WELCOME TO WEB FGPBP

Mungkin anda berfikir, akulah manusia yang paling tidak beruntung dan bodoh, karena kecintaan ku terhadap negeri ku lebih besar dari yang kau dapat dari ku...tapi satu hal yang kau tahu, bahwa aku berjalan bersama suatu kebenaran yang dunia telah menolaknya...sebab yang ku tahu...kebenar itu akan memerdekakan aku.

4 Jun 2009

Waspadai HUT OPM! Dandim: 1 Juli Hanya Diperingati Sebagai HUT Bhayangkara

Tagged with: ,
Posted by admin on Selasa, Juli 1, 2008, 0:23
This news item was posted in Gerilya category and has 3 Comments so far.

JAYAPURA-Untuk memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban (Kamtibmas) menjelang 1 Juli besok, yang disebut-sebut sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka/Tentara Pembebasan Nasional (OPM/TPN), TNI/Polri se- Garnizun Jayapura, Minggu (29/6) menggelar apel siaga gabungan bertempat di Makodim 1701/ Jayapura.

Apel siaga gabungan yang melibatkan 500 personel TNI/Polri itu dipimpin Kapolresta Jayapura AKBP Robert Djoenso, SH.
Kepada wartawan Kapolresta AKBP Robert Djoenso, mengatakan apel siaga gabungan ini merupakan suatu wujud kesiapsiagaan dan deteksi dini aparat keamanan dalam rangka Hari Bhayangkara 1 Juli.

” Ada laporan dari intelejen bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang berupaya akan membuat gerakan-gerakan tambahan pada saat berlangsungnya peringatan Hari Bhayangkara 1 Juli besok,” ujar Kapolresta, kemarin.

Ditegaskan, meski sebagian aparat keamanan terfokus pada kegiatan HUT Bhayangkara, namun aparat tidak boleh terlena dan tetap menjaga kewaspadaan dari segala kegiatan yang akan mengganggu Kamtibmas di wilayah Kota Jayapura.

Dirinya minta setiap terjadinya kesalahpahaman di lapangan, agar segera dilaporkan kepada pimpinan untuk segera disikapi dan diambil langkah-langkah lebih lanjut.

” Apapun kondisinya kewaspadaan tetap harus dijaga dengan baik. Salah satu tujuan apel gabungan ini adalah sebagai upaya deteksi dini dan mengantisipasi upaya-upaya yang bisa mengarah kepada instabilitas wilayah,” tandasnya.

Dijelaskan, apel gabungan ini juga sebagai upaya untuk menjaga dan memelihara kekompakan dan soliditas TNI/Polri yang sudah terjalin dengan baik.

Sebab, meski memiliki perbedaan tugas, namun pada hakekatnya tugas pokok TNI dan Polri adalah sama yakni menjaga keutuhan NKRI. Karena itu, siapa saja yang berusaha menganggu dan merongrong kewibawaan dan keutuhan NKRI, maka akan berhadapan dengan pihak aparat keamanan.

“Selaku pribadi dan anggota Polri menyampaikan terima kasih kepada pak Dandim yang sudah menyiapkan dari TNI untuk membantu jajaran Polresta Jayapura dalam rangka mengamankan kegiatan 1 Juli di wilayah Polresta Jayapura, termasuk Polres Jayapura dan Polres Keerom yang diback up TNI,” ujar Kapolresta.
Disinggung jumlah personel yang disiapkan, menurut Kapolresta, dalam rangka HUT Bhayangkara 1 Juli ini jumlah aparat yang disiagakan berjumlah 5 SSK ( 500 personel), terdiri 3 SSK TNI dan 2 SSK Polri.

Menyoal statusnya siaga tersebut? Kapolresta mengatakan pihaknya tidak menetapkan status, namun yang jelas polisi dan TNI siap melakukan pengamanan terhadap segala kemungkinan yang terjadi.

Terkait dengan moment 1 Juli itu, Kapolresta mengaku tidak ada status siaga satu. Ada tidaknya status siaga satu sangat tergantung perkembangan dan dinamika serta situasi dan kondisi keamanan dilapangan.

