WELCOME TO WEB FGPBP

Mungkin anda berfikir, akulah manusia yang paling tidak beruntung dan bodoh, karena kecintaan ku terhadap negeri ku lebih besar dari yang kau dapat dari ku...tapi satu hal yang kau tahu, bahwa aku berjalan bersama suatu kebenaran yang dunia telah menolaknya...sebab yang ku tahu...kebenar itu akan memerdekakan aku.

23 Jul 2010

West Papua 2010 Barack Obama minisheets


West Papua 2010 Barack Obama minisheets



The newly-proclaimed Republic of West Papua issued an attractive set of three stamps to celebrate the visit by President Barack Obama of the USA, in March 2010.
==============
Only one of each stamp is shown in the photo, but the auction is for three miniature sheets of ten stamps, with inscribed margins.

West Papua's Philatelic Agency is in Melbourne.
==============
The Free Papua Movement (Bahasa: Organisasi Papua Merdeka, abbreviated OPM) is a nationalist organization established in 1965 to seek independence for Western New Guinea from Indonesia. The country was administered by Indonesia from 1962. And before that by the Dutch, as Netherlands New Guinea. SOURCE

Although the Netherlands had insisted the West New Guinea people be allowed self-determination in accord with the United Nations charter and General Assembly Resolution 1514 (XV) which was to be called the "Act of Free Choice"; the New York Agreement instead provided a 7 year delay and gave the United Nations no authority to supervise the act. The transfer's legitimacy was not recognized by the Papuan population, the majority of whom continued civil disobedience by raising the West Papua Morning Star flag each year on the 1st December although this action was illegal under Indonesian law.



West Papua 2010 Year of the Tiger minisheet

The newly-proclaimed Republic of West Papua issued an attractive stamp to celebrate the Year of the Tiger, 2010.

The stamp shows a tiger swimming in a reflecting pool and the West Papua flag.

Only one stamp is shown in the photo, but the auction is for a full miniature sheet of ten stamps, with inscribed margins.

West Papua's Philatelic Agency is in Melbourne. SOURCE





West Papua 2010 Valentines Day minisheet. Roses


The newly-proclaimed Republic of West Papua issued an attractive stamp to celebrate Valentine's Day, 14th February 2010.

The stamp shows roses and a heart on a background of the West Papua flag.

==============

Only one stamp is shown in the photo, but the auction is for a full miniature sheet of ten stamps, with inscribed margins. SOURCE

West Papua's Philatelic Agency is in Melbourne.

West Papua 2010 Aircraft minisheet. Plane

The newly-proclaimed Republic of West Papua issued an attractive stamp to celebrate their national airline, WESTPAPAIR. 

The stamp shows an airliner with the West Papua flag on its tail.


The Free Papua Movement (Bahasa: Organisasi Papua Merdeka, abbreviated OPM) is a nationalist organization established in 1965 to seek independence for Western New Guinea from Indonesia. The country was administered by Indonesia from 1962. And before that by the Dutch, as Netherlands New Guinea. Source

Although the Netherlands had insisted the West New Guinea people be allowed self-determination in accord with the United Nations charter and General Assembly Resolution 1514 (XV) which was to be called the "Act of Free Choice"; the New York Agreement instead provided a 7 year delay and gave the United Nations no authority to supervise the act. The transfer's legitimacy was not recognized by the Papuan population, the majority of whom continued civil disobedience by raising the West Papua Morning Star flag each year on the 1st December although this action was illegal under Indonesian law.  

US moves to give support to Indonesia's Kopassus special force

 

US moves to give support to Indonesia's Kopassus special force.
Scoop.co.nz (press release)
Kopassus: The elite Indonesian commando force used against indigenous peoples of Timor Leste and West Papua. (Photo by Kopassus. ...

Scoop.co.nz (press release)


Pacific Islands rally to help free West Papua
New Zealand Herald
By Dev Nadkarni Filep Karma is serving a 15-year treason sentence for flying the West Papua flag in Indonesia's easternmost Papua province. Photo / AP. ...

New Zealand Herald


 West Papua, an Issue whose time has come
RETURN WEST PAPUA TO THE UNITED NATIONS GENRAL ASSEMBLY. MAIN OBJECTIVES ...Seeking support by MSG and PIF to sponsor West Papua to the UN General Assembly ...
www.redwire.us/AWPAN/WPNCL-ROAD-MAP.pptx



 Get Up, Stand Up: West Papua Stands Up For Its Rights | IsumaTV
188, Radicalisation and Dialogue in Papua: West Papuans unite against Special Autonomy and for a referendum on independence By Jim Elmslie and Camellia Webb ...
www.isuma.tv/.../get-up-stand-up-west-papua-stands-up-for-its...


 
West Papua 2010 Aircraft minisheet. Plane for sale - TradeMe.co.nz ...
The newly-proclaimed Republic of West Papua issued an attractive stamp to celebrate ... The stamp shows an airliner with the West Papua flag on its tail. ...
www.trademe.co.nz/Antiques.../auction-303837393.htm

OTSUS BIKIN PAPUA MAKIN TERBELAKANG

Otsus Bikin Papua Makin Terbelakang
Vivanews
VIVAnews - DPR RI menyatakan bahwa otonomi khusus (otsus) Papua dan otonomi Aceh belum memberikan hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat setempat. ...
Lihat semua berita mengenai topik ini »



Pacific rallies to help free West Papua World NZ Herald News
A push for independence in Indonesia's rich but troubled territory of Papua is set to become an issue for the Pacific Island Forum.
www.nzherald.co.nz/world/news/article.cfm?c_id=2...



Otsus Papua Terhambat Manajemen Pemerintahan
Media Indonesia
JAKARTA--MI: Efektifitas otonomi khusus Papua berdasarkan UU 21/2001 menjadi tanda tanya. DPR mengkritisi keistimewaan yang diberikan malah membuat indeks ...
Lihat semua berita mengenai topik ini »



Isu Uranium Alihkan Penolakan Otsus? - Papua News Posterous
“Uranium itu cuman isu yang dimainkan oleh aktor politik di Papua dan nasional untuk mengalihkan perhatian masyarakat Papua pasca penuntutan penolakan Otsus ke DPRP beberapa waktu lalu,” ungkap Septer Manufandu di dampingi rekan-rekan ...
Papua News Posterous - http://papuanews.posterous.com/



Northcote West Papua Dinner and Entertainment | Indymedia Australia
For victims of June earthquake in Serui and West Papuan regugees in Wewak PNG who lost homes in recent fires. Line up. TABURA CASSOWARY DANCERS ...
indymedia.org.au/northcote-west-papua-dinner-and-entertain...



Papua Press Agency Blogger: Isu Uranium Alihkan Penolakan Otsus?
Oleh spmnews@gmail.com (SPMNews)
Terkait hal ini, salah satu aktivis Forum Demokrasi Rakyat Papua Barat (Fordem Papua), Septer Manufandu menilai bahwa isu uranium itu hanya untuk mengalihkan perhatian masyarakat atas desakan pengembalian Otsus. ...
Papua Press Agency - http://papuapress.blogspot.com/

Priyo: Otonomi Khusus Papua dan Aceh Belum Optimal

Tapol Papua dan Maluku Akan Dapat Amnesti
Metro TV News
Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan memberikan amnesti kepada sejumlah tahanan politik di Provinsi Papua dan Maluku...
Lihat semua berita mengenai topik ini »






Priyo: Otonomi Khusus Papua dan Aceh Belum Optimal
Tempo Interaktif
Hal itu mengemuka rapat kerja antara tim pemantau Undang-undang otonomi Khusus Papua dan Pemerintahan Aceh dengan Menteri Koordinator Politik, ...
Lihat semua berita mengenai topik ini »


On assignment in West Papua on Vimeo
Patrolling for illegal fishing from Max Ammer's ultralight aircraft...
vimeo.com/13358955

Papua Bergejolak, DPR-Pemerintah Gelar Rakor

INILAH.COM, Jakarta - DPR menggelar rakor bersama dengan Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menkum & HAM Patrialis Akbar, Mendagri Gamawan Fauzi, Panglima TNI Joko Santoso dan Kapolri Jendral Polisi Bambang Hendarso Danuri untuk membahas tentang Otsus Papua.
"Tentang Otsus Papua dan pemerintahan di Aceh," ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso sebelum memimpin rapat di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (23/7).
Menurut Priyo, seluruh menteri yang hadir menginginkan pertemuan berlangsung agak dipercepat. Hal itu dikarenakan agar permasalahan di Papua dan Aceh bisa segera diatasi dengan baik dari pemerintah dan DPR.
"Dengan demikian adanya pertemuan ini ada solusi baik untuk menuntaskan ini," tandas Priyo yang juga Ketua DPP Partai Golkar. [mvi/jib]

Papua
 Bergejolak, DPR-Pemerintah Gelar Rakor

Inilah.com
"Tentang Otsus Papua dan pemerintahan di Aceh," ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso sebelum memimpin rapat di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (23/7). ...
Lihat semua berita mengenai topik ini »

Inilah.com

22 Jul 2010

Presiden Diminta Tuntaskan Persoalan Papua

Yorris Raweyai
Yorris Raweyai
Jakarta [PAPOS] - Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Yorris Raweyai menegaskan, berbagai masalah Papua harus bisa diselesaikan secara tuntas pada masa kepemimpinan terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Kita inginkan pada periode SBY-Boediono ini kita mampu untuk menyelesaikan Papua dan Aceh, sehingga kredibilitas bangsa ini di mata internasional bisa tercapai dengan cara yang demokratis, berkeadilan, bermartabat," kata Yorris saat rapat Tim Pemantau Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan Otonomi Khusus Aceh bersama pemerintah di Gedung DPR, Jakarta, Jumat.
Anggota Komisi I DPR itu menyesalkan kinerja pemerintah terhadap pelaksanaan UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan UU 11/2006 tentang Otonomi Khusus Aceh yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
"Tidak pernah ada evaluasi dari pemerintah, mengeluarkan PP juga tanpa ada pembahasan bersama-sama DPR. Maka kalau kita lihat orang menuntut untuk mengembalikan itu, saya setuju," kata Yorris.
Namun demikian, Yorries tidak setuju kalau otonomi khusus dikatakan gagal. "Karena tidak ada parameter, kapan dievaluasi, dimana gagalnya," ujar politisi Golkar dari Papua Barat itu.
Ia juga menyesalkan adanya perlakuan yang berbeda terhadap masyarakat Papua. Ia mencontohkan pelaku pembunuhan terhadap tokoh Papua Theis Eluay dan tokoh Papua lainnya hanya dihukum 4 tahun dan bahkan banyak yang dibebaskan. SOURCE

"Tapi masyarakat Papua yang mengibarkan bendera Bintang Kejora dihukum 15 tahun penjara karena PP No 77/2007," kata Yorris.
Dikatakan, sebenarnya dalam UU 21/2001 dan UU 11/2006 dilengkapi dengan dana otonomi Khusus yang terpisah dari dana pemerintah. "Kalau pemerintah mau arif, punya `political will`, pemerintah sebaiknya membentuk satu tim yang hanya melaksanakan implementasi otsus secara konsisten, tinggal dikoodrdinsikan dengan Pemda Papua. Itu tidak sulit," kata Yorris.
Sementara itu Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, pengaturan lambang daerah sebagaimana diatur dalam PP No 77/2007 tentang Lambang Daerah harus sesuai dengan aturan yang ada dan tidak boleh bertentangan dengan otonomi daerah dan otonomi khusus bagi Papua.
"Berdasarkan amanat pasal 2 ayat (2) UU 21/2001, Papua dapat memiliki lambang daerah sebagai panji kebesaran dan simbol kultural dari kemegahan jati diri Papua dalam bentuk bendera dan lagu daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan," ujar Djoko Suyanto.
Tetapi untuk desain lambang daerah seperti bendera Bintang Kejora tidak dapat digunakan sebagai lambang sebagaimana yang diatur pada pasal 6 Peraturan pemerintah 77 tahun 2007. [ant/agi]

DPRP TOLAK PEMEKARAN PAPUA TENGAH



MENDAGRI: OTSUS PAPUA SUDAH FINAL - Berita - Kementerian Dalam ...
''Soal otsus Papua, sudah selesai, sudah final. Tapi kalau minta referendum, saya tak bisa komentar,'' ujar Gamawan Fauzi di kantornya, usai shalat Jumat ...
www.depdagri.go.id/news/.../mendagri-otsus-papua-sudah-fin...



DPRP Tidak Restui Pemekaran Papua Tengah - Papua - Indonesia ...
Wondan menjelaskan bahwa pada pertemuan Pemerintah Pusat dengan DPRP beberapa waktu telah dibicarakan tentang moratorium pemekaran daerah otonom baru khusus untuk Provinsi Papua.“Kami sudah dibicarakan dan kami sampaikan bahwa tidak ...
Papua - Indonesia Connections - http://papua.posterous.com/



KOTA SORONG Tokoh Agama Desak Kapolda Berantas Judi Togel
Suara Karya
Ini untuk menjaga generasi di Papua dan Papua Barat tak tercemar dengan godaan judi togel di Kota Sorong yang belakangan ini makin marak," papar Pendeta ...
Lihat semua berita mengenai topik ini »

A Mediating Hand to Pull Papua Back From the Edge of Disaster

by.Mangadar Situmorang


The need for an international mediator in the case of Papuan autonomy has been frequently raised, most recently two weeks ago when thousands of Papuans rallied in Jayapura to demand a referendum to determine their own fate . A number of civil society organizations support the idea of outside engagement to bring the problems in Papua to a peaceful and sustainable end. The Indonesian Institute of Sciences (LIPI) has even suggested that Jakarta “put aside paranoia of foreign parties and no longer use nationalist sentiment as pretext.”

Just whether international mediation is likely or not in the Papuan cause depends on the government, Papuans and the international community.

Regarding the government, LIPI might be correct in assuming that some factions in Jakarta are fearful of international intervention.

Of course, there is nothing wrong with the view that the Papuan cause is a domestic affair. But after four decades without an effective solution, the claim that Papua’s integration into Indonesia is final, legal and irrevocable lacks credibility.


From the Papuan side, the call for the UN or a neutral country to act as a mediator needs to answer the question: Just who is it calling for a third party? SOURCE


Is it the Papuan People’s Assembly (MRP), the Papuan Presidium Council (DPP), the National Committee for West Papua (KNPB) or regional legislatures (DPRPs)?


A representative group will be one united with other Papuans, integrated within cohesive organizations and led by a strong and legitimate leadership.

21 Jul 2010

Papua (formerly Irian Jaya), Indonesia: ketegangan tinggi militer "menyapu" Puncak Jaya


Rabu, Juli 21, 2010



By Elizabeth Kendal
Liberty Keagamaan Buletin Doa (RLPB) 065 
Khusus untuk membantu Layanan BeritaAUSTRALIA (ANS) Sejak TNI akhir Mei (militer Indonesia) dan BRIMOB (polisi militeristik) pasukan telah melakukan 'sweeping operasi' di daerah dataran tinggi Puncak Jaya Papua (formerly Irian Jaya). Ini tentu saja untuk flush keluar 'separatis' mereka menyalahkan (tanpa bukti) untuk dua serangan baru-baru ini. Indonesia terus Papua tertutup bagi media internasional dan organisasi hak asasi manusia. Namun, berita ini bocor keluar pada risiko pribadi yang besar dan pada tanggal 18 Juni Barat Papua Tim Advokasi (WPAT) menerbitkan sebuah laporan dengan rincian dari krisis di Puncak Jaya.
WPAT melaporkan bahwa pada awal Juni BRIMOB menangkap sebuah gereja di kabupaten Tingginambut Kayogwebur untuk digunakan sebagai markas. Di distrik Kampung Tinggineri Tingginambut, petugas BRIMOB diperkosa wanita hamil Papua. Dalam Gwenggu Pilia dua belas rumah dan dua gereja dibakar oleh aparat keamanan. Di beberapa desa semua ternak telah dibunuh. Pada tanggal 11 Juni, BRIMOB melakukan menyapu perumahan '' mencari semua rumah di jalan antara Ilu dan Mulia, menahan siapapun tanpa identifikasi dan membawa mereka pergi di truk tentara. (Kebanyakan dataran tinggi Papua bahkan tidak berbicara bahasa Indonesia apalagi membawa kartu Indonesia ID) Papua. Telah melaporkan yang disalahgunakan dan disiksa saat dalam tahanan. Warga sekarang terlalu takut untuk meninggalkan rumah mereka untuk kebun sayur panen atau mengurus bisnis. Selanjutnya, TNI telah memaksa orang Papua lokal untuk melakukan tugas-tugas untuk militer, seperti membangun landasan pendaratan untuk helikopter militer setelah terlebih dahulu membersihkan lahan tanaman. Scoop Pasifik (Selandia Baru) memiliki laporan yang belum dikonfirmasikan minimal tujuh mati di Jambi, Sinak Ilu dan kabupaten Tingginambut Mulia.
Dari tahun 1950-an MAF Amerika Serikat membuka pegunungan sebelumnya tak tertembus pedalaman dari apa yang kemudian Nugini Belanda untuk misionaris perintis berani. Dianeksasi oleh Indonesia pada tahun 1969 dan diduduki oleh angkatan bersenjata Indonesia (terutama Jawa Islam), Papua sedang sengaja dan cepat dijajah oleh Jawa Islam untuk tujuan politik dan geo-strategis. Orang Papua asli, yang etnis Melanesia dan sebagian besar Kristen, sedang terpinggirkan dan tanah mereka yang Islamised. Sebagian besar Muslim Jawa menghina orang Papua sebagai rasial dan agama inferior. Perwira TNI dan BRIMOB secara rutin dan bebas mengekspresikan kebencian rasial dan agama untuk orang Papua dalam kekerasan tak terkendali. 
TNI memiliki kepentingan ekonomi besar di Papua, termasuk layanan perlindungan. Jadi TNI memiliki insentif untuk memprovokasi insiden yang membuat Papua terorisme 'dