WELCOME TO WEB FGPBP

Mungkin anda berfikir, akulah manusia yang paling tidak beruntung dan bodoh, karena kecintaan ku terhadap negeri ku lebih besar dari yang kau dapat dari ku...tapi satu hal yang kau tahu, bahwa aku berjalan bersama suatu kebenaran yang dunia telah menolaknya...sebab yang ku tahu...kebenar itu akan memerdekakan aku.

23 Okt 2008

McCain Samakan Obama dengan Sosialis Eropa


WASHINGTON, MINGGU - Calon presiden AS dari partai Republik John McCain menyamakan rivalnya dari partai Demokrat Barack Obama bagaikan tokoh sosialis Eropa yang mendukung advokasi penyebaran kekayaan. Dengan waktu pemilihan presiden AS yang tinggal 2 minggu lagi, kampanye antara 2 kubu partai semakin memanas saat Obama menangkal tudingan McCain itu dengan menyatakan rivalnya tersebut tak menaruh perhatian pada masyarakat kelas menengah Amerika yang memerlukan potongan pajak.
Kedua calon presiden AS tersebut saling menyerang di isu pemotongan pajak. Baik McCain dan Obama saling menuduh telah menyalahgunakan isu masyarakat ekonomi menengah di tengah berlangsungnya krisis keuangan.McCain dilaporkan semakin agresif dalam debat nasional maupun kampanye pribadinya beberapa hari terakhir pada saat beberapa hasil jajak pendapat belakangan menunjukkan bahwa ia ketinggalan poin dari Obama baik secara nasional maupun di negara bagian yang selama ini dianggap sebagai pendukung Republik. Obama menyatakan kebijakan pajaknya akan mencakup pemotongan sebesar 95 persen untuk masyarakat pekerja.
Obama menetapkan kebijakan untuk menaikkan pajak hanya pada keluarga yang berpenghasilan 250.000 dollar AS per tahun. McCain berargumentasi bahwa 40 persen masyarakat AS tak membayar pajak penghasilan karena sudah pensiun atau tak memenuhi kriteria upah minimum regional.
Oleh karena itu, McCain menganjurkan usulan pemotongan pajak satu-satunya adalah dengan menawarkan berbagai paket kredit.Kubu Republik dan Demokrat akan menyaksikan secara seksama komentar yang akan disampaikan oleh mantan menteri luar negeri AS Colin Powell tentang pilihan pensiunan jenderal berbintang empat itu terhadap presiden AS mendatang.
Komentar Colin Powell itu akan dimuat secara ekslusif dalam wawancara dengan televisi NBC "Meet the Press" Minggu (19/10) pagi waktu setempat atau Minggu malam (WIB). Dukungan Powell yang selama ini berpihak ke Obama diperkirakan akan menjadi pukulan telak bagi McCain yang selama ini meragukan latar belakang senator Illinois itu untuk menjadi presiden AS.
Komentar dari Powell nanti diperkirakan akan mematahkan argumentasi Republik bahwa Obama merupakan pilihan penuh resiko apabila warga AS menunjuknya sebagai pemimpin militer tertinggi.JIM Sumber : AP

- Beri Rating Artikel - ---------- Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang A A A

McCain Bantah Dikalahkan Obama pada Isu Ekonomi

Rabu, 22 Oktober 2008 08:29 WIB
WASHINGTON, RABU — Calon presiden dari Partai Republik, John McCain, menepis komentar yang beredar bahwa ia tak dapat merebut kursi presiden AS apabila isu ekonomi masih menjadi masalah utama yang dikhawatirkan oleh pemegang hak suara. Hal ini disampaikan McCain saat rivalnya dari Partai Demokrat, Barack Obama, berupaya mengokohkan dukungan suara karena keberpihakan yang realistis pada isu ekonomi.
Kecemasan terhadap krisis keuangan di AS telah membayangi pertimbangan penduduk AS terhadap pemimpin yang akan mereka pilih dalam dua pekan mendatang. Kecemasan itu timbul saat mereka kehilangan tabungan usia tua serta menyaksikan memburuknya kredit kepemilikan rumah bermasalah dan meningkatnya angka pengangguran. Beberapa hasil pendapat menunjukkan Obama lebih dipercaya oleh masyarakat AS dalam menangani krisis keuangan terburuk pada beberapa dasawarsa terakhir di AS.
Obama menjabarkan kebijakan ekonominya dalam kampanye di Florida. Obama berharap dapat mengumpulkan dukungan suara lebih banyak lewat kampanyenya itu sebelum meluangkan waktu menjelang akhir pekan ini bersama neneknya yang sedang mengidap penyakit serius di Hawaii.
Sementara itu, dalam wawancara dengan televisi CBS, Selasa (21/10), McCain membantah komentar seorang penasehat kampanye terhadap sebuah harian bahwa ekonomi bukan menjadi isu utama bagi partai Republik. "Dengarkan saya. Saya calon presiden AS dan kampanye ini adalah kampanye soal ekonomi," tutur McCain.
Dalam kampanye di Florida, Obama menjelaskan respon McCain terhadap krisis keuangan tak cukup menjawab kebutuhan warga AS yang khawatir kehilangan pekerjaan, rumah, atapun gaya hidup mereka. Obama juga terus mengaitkan McCain dengan kebijakan Presiden George W Bush yang tak populer dan mengabaikan kebutuhan hidup harian warga AS.