Ditempat yang sama Dandim 1701/ Jayapura Letkol Kav A.H Napoleon mengatakan, dalam rangka HUT Bhayangkara ini, keberadaan TNI/Polri ibarat dua sisi mata uang yang tidak boleh lengah dalam menyikapi dan menghadapi segala sesuatu diwilayah kerja.

” Untuk menjaga Kamtibmas pada HUT Bhayangkara 1Juli, kami TNI di jajaran wilayah Kodim akan tetap meningkatkan kewaspadan dan deteksi dini terhadap segala kemungkinan yang bisa menganggu stabilitas keamanan di wilayah Jayapura,” terangnya.

Dia menambahkan, 1 Juli hanya ada peringatan HUT Bhayangkara. Namun, bila ada pihak-pihak lain yang mencoba ingin mengganggu dan menodai kegiatan tersebut dengan kegiatan-kegiatan lain yang mengarah disintegrasi bangsa, maka TNI/Polri siap menumpasnya. “Apel siaga gabungan ini menandakan bahwa TNI/Polri di wilayah Jayapura sangat kompak dan solid. Makanya siapapun mereka yang mencoba ingin melakukan kegiatan-kegiatan yang menodai kewibawaan bangsa akan berhadapan dengan TNI/Polri,” tegasnya.(mud/bat)

Eksepsi Pensehat Hukum Sebby Ditolak


Tuntutan JPU belum Siap, Sidang Buchtar Ditunda
JAYAPURA-Pengajuan eksepsi terhadap dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang sebelumnya menyangkut perkara dugaan makar yang dilakukan oleh Sebby Sembom pada 16 Oktober 2008 bersama-sama dengan Buchtar Tabuni di depan Expo Waena ditolak Majelis Hakim yang dipimpin, Manungku Prasetyo SH, Lucky Rombot Kalalo SH dan Hotnar Simarmata, SH,MH di Pengadilan Negeri Jayapura, Rabu (3/6) dengan agenda pembacaan putusan sela.
Dalam putusan selanya yang dibacakan pada persidangan kemarin, majelis hakim menyatakan menolak eksepsi atau keberatan dari Penasehat Hukum (PH) terdakwa dan memerintahkan JPU untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Sebby sesuai dengan surat dakwaan No.Reg.Perk;PDM-181/Jpr/EP.2/04/2009 tanggal 27 April 2009 serta menangguhkan bias perkara sampai dengan ada putusan akhir dalam perkara tersebut.
“Eksepsi tidak memenuhi ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHAP tentang beberapa poin keberatan yang diajukan terdakwa atau PH seperti kewenangan mengadili, dari pengadilan atau tentang dakwaan mengadili tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan,” jelas Hotnar salah seorang majelis hakim yang ditemui Cenderawasih Pos usai sidang.
Sementara itu meski eksepsinya ditolak, Piter Ell, SH selaku PH Sebby Sembom mengaku bisa menerima putusan tersebut. Sebab majelis hakim mengabulkan permintaan kliennya untuk dipindahkan penahanannya dari Rutan Polda Papua ke Lapas Abepura. “Saya pikir kewenangan penahanan sepenuhnya ada di majelis hakim tanpa harus PH mengajukan surat kecuali pengalihan status penahanan,” ungkap Piter Ell.
Terdakwa Sebby Sembom selama berada di tahanan Polda Papua mengeluhkan masalah pencahayaan di ruang tahanannya. “Di sana (tahanan) saya tidak bisa membaca dengan baik karena minimnya pencahayaan, akibatnya saat ini saya agak sulit untuk membaca begitu juga keputusan untuk tetap mempertahankan saya di Polda sangat tidak beralasan. Saya seorang kepala suku yang tidak akan lari dari proses sidang ini,” akunya.
Sementara dalam sidang lanjutan kasus dugaan makar lainnya dengan terdakwa Buchtar Tabuni yang digelar setelah sidang Sebby Sembom terpaksa ditunda. Majelis hakim terpaksa menunda sidang dengan agenda pembacaan tuntutan untuk memberikan kesmepatan kepada JPU untuk mempersiapkan tuntutannya .
Buchtar Tabuni sendiri yang datang ke ruang sidang terlihat ceria setelah bertemu beberapa kerabat dan rekannya. Bahkan ia terlihat sangat rileks saat bertemu Sekjen Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI) Markus Haluk dan Sebby Sembom. Ketiganya langsung berpelukan dan bersalaman sambil sesekali terlihat berbisik-bisik. (ade)

