Menguak Rencana Prioritas Caleg Dapil Papua yang Terpilih Masuk Senayan (Bag-2/Habis)

Perjuangkan Penegakan Hukum dan HAM di Papua

Selain Paskalis Kosay, S.Pd dari Partai Golkar, Caleg lainnya yang juga berhasil lolos ke DPR RI berdasarkan penetapan KPU Pusat beberapa waktu lalu yaitu Diaz Gwijangge yang diusung oleh Partai Demokrat. Sama halnya Caleg lain, Diaz juga sudah menyiapkan sederet rencana dan jurus untuk masyarakat Papua kedepan jika nanti telah resmi menjadi anggota DPR RI, berikut ini laporannya.
Laporan: Rahmatia, Jayapura
Caleg dari Papua yang lolos ke Senayan rupanya benar–benar punya niat tulus untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Papua dalam berbagai aspek. Sebab dari kedua Caleg yang ditemui semua menegaskan sungguh–sungguh ingin memperjuangkan nasib rakyat Papua di pentas politik nasional.
Diaz Gwijangge salah satunya yang menyatakan komit untuk memperjuangkan penegakan Hukum dan HAM di Papua yang menurut dia sampai saat ini masih belum baik. “Saya ingin supaya penegakan hukum dan HAM di Papua bisa lebih baik lagi,” tukasnya ketika ditemui Cenderawsih Pos baru–baru ini.
Diaz yang juga Aktivis ELSHAM Papua yang duduk sebagai Koordinator Advokasi Litigasi dan Non Litigasi, mengungkapkan, penegakan hukum dan HAM tidak hanya terjadi di Papua, tetapi di seluruh tanah air umumnya belum berjalan baik.
Untuk memperjuangkan masalah-masalah di Papua, Diaz merencanakan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dan benar tentang masalah Papua. “Karena selama ini orang (pemerintah red) pusat sering tidak mengerti tentang masalah Papua, mereka juga sebenarnya tidak terlalu mengerti tentang keinginan masyarakat Papua,” tuturnya.
Karena orang pusat sering tidak mengerti dengan masalah Papua, maka tak jarang penangananya juga sering kali salah kaprah, sehingga setiap upaya penyelesaian masalah selalu saja tidak membuat orang Papua puas bahkan sebaliknya masalah kemudian berujung pada masalah lagi. “Itu yang terjadi,” imbuhnya.
Tak hanya itu, kondisi selama ini, yang ada kata dia masyarakat Papua kerap kali hanya menjadi objek sehingga orang Papua sering tidak bisa menemui kemajuan dalam setiap pelaksanaan pembangunan. Meski sebenarnya ada alokasi dana yang cukup besar untuk membangun kesejahteraan bagi rakyat Papua tetapi dana itu hingga saat ini kenyataannya belum mampu mensejahterahkan orang asli Papua. “Itu karena pengelolaan dana itu belum berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Sebaliknya sebagian besar orang Papua masih hidup dalam ketertinggalan, kebodohan dan kemiskinan dalam berbagai aspek. “Berangkat dari berbagai kondisi real ini saya menyusun agenda, jika nanti resmi duduk menjadi anggota DPR RI,” ujarnya.
Diaz mengatakan bahwa sektor pendidikan, kesehatan serta pembangunan sarana dan prasarana infrastrukitur dalam arti luas (makro) harus menjadi prioritas utama dalam membangun Papua. Karena hal itu merupakan satu-satunya cara untuk membangun kesejahteraan bagi rakyat Papua yang sebagian besar tinggal di lembah – lembah, gunung dan kampung – kampung.
“Saya akan berusaha agar bagaimana pembangunan di Papua bisa fokus pada tiga aspek itu, karena dengan baiknya pendidikan, kesehatan dan terbangunnya sarana dan prasarana infrastruktur di Papua akan semakin membuka peluang kesejahteraan bagi masyarakat Papuam,” ungkapnya. *

Tuntutan Belum Siap, Sidang Buchtar Kembali Ditunda

*Rencana Sidang Digelar Hari ini

JAYAPURA-Sidang lanjutan dugaan makar dengan terdakwa Buchtar Tabuni kembali digelar di Pengadilan Negeri Jayapura, Rabu (10/6).

Sidang yang dipimpin majelis hakim Manungku Prasetyo, SH, Lucky Rombot Kalalo, SH dan Hotnar Simarmata, SH, MH, yang mengagendakan pembacaan tuntutan kembali ditunda. Penundaan ini dilakukan karena materi tuntutan yang sedianya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum siap.

Rencananya sidang kembali digelar Kamis (11/6) sekitar pukul 10.00 WIT dengan agenda yang sama. JPU Maskel R SH yang ditemui usai persidangan mengakui bahwa materi tuntutan yang sedinya dibacakan di persidangan kemarin belum siap.

“Kami usahakan besok (hari ini) surat tuntutannya sudah ada. Ya, doakan saja besok ( hari ini) surat tuntutan terdakwa sudah siap dibacakan,” ungkap Maskel yang enggan mengungkapkan alasan keterlambatan pembuatan materi tuntutan tersebut.

Sementara itu dalam sidang dugaan kasus makar lainnya dengan terdakwa Seby Sembom yang digelar sebelum sidang Buchtar, mengagendakan pemeriksaan saksi. Dalam persidangan, JPU menghadirkan 4 orang saksi yaitu Y Takalmully ( Kasat Reskrim Polresta Jayapura), Titos Balo, Mario Tutuarima dan Iswadi Syarief, ketiganya anggota Reskrim Polresta Jayapura.

Dalam keterangannya di depan majelis hakim, keempat saksi ini mengungkapkan terdakwa ikut berunjuk rasa baik di depan Gapura Uncen Waena maupun di depan Expo Waena yang terjadi 16 Oktober 2008.

Dalam aksi unjuk rasa yang mendukung pembentukan IPWP itu, terdakwa melakukan orasi yang dinilai merongrong kedaulatan NKRI, diantaranya Pemerintah RI telah membohongi rakyat Papua dengan Pepera, sehingga Pepera harus ditinjau lagi.

Selain itu, dalam unjuk rasa itu, saksi juga melihat ada spanduk terpampang di belakang terdakwa dengan tulisan bahasa asing dan bendera bintang kejora yang merupakan symbol separatis Papua merdeka. Selanjunya, tulisan asing itu dibacakan dan diterjemahkan terdakwa dengan menggunakan megaphone.