Iran Lebih Menyukai Obama

Kamis, 23 Oktober 2008 08:08 WIB
MANAMA, KAMIS — Ketua Parlemen Iran Ali Larijani mengatakan, negaranya lebih menyukai calon presiden dari Partai Demokrat, Barack Obama, memenangi pemilu pada 4 November."Kami lebih condong untuk menyukai Barack Obama karena ia lebih fleksibel dan rasional meskipun kami tahu kebijakan Amerika tidak akan berubah banyak," kata Larijani pada konferensi pers dalam kunjungan ke Bahrain, Rabu (22/10).
Iran dan ancaman nuklirnya telah menjadi salah satu masalah kebijakan luar negeri yang diangkat dalam setiap debat Pemilu AS antara Obama dan saingannya dari Partai Republik, John McCain.
Larijani, seorang tokoh penting dalam pemerintahan konservatif Republik Islam itu, juga mengatakan, AS sangat sibuk menghadapi krisis keuangan global daripada mempertimbangkan melakukan serangan terhadap musuh besarnya."Risiko itu rendah sebelumnya," katanya. "Namun, sekarang saya 100 persen pasti bahwa AS tidak akan melancarkan perang terhadap Iran.

Krisis ekonomi telah membebani biaya AS 1.400 miliar dollar dan Washington sedang bekerja untuk memecahkan masalah dalam negerinya dan tidak perang.

"Washington memutuskan hubungan dengan Iran pada 1980 segera sesudah revolusi Islam di Iran. Presiden AS George W Bush senantiasa mengecam negara itu sebagai bagian dari "poros kejahatan".Ketegangan telah meningkat karena Iran bersikukuh meneruskan program nuklirnya. Namun, Iran membatah dengan mengatakan nuklirnya hanya untuk industri dan tujuan damai

Suara Dunia Lebih Memihak Obama

Seandainya seluruh dunia bisa berpartisipasi dalam Pemilu Presiden AS, barangkali kandidat presiden AS dari Partai Demokrat, Barack Obama, bisa memenangi suara hingga empat kali lipat.Dalam survei oleh Gallup di 70 negara yang mewakili setengah populasi dunia, 30 persen responden mengatakan, mereka lebih memilih Obama sebagai presiden AS. Sebanyak 8 persen memilih rival Obama dari Partai Republik, John McCain.
Di empat negara sekutu AS, yaitu Australia, Jepang, Singapura, dan Korea Selatan, responden cenderung memfavoritkan Obama. Mayoritas penduduk Eropa di 14 negara yang disurvei menginginkan kemenangan Obama.
”McCain dan Obama sama-sama menjanjikan penguatan kemitraan dengan empat ne- gara maju di Asia dan akan aktif berperan di organisasi regional Asia,” demikian laporan Gallup.Tidak peduliDi Asia Selatan, sebagian besar responden menyatakan tidak memiliki opini soal siapa favorit mereka. Sebanyak 9 dari 10 responden di India dan Pakistan serta 7 dari 10 responden di Banglades mengatakan, tidak tahu siapa yang ingin mereka lihat di Gedung Putih pada 20 Januari 2009.
Warga Amerika Latin menunjukkan kecenderungan serupa. Sebanyak 68 persen responden di Amerika Tengah dan Meksiko serta 58 persen responden di Amerika Selatan mengatakan tidak memiliki pendapat soal Pemilu AS.Di Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Kuwait, Lebanon, dan Palestina, memilih Obama daripada McCain dengan perbandingan 2:1. Kendati demikian, tiga perempat responden di Palestina mengatakan, mereka merasa hasil Pemilu AS tidak banyak membawa perubahan di negara mereka.
Gallup menyebutkan, perasaan tidak tertarik terhadap Pemilu AS mengungkapkan, tidak adanya koneksi antara penduduk termiskin di dunia dan politik AS.Mimpi AmerikaDi China, sebuah jajak pendapat oleh Horizon Research menunjukkan, Obama menikmati dukungan hingga 75 persen di kalangan penduduk China. Sebenarnya, hanya 35,5 persen dari 2.791 responden yang disurvei memberikan perhatian besar terhadap kampanye Pemilu Presiden AS.Dari jumlah itu, sebanyak 18 dari 60 orang di tujuh kota besar dan tujuh kota kecil di China memfavoritkan Obama. Pengamat di China menilai, hasil itu mengungkapkan Obama adalah perwujudan ”mimpi Amerika” meskipun kebijakan perdagangan yang diusulkan Obama bisa berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi China pada masa mendatang.”Barangkali usianya, energinya, bahkan warna kulitnya, signifikan dengan mimpi Amerika yang lebih memikat bagi orang China,” kata Song Zhiyuan, salah satu analis survei.”Saya mengamati kampanye (Pemilu AS) begitu dekat karena Obama, seorang Afrika-Amerika, memimpin pertarungan itu,” kata Xu Kai (23), salah satu responden.Di Bahrain, Ketua Parlemen Iran Ali Larijani mengatakan, negaranya lebih suka jika kandidat presiden dari Partai Demokrat itu memenangi pemilu 4 November. ”Kami cenderung menyukai Barack Obama karena dia lebih fleksibel dan rasional meskipun kami tahu kebijakan AS tidak akan banyak berubah,” katanya. (afp/reuters/fro)