KNPB Bukan Biang Kerusuhan


Buchtar Klarifikasi Pernyataan Sekjennya
JAYAPURA- Komentar Sekjend Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Demus Wenda yang menyampaikan bahwa KNPB bertanggung jawab atas semua aksi terhitung Januari hingga Mei 2009 dibantah keras Ketua KNPB Buchtar Tabuni
Aksi-aksi yang dimaksud Demus Wenda seperti aksi penyerangan Mapolsekta Abepura jelang Pemilu, pendudukan Lapter Kasepo di Mambramo Raya, pengibaran Bintang Kejora di SMPN 5 Hawai Sentani, pembakaran gedung rektorat Uncen hingga penyerangan terhadap petani di Tanah Hitam beberapa hari lalu juga aksi lainnya.
Kepada wartawan, Buchtar menyampaikan bahwa statemen Demus Wenda diluar instruksi atau kesepatakan yang dibuat oleh organisasi KNPB alias tanpa sepengetahuannya. Bahkan terang-terangan Buchtar mengaku tidak mengenal Demus.
Bantahan tersebut disampaikan Buhctar didampingi penasehat hukumnya sebelum sidang, Rabu (3/6) kemarin. Menurut Buchtar, KNPB dibentuk untuk mengakomodir perjuangan masyarakat Papua yang selama ini protes terhadap kebijakan pemerintah yang belum berpihak pada masyarakat kecil.
"KNPB tidak dibawah kelompok manapun baik itu OPM atau siapapun dan KNPB tidak bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi selama ini," tegas pria berjambang lebat ini.
Menurutnya, jika aksi tersebut dilakukan oleh OPM, maka OPM lah yang harus bertanggung jawab. Sebab menurutnya perjuangan KNPB sudah jelas karena lahir dari perjuangan rakyat kecil yang disebabkan ketidakpuasan atas kebijakan yang tidak memihak tadi.
Meski merasa diri terkurung dan tidak mengetahui perkembangan jauh diluar, Buchtar melihat dari komentar yang dilontarkan Demus Wenda, ada pihak lain di belakangnya entah itu OPM atau dari pihak mana.
KNPB menurut Buchtar memiliki agenda yang jelas mendorong berbagai persoalan di Papua lewat cara-cara demokrasi, dan tidak dalam bentuk tindakan kekerasan.
Ditanya mengenai pernyataan Demus Wenda yang menyampaikan bahwa jabatannya dan pernyataan yang dilontarkan adalah hasil dari kesepatakatan organisasi, Buchtar kembali membantah jikapun itu benar maka menyalahi aturan organisasi. "Yang jelas kami tidak pernah bekerja dengan kekerasan, apa yang kami lakukan semata-mata perjuangan rakyat yang jauh dari kekerasan," kata pria lulusan salah satu sekolah tinggi di Manado ini.
Sementara Penasehat Hukum Buchtar, Iwan Niode, SH menyatakan bahwa KNPB merupakan organisasi bentukan mahasiswa pada akhir tahun 2008 terutama bagi mereka yang exodus dan sempat berdiam di eks lapangan sepakbola Sentani. Namun dari analisanya ada scenario yang dibuat secara sistematis untuk menjerat KNBP dalam proses tersebut yang buntutnya membubarkan KNPB. "Ada pihak yang merasa terganggu dan sengaja bermain dengan tujuan membubarkan KNPB dengan menangkap pentolan-pentolan KNPB," yakin pria berkepala plontos ini.
Dari mereka yang 'bermain' menurut Iwan nantinya akan memberikan legitimasi kepada pihak kepolisian untuk membubarkan KNPB. Dan yang dikhawatirkan jika ini diteruskan maka dampaknya akan merugikan kliennya yang sedang dalam proses hukum dan mendekati waktu penuntutan.
"Yang dikhawatirkan dari komentar yang tidak bertanggungjawab ini akan mempengaruhi penilaian hakim menyangkut keputusan," papar Iwan. Sama halnya tanggapan Piter Ell, SH yang meminta agar permasalahan tersebut tidak dipolitisasi dan meminta siapa saja menghargai proses hukum yang sedang berjalan.
" Jangan dipolitisasi dengan ekstra yudicial yang justru memberatkan klien kami dan saya melihat ada tujuan rekayasa yang sedang dibuat. Biarkan proses penegakan hukum berjalan," pintanya. Hal lain juga disampaikan Sekjend Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI), Markus Haluk yang terus mengikuti perkembangan sidang Buchtar.
Menurut pria yang suka mengenakan topi pelukis ini bahwa tanggapan yang disampaikan Demus Wenda dianggap justru memperkeruh suasana dan terkesan ada yang menunggangi. "Ia (Demus Wenda) mengaku diberi mandat dari TPN/OPM dari mana ia mendapat dan kapan ia peroleh? Ini ada yang bermain untuk mengkambinghitamkan kami yang akhirnya kami yang akan diambil (ditangkap)," ucap Markus dengan sedikit kesal.
Ia melihat jika berani bertanggung jawab, mengapa tidak mendatangi Polda dan menyampaikan langsung. "Bentuk pertanggungjawaban apa yang dimaksud. Jangan buang isu lalu lari karena. Ini yang selama ini terjadi," katanya.
Pria yang sempat disebut-sebut terlibat dalam insiden Uncen berdarah ini lebih jauh menganalisa bahwa ada setingan kedua yang dilakukan oknum tertentu menjelang Pilpres. Dengan mengatasnamakan masyarakat, mahasiswa dan diblow-up dan akhirnya menumbuhkan opini yang justru merugikan. "Jika dikatakan hendak menggagalkan Pemilu, mengapa tidak ke KPU Jakarta dan menyampaikan niat tersebut," tambah Markus yang juga berharap masyarakat tidak terprovokasi. (ade) by Turius wenda

