 Enembe, meyakini perjuangan untuk menuju kemerdekaan Papua Barat itu akan tetap ada tetapi, pemda setempat juga terus berupaya meranggkul mereka. “Kami berharap mereka sadar dan bisa bergabung membangun wilayah ini bersama-sama,” lanjut dia.
 Ia juga membeberkan beberapa dokumen penting milik TPM/OPM yang dilayangkan kepadanya selaku pemimpin kabupaten Puncak Jaya, seperti pembentukan kabinet organisasi TPM/OPM yang dipimpin Anthon Neco Ober Tabuni, yang ditandai dengan cap jempol berdarah oleh 43 orang anggota TPM/OPM, salah satu dokumen tersebut ditujukan kepada Presiden SBY untuk pengajuan pemisahan diri dari NKRI.
 
Enembe juga membenarkan bahwa perjuangan TPM/OPM sudah mengarah kepada tindakan kriminal, seperti melakukan pemalakan bagi warga setempat, pembakaran sekolah, kebun dan rumah warga, pemerkosaan, pembunuhan dan sebagainya.
 
“Mereka melakukan pemalakan kepada mobil yang mengangkut sembako ke kota Mulia dengan tarf terendah Rp30 juta per mobilnya, selain itu mereka juga melakukan pembunuhan kepada warga yang tidak mengikuti keinginan mereka,” terang Enembe.
 
Selain itu, lanjut dia, mereka juga melakukan pembunuhan kepada warga setempat dan juga aparat keamanan, jika tidak mengikuti kehendak mereka. “Seharusnya LSM melihat bahwa kelompok ini juga telah melakukan pelanggaran HAM, tapi mengapa pelanggaran HAM hanya dilihat dari aparat keamanan, apakah HAM hanya melindungi kelompok separatis?” tanya Enembe.
 Sementara itu, penuturan yang sama juga dikatakan Kadistrik Tinggi Nambut, Herenimus Kogoya, dia membenarkan bahwa TPM/OPM di wilayahnya sudah tidak murni tentang idiologi merdeka tetapi tindakan mereka sudah mengarah pada kriminalitas.
 Ia mengaku sering diancam oleh kelompok tersebut, jika tidak memenuhi kehendak mereka. “Sudah dua tahun saya tidak naik di daerah saya karena saya diancam akan di bunuh oleh mereka, terakhir saya mengantarkan uang sebanyak Rp30 juta sebagai uang jasa rokok agar mobil yang membawa sembako yang biasa melewati jembatan Tinggi Nambut bisa tembus hingga ke kota Mulia. Tapi sangat lucu, kaki saya malahan jadi sasaran peluru mereka,” tandasnya.
 Untuk diketahui Distrik Tinggi Nambut diduga menjadi markas TMP/OPM pimpinan Goliath Tabuni. Distrik ini bisa ditempuh dengan jarak 1 jam perjalanan darat dari kota Mulia Ibukota Kabupaten Puncak Jaya.
 Kelompok ini diduga berada di kampung Tinggi Neri, dengan beranggotakan sekira 300 orang, yang dilengkapi 22 pucuk senjata api hasil rampasan dari aparat keamanan sejak tahun 2004 lalu.

Jelang HUT OPM, Papua Siaga Satu

MULIA - Kepolisian di Puncak Jaya memberlakukan jam malam pembatasan keluar kepada masyarakat setempat, sejak satu minggu jelang HUT TPM/OPM yang biasa diperingati setiap tanggal 1 juli.
 sumber 
Kapolres Puncak Jaya AKPB Alex Korwa mengatakan, pembatasan ini dilakukan untuk mengantisipasi aksi anarkis yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab seperti warga sipil bersenjata.

“Masyarakat hanya diberikan waktu hingga pukul 21.00 WIB,” kata Kapolres kepada wartawan, Rabu (30/6/2010).