Sementara itu, atas keterangan para saksi, Tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa sangat keberatan dengan penjelasan para saksi. Mereka menilai, orasi yang dilakukan terdakwa itu dinilai tidak bertentangan dengan UU, karena itu hanyalah sebuah ide yang dituangkan dalam bentuk orasi sebagai wujud kebebasan (kemerdekaan) dalam berpendapat.

Hal senada juga diungkapkan terdakwa Seby Sembom bahwa, tidak semua yang dijelaskan para saksi itu benar. “ Majelis hakim saya mau katakan bahwa apa yang dikatakan saksi itu ada yang benar dan tidak. Karena itu, saya perlu menjelaskan apa yang terjadi saya saat itu,” ungkapnya saat diminta hakim untuk memberikan pendapat terhadap keterangan saksi.

Sebenarnya, sebelum sidang ini dilanjutkan, terdakwa awalnya enggan untuk mengikuti persidangan. Alasannya, banyak hal yang terungkap dalam persidangan ini tidak sesuai dengan fakta, termasuk ketidakakuratan dalam penempatan pasal-pasal makar, yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Begitupun dengan pihak PH terdakwa, juga agak keberatan dengan pemanggilan para saksi yang notebene anggota Polri. Mereka menilai, kesaksikan anggota Polri di persidangan tidak akan objektif karena cenderung berpihak kepada kepentingan aparat.

Persidangan dengan terdakwa Seby Sembom ini akan dilanjutkan Rabu (17/6) masih dengan agenda pemeriksaan saksi dari JPU. (mud)

Sidang Buchtar Ditunda Lagi
JAYAPURA-Sidang kasus dugaan makar dengan terdakwa Buchtar Tabuni yang digelar Kamis (11/6) dengan agenda pembacaan tuntutan kembali ditunda. Penundaan ini dilakukan karena materi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum siap. Padahal dalam sidang yang digelar Rabu (10/6) juga ditunda dengan alasan yang sama.
“Kami sementara belum siap membacakan tuntutan jadi mohon kebijakan majelis hakim untuk memberi waktu kembali,” ujar ketua tim JPU, Maskel Rambulangi, SH, dalam persidangan yang dipimpin majelis hakim Manungku Prasetyo, SH, Hotnar Simarmata, SH, MH dan Lucky Rombot Kalalo, SH, yang akhirnya menyetujui permohonan JPU dan menunda persidangan hingga Rabu (17/6).
Dalam persidangan kemarin, Buchtar yang masih mengenakan pakaian kebesarannya bercorak Army sempat mengeluh. “Saya lelah hampir setengah tahun saya dikurung dan hingga kini belum juga selesai,” keluhnya.
Hal itu langsung ditanggapi majelis hakim yang meminta agar terdakwa lebih bersabar mengingat bukan cuma terdakwa yang merasakan hal serupa. Situasi pengamanan selama proses sidang kemarin tidak terlalu ketat dibanding pada saat awal persidangan.
JPU Maskel Rambulangi, SH, yang ditemui usai sidang mengaku bahwa materi tuntutan yang sedianya dibacakan kemarin belum siap. “Alasannya hanya belum siap tapi mudah-mudahan minggu depan tututan tersebut sudah bisa dibacakan,” ujarnya.
Sementara Tim Penasehat Hukum (PH) Buchtar, Paskalis Letsoin, SH dan Iwan Niode, SH mengungkapkan bahwa dengan penundaan ini sebenarnya sudah dikeluhkan oleh kliennya. Sebab dalam KUHP dicantumkan bahwa pross sidang sebisa mungkin dilakukan dengan cepat, karena pasal yang dikenakan juga diyakini masih berkutat di pasal 106, 160 dan pasal 2112 KUHP tentang unsure-unsur makar.
“Kami tetap meyakini jaksa sulit untuk membuktikan dakwaannya sebab memang ini yang terjadi di lapangan baik bentuk perlawanan maupun sifat menghasut,” imbuh Iwan. (ade)

Polisi Tetap Lakukan Penyelidikan

Soal Kasus Tertembaknya Opinus Tabuni JAYAPURA-Penyelidikan kasus tertembaknya Opinus Tabuni, warga Wamena, Kabupaten Jayawijaya, usai peringatan Hari Bangsa Pribumi Se-Dunia di Lapangan Sinapuk Wamena 9 Agustus 2008 lalu, tetap berjalan. "Penyelidikannya masih dilakukan Polres Jayawijaya dan pemberkasannya sedang berjalan. Terakhir meminta keterangan saksi ahli," kata Direskrim Polda Papua, Kombes Pol Drs Bambang Rudi Pratiknyo SH, MM, MH kepada Cenderawasih Pos di Mapolda Papua, Rabu (10/6) kemarin. Soal proyektil yang ditemukan dalam tubuh korban yang telah dilakukan uji forensik Puslabfor Mabes Polri, Direskrim Bambang Rudi mengatakan, proyektil tersebut merupakan peluru pantulan, bukan langsung mengenai korban dan itupun sudah menjadi serpihan. Dalam kasus ini, Direskrim Bambang Rudi mengakui pihaknya kesulitan dalam alat bukti dan saksi-saksi untuk mengungkap kasus itu. "Untuk membuka kasus itu, perlu saksi ahli. Kami juga pernah melakukan uji balistik dan pembanding senjata dan amunisi," imbuhnya. Sebelumnya, salah seorang kuasa hukum korban, Latifah Anum Siregar mempertanyakan kelanjutan kasus tertembaknya Opinus tersebut. Apalagi, kata Latifah, mestinya kasus tersebut sudah bisa diungkap karena polisi sudah mengatakan bahwa peluru yang ditembakan itu bukan peluru polisi.(bat)