2 Jun 2009

GEREJA-GEREJA (AGAMA) DI WEST PAPUA MENOLAK MENJADI ANGGOTA MRP

JayapuraBy WPNews EuropeOct 13, 2005, 00:39
Email this article Printer friendly pageYang hadir Ketua DPRP John Ibo; Wakil Ketua DPRD Jop Kogoya, Ketua Pansus Pilkada Provinsi Papua Yan Ayomy, Ketua Pansus MRP Hakim dan seluruh anggota DPRP, Mama Ferdinanda Yatipay Ibo, anggota DPD utusan Papua, Pdt. Herman Saud, M.Th, Ketua Sinode GKI, Pdt Lipiyus Biniluk, Ketua Sinode Gereja Injili di Indonesia, Pdt. Andreas Ayomi, Ketua Sinode Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta di Tanah Papua, Peres Wenda SE dan Kiloner Wenda, ST, Deputy Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua .Rapat dipimpin oleh Ketua DPRP John Ibo dan Wakil Jop Kogoya. Rapat berjalan cukup alot.Mama Ferdinanda Yatipay Ibo mengatakan: Untuk pembentukan MPR dan dikaitkan dengan pengembalian Otonomi Khusus pada tanggal 12 Agustus 2005 yang lalu maka seharusnya DPRP harus mengumpulkan semua komponen yaitu tokoh agama, gereja, dewan adat, presidium dewan papua, pemuda, adat, perempuan untuk duduk bersama-sama membicarakan soal pembentukan MRP. Jadi pemerintah dan DPRP harus membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengadakan dialog yang jujur dan terbuka supaya mereka semua membentuk dan memiliki MRP.Pdt Herman Saud mengatakan saya menegaskan kembali sikap dan pandangan gereja terhadap MPR bahwa gereja tidak akan mengambil bagian dalam rekrutment anggota MRP atau mengirimkan anggota untuk menjadi anggota MRP. Apa yang saya sampaikan ini bukan pernyataan baru tetapi sejak UU Otsus dirancang di Universitas Cenderawasih dan Di Hotel sentani Indah juga pernah saya sampaikan bahwa gereja tidak boleh masuk dalam anggota MRP, mengapa? Karena gereja mengurus seluruh umat Tuhan di muka bumi ini bukan lembaga politik. Pemerintah perlu mengetahui bahwa sebelum Indonesia merampok Papua sejak 1 Mei 1963, Gereja sudah ada sejak tanggal 5 Februari 1855 di tanah Papua, oleh karena itu gereja tidak perlu ada wakilnya di MRP, karena tanpa MRP juga kami hidup dan berkarya nagi Tuhan dan umat-Nya di tanah Papua. Gereja tidak boleh diatur oleh pemerintah.Pdt Lipiyus Biniluk mengatakan, bahwa gereja tidak bisa dimasukan dalam lembaga politik seperti MRP. Selama ini pemerintah Indonesia dan DPRD keliru dalam membangun Papua yaitu tidak pernah meminta pendapat dan pemikiran tentang pembanguan di tanah Papua. Pemerintah tidak pernah membangun komunikasi yang baik dengan gereja. Jadi, gereja tidak akan mengutus anggotanya untuk masuk anggota MRP.Pdt. Andreas