5 Bupati Akan Dilaporkan ke KPK

24 Oktober 2008 04:58:48
Kerugian Negara Ditaksir Rp 600
MJAYAPURA - Bagi para bupati yang berada di Tanah Papua nampaknya harus berhati-hati, sebab dalam waktu dekat ini, Papua Watch, suatu lembaga pengawasan indpendent di Papua - akan melaporkan lima bupati ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
"Lima bupati yang akan kami laporkan itu, antara lain satu bupati ada di wilayah Selatan Papua, kemudian 2 bupati di wilayah Pantai Utara Papua, satu bupati di wilayah Pegunungan Tengah dan satu bupati di wilayah Papua Barat," ungkap Koordinator Papua Watch, Hengky Yokhu kepada wartawan di Kantor Gubernur Papua, Kamis (23/10) kemarin.Hengky sendiri tidak menyebutkan nama kelima bupati tersebut secara terbuka, dengan alasan, menjaga kewibawaan yang bersangkutan dan etika pemerintahan, namun nama-nama mereka sudah ada pada Papua Watch.Menurutnya, kelima bupati itu akan dilaporkan ke KPK terkait dugaan kasus korupsi, dimana data-data terkait dugaan kasus tersebut sudah dikantongi dan tinggal diserahkan ke KPK. "Kerugian negara akibat dugaan kasus korupsi oleh lima bupati itu diperkirakan mencapai Rp 600 miliar lebih," katanya.Selain akan melaporkan 5 bupati, Papua Watch juga berencana melaporkan sejumlah kasus yang terjadi di lingkungan Provinsi Papua, terutama di tiga dinas, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan dan Pengajaran. "Apabila masalah korupsi ini tidak segera dibenahi, maka hal ini akan bermuara ke masalah disintegrasi bangsa," ujar Hengky.Oleh sebab itu, kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pihaknya berharap agar masalah Papua tidak hanya diselesaikan melalui pendekatan ekonomi dan politik, tetapi juga harus melalui upaya penegakan hukum. "Ini dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa," tangasnya.
Dalam kesempatan itu, Papua Watch juga menyoroti kinerja Gubernur Papua yang dinilai belum membawa perubahan yang berarti bagi rakyat. "Visi misi beliau sewaktu kampanye masih sebatas slogan," ucapnya sambil menyatakan, bahwa dirinya dengan gubernur adalah bersaudara tetapi dirinya juga berhak untuk mengkritisi gubernur.Yang memprihatinkan, lanjutnya, antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten jalan sendiri-sendiri. Para bupati merasa mempunyai otoritas tersendiri karena mereka melaksanakan pemerintahan berdasarkan UU No 32 Tahun 2004, sedangkan pemerintah provinsi berdasarkan UU No 21 Tahun 2001. " Mestinya gubernur menciptakan jembatan yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten, sehingga para kepala daerah peduli dengan program gubernur dan tidak masa bodoh," ujarnya. (fud)

Rektor Setuju Aparat Tidak Masuk Kampus


Kapolresta: Isu Penyisiran dan Intimidasi, Ulah Provokator

JAYAPURA - Aksi pemalangan kampus Universitas Cenderawasih (Uncen), Kamis (23/10) berakhir. Ini setelah mahasiswa yang tergabung dalam senat fakultas akhirnya berhasil bertatap muka dan melakukan dialog langsung dengan rektor Uncen, Prof Batlazar Kambuaya di halaman aula utama kampus Uncen di Abepura.Pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam ini disepakati bahwa aparat keamanan diberikan batasan dalam bertindak didalam wilayah kampus. Hal itu mengacu pada otonomi kampus itu sendiri.

Sebelumnya mahasiswa bersikeras meminta kepastian soal dikembalikannya otonomi kampus dan tidak melibatkan aparat keamanan dalam sistim keamanan kampus.Alhasil usai melakukan orasi selama kurang lebih 2 jam di kampus Uncen Abepura, sekitar pukul 10.45 WIT, dengan menggunakan 7 truk dan 2 bus rombongan mahasiswa menuju Uncen Waena untuk bergabung dengan mahasiswa lainnya yang sudah melakukan aksi serupa dipintu utama.