Polda Tetapkan 3 Tersangka Makar Kapes

JAYAPURA-Polda Papua akhirnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam kasus pendudukan Lapter Kapeso Distrik Mamberamo Hilir, Kabupaten Mamberamo Raya.
Ketiga tersangka ini, diantaranya Nela Yenseren warga Biak, Agus Silo warga Kampung Kajasi Biak dan Melkianus Soromaja warga Kosanoweja Mamberamo Raya yang mengalami luka tembak di betis sebelah kiri dalam kontak tembak di Kapeso, Rabu (3/6) lalu.
Penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Papua menjerat ketiga tersangka dengan pasal 106 tentang makar.
"Setelah kami lakukan pemeriksaan, ketiganya resmi kami tetapkan sebagai tersangka kasus makar dan khusus Nela Yenseren juga kami jerat dengan pasal lain tentang ajaran yang menyesatkan," kata Direktur Reserse dan Kriminal Polda Papua, Kombes Pol. Drs. Bambang Rudi Pratiknyo SH, MM, MH di Mapolda Papua, Rabu (10/6) kemarin.
Direskrim yang didampingi Plh Kabid Humas Polda Papua, AKBP Nurhabri mengatakan, Nela Yenseren diketahui hanya lulusan dari sebuah sekolah dasar (SD) yang memiliki 8 anak yang bekerja di Pemda dan kapal.
Direskrim menjelaskan, Nela Yenseren mengakui dan menyadari bahwa ia ke Kapeso karena dipaksa oleh Decky Imbiri yang menjadi pimpinan TPN/OPM yang akhirnya menguasai Lapter Kapeso tersebut.
"Ia minta maaf kepada warga Kapeso, ia juga menyesal pada prinsipnya," kata Bambang Rudi.
Selain itu, warga yang ikut kelompok Decky Imbiri itu, bukan secara alami atau sukarela, tetapi kata Direskrim, perekrutan tersebut dilakukan secara paksa untuk masuk dalam kegiatan TPN/OPM yang dipimpin Decky Imbiri.
Direskrim mengatakan, ketiga tersangka sudah menjalani pemeriksaan kesehatan, di mana dari segi kejiwaan mereka dalam keadaan normal dan layak diperiksa sebagai tersangka.
Hanya saja, tersangka Melkianus Soromaja masih menjalani perawatan di RS Bhayangkara Polda Papua, Kotaraja karena luka tembak di betis sebelah kiri kakinya.
Plh Kabid Humas Polda Papua, AKBP Nurhabri menambahkan, dari hasil pemantauan di Lapter Kapeso oleh aparat kepolisian di sana, sudah tidak ada lagi kegiatan yang ditunjukan kelompok Decky Imbiri di Lapter yang jarang didarati pesawat berbadan kecil itu. Sebab aparat kepolisian telah berhasil menguasai Gedung Klasis GKI Kapeso dan rumah wakil Klasis GKI Kapeso yang sempat dijadikan markas kelompok tersebut.
Hanya saja, lanjut Nurhabri, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, aparat kepolisian masih berupaya untuk melakukan pendekatan persuasif terhadap warga.
"Kami juga harus betul-betul secara profesional melakukan tindakan kepolisian di Kapeso, yakni betul-betul mencari dan menangkap pelakunya, agar tidak menimbulkan korban dari masyarakat, apalagi mereka berbaur dengan warga Kapeso," ujarnya.
Soal bendera Bintang Kejora yang masih berkibar di Lapter Kapeso, Nurhabri mengakui sampai saat ini apakah bendera tersebut masih berkibar atau sudah diturunkan, pihaknya belum mendapatkan kejelasan karena kesulitan komunikasi ke daerah terpencil tersebut. (bat)