Ayomi mengatakan, gereja menolak masuk anggota MRP sesuai dengan pernyataan tertulis yang disampaikan oleh pemimpin-pemipin agama di tanah Papua. Sikap gereja sudah jelas dan tegas, tidak akan diubah-ubah, apa yang diputuskan pemimpin gereja dan agama adalah keputusan sah dan final, kami lebih tunduk kepada ALKITAB Firman Tuhan dan Yesus Kristus bukan kepada perangkat UU manusia seperti yang kita perdebatkan sekarang ini.Pares Wenda SE dan Kiloner Wenda ST (Deputy Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua, Socratez Sofyan Yoman) membacakan arahan sebagai berikut.1. MRP itu murni lembaga kultural bagi rakyat Papua tetapi kami menilai bahwa MRP sudah dipolitisir dan dipolitisasi yang tidak berpihak kepada orang asli Papua.2. Gereja dan agama manapun di dunia ini memegang nilai-nilai universal yang tidak dapat dibatasi oleh atau dimensi ruang dan waktu dan perangkat aturan manusia termasuk MRP. Jadi MPR tidak boleh membelenggu kebebasan agama dan gereja. Gereja sudah ada di tanah West Papua sejak 5 Februari 1855 sedang NKRI atau Indonesia ada di Papua baru 1 Mei 1963 (dalam konteks Papua) oleh karena itu cukuplah sudah selama ini lembaga gereja atau agama dijadikan alat politik selama ini. Karena itu gereja dan gama di Papuaharus menjadi lembaga kontrol pemerintah atau mitra kerja dengan sikap independent.3. Dari awal gereja cukup memainkan peran besar untuk memasukan Papua ke dalam Indonesia sejak Konferensi Dewan Gereja se Dunia di New Delhi pada tahun 1962 yang mewakili orag Papua Almarhum Pdt Rumainum yang waktu itu menjabat sebagai Ketua Sinode GKI di Tanah Papua.4. Sudah jelas bahwa umat Tuhan di Papua tanggal 12 Agustus 1962 telah menolak dan mengembalikan OTUS dan MRP jadi Gereja Baptis Papua akan tunduk pada apa yang umat Tuhan mau, dalam hal ini silahkan bagi gereja dan agama lain menjadi anggota MRP tetapi kami atas nama umat Baptis tidak akan mengutus bahkan anggota MRP.5. Kami akan menyampaikan doa kami kepada Tuhan dan kepada dunia Internasional apa yang umat Tuhan kehendaki di tanah Papua. Jika umat Tuhan menyatakan merdeka dalam konteks politik memilih merdeka lepas dari NKRI atau sebaliknya bergabung dengan NKRI, kami akan sampaikan secara jujur dalam doa kepada Tuhan dan masyarakat internasional.6. Demikian halnya dalam pembentukan MRP dan OTSUS. Karena Otsus dan MRP sudah ditolak oleh orang Papua pada taggal 12 Agustus 2005 maka kami akan menyampaikan kepada Tuhan dalam doa dan kepada masyarakat Internasional apa yang terjadi dan dlakukan oleh umat Tuhan di tanah Papua.