Dalam perjalanan menuju kampus Uncen di Waena, rombongan sempat diperiksa tim gabungan Polresta dan Polsekta untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan."Giat sweeping yang kami lakukan merupakan giat perimbangan yang sasaran utamanya senjata tajam.Namun hingga akhir sweeping tidak ditemukan benda tajam," ungkap Kapolsek Abepura, AKP Dominggus Rumaropen disela-sela razia.Pantauan Cenderawasih Pos di Kampus Uncen di Waena, Koalisi Mahasiswa Peduli Kampus yang sedari pagi menutup pintu gerbang utama terus melakukan orasi yang intinya tetap mempertahankan agar tidak ada lagi bentuk militerisme dalam kampus. Beberapa tulisan yang dipajang sehari sebelumnya masih terlihat di gerbang utama. "Kami menolak TN/Polri masuk kedalam kampus karena merusak kedaulatan mahasiswa.

Jika tidak dipenuhi maka akan memboikot seluruh ruang perkuliahan," ujar koordinator lapangan, Nasrul dengan nada tinggi. Hanya banyak yang menilai aksi pemalangan di Uncen dalam ini sedikit berlebihan, pasalnya seluruh kendaraan dilarang untuk masuk dan orasi yang disampaikan terlalu menyudutkan pihak keamanan.

Dari hasil pertemuan, Rektor Uncen sepakat jika aparat keamanan tidak masuk untuk mencampuri permasalahan civitas akademika, apapun yang terjadi jika menyangkut permasalahan kampus maka pihak manapun tidak bisa mengintervensi.Namun ada hal yang dianggap bisa disentuh aparat keamanan yaitu jika terjadi bentuk kriminalitas di dalam kampus dan ini dianggap menjadi tanggung jawab aparat kepolisian." Saya juga tidak setuju jika aparat masuk dunia kampus begitu saja apalagi terjadi intervensi karena itu menjadi tanggung jawab saya sebagai rektor," jelas Batlazar yang juga meminta aparat selektif menilai Uncen.Yang dimaksud adalah selama ini jika terjadi demo maka yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun pengamanan adalah kampus Uncen padahal di Jayapura banyak kampus lainnya.Ini dianggap merugikan pihak Uncen karena mendapatkan image bahwa Uncen tempat atau sarang mahasiswa yang suka berdemo.Koreksi juga ditujukan ke pihak mahasiswa dimana rektor meminta sikap dan tindakan memalang tidak lagi dilakukan mengingat banyak rugi dibanding untungnya.Dikatakan Uncen merupakan kampus besar milik Papua yang mahasiswanya tidak hanya dari Jayapura saja melainkan seluruh Papua. Gambaran ini menjelaskan bahwa semangat untuk melanjutkan pendidikan masih tinggi sehingga jika diganggu dengan sikap pemalangan maka banyak yang akan dirugikan."Uncen dibangun untuk perubahan tahap kedua di Papua, bagaimana menyiapkan SDM yang bermutu untuk Papua kedepan.
Jika aksi palang dijadikan kebiasaan lalu kapan Papua bisa berubah," terang rektor.Sementara itu, adanya tuduhan terhadap aparat keamanan yang melakukan penyisiran dan intimidasi di kampus-kampus dan asrama mahasiswa, hingga berbuntut aksi pemalangan yang dilakukan oleh mahasiswa di Uncen, dibantahkan tegas oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Jayapura, AKBP Roberth Djoenso SH." Isu yang dikembangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, yang mengatakan dan menghembuskan informasi bahwa ada penyisiran di asrama-asrama mahasiswa dan sweeping dalam kampus. Itu tidak benar," tegas Kapolresta Roberth Djoenso kepada wartawan, Kamis (23/10) kemarin.Kapolresta menilai bahwa isu adanya penyisiran dan intimidasi sengaja dikembangkan dan disebarkan serta diprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk memperkeruh situasi dan untuk menciptakan instabilitas kamtibmas di Kota Jayapura.Untuk itu, Kapolresta mengharapkan kepada seluruh masyarakat dan mahasiswa yang tinggal di asrama-asrama untuk tidak begitu saja mempercayai dan tidak termakan dengan isu-isu tersebut. Apalagi, hal tersebut sama sekali tidak benar.