Keamanan di Papua Jadi Perhatian Khusus

Menkopolhukam, Mendagri, KaSAL, Kapolri dan Sejumlah Pejabat Tinggi TNI/Polri Kemarin Tiba di JayapuraJAYAPURA-Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Laksamana TNI (Pur) Widodo AS mengakui kunjunganya ke Provinsi Papua akan membahas berbagai hal, termasuk masalah keamanan di Tanah Papua. "Banyak hal yang perlu kita lihat, bagaimana persiapan Pemilu dan masalah keamanan di Papua serta lainnya," kata Widodo AS kepada wartawan saat tiba di Kota Jayapura bersama rombongan, Senin (8/6) kemarin. Widodo AS juga mengatakan kunjungannya ini juga untuk mengetahui bagaimana kelancaran jalannnya pemerintahan dan pembangunan terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, apalagi ada Inpres No. 5 Tahun 2008 tentang percepatan pembangunan di Papua dan masalah lainnya. Ditanya soal kasus di Kapeso, Distrik Mamberamo Hilir, Kabupaten Mamberamo Raya, Menkopolhukam tampaknya belum mau berkomentar banyak. "Kapolda kan sudah memberikan statemen, saya kira permasalahan keamanan secara umum tentu harus dikelola dengan baik, karena keamanan pasti akan berpengaruh bukan saja untuk diri sendiri, tapi juga pertahanan," imbuhnya.Sementara itu, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri tampaknya juga masih enggan berkomentar soal kasus di Lapter Kapeso yang sempat dikuasai oleh kelompok sipil bersenjata pimpinan Decky Imbiri. "Besok saja ya, dengan Menkopolhukam jam 07.00 WIT," ujarnya singkat usai pertemuan dengan jajaran Polda Papua di Gedung Sasana Krida, Dok II Jayapura, semalam.Sementara itu, kunjungan kerja Menkopolhukam bersama jajaran Polhukam ke Jayapura, Provinsi Papua ini, menggunakan pesawat khusus TNI AU Boeing 737-200 yang tiba di Bandara Sentani Kabupaten Jayapura pukul 16.00 WIT. Turut dalam rombongan Menkopolhukam ini, Mendagri Mardiyanto, KSAL Laksamana Madya Y Didik Heru Purnomo, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Kepala BIN Syamsir Siregar, Kepala Bais TNI Mayjen TNI Syafnil Armen. Selain itu, Deputi I Poldagri Kemenkopolhukam, Mayjen Karseno, Deputi IV Hanneg Mayjen TNI (Mar) Slamet Santoso, Deputi V Kamnas yang juga mantan Kapolda Papua, Irjen Pol Budi Utomo, Deputi II BIN Hardiyanto Rachman, Asops Panglima TNI Mayjen TNI Supiadin AS, Asintel Panglima TNI Mayjen TNI Anshori Tadjudin, Aster Panglima TNI Mayjen TNI Suprapto, Koor Sahli Panglima TNI Mayjen TNI Sudarmaidy yang juga mantan Kasdam XVII/Cenderawasih, Deops Kapolri Irjen Pol S Y Wenas, Kakor Brimob Irjen Pol Iman Sudjarwo, Wakabaintelkam Brigjen Pol Drs Pratiknyo, Sespri Menkopolhukam Laksma TNI Dadang Irawan dan Koorspri Panglima TNI Yudi Suwaswanto. Setelah sempat beristirahat sebentar di VIP Room Bandara Sentani, rombongan kemudian menuju ke penginapan di Swiss-Belhotel Papua, sedangkan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, mantan Kapolres Jayapura ini, menggelar pertemuan dengan jajaran Polda Papua yang berlangsung di Gedung Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura. Hanya saja, dalam pertemuan yang berlangsung hampir 1 jam lebih tersebut, tertutup bagi wartawan dan setelah acara selesai Kapolri pun enggan berkomentar ketika diwawancarai wartawan. Pada malam harinya, rombongan petinggi TNI dan Polri ini mengadakan pertemuan tertutup dengan Muspida Papua di gedung negara.Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 2 jam lebih tersebut, Widodo AS mendengar sejumlah persoalan di Papua serta juga membahas mengenai hal-hal yang menyangkut agenda nasional yang dilaksanakan dalam waktu dekat ini.Kepada Wartawan, Menkopolhukam, mengaku, dalam rapat tertutup itu ada beberapa hal yang dibahas. Pertama, mengenai kelanjutan penyelenggaraan pemilu mendatang terutama pemilihan presiden (Pilpres) yang lebih baik."Ya meski pada pemilu legisaltif lalu masih menyisahkan gugatan disana sini, tapi meski demikian pemilu mendatang kita harus upayakan lebih baik lagi," ungkapnya kepada wartawan, usai rapat tertutup dengan para Muspida Provinsi Papua, di Gedung Negara, Senin, (8/6), tadi malam.Kedua menyangkut akurasi data Daftar Pemilihan Tetap (DPT) serta persoalan pendistribusian logistik yang terkait dengan kondisi cuaca dan medan geografis daerah.Yang mana sesuai dengan laporan KPUD Provinsi Papua kepada dirinya bahwa pada pemilu 9 April 2009 ada sekitar 150 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terlambat dalam logistiknya sehingga pesta demokrasi pun terganggu alias proses pemilihan tidak berjalan dengan lancar."Pertemuan ini bagaimana membuat suatu perencanaan yang lebih cermat, dan semoga dapat terselesaikan secara baik termasuk dalam pelaksanaan Pilpres itu sendiri," imbuhnya.Berikutnya, mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Papua, khususnya mengenai pemanfaatan dana otsus yang digunakan secara optimal dan efektif dalam mensejahterakan dan memandirikan masyarakat dalam kehidupannya.Dan sesuai dengan keterangan dari Wakil Gubernur Alex Hesegem bahwa di Papua, otsus di Papua disalurkan juga dalam bentuk alokasi dana Rencana Pembangunan Kampung (Respek) yang mana dipadukan dengan kebijakan pusat yaitu Program Nasional Pembangunan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Dan menurutnya itu sangat strategis.Ditambahkan Widodo AS, bahwa pada pertemuan itu turut membahas mengenai masalah keamanan di Papua yang secara obyektif ia melihat ada terjadi eskalasi.Untuk itu semua pihak dminta supaya bersama-sama,sebab hal itu selain mengganggu proses pemilu tapi juga mengganggu pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan.Meski demikian, kata Widodo AS, persoalan gangguan keamanan itu sebaiknya jangan dilihat secara fenomena fisik saja, tapi juga dilihat juga bahwa apakah persoalan itu apakah ada faktor penyebabnya yang lain, misalnya akibat persoalan sosial ekonomi dan lainnya.Ditempat yang sama Ketua MRP, DR. Agus Alua, menandaskan, Menkopolhukam dalam rapat tersebut hanya ingin mendengar dan kemudian ditampung untuk disampaikan nantinya ke pusat.Soal gangguan keamanan akhir-akhir ini, menurutnya gejalanya aneh, sehingga aksi-aksi penyerangan itu apakah mereka adalah benar-benar OPM murni ataukah OPM buatan. Nah ini harus diselidiki dan dibuktikan oleh pihak kepolisian.Dalam jadwal kunjungan kerja Menkopolhukam tersebut, tadi malam disambut Gubernur Papua dan dilanjutkan dengan pertemuan Menkopolhukam dan rombongan dengan Gubernur Papua, Gubernur Papua Barat, Ketua MRP, Ketua DPRP, Ketua DPRD Papua Barat, Ketua KPU Papua dan Papua Barat, Ketua Panwaslu Papua dan Papua Barat, Bupati dan Walikota Jayapura. Selanjutnya, Selasa (9/6) hari ini, Menkopolhukam dan rombongan dijadwalkan melakukan pertemuan khusus dengan Pangdam XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua di Mapolda pukul 08.00 WIT, dilanjutkan pertemuan dengan Pangdam, Kapolda, Gubernur Papua, Bupati Sarmi dan Penjabat Bupati Mamberamo Raya.Pukul 10.00 wit, Menkopolhukam dan rombongan dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan aparat keamanan TNI dan Polri, termasuk seluruh pejabatnya. Setelah itu, rombongan kembali ke Jakarta. (nls/bat)