1 Jun 2009

KNPB Klaim Bertanggung Jawab

Dalam Sejumlah Aksi di Papua, Akui Underbow TPN/OPM
JAYAPURA- Sejumlah aksi yang berbau separatis di sejumlah daerah di Tanah Papua mulai ada titik terang. Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melalui Sekjennya Demus Wenda mengatakan pihaknyalah yang bertanggung jawab dari sejumlah rangkaian aksi sejak periode Januari-Mei kemarin.
Bahkan dengan tegas Demus Wenda menyatakan, penyerangan Mapolsekta Abepura, Pendudukan Lapter Kapeso di Distrik Mamberamo Hilir Kabupaten Mamberamo Raya, insiden teror di daerah perbukitan Kelurahan Asano RT 03/RW 05 Tanah Hitam dan pengibaran Bintang Kejora di SMPN 5 Hawai Sentani Kabupaten Jayapura pada Jumat (29/5) juga rangkaian aksi lainnya.
"Bukan aksi separatis atau faksi-faksi lainnya seperti yang disebutkan selama ini tetapi semua tindakan tersebut murni dilakukan TPN/OPM dan KNPB di bawah komando TPN/OPM," tutur Demus yang ditemui di Sentani Sabtu malam (30/5) lalu.
Pria berjambang ini juga mengaku menggantikan jabatan Buchtar Tabuni yang saat ini tengah diadili. Demus juga mengaku masih eksis dan tak lagi hanya berada di daerah gunung-gunung tetapi telah merambah ke daerah kota bahkan siap untuk melakukan sejumlah aksi.
Alasan dari sejumlah aksi ini menurut Demus dikarenakan hingga kini kebijakan pemerintah termasuk melalui Otsus belum memihak rakyat dan mensejahterakan rakyat. Apalagi keberadaan Otsus yang merupakan program pusat dinilai illegal dan hanya dimanfaatkan orang tertentu untuk kepentingan pribadi.
"Satu permintaan kami adalah merdeka," tandasnya. Aksi-aksi yang rencananya akan dilakukan ditegaskan berjalan di bawah komando rakyat dan murni TPN/OPM maupun KNPB itu sendiri.
Didorong komitmen bersama mulai dari Sorong hingga Merauke, pria bersorot mata tajam ini membenarkan jika dari sejumlah daerah telah mengeluarkan pernyataan sikap untuk menolak Pilpres 2009 dan mengakhiri semua dengan meminta referendum atau merdeka.
"Aksi akan dilakukan menyeluruh 2 bulan kedepan dan kami sudah siap akan gugat dan membatalkan Pilpres 2009 selanjutnya meminta kedaulatan," jelasnya.
Hal lain yang membuat pihaknya kecewa terhadap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat adalah tuntutan untuk dilakukan dialog nasional guna menentukan nasib Papua kedepan hingga kini belum terpenuhi. Sehingga kembali disampaikan bahwa dari koordinasi yang dilakukan bulan lalu kini tidak lagi memberi toleransi baik dengan dialog maupun demo tetapi selangkah lebih maju dengan melakukan perlawanan.
Hanya ketika ditanya bentuk perlawanan seperti apa yang akan dilakukan, Demus tidak menyampaikan dengan gamblang namun yang pasti perlawanan tersebut ditujukan kepada aparat keamanan.
"Sudah jelas yang kami akan lawan adalah TNI bukan masyarakat sipil. Di setiap basis telah nyatakan sikap melawan aparat dan siap serang langsung masuk ke lapangan," ujarnya mengaku telah berkoordinasi dengan pihak bapak-bapak yang berada di rimba.
Apa tak takut akan ditangkap aparat? Demus menegaskan dirinya siap untuk dicari maupun ditangkap. Karena apa yang dilakukan adalah bentuk pro rakyat sehingga tidak ada komando untuk melukai rakyat.
Bagaimana dengan MRP? dia mengatakan MRP sudah menyatakan sikap sebagai pembela rakyat tapi hingga kini belum ada satu langkah positif yang berpihak pada rakyat.
Tentang terhentinya aksi massa maupun orasi pasca penyerangan Mapolsek Abe Demus menyampaikan bahwa banyak pemuda maupun mahasiswa yang terpaksa mengurungkan niatnya melakukan demo seperti yang dimaksud karena merasa terancam setelah aparat melakukan pencarian.
Bahkan banyak yang melarikan diri dan menanggalkan status kemahasiswaannya dan berbaur dengan masyarakat biasa. "Sementara kami hentikan namun kedepannya aksi ini akan kembali digelar," yakinnya. (ade)