Menurut Roberth Djoenso, aparat keamanan dalam hal ini, Polri dalam melakukan razia atau sweeping-sweeping yang digelar dijalan-jalan, semuanya bertujuan untuk menciptakan situasi aman di kota ini. "Tujuannya hanya untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat di kota ini. Tidak ada tujuan lain," tandasnya.Kapolresta mengatakan, jika ada yang menyebarkan isu adanya mahasiswa yang dipukul oleh aparat keamanan dan yang mengatakan ada yang hilang, hal tersebut sama sekali tidak benar. "Itu (tuduhan) tidak benar," tandasnya lagi.Kapolresta mensinyalir adanya upaya oleh oknum tertentu dan yang tidak bertanggungjawab untuk mempolitisir situasi ini yang menginginkan Abepura berdarah, 16 Maret terulang lagi di Kota Jayapura ini." Ini yang saya tidak kehendaki. Saya harapkan kepada mahasiswa dan masyarakat yang lain untuk tidak terpancing dan termakan isu-isu yang sama sekali tidak bermoral, karena saya nilai itu merupakan upaya orang tertentu dengan cara-cara yang tidak bermoral," ujarnya.Terkait masih adanya aksi demo di kampus Uncen yang menolak adanya penyisiran dan intimidasi terhadap mahasiswa, Kapolresta Roberth DJoenso mengungkapkan bahwa ada pihak tertentu yang terus berupaya untuk mencoba menghasut mahasiswa untuk turun kejalan. " Tapi, Rektor sudah sampaikan bahwa akan adakan pertemuan di Kampus Uncen Baru, apalagi kelihatannya bukan mahasiswa asli Uncen yang ikut demo, tapi ada orang-orang atau anak-anak yang mengaku mahasiswa Uncen, ya tujuannya untuk memperkeruh suasana dan mengganggu kestabilan kamtibmas di Kota Jayapura," jelas Roberth Djoenso.Dirinya menghimbau kepada mahasiswa untuk tidak mudah terpancing dan terhasut serta menjalankan aktivitas kuliah seperti biasanya. "Jangan mudah terhasut untuk turun ke jalan, demo dan lainnya sebagainya, karena situasi Kota Jayapura sampai hari ini masih aman dan terkendali," ujarnya. Jangan gara-gara satu dua orang, yang menghasut dan menghembus isu yang tidak benar, membuat situasi yang tadinya aman dan menjadi tidak aman, sehingga hal ini akan merugikan semua pihak, baik itu anak pelajar, mahasiswa dan masyarakat lainnya. " Saya minta agar aktivitas seperti biasa dan kami dari aparat keamanan juga membantu menciptakan aman di kota ini," imbuhnya. Kapolresta menambahkan pihaknya akan tetap melakukan razia-razia dalam rangka melaksanakan operasi penyakit masyarakat (pekat) II sampai 25 Oktober 2008 lusa.
Dalam operasi pekat ini, sasarannya adalah premanisme, senjata tajam, senpi, miras termasuk minuman lokal dan racikan sendiri, narkoba, perjudian dan lainnya. Operasi pekat Ini, bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat di Kota Jayapura dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan atau tindak kriminal. (ade/bat)