Keamanan di Papua Jadi Perhatian Khusus

Keamanan di Papua Jadi Perhatian Khusus
Menkopolhukam, Mendagri, KaSAL, Kapolri dan Sejumlah Pejabat Tinggi TNI/Polri Kemarin Tiba di JayapuraJAYAPURA-Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Laksamana TNI (Pur) Widodo AS mengakui kunjunganya ke Provinsi Papua akan membahas berbagai hal, termasuk masalah keamanan di Tanah Papua. "Banyak hal yang perlu kita lihat, bagaimana persiapan Pemilu dan masalah keamanan di Papua serta lainnya," kata Widodo AS kepada wartawan saat tiba di Kota Jayapura bersama rombongan, Senin (8/6) kemarin. Widodo AS juga mengatakan kunjungannya ini juga untuk mengetahui bagaimana kelancaran jalannnya pemerintahan dan pembangunan terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, apalagi ada Inpres No. 5 Tahun 2008 tentang percepatan pembangunan di Papua dan masalah lainnya. Ditanya soal kasus di Kapeso, Distrik Mamberamo Hilir, Kabupaten Mamberamo Raya, Menkopolhukam tampaknya belum mau berkomentar banyak. "Kapolda kan sudah memberikan statemen, saya kira permasalahan keamanan secara umum tentu harus dikelola dengan baik, karena keamanan pasti akan berpengaruh bukan saja untuk diri sendiri, tapi juga pertahanan," imbuhnya.Sementara itu, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri tampaknya juga masih enggan berkomentar soal kasus di Lapter Kapeso yang sempat dikuasai oleh kelompok sipil bersenjata pimpinan Decky Imbiri. "Besok saja ya, dengan Menkopolhukam jam 07.00 WIT," ujarnya singkat usai pertemuan dengan jajaran Polda Papua di Gedung Sasana Krida, Dok II Jayapura, semalam.Sementara itu, kunjungan kerja Menkopolhukam bersama jajaran Polhukam ke Jayapura, Provinsi Papua ini, menggunakan pesawat khusus TNI AU Boeing 737-200 yang tiba di Bandara Sentani Kabupaten Jayapura pukul 16.00 WIT. Turut dalam rombongan Menkopolhukam ini, Mendagri Mardiyanto, KSAL Laksamana Madya Y Didik Heru Purnomo, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Kepala BIN Syamsir Siregar, Kepala Bais TNI Mayjen TNI Syafnil Armen. Selain itu, Deputi I Poldagri Kemenkopolhukam, Mayjen Karseno, Deputi IV Hanneg Mayjen TNI (Mar) Slamet Santoso, Deputi V Kamnas yang juga mantan Kapolda Papua, Irjen Pol Budi Utomo, Deputi II BIN Hardiyanto Rachman, Asops Panglima TNI Mayjen TNI Supiadin AS, Asintel Panglima TNI Mayjen TNI Anshori Tadjudin, Aster Panglima TNI Mayjen TNI Suprapto, Koor Sahli Panglima TNI Mayjen TNI Sudarmaidy yang juga mantan Kasdam XVII/Cenderawasih, Deops Kapolri Irjen Pol S Y Wenas, Kakor Brimob Irjen Pol Iman Sudjarwo, Wakabaintelkam Brigjen Pol Drs Pratiknyo, Sespri Menkopolhukam Laksma TNI Dadang Irawan dan Koorspri Panglima TNI Yudi Suwaswanto. Setelah sempat beristirahat sebentar di VIP Room Bandara Sentani, rombongan kemudian menuju ke penginapan di Swiss-Belhotel Papua, sedangkan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, mantan Kapolres Jayapura ini, menggelar pertemuan dengan jajaran Polda Papua yang berlangsung di Gedung Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura. Hanya saja, dalam pertemuan yang berlangsung hampir 1 jam lebih tersebut, tertutup bagi wartawan dan setelah acara selesai Kapolri pun enggan berkomentar ketika diwawancarai wartawan. Pada malam harinya, rombongan petinggi TNI dan Polri ini mengadakan pertemuan tertutup dengan Muspida Papua di gedung negara.Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 2 jam lebih tersebut, Widodo AS mendengar sejumlah persoalan di Papua serta juga membahas mengenai hal-hal yang menyangkut agenda nasional yang dilaksanakan dalam waktu dekat ini.Kepada Wartawan, Menkopolhukam, mengaku, dalam rapat tertutup itu ada beberapa hal yang dibahas. Pertama, mengenai kelanjutan penyelenggaraan pemilu mendatang terutama pemilihan presiden (Pilpres) yang lebih baik."Ya meski pada pemilu legisaltif lalu masih menyisahkan gugatan disana sini, tapi meski demikian pemilu mendatang kita harus upayakan lebih baik lagi," ungkapnya kepada wartawan, usai rapat tertutup dengan para Muspida Provinsi Papua, di Gedung Negara, Senin, (8/6), tadi malam.Kedua menyangkut akurasi data Daftar Pemilihan Tetap (DPT) serta persoalan pendistribusian logistik yang terkait dengan kondisi cuaca dan medan geografis daerah.Yang mana sesuai dengan laporan KPUD Provinsi Papua kepada dirinya bahwa pada pemilu 9 April 2009 ada sekitar 150 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terlambat dalam logistiknya sehingga pesta demokrasi pun terganggu alias proses pemilihan tidak berjalan dengan lancar."Pertemuan ini bagaimana membuat suatu perencanaan yang lebih cermat, dan semoga dapat terselesaikan secara baik termasuk dalam pelaksanaan Pilpres itu sendiri," imbuhnya.Berikutnya, mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Papua, khususnya mengenai pemanfaatan dana otsus yang digunakan secara optimal dan efektif dalam mensejahterakan dan memandirikan masyarakat dalam kehidupannya.Dan sesuai dengan keterangan dari Wakil Gubernur Alex Hesegem bahwa di Papua, otsus di Papua disalurkan juga dalam bentuk alokasi dana Rencana Pembangunan Kampung (Respek) yang mana dipadukan dengan kebijakan pusat yaitu Program Nasional Pembangunan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Dan menurutnya itu sangat strategis.Ditambahkan Widodo AS, bahwa pada pertemuan itu turut membahas mengenai masalah keamanan di Papua yang secara obyektif ia melihat ada terjadi eskalasi.Untuk itu semua pihak dminta supaya bersama-sama,sebab hal itu selain mengganggu proses pemilu tapi juga mengganggu pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan.Meski demikian, kata Widodo AS, persoalan gangguan keamanan itu sebaiknya jangan dilihat secara fenomena fisik saja, tapi juga dilihat juga bahwa apakah persoalan itu apakah ada faktor penyebabnya yang lain, misalnya akibat persoalan sosial ekonomi dan lainnya.Ditempat yang sama Ketua MRP, DR. Agus Alua, menandaskan, Menkopolhukam dalam rapat tersebut hanya ingin mendengar dan kemudian ditampung untuk disampaikan nantinya ke pusat.Soal gangguan keamanan akhir-akhir ini, menurutnya gejalanya aneh, sehingga aksi-aksi penyerangan itu apakah mereka adalah benar-benar OPM murni ataukah OPM buatan. Nah ini harus diselidiki dan dibuktikan oleh pihak kepolisian.Dalam jadwal kunjungan kerja Menkopolhukam tersebut, tadi malam disambut Gubernur Papua dan dilanjutkan dengan pertemuan Menkopolhukam dan rombongan dengan Gubernur Papua, Gubernur Papua Barat, Ketua MRP, Ketua DPRP, Ketua DPRD Papua Barat, Ketua KPU Papua dan Papua Barat, Ketua Panwaslu Papua dan Papua Barat, Bupati dan Walikota Jayapura. Selanjutnya, Selasa (9/6) hari ini, Menkopolhukam dan rombongan dijadwalkan melakukan pertemuan khusus dengan Pangdam XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua di Mapolda pukul 08.00 WIT, dilanjutkan pertemuan dengan Pangdam, Kapolda, Gubernur Papua, Bupati Sarmi dan Penjabat Bupati Mamberamo Raya.Pukul 10.00 wit, Menkopolhukam dan rombongan dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan aparat keamanan TNI dan Polri, termasuk seluruh pejabatnya. Setelah itu, rombongan kembali ke Jakarta. (nls/bat)