Pantauan okezone di lapangan, kepolisian setempat juga melakukan patroli gabungan dengan menggunakan kendaraan roda empat, satu mobil patroli berisikan tujuh hingga delapan anggota keamanan.
Mereka patroli dalam sehari sebanyak tiga kali yang dilakukan pada pusat-pusat keramaian seperti pasar, pertokoan, serta bandara yang dijaga ketat aparat keamanan bersenjata lengkap.
Aparat keamanan juga melakukan sweeping kepada masyarakat yang datang dari Distrik Tinggi Nambut, sebab Distrik tersebut merupakan markas daripada TMP/OPM pimpinan Goliat Tabuni.
Udin, salah satu tukang ojek setempat yang ditemui okezone, mengaku diberikan kebebasan mengojek hingga pukul 19.00 WIT, karena tidak adanya jaminan keamanan pihak kepolisian, sedangkan tukang ojek yang mondar mandir hingga pukul 22.00 WIT hanya tukang ojek yang merupakan masyarakat asli setempat.
Tini Kogoya warga kota Mulia, juga mengungkapkan dengan adanya pemberlakuan jam malam tersebut, kekebabasan mereka untuk beraktivitas sangat terbatas. “Kita tidak bisa keluar rumah kalau sudah jam enam,” kata dia.

Sementara Kapolres Jayapura AKBP Mathius Fakhiri mengatakan, di wilayah Sentani ada sekira empat titik rawan yang diantisipasi aparat keamanan, di antaranya Kampung Sabro, Komba, Pos Tujuh, dan Makam Teis.

“Kita akan tingkatkan keamanan di empat titik rawan tersebut menjelang peringatan 1 Juli,” kata Kapolres.
Sedangkan di wilayah Abepura, juga diwaspadai pihak keamanan, saat ini pihak keamanan melakukan penjagaan ketat dibeberapa titik yang diduga titik rawannya anggota sipil bersenjata ini, yakni kawasan Expo Waena, Lingkaran Abepura, kawasan perbatasan Indonesia-PNG, kawasan Tanah Hitam, serta kawasan Taman Imbi.(teb

Surat Terbuka Kepada Pemimin MSG

Siaran Pers - Asosiasi Papua Barat Australia
Australia West Papua Association (Sydney), adalah menulis kepada Anda mengenai masalah Papua Barat. Hak-hak manusia situasi di Papua Barat terus memburuk sejak ujung tombak terakhir Grup Melanesia (MSG) KTT dengan hak asasi manusia yang sedang berlangsung ...Surat Terbuka kepada para pemimpin MSG
28 Juni 2010


Perdana Menteri yang terhormat,
Australia West Papua Association (Sydney), adalah menulis kepada Anda mengenai masalah Papua Barat. Situasi manusia di Papua Barat hak terus memburuk sejak Grup ujung tombak terakhir Melanesia (MSG) yang sedang berlangsung KTT dengan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah itu. Kami memahami bahwa Anda sadar akan masalah-masalah di Papua Barat namun kami ingin menarik perhatian Anda ke sejumlah laporan baru-baru ini yang menimbulkan kekhawatiran serius tentang situasi hak asasi manusia di Papua Barat.