20 Okt 2008

Demo Besar-Besaran Tak Terbukti

Massa Sempat Berkumpul di Jalan Irian, Namun Dibubarkan(Aparat Berjaga-jaga, Situasi Jayapura Kondusif)
JAYAPURA - Ancaman Panitia Nasional International Parlement for West Papua (IPWP) untuk mengelar aksi demo besar-besaran ke Gedung DPRP dengan mengerahkan 5000 massa untuk menyampaikan aspirasi rakyat Papua Barat menyangkut hasil peluncuran Kaukus IPWP 15-18 Oktober lalu di London, Senin (20/10) kemarin, tidak terbukti. Massa sempat mulai berkumpul dan beberapa orang melakukan orasi di Jalan Irian, pusat Kota Jayapura, namun dengan sigap aparat membubarkan massa sehingga rencana demo ke DPRP kembali gagal.
Sementara itu, dari pantauan koran ini, di depan Expo Waena yang selama ini menjadi titik sentral berkumpulnya massa, terlihat sepi. Kalaupun ada, itupun jumlahnya hanya sekitar belasan orang saja yang hanya sekadar duduk-duduk dipinggir jalan.Begitu juga di depan Kampus Uncen baik yang berada di Waena maupun di Abepura, termasuk di Lingkaran Abepura, juga tak terlihat konsentrasi massa.Justru yang terlihat mencolok adalah jumlah personel TNI/Polri. Kekuatan aparat yang diturunkan di Abepura kemarin, jumlahnya lebih besar dibandingkan pada aksi unjuk rasa Kamis(16/10) pekan kemarin. Selain diseputaran lingkaran, puluhan aparat TNI/Polri juga tampak berjaga-jaga didepan Kampus Uncen Abepura.
Aparat gabungan TNI/Polri yang disiagakan menjaga beberapa pusat pertokoan maupun kantor perbankan. Di Expo misalnya tampak dua truk Marinir standby dengan perlengkapan senjata lengkap, Uncen dalam terlihat 2 truk dari Brimobda Papua Detasemen A, Polresta serta 1 truk marinir.
Kapolsekta Abepura, Dominggus Rumaropen S.Sos yang ditemui usai apel siaga mengatakan bahwa pada situasi Abepura Waena dan sekitarnya secara umum kondusif dan tidak terlihat pergerakan massa.
Kegiatan sweeping juga dilakukan aparat TNI/Polri di Lapangan PTC Entrop. Semua kendaraan roda empat baik pribadi maupun umum, tidak luput dari pemeriksaan petugas.Rencana akan terjadinya demo besar-besaran itu mempengaruhi aktivitas belajar mengajar di sejumlah sekolah. Sejumlah SD dan SMP di wilayah Abepura, terpaksa memulangkan siswa-siswa lebih awal. Namun secara umum, aktivitas masyarakat, pertokoan dan perkantoran, pusat bisnis berjalan normal, baik yang berada di wilayah Waena, Abepura, Kotaraja, Entrop hingga Pusat Kota Jayapura.Di kantor DPRP sendiri sebagai tempat tujuan aksi demo IPWP, dari pantauan Cenderawasih Pos sejak pagi sudah dijaga aparat polisi, pintu masuk ke halaman gedung juga hanya terbuka satu. Sehingga kendaraan yang keluar masuk hanya melewati satu pintu, itupun menjelang siang pintu tersebut ditutup lagi, hanya yang berkepentingan yang dibolehkan masuk.
Begitu juga di Taman Imbi, sejak pagi kemarin aparat polisis yang di beck up aparat TNI sejak pagi telah berjaga - jaga di sekitar taman itu hingga ke emper - emper Ruko yang ada di sekitar Jalan Irian. Tak hanya itu, polisi juga menempatkan satu unit canon water untuk menjaga segala kemungkinan yang terjadi. Kendati terlihat agak tenang, tetapi suasana cukup tegang, semua toko di sekitar jalan itu tertutup, di beberapa tempat terlihat kelompok - kelompok kecil massa, mereka di tengarai hendak melakukan aksi demo di DPRP tetapi tak berani mendekat karena penjagaan aparat TNI/Polri yang begitu ketat.Sekitar pukul 11.20 WIT seseorang yang ditengarai massa pendukung IPWP mencoba masuk ke halaman Gedung DPRP. Ia datang dengan mengenakan busana tradisional hanya dengan koteka dan wajah yang sebagian ditutup kaca mata gelap, dikepalanya bertengger semacam semacam mahkota dari rotan dan bulu burung kasuari (kare-kare) sembari memegang tongkat yang juga dihiasi bulu burung kasuari ia mencoba masuk ke halaman Gedung DPRP. Tetapi belum lagi masuk, aparat polisi dan satpam telah mencegat pria itu dan melarangnya masuk. Oleh aparat polisi, Ia kemudian digelandang ke Mapolresta Jayapura dengan menumpang mobil.Sementara itu, di Taman Imbi dan Jalan Irian khususnya di depan Creata dan Ruko - Ruko yang ada disana dimana terdapat kerumunan massa, aparat polisi dan TNI terus melakukan sweeping gabungan sekaligus menghimbau warga melalui pengeras suara untuk tidak melakukan hal hal yang berbau anarkis dan tetap melakukan kegiatan dengan normal seperti biasanya.