Keamanan di Papua Jadi Perhatian Khusus

Menkopolhukam, Mendagri, KaSAL, Kapolri dan Sejumlah Pejabat Tinggi TNI/Polri Kemarin Tiba di JayapuraJAYAPURA-Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Laksamana TNI (Pur) Widodo AS mengakui kunjunganya ke Provinsi Papua akan membahas berbagai hal, termasuk masalah keamanan di Tanah Papua. "Banyak hal yang perlu kita lihat, bagaimana persiapan Pemilu dan masalah keamanan di Papua serta lainnya," kata Widodo AS kepada wartawan saat tiba di Kota Jayapura bersama rombongan, Senin (8/6) kemarin. Widodo AS juga mengatakan kunjungannya ini juga untuk mengetahui bagaimana kelancaran jalannnya pemerintahan dan pembangunan terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, apalagi ada Inpres No. 5 Tahun 2008 tentang percepatan pembangunan di Papua dan masalah lainnya. Ditanya soal kasus di Kapeso, Distrik Mamberamo Hilir, Kabupaten Mamberamo Raya, Menkopolhukam tampaknya belum mau berkomentar banyak. "Kapolda kan sudah memberikan statemen, saya kira permasalahan keamanan secara umum tentu harus dikelola dengan baik, karena keamanan pasti akan berpengaruh bukan saja untuk diri sendiri, tapi juga pertahanan," imbuhnya.Sementara itu, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri tampaknya juga masih enggan berkomentar soal kasus di Lapter Kapeso yang sempat dikuasai oleh kelompok sipil bersenjata pimpinan Decky Imbiri. "Besok saja ya, dengan Menkopolhukam jam 07.00 WIT," ujarnya singkat usai pertemuan dengan jajaran Polda Papua di Gedung Sasana Krida, Dok II Jayapura, semalam.Sementara itu, kunjungan kerja Menkopolhukam bersama jajaran Polhukam ke Jayapura, Provinsi Papua ini, menggunakan pesawat khusus TNI AU Boeing 737-200 yang tiba di Bandara Sentani Kabupaten Jayapura pukul 16.00 WIT. Turut dalam rombongan Menkopolhukam ini, Mendagri Mardiyanto, KSAL Laksamana Madya Y Didik Heru Purnomo, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Kepala BIN Syamsir Siregar, Kepala Bais TNI Mayjen TNI Syafnil Armen. Selain itu, Deputi I Poldagri Kemenkopolhukam, Mayjen Karseno, Deputi IV Hanneg Mayjen TNI (Mar) Slamet Santoso, Deputi V Kamnas yang juga mantan Kapolda Papua, Irjen Pol Budi Utomo, Deputi II BIN Hardiyanto Rachman, Asops Panglima TNI Mayjen TNI Supiadin AS, Asintel Panglima TNI Mayjen TNI Anshori Tadjudin, Aster Panglima TNI Mayjen TNI Suprapto, Koor Sahli Panglima TNI Mayjen TNI Sudarmaidy yang juga mantan Kasdam XVII/Cenderawasih, Deops Kapolri Irjen Pol S Y Wenas, Kakor Brimob Irjen Pol Iman Sudjarwo, Wakabaintelkam Brigjen Pol Drs Pratiknyo, Sespri Menkopolhukam Laksma TNI Dadang Irawan dan Koorspri Panglima TNI Yudi Suwaswanto. Setelah sempat beristirahat sebentar di VIP Room Bandara Sentani, rombongan kemudian menuju ke penginapan di Swiss-Belhotel Papua, sedangkan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, mantan Kapolres Jayapura ini, menggelar pertemuan dengan jajaran Polda Papua yang berlangsung di Gedung Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura. Hanya saja, dalam pertemuan yang berlangsung hampir 1 jam lebih tersebut, tertutup bagi wartawan dan setelah acara selesai Kapolri pun enggan berkomentar ketika diwawancarai wartawan. Pada malam harinya, rombongan petinggi TNI dan Polri ini mengadakan pertemuan tertutup dengan Muspida Papua di gedung negara.Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 2 jam lebih tersebut, Widodo AS mendengar sejumlah persoalan di Papua serta juga membahas mengenai hal-hal yang menyangkut agenda nasional yang dilaksanakan dalam waktu dekat ini.Kepada Wartawan, Menkopolhukam, mengaku, dalam rapat tertutup itu ada beberapa hal yang dibahas. Pertama, mengenai kelanjutan penyelenggaraan pemilu mendatang terutama pemilihan presiden (Pilpres) yang lebih baik."Ya meski pada pemilu legisaltif lalu masih menyisahkan gugatan disana sini, tapi meski demikian pemilu mendatang kita harus upayakan lebih baik lagi," ungkapnya kepada wartawan, usai rapat tertutup dengan para Muspida Provinsi Papua, di Gedung Negara, Senin, (8/6), tadi malam.Kedua menyangkut akurasi data Daftar Pemilihan Tetap (DPT) serta persoalan pendistribusian logistik yang terkait dengan kondisi cuaca dan medan geografis daerah.Yang mana sesuai dengan laporan KPUD Provinsi Papua kepada dirinya bahwa pada pemilu 9 April 2009 ada sekitar 150 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terlambat dalam logistiknya sehingga pesta demokrasi pun terganggu alias proses pemilihan tidak berjalan dengan lancar."Pertemuan ini bagaimana membuat suatu perencanaan yang lebih cermat, dan semoga dapat terselesaikan secara baik termasuk dalam pelaksanaan Pilpres itu sendiri," imbuhnya.Berikutnya, mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Papua, khususnya mengenai pemanfaatan dana otsus yang digunakan secara optimal dan efektif dalam mensejahterakan dan memandirikan masyarakat dalam kehidupannya.Dan sesuai dengan keterangan dari Wakil Gubernur Alex Hesegem bahwa di Papua, otsus di Papua disalurkan juga dalam bentuk alokasi dana Rencana Pembangunan Kampung (Respek) yang mana dipadukan dengan kebijakan pusat yaitu Program Nasional Pembangunan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Dan menurutnya itu sangat strategis.Ditambahkan Widodo AS, bahwa pada pertemuan itu turut membahas mengenai masalah keamanan di Papua yang secara obyektif ia melihat ada terjadi eskalasi.Untuk itu semua pihak dminta supaya bersama-sama,sebab hal itu selain mengganggu proses pemilu tapi juga mengganggu pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan.Meski demikian, kata Widodo AS, persoalan gangguan keamanan itu sebaiknya jangan dilihat secara fenomena fisik saja, tapi juga dilihat juga bahwa apakah persoalan itu apakah ada faktor penyebabnya yang lain, misalnya akibat persoalan sosial ekonomi dan lainnya.Ditempat yang sama Ketua MRP, DR. Agus Alua, menandaskan, Menkopolhukam dalam rapat tersebut hanya ingin mendengar dan kemudian ditampung untuk disampaikan nantinya ke pusat.Soal gangguan keamanan akhir-akhir ini, menurutnya gejalanya aneh, sehingga aksi-aksi penyerangan itu apakah mereka adalah benar-benar OPM murni ataukah OPM buatan. Nah ini harus diselidiki dan dibuktikan oleh pihak kepolisian.Dalam jadwal kunjungan kerja Menkopolhukam tersebut, tadi malam disambut Gubernur Papua dan dilanjutkan dengan pertemuan Menkopolhukam dan rombongan dengan Gubernur Papua, Gubernur Papua Barat, Ketua MRP, Ketua DPRP, Ketua DPRD Papua Barat, Ketua KPU Papua dan Papua Barat, Ketua Panwaslu Papua dan Papua Barat, Bupati dan Walikota Jayapura. Selanjutnya, Selasa (9/6) hari ini, Menkopolhukam dan rombongan dijadwalkan melakukan pertemuan khusus dengan Pangdam XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua di Mapolda pukul 08.00 WIT, dilanjutkan pertemuan dengan Pangdam, Kapolda, Gubernur Papua, Bupati Sarmi dan Penjabat Bupati Mamberamo Raya.Pukul 10.00 wit, Menkopolhukam dan rombongan dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan aparat keamanan TNI dan Polri, termasuk seluruh pejabatnya. Setelah itu, rombongan kembali ke Jakarta. (nls/bat)

Baku Tembak di Kapeso, 3 Tewas

JAYAPURA- Kontak senjata akhirnya pecah di Kapeso. Kelompok diduga dari TPN/OPM yang menguasai Lapter Kapeso, Distrik Mamberamo Hilir, Kabupaten Mamberamo Raya dilaporkan melakukan penyerangan terhadap anggota polisi, Rabu (3/6) pukul 13.30 WIT pekan kemairn.
Meski sempat diberikan peringatan, namun kelompok yang dipimpin Decky Imbiri tersebut terus menyerang 8 personel polisi yang akan turun ke bibir danau dekat Kapeso untuk melakukan himbauan dari pimpinan gereja di Papua yang disiarkan dengan pengeras suara. Penyerangan itu dibalas juga dengan tembakan dari aparat
Akibat kontak senjata ini, 4 anggota kelompok pimpinan Decky Imbiri tersebut tertembak, dimana 2 diantaranya tewas di tempat dan 2 mengalami luka-luka.
Selain itu, 4 personel polisi mengalami luka - luka ringan karena terkena anak panah di bagian kaki dan tangan.
Tidak hanya itu, polisi berhasil masuk dan menguasai rumah Wakil Ketua Klasis GKI Kapeso yang sempat dijadikan markas bagi kelompok bersenjata pimpinan Decky.
Di rumah tersebut, polisi berhasil mengamankan Nela Yenseren yang sempat mengaku sebagai pendeta dan menyebarkan ajaran yang dinilai melenceng bersama dengan seorang remaja berusia 14 tahun.
Belum diketahui nama-nama korban, apalagi tidak ada identitasnya. Selain itu, sebelumnya juga dilaporkan salah seorang anggota Tim Negosiasi dari Penjabat Bupati Mamberamo Raya Demianus Kyew-Kyew dilaporkan juga tewas. Korban ditembak oleh orang tidak dikenal ketika mencoba masuk ke Kapeso. Nama anggota tim negosiasi ini juga belum diketahui, namun korban mengalami luka di tangan dan tembus hingga perutnya.
Kapolda Papua Irjen Pol Drs FX Bagus Ekodanto kepada wartawan dalam pers conference di Mapolda Papua, Sabtu (6/6) kemarin, membenarkan adanya kejadian tersebut.
Kapolda menjelaskan, awalnya pada Rabu (3/6) pukul 13.30 WIT lalu, 8 personel Brimob dengan menggunakan kapal patroli 509 Polda Papua yang dibantu 2 long boat memberikan himbauan kepada masyarakat dan kelompok pimpinan Decky Imbiri yang menguasai Lapter Kapeso. Himbauan dilakukan dari sebuah danau sekitar 300 meter dari kampung tersebut.
Himbauan ini berasal dari pimpinan gereja di Papua yakni Ketua Sinode GKI Papua, Pdt Jemima Krey Mirino dan Ketua Sinode GIDI Pdt Lipiyus Biniluk yang sempat direkam Selasa lalu, melalui pengeras suara.
Saat polisi mendekati bibir danau, terlihat ada beberapa warga yang memanggil. Aparat kemudian merapat. Ternyata, itu hanya jebakan, karena yang terlihat orang-orang itu justru anggota kelompok Decky Imbiri. Mereka terlihat mengangkat senjata, busur dan anak panah. Polisi kemudian cepat-cepat mendekati ke belakang kantor Klasis GKI Kapeso.
Polisi tiba-tiba diserang dengan senjata tradisional busur dan anak panah.
"Anggota sempat memberikan peringatan, namun tidak digubris bahkan terus menyerang. 8 personel lainnya langsung membantu sehingga terjadi kontak dengan kelompok bersenjata tersebut," jelas Kapolda Bagus Ekodanto.
Pada saat kontak tersebut, lanjut Kapolda, polisi akhirnya bisa menguasai Kantor Klasis GKI Kapeso dan rumah dari Wakil Klasis yang juga sempat dikuasai oleh kelompok bersenjata tersebut, lalu melakukan pemeriksaan.
Dalam pemeriksaan tersebut, polisi berhasil menemukan Nela Yenseren yang diduga sempat menyebarkan ajaran yang melenceng kepada warga Kapeso hingga bergabung bersama Decky Imbiri mengibarkan bendera Bintang Kejora dan menguasai Lapter Kapeso.
Selain itu, seorang anak berusia 14 tahun ditemukan bersama Nela Yenseren, selanjutnya diamankan dan dibawa ke Kampung Bagusa, tidak jauh dari Kapeso. "Setelah itu, dilakukan tindakan persuasif supaya tidak ada penyerangan," katanya.
Kapolda mengungkapkan kelompok Decky Imbiri bersama masyarakat yang terpengaruh diketahui sudah melarikan diri ke seberang Lapter Kapeso.
Polisi kemudian melakukan penyisiran dan menemukan dua orang tewas tertembak dan 2 orang luka-luka.
Tidak hanya itu, di TKP ditemukan puluhan busur dan anak panah, 4 senjata api rakitan seperti Moser dan 1 senjata api rakitan seperti AK 47 dan 15 butir peluru, dokumen latihan dan dokumen tentang ajaran ibu Nela Yenseren serta beberapa catatan aktivitas kegiatan mereka di Kapeso.
"Korban langsung dievakuasi, namun nama-nama korban belum diketahui karena tanpa identitas. Korban akan divisum, Selain itu komunikasi kami dengan anggota disana sulit sekali, dan selalu putus-putus. Dari sini diketahui, kelompok tersebut memang dipimpin Decky Imbiri. Ia dikenal dengan sebutan komandan dan melakukan pelatihan militer baik untuk membuat senjata rakitan dan merakit senjata tradisional busur dan anak panah, melatih pionir-pionir pertahanan dan mereka melatih untuk mengajar memanah dan mendirikan camp-camp," papar Kapolda.
Kapolda mensinyalir ada konspirasi yang dilakukan Decky Imbiri dan Nela Yenseren, dimana dalam pelatihan fisik dilakukan Decky Imbiri dan untuk ajarannya dilakukan Nela Yenseren. Ajaran dari Nela menyebutkan, akan Datang Juru Selamat dari Kapeso, termasuk menafsirkan mimpi ada bendera dan kuda putih. Akibat ajaran ini, masyarakat akhirnya tetap bertahan disana, sambil menunggu kemerdekaan.
Hingga sekarang polisi masih melakukan status quo di Kantor Klasis GKI dan belum melakukan kegiatan lebih lanjut, sambil mengembalikan situasi di Kapeso. Saat ini, setidaknya ada sekitar 48 personel kini berada di Kantor Klasis GKI Kapeso. Jarak kantor klasis dengan Lapter Kapeso sekitar 300 meter.
Kapolda memperkirakan kelompok Decky Imbiri tersebut lari kearah sekitar Kosata atau bertahan di Pegunungan Ampawer. Sebelumnya, ada sekitar 150 orang yang bergabung bersama Kelompok Decky Imbiri.
Berapa pucuk senpi yang dimiliki? Kapolda mengakui belum memperoleh keterangan jelas, namun dari informasi awal mereka memiliki senpi rakitan 15 unit dan 3 pucuk senpi organik.
Kapolda menyebut kelompok Decky Imbiri merupakan kelompok sipil bersenjata, namun diperoleh informasi juga ada yang mengakui pernah bersama-sama dalam pelatihan TPN/OPM.
Soal Decky Imbiri, ujar Kapolda, ia ingin menjadi komandan, karena dikenal dengan nama komandan. "Ia mantan TNI. Saya tidak tanya ke Kodam, tapi tanya orang yang pernah latihan bersama yang bersangkutan bahwa dulu mantan TNI. Dia membentuk pasukan ini dengan merekrut masyarakat sekitar. Indikasinya sudah mengetahui, dimana yang ikut ada sebagian warga dari Trimuris, Kosata, Bahudi dan Bagusa," jelasnya.
Kapolda mengungkapkan sudah 17 hari mereka menguasai Lapter Kapeso, namun pihaknya tidak akan membiarkan aksi mereka." Untuk sekarang masih status quo dulu, selain itu memulihkan aktivitas masyarakat dan mengajak kepada tokoh masyarakat agar kembali beraktifitas," jelasnya.
Yang jelas, pihaknya akan melakukan pengejaran terhadap kelompok Decky Imbiri. Kapolda juga mengakui akan ada penambahan pasukan ke Kapeso. Saat ini sudah ada 200 personel dari Brimob, Densus, Polaiar dan Polres Sarmi di Kapeso.
Menurut Kapolda, sesuai perintah Kapolri, agar dilakukan secara persuasif, termasuk melibatkan Komnas HAM, pimpinan gereja, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemuda, namun kejadian tersebut sifatnya Force Majeure, tidak menyangka akan dilakukan penyerangan.
"Belum ada tindakan ke bandara Kapeso, kita masih persuasif, bendera bintang kejora masih berkibar. Kami tetap menghimbau kepada masyarakat, meski status quo," jelasnya.
Korban tewas warga setempat, diakui oleh Kapolda. Korban ditembak di kanal Sawandi saat akan mencoba masuk di daerah yang dikuasai kelompok Decky Imbiri tersebut. Warga itu merupakan tim negosiasi dari Bupati Mamberamo Raya Demianus Kyew-Kyew yang mau masuk ke Kapeso, namun Kapolda mengatakan, bahwa ia sudah diingatkan untuk tidak masuk karena masih bahaya di kanal. Padahal, rombongan lain masih berhenti di Bagusa.
"Dari rombongan Bupati mau ke sana. Saya belum tahu apa tujuan rombongan Bupati mau masuk kesana, karena sudah sempat diingatkan Kapolres Sarmi untuk tidak masuk ke Kapeso," tandasnya.
Kapolda mengatakan dari informasi yang diperoleh, bahwa Decky Imbiri memiliki pasukan, kemudian mempersiapkan bunker atau pioner pertahanan dan latihan itu dilakukan secara rutin. "Sementara dari analisa, tujuannya mereka untuk merdeka. Kami tetap akan melakukan pengejaran," pungkasnya. (bat)

GRAFISSS

Data dan fakta

Lapter Kapeso Diduduki TPN/OPM Kelompok Decky Imbiri
-Rabu (13/5) Lapter Kapeso dikuasai dan pengibaran Bendera Bintang Kejora
-Sabtu (16/5) negosiasi pertama Pdt Yoku dengan Pok Decky Imbiri, tapi tidak ada titik temu.
-Minggu (17/5) negosiasi kedua, libatkan pemda, tokoh agama, masyarakat dan pemuda, namun belum ada titik temu.
-Selasa (19/5) Polda Kirim 1 SSK Brimob ke Kampung Bagusa
-Senin (25/5) anggota Polres Sarmi diserang luka terkena anak panah di pelipis kiri.
-Selasa (26/5) Polda Kirim 2 Pleton Brimob dengan KN Aldebaran.
-Kamis (28/5) masih negosiasi ketiga.
-Selasa (2/6) Polda membuat rekaman suara himbauan dari Ketua Sinode GKI Papua, Pdt Jemima Krey Mirino dan Ketua Sinode GIDI, Pdt Lipiyus Biniluk.
-Rabu (3/6) 8 personel Brimob yang menyerukan himbauan diserang kelompok Decky Imbiri, 4 warga tertembak, 2 diantaranya tewas, 2 luka-luka. Di pihak polisi, 4 mengalami luka ringan.
-Rabu (3/6) di Kanal Sawandi, seorang Tim Negosiasi Bupati Mamberamo Raya tewas ditembak orang tidak dikenal saat mencoba masuk Kapeso.

Sumber: Mapolda Papua