OPM-Warga Sulit Dibedakan

Puncak Jaya, Berlakukan Jam Malam

Puncak Jaya—Situasi Puncak Jaya hingga saat ini belum kondusif. Aksi kelompok separatis bersenjata yang diduga OPM, masih terus menghantui.
Akibatnya pihak Kepolisian memberlakukan jam malam bagi seluruh warga. Hal itu diungkapkan Kapolres Puncak Jaya AKBP Alex Korwa kepada wartawan di Mulia Ibukota Puncak Jaya, Selasa 29 Juni.
"Jam malam diberlakukan kepada setiap warga, yakni dihimbau tidak keluar malam lewat dari jam 9 malam. Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penembakan misterius dari kelompok bersenjata," kata Kapolres.
Jam malam diberlakukan, lanjutnya, sejak aksi penembakan kerap terjadi di Puncak Jaya terutama di Kota Mulia. "Ini sudah berlangsung selama beberapa bulan lalu,"ucapnya.
Meski demikian, sambungnya, jam malam itu tidak terlalu mengikat, jika ada warga yang ingin keluar rumah untuk beraktivitas di atas jam 9 malam, dipersilahkan tapi selalu waspada, dan jika diperlukan bisa minta pengawalan dari aparat keamanan. "'Jam malam yang diterapkan tidak terlalu ketat, cuma di himbau sebaiknya jangan keluar lagi kalau sudah melewati jam yang ditentukan," ungkapnya.
Kapolres mengakui, kelompok separatis itu saat ini sudah berkeliaran dimana-dimana, termasuk di Kota Mulia dengan berbaur dengan masyarakat. Namun, karena wajah suku di Pegunungan terutama Puncak Jaya hampir sama satu dengan lain, menyulitkan untuk membedakan mana yang OPM mana yang bukan atau warga masyarakat. " Taktik gerilya mereka yang membaur dan wajahnya nyaris mirip dengan warga masyarakat, sangat menyulitkan kami melakukan pencarian dan pengejaran,"imbuhnya.
OPM, saat ini selain memiliki 8 senjata api hasil rampasan dari aparat keamanan, juga memiliki senjata lainnya baik laras panjang dan pendek.
Sementara itu dari pantauan langsung, aksi baku tembak masih terus terjadi antara aparat gabungan TNI dan Polri dengan OPM. Bahkan siang kemarin, aksi baku tembak terjadi di Distrik Yambi. Tapi, hingga berita ini ditulis belum diketahui apakah ada korban dalam kontak senjata itu. Banyaknya gunung terjal dan serta hutannya yang masih  lebat membuat kelompok OPM selalu lolos dari sergapan aparat keamanan. Sebaliknya aparat kewalahan menghadapi separatis itu. 
(jir)

ETAN US Forum Sosial

ETANers di meja kami di Forum Sosial AS (USSF) di Detroit minggu lalu.



Tabling di USSF tersebut. Kiri ke kanan: Karen Orenstein (mantan staf, anggota dewan), octo Lebih dari Papua Barat Tim Advokasi, Craig Hughes (anggota dewan) dan John M. Miller (Koordinator Nasional). 

Terima kasih kepada semua yang mampir meja atau menghadiri workshop kami. Source

TNI-POLRI KOORDINASIKAN PENGAMANAN DI PAPUA


Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso memerintahkan jajarannya di Papua untuk berkoordinasi dengan jajaran Kepolisian untuk pengamanan di wilayah tersebut, menyusul penembakan satu anggota Brimob di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Senin (14/6). Sumber : Antara

"Saya telah memerintahkan Kodam setempat untuk merapat ke Polda Papua untuk berkoordinasi apa yang bisa dibantu TNI untuk mengamankan Papua," katanya seusai memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di Jakarta, Rabu.

Panglima TNI menegaskan, TNI tidak akan melakukan penambahan pasukan ke wilayah itu selain membantu pengamanan oleh Polda setempat.

Djoko menegaskan, status keamanan di Papua masih tertib sipil sehingga pengamanan dilakukan oleh kepolisian di garda depan, sedangkan TNI akan membantu jika diminta untuk membantu. "Jadi, tidak ada status darurat militer di Papua. Yang ada darurat sipil dimana kendali keamanan berada di tangan kepolisian. TNI hanya membantu saja," katanya.

Brigadir Satu Agus Suhendra, anggota Brigade Mobil, tewas ditembak orang tak dikenal di Kabupaten Puncak Jaya, Papua, Senin (14/6). Sehari kemudian jenazahnya diterbangkan dari Bandar Udara Sentani, Jayapura, menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air MD-90.

28 Jun 2010

Ribuan Anak Puncak Jaya Terlantar Sekolah

Mereka terlantar akibat banyaknya aksi teror penembakan dan pembunuhan di Tingginambut.
VIVAnews - Aksi teror penembakan dan pembunuhan yang kerap terjadi di Tingginambut, Puncak Jaya, Papua, selama dua tahun terakhir membuat ribuan anak-anak terlantar sekolah. Pasalnya, kelompok yang diduga separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka itu juga membakar sekolah-sekolah.

"Ribuan anak-anak warga saya saat ini tidak sekolah lagi, karena sejumlah sekolah di bakar oleh OPM," ujar Kepala Distrik Tingginambut Eranus Kogoya di Mulia, Puncak Jaya, Senin 28 Juni 2010.
This Sumber selanjutnya
Menurutnya, setelah membakar sekolah, kelompok yang dikenal bengis itu mengintimidasi warga untuk tidak bersekolah. Jika tidak dituruti, mereka tidak segan-segan membunuh atau menjarah kebun dan ternak warga. "Kalau sudah dintimidasi, warga saya tidak berdaya," ucapnya. 

petualang Inggris diadakan di 'tikus penjara penuh' setelah kapal karam

Seorang petualang Inggris dan penulis sedang diadakan di pusat "penuh tikus" penahanan di Papua Barat setelah perahunya tenggelam dari provinsi Indonesia.

Anthony Corbyn, yang memegang dual Inggris dan Australia kebangsaan, berusaha untuk berlayar dari Australia ke Filipina sebagai bagian dari tawaran untuk mengelilingi dunia, ketika kapal pesiar nya Shiseido hit sepuluh hari lalu terumbu karang.
Mr Corbyn, 65, sampai ke pantai, tapi paspor dan dokumen identitas lainnya hilang di laut. sumber

Buah Sikap Paradoks Politik Australia

Oleh : Fajar Kurnianto

Pekan lalu, Australia memberikan visa kepada 42 warga Papua yang ”ngeloyor” pergi tanpa pamit dari Indonesia ke negeri itu untuk meminta suaka politik. Sebuah keputusan ”kontroversial” yang tidak mempertimbangkan perasaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Sikap politik yang telah memicu bara ”anti-Australia” dari sebagian anggota dewan perwakilan rakyat dan sejumlah tokoh Indonesia.

Sikap Australia memang terhitung ”kontroversial.” Karena, sudah menjadi rahasia umum, Australia kerapkali menampakkan sikap politik yang paradoks. Secara politis, di satu sisi, Australia mendukung sepenuhnya integrasi Papua ke dalam wilayah Indonesia dan menentang gerakan separatis yang menginginkan Papua merdeka. Tapi, pada sisi yang lain, gerakan-gerakan separatis Papua, kerapkali ”didukung,” dengan cara sembunyi-sembunyi dan halus. Contoh konkretnya: pemberian visa itu sumber

Cabut status Daerah Operasi Militer (DOM) dari Tingginambut, Puncak Jaya, Papua

Rezim Fasis Boneka Susilo Bambang Yudhoyono antek Imperialis Amerika pada awal masa jabatannya pada perode pertama pernah menyampaikan akan menyelesaikan masalah Papua. Secara “mendasar, menyeluruh, dan bermartabat. Niat SBY itu, terasa kian menjauh setelah periode ke-dua SBY menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia.
Jika kita menyimak apa yang kini terjadi di Papua, khususnya mengenai pemberlakuan Status Dearah Operasi Militer (DOM) atau Kebijakan Bumi Hangus di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya – Papua, yang dibuat melalui kesepakatan antara Pemerintah Daerah Tingkat II Puncak Jaya, Pangdam XVII Trikora dan Polda Papua pada bulan Mei 2010. Dalam kesepakatan antara Pemda Puncak Jaya, Pangdan XVII Trikora dan Polda Papua meminta agar semua warga massa rakyat setempat dan pemimpin gereja, termasuk perempuan, pemuda, anak-anak, pemimpin tradisional dan kepala desa segerah keluar dari wilayah Distrik Tingginambut paling lambat antara 27 – 28 Juni 2010. Hal ini membuktikan semakin fasis-nya rezim dan menunjukan watak klas penguasa hari ini yang anti-Rakyat dan selalu bersembunyi dibalik slogan Demokrasi dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).


Tanggal terakhir bagi pengosongan wilayah Distrik Tingginambut adalah 28 Juni 2010, karena setelah tanggal tersebut Kabupaten Puncak Jaya akan menjadi Daerah Operasi Militer ( DOM) di mana alat reaksioner negara ( TNI maupun Polri) akan melakukan operasi sapu bersih/sweeping di desa-desa, hutan dan bahkan gua. Pengumuman yang dikeluarkan ini sangat keras yang dilakukan oleh alat reakioner negara ( TNI dan Polri ) menyatakan bahwa setelah 28 Juni 2010, setiap orang yang masih berada di daerah tersebut akan tewas dalam sebuah “Kebijakan Bumi Hangus”. Alat reaksioner negara ( TNI dan Polri ) akan mengambil tindakan brutal. Mereka tidak akan memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) dan akan membunuh tanpa pandang bulu. Sebagai bukti dari fakta ini, bahkan sebelum operasi ini dimulai, dua bulan sebelumnya, tepatnya pada hari Rabu 17 Maret 2010, Pdt. Kindeman Gire ditembak mati oleh TNI dari kesatuan 756 di Distrik Ilu. Kindeman adalah seorang Gembala Sidang Gereja GIDI Toragi Distrik Tingginambut. Korban atas nama Pdt. Kindeman Gire ditembak dengan senjata 2 kali, sejak tanggal ditembak itulah sampai hari ini belum ditemukan jasat korban. Kecurigaan besar keluarga korban adalah kemungkinan TNI memultilasi (memotong-motong) tubuh korban kemudian dimasukan kedalam karung lalu membuangnya di Sungai Tinggin atau di Sungai Yamo bahkan mungkin di sungai Guragi atau-kah mungkin mereka kuburkan . Selain itu Gereja GIDI di Yogorini, Pilia, Yarmukum telah terbakar habis oleh alat reaksiner negara ( TNI dan Polri ). Gereja GIDI di Yarmukum adalah sebuah gereja yang baru dibangun dengan kapasitas 500 tempat duduk, yang belum resmi dibuka.

Pada tanggal yang sama yaitu 17 Maret 2010 malam, TNI terus beroperasi dari arah Desa Kalome menuju di ibu kota Distrik Tingginambut, didaerah tersebut terdapat sebuah rumah Honai (rumah adat Papua) yang mana berada sekelompok massa rakyat yang sedang tertidur lalu mereka dikepung oleh anggota TNI yang sama setelah menembak mati Pdt. Kindeman Gire pada jam 5 sore hari kemarinya dan pada pagi jam 05.00 subu hari kamis Tanggal 18 Maret 2010 TNI mengepung sejumlah warga yang ada dalam satu honai itu berjumlah 13 orang tidak ada satupun yang lolos semuanya tertangkap lalu penyiksaan dilakukan oleh TNI. Penyiksaan yang di alami ke 13 korban sangat berat dan bahkan lebih buruk dan banyak dari mereka tinggal menungguh waktu untuk mati karena hantaman bokong senjata dan tusukan pisau sangkur. Ke 13 nama korban tersebut adalah Garundinggen Morib (45 Thn), Ijokone Tabuni (35 Thn), Etiles Tabuni (24 Thn), Meiles Wonda (30 Thn), Jigunggup Tabuni (46 Thn), Nekiler Tabuni (25 Thn), Biru Tabuni (51 Thn sedang sakit parah), Tiraik Morib (29 Thn), Yakiler Wonda (34 Thn), Tekius Wonda (20 Thn), Neriton Wonda (19 Thn), Yuli Wonda (23 Thn), dan Kotoran Tabuni (42 Thn). Sampai hari ini kondisi mereka sangat memprihatinkan. Serta hingga hari ini sulit mendapatkan gambar karena memang kondisi kontrol alat reaksioner negara (TNI maupunPolri) terhadap segala akses informasi yang masuk dan keluar dari Kabupaten Puncak Jaya.

Selanjutnya pembantaian terhadap warga sipil tidak berdosa terus berlanjut, tepatnya pukul 16.00 hingga 21.00 pada hari senin tanggal 23 Maret 2010, TNI dari kesatuan Yonif 753 yang bertugas di Pos Puncak Senyum Distrik Mulia Ibu Kota Kabupaten Puncak Jaya melakukan operasi sapu bersih terhadap warga massa rakyat yang bermukim disekitar Desa Wondenggobak. Akibat tembakan membabi buta ini, mengakibatkan Enditi Tabuni seorang anak mantu dari Pdt. Yason Wonda, Wakil Ketua Klasis GIDI Mulia tertembak hingga mati dan tembakan membabi buta itu mengenai seorang ibu rumah tangga yang sedang tidur hingga peluru bersarang di lututnya, mengakibatkan korban harus di larikan ke rumah sakit umum Jayapura karena kesulitan melakukan operasi di rumah sakit umum Mulia, Puncak Jaya. Kemungkinan korban akan sembuh, kalau tidak kakinya harus di amputasi dan kemungkinan terburuk korban akan meninggal dunia. Itu-lah wajah, karakter dan model alat reaksioner negara (TNI dan Polri) yang bermental pengecut sehingga perempaun pun ditembak atau dibantai secara tidak manusiawi.

SOLIDARITAS UNTUK PAPUA (SUP)


( IPMA-PAPUA, AMP, GANJA, FMN, LBH,
PMKRI, PEMBEBASAN, KPRM-PRD, PEREMPUAN MAHARDHIKA, GP3PB, SMI, PPRM, PPI, GMKI, GMNI, ARMP)


DOM DIBERLAKUKAN DI PUNCAK JAYA PAPUA: SBY – BOEDIONO GAGAL DAN GULINGKAN. WUJUDKAN DEMOKRASI DI PAPUA DENGAN PERSATUAN UNTUK PEMBEBASAN NASIONAL !!!


Hingga saat ini belum terdata secara pasti berapa jumlah korban jiwa dan material yang berjatuhan karena begitu ketatnya kontrol akses informasi yang dilakukan oleh alat reaksioner negara (TNI/Polri). Dan pengungsian ratusan hingga ribuan massa rakyat Papua dari Distrik Tinginambut tersebut sejak kemarin 07 Juni 2010 telah masuk di Wilayah Kabupaten Jayawijaya – Wamena dan diiperkirakan pengungsian lain akan menyusul. Selain itu pengungsian dari Distrik Tinginambut tersebut juga telah masuk dibeberapa daerah seperti ; Ilaga, Sinak, Kuyawagi, Ilu dan beberapa Kabupaten di Pegunungan Papua. Selain itu tenda-tenda pengungsian yang telah memasuki Kecamatan Wunineri Kabupaten Tolikara dilarang didirikan tanpa alas an yang jelas oleh Militer. Alat reaksioner negara dari gabungan kesatuan TNI AD, TNI AU, TNI AL dan Polri (Brimob) telah menguasai hampir seluruh pelosok dan kota Kabupaten Puncak Jaya, bahkan kendali pemerintahan sepenuhnya dikuasi oleh alat reaksioner negara (TNI/Polri). Hingga saat ini tindakan pembakaran terhadap rumah-rumah warga massa Rakyat, Gereja, penembakan ternak, penelanjangan terhadap perempuan dan intimidasi terhadap massa rakyat Papua terus berlanjut.

Dengan banyaknya korban jiwa dan material yang terus berjatuhan dan tindakan kekerasan yang terus dilakuakan alat reaksioner negara (TNI/Polri) terhadap warga sipil tidak berdosa hingga hari ini di Puncak Jaya, Papua, maka kami dari Solidaritas Untuk Papua (SUP) menuntut dan mendesak rezim fasis SBY-Budiono untuk segerah :

1. Cabut status Daerah Operasi Militer (DOM) dan Kebijakan Bumi Hangus dari Tingginambut, Puncak Jaya-Papua !!!
2. Copot dan Adili: Gubernur papua, Kodam papua, Polda Papua dan Bupati Puncak Jaya sebagai biang Kerok pelanggar Ham di Papua
3. Wujudkan Demokrasi Sepenuh-penuhnya di Papua
4. Tangkap dan Adili Para Pelanggar HAM di Papua
5. Bubarkan Milisi Sipil Reaksioner (Barisan Merah Putih, Papindo, FPI, dll)
6. Tarik Militer Organik dan Non-Organik dari Papu, serta Bubarkan Komando Teretorial (Kodam, Kodim, Koramil dan Babinsa)
7. Rebut Industri tambang Asing di bawah Kontrol Rakyat
8. Bangun Persatuan Gerakan Rakyat secara Nasional

Demikian statement solidaritas ini kami buat, jika tuntutan kami tidak segerah di penuhi oleh rezim hari ini, maka kami akan mengalang solidaritas yang seluas-luasnya untuk mendesak pencabutan status Dearah Operasi Militer (DOM) atau ‘Kebijakan Bumi Hangus” di Distrik Tingginambut, Puncak Jaya – Papua.

Yogyakarta, 24 Juni 2010

Koordinator Umum SUP
(Solidaritas Untuk Papua)

Leksi Degei

Sikap Dualisme Vanuatu dalam persoalan Papua

Penerapan kebijakan luar negeri Indonesia “Look East Policy” dan “a Million Friends and Zero Enemies” menjadi dasar bagi Indonesia untuk memfokuskan dan meningkatkan hubungannya dengan Negara-negara dikawasan Pasifik khususnya dengan Vanuatu.

Dengan pemahaman yang objektif mengenai isu Papua dalam bingkai NKRI, hubungan Vanuatu-Indonesia memasuki era baru untuk saling percaya dan membantu terutama dalam kaitan isu Papua. Vanuatu mendukung sepenuhnya Papua bagian dari Indonesia dan keinginan Indonesia menjadi observer dalam forum Melanesian Spearhead Group (MSG), mengingat Indonesia sebagai home to the largest population of ethnic Melanesians dan menjadi natural bridge bagi negara di Pasifik Selatan dan Asia.
Selain itu, Presiden Jhonson Ioku Abbil (JIA), Menteri Kehakiman Bako Kaltonga dan Komisioner Vanuatu Police Force, Joshua Bong, mendukung joint venture antara pengusaha Indonesia Vanuatu dalam bidang peternakan sapi seperti yang telah dilakukannya dengan Korea dan Jepang serta mengusulkan menjadikan pulau Espiritu Santo sebagai lokasi peternakan. Jhonson Ioku Abbil juga mengharapkan Indonesia dapat berpartisipasi dalam HUT Vanuatu ke-30 pada 30 Juli 2010 dan dilanjutkan dengan pertemuan Pacific Island Forum (PIF) ke-41. Jhonson Ioku Abbil juga menghendaki agar situasi di Papua damai dan mengakui bahwa Papua bagian dari Indonesia. Sementara itu Menteri Kehakiman dan Pemberdayaan Perempuan Bakoa Kaltonga menyatakan bahwa dirinya a friend of Indonesia dan menginginkan hubungan yang lebih baik dengan Indonesia
Namun hubungan baik kedua negara tersebut agak terganggu dengan keputusan Sidang Istimewa Dewan Rakyat pada 19 Juni 2010 lalu, yang menyetujui usulan anggota parlemen dari Partai Independent Ralph Regenvan tentang dukungan Vanuatu terhadap persoalan Papua Barat, menunjukkan bahwa Vanuatu merupakan negara yang tidak bisa dipercaya dan tidak memiliki itikad baik menjalin hubungan dengan Indonesia. Terlebih Perdana Menteri Eduard Natapei mendukung usulan tersebut dan akan membawanya ke Komisi Dekolonisasi Perserikatan Bangsa Bangsa.
Namun demikian, Indonesia menganggap dukungan Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua sebagai hal biasa dan tidak perlu ditanggapi serius. Kelompok Negara yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pasific Island Forum (PIF) tidak akan pernah mendukung Vanuatu dalam kaitan isu papua. Negara-negara seperti PNG, Tuvalu, Salomon Island hanya melihat dukungan Vanuatu tersebut untuk menaikkan posisi tawar dengan Indonesia dalam kaitan bantuan ekonomi.
Menyikapi hal tersebut Indonesia agar mengkaji ulang tentang rencana penandatanganan Development Cooperation Agreement (DCA) dengan Vanuatu mengingat sikap Vanuatu yang cenderung mengutamakan kepentingan politiknya daripada komitmennya menjaga hubungan baik dengan Indonesia.