Aparat juga menghimbau agar semua tenang dan tidak terpancing dengan upaya - upaya negatif. Beberapa orang yang membawa alat tajam terpaksa diamankan.Sekitar pukul 13.00 WIT, konsentrasi massa di Taman Imbi mulai mencair sehingga suasana normal kembali. Kapolresta Jayapura AKBP Robert Djoenso kepada Cenderawasih Pos di TKP mengatakan bahwa mereka yang diamankan (ditangkap red) ke Mapolresta itu karena mencoba melawan terhadap aparat. "Kita hanya periksa mereka, karena ditemukan ada yang membawa katapel senjata tajam, itu yang diperiksa, terus tadi mungkin waktu di tegur anggota ada yang melawan makanya diamankan. Di Mapolresta mereka hanya diinterogasi saja," katanya.Ia mengatakan, pihaknya melakukan itu karena tidak ingin ada benturan di lapangan. "Itu yang saya jaga," imbuhnya serius. Sebab kata dia, dalam situasi seperti itu, pihak ketiga yang tidak ingin Papua aman bisa bermain "Itu yang perlu di waspadai, saya tahu tokoh - tokoh PDP dan DAP itu orang yang bermartabat tidak pernah mengerahkan massanya untuk berbuat anarkis tetapi kan ada pihak ketiga yang bermain di belakang, itu yang perlu kita waspadai," tandasnya.Sementara itu, Dandim Letkol Kav A.H Napoleon yang memimpin langsung anggotanya di tempat itu mengatakan bahwa kehadiran TNI di tempat itu untuk membantu aparat kepolisian dalam melakukan sweeping dalam rangka mengeliminir dan mencegah terjadinya ha hal yang tidak diinginkan. " Kita membantu aparat kepolisian dalam sweeping ini dalam rangka mencegah dan membantu menangkap provokator itu, polisi yang menangkap, kita yang mengarahkan dan mendukung sehingga orang - orang yang berpotensi untuk menimbulkan kerusuhan atau anarkis dapat diamankan polisi termasuk Buktar Tabuni dan beberapa Koorlap (koordinator lapangan)," terangnya.Dandim mengatakan kalau hanya melakukan aklsi demo damai sebenarnya dibolehkan tetapi kalau sudah membawa senjata tajam maka tentunya sudha mengarah pada anarkis. "Kalau dia hanya demo damai sudah tidak dapat izin dia bawa - bawa barang seperti itu, itu kan artinya dia menunjukan itikad tidak baik," katanya.Untuk membantu aparat Polisi, pihaknya mengerahkan sekitar 2 peleton dan 2 SST (satuan setingkat peleton) mereka dari satuan BKO (bawa kendali operasi) Kodim 1701 Jayapura, sedangkan yang ditempatkan di Imbi sebanyak 1 SSK selebihnya di sejumlah tempat lain di sekitar kota juga melakukan sweeping gabungan. (mud/ade/tia/bat)
Buchtar Tabuni Cs Sempat Diamankan
JAYAPURA - Polisi terpaksa membubarkan konsentrasi massa di Jalan Irian, Pusat Kota Jayapura. Sekelompok massa itu disinyalir akan melakukan aksi demo ke DPR Papua. Bahkan aparat kepolisian yang dibackup TNI ini langsung mengamankan Ketua Panitia Internasional Parlement for West Papua (IPWP) Dalam Negeri, Buchtar Tabuni bersama dengan 15 orang koordinator lapangan (Korlap) sebelum mereka menggelar orasi di Jl Irian, sekitar pukul 10.00 WIT kemarin. Buchtar Tabuni bersama dengan 16 orang lainnya yang belum diketahui identitasnya ini, selanjutnya digelandang ke Mapolresta Jayapura dan diamankan di depan ruangan Satuan Intelkam Polresta Jayapura.Mereka sempat mempertanyakan langkah yang dilakukan oleh aparat kepolisian ini kepada Wakapolresta Jayapura, Kompol Andreas Paru SH yang memberikan pemahaman secara persuasif, hingga akhirnya Buchtar Tabuni bersama dengan 2 orang temannya dibawa ke Direktorat Reskrim Polda Papua untuk dimintai keterangan sekitar pukul 14.00 Wit. Beberapa pengacara dari ALDP, Latifah Anum Siregar, Kontras Papua, Hari Maturbongs turut mendampingi dalam pemeriksaan tersebut ke Mapolda Papua.Sebelumnya, Buchtar Tabuni mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan pemberitahuan pada 17 Oktober, tetapi hanya sebatas surat pemberitahuan terkait demo tersebut ke Polda Papua. " Sebagai pihak keamanan, mau datang amankan atau tidak, tidak persoalan, yang penting kami sudah beritahukan," katanya.Bahkan, dalam pemberitahuanitu, pihaknya menyampaikan juga rencana aspirasi tersebut, titik kumpulnya dimana dan berapa orang, lengkap sesuai dengan ketentuannya.Tapi, sampai di Jalan Irian, mereka malah diamankan oleh aparat kepolisian, kemudian dipaksa masuk ke mobil polisi dan dibawa ke Mapolresta Jayapura. Buchtar Tabuni juga menjelaskan, IPWP Dalam Negeri dalam rencana aksinya di DPRP ini akan menyampaikan aspirasi yang pada intinya mempertanyakan Pepera 1969 lalu. " Karena ada kesalahan dalam Pepera, sehingga akarnya ini harus diselesaikan. Kalau Indonesia baik, ya mari duduk sama-sama," ujarnya.Salah seorang pengacara dari ALDP, Faisal mengatakan bahwa mereka sudah datang di titik kosentrasi dan siap melakukan demo, namun tiba-tiba polisi datang dan tanpa konfirmasi langsung mengamankan mereka. " Ini tindakan anarkis ini, non prosedural dan ini tidak benar serta kami akan menindaklanjuti," kata pengacara yang mendampingi Buchtar Tabuni ini.Sementara itu, suasana dijalan Irian tampak banyak warga yang masih berkerumun, Melalui pengeras suara, tak henti-hentinya, aparat kepolisian, Brimob dan TNI meminta masyarakat yang berkumpul untuk meninggalkan tempat tersebut. "Kami terpaksa melakukan ini, karena demi keamanan masyarakat semua," ujar polisi dalam pengeras suara yang terus menghimbau masyarakat untuk kembali pulang ke rumahnya masing-masing.Di Polda Papua, Buchtar Tabuni selesai dipanggil penyidik kepada wartawan mengatakan surat panggilan pertama pihaknya berjanji akan memenuhi panggilan penyidik Polda Papua, namun dirinya ditangkap dengan paksa. Bahkan, Buchtar mengaku penangkapan paksa itu membuat dirinya trauma. " Saya pulang untuk istirahat dulu, nanti pada 27 Oktober baru menghadap lagi penyidik sesuai panggilan, sebagai saksi dalam kasus makar pada aksi damai di Expo Waena, 16 Oktober lalu," ujarnya.Buchtar mengaku tidak melakukan tindakan makar, karena jika makar ada pengibaran bendera bintang kejora atau deklarasi dan lainnya. Sementara itu, Latifah Anum Siregar, pengacara Buchtar Tabuni dari ALDP mempertanyakan kepada aparat kepolisian terkait pengambilan dengan paksa terhadap Buchtar Tabuni bersama dengan teman-temannya tersebut di Taman Imbi, Jayapura. " Buchtar sudah cerita, padahal surat tadi penanngungjawabnya bukan klien kami, Buchtar Tabuni. Pemanggilan terkait tanggal 16 Oktober lalu, mestinya harus ada panggilan kedua, kenapa tidak sesuai dengan prosedur pemanggilan saksi. Itu yang membuat kami kecewa," ujarnya.Kapolresta Jayapura, AKBP Roberth Djoenso SH mengatakan pihaknya sudah berupaya melakukan berbagai langkah secara persuasif. "Kami sudah lakukan persuasif, tapi kelihatannya mereka tidak menghargai hukum, ada kesan bahwa mereka menyepelekan dan memaksakan terus kehendak dengan mengabaikan hukum yang berlaku di negara ini," katanya.Untuk itu, pihaknya terpaksa mengambil tindakan yang lebih tegas, karena jika dibiarkan nantinya akan menurunkan kewibawaan pemerintahan Republik Indonesia. Roberth Djoenso mengatakan tindakan-tindakan yang menyimpang terhadap hukum, maka akan berhadapan dengan hukum itu sendiri. "Ya, karena kegiatan mereka tidak ada pemberitahuan. Jadi, mau seenaknya mereka sendiri, dan saya tidak mau kegiatan seperti itu yang nanti ujung-ujungnya timbul bentrokan antara masyarakat dan aparat yang nantinya akan menimbulkan korban, baik dari masyarakat maupun aparat, apalagi kami punya tanggungjawab sebagai komandan untuk mengamankan dan menjaga keselamatan anggota dan masyarakat dan saya tidak mau ada benturan dilapangan, tapi jika terpaksa jika ada benturan kami akan hadapi," paparnya.Kapolresta mengungkapkan dalam pengamanan terhadap rencana demo ini, pihaknya menurunkan 10 SSK, termasuk dari TNI. Apalagi, imbuh Kapolresta berdasarkan laporan anggota di lapangan dari kegiatan razia ternyata ditemukan adanya senjata tajam, ketapel dan lainnya. "Ini sudah tidak benar dan saya pikir mereka ada rencana untuk melakukan perlawanan kepada aparat keamanan," tandasnya.Akhirnya, ke-16 orang tersebut, termasuk Ketua Panitia IPWP Dalam Negeri, Buchtar Tabuni, dilepas oleh penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Jayapura setelah menjalani pemeriksaan terkait demo tersebut. "16 orang telah kami mintai keterangan, karena membuat aksi tanpa pemberitahuan secara resmi kepada aparat kepolisian karena mereka juga tidak bisa membuktikan dengan adanya STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) dari Polda Papua," ujar Kapolresta.Hal ini dilakukan, kata Kapolresta, pihaknya tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat dimuka umum, apalagi mereka membuat demo yang dapat menjurus disintegrasi bangsa, terlebih di dalam Undang-Undang tentang Penyampaian Pendapat dimuka umum tersebut, salah satunya yang harus ditaati adalah menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Aksi demo ini juga mendapat perhatian dari berbagai pihak, salah satunya dari Politisi muda Papua, yang juga Wakil Ketua DPD PDIP Provinsi Papua Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Hein Ohee. Menurutnya, untuk menyampaikan apirasi apa saja, tidak harus melalui aksi demo, apalagi sampai meresahkan masyarakat. Kondisi ini akan memberi kesan bahwa Papua tidak aman. " Menyampaikan aspirasi tidak harus dengan Demo, bisa disampiakan dalam bentuk penyataan langsung kepada pihak yang dituju," jelasnya kepada Cenderawasih Pos kemarin.Hein Ohee yang nota bene Wakil ketua DPRD Kota ini juga bahkan berani mensinyalir, rencana aksi demo IPWP ini 'diboncengi' kepentingan elit politik untuk memberi kesan bahwa Papua tidak aman dengan tujuan tertentu. " Saya dengar ada akan ada pemeriksaan beberapa pejabat di Papua yang akan dilakukan oleh KPK, kemudian muncul rencana aksi demo ini. Kami mensinyalir ini seperti upaya pengalihan perhatian saja," jelasnya.Hal lainnya, dirinya mengimbau agar masyarakat jangan terpancing dan terprovokasi dengan isu-isu yang tidak jelas. " Masyarakat harus tetap tenang melakukan aktivitas seperti biasa dan jangan mudah terprovokasi dengan informasi yang tidak jelas, yang akhirnya dapat meresahkan dan membuat situasi Papua seolah-olah tidak aman," jelasnya. (bat/luc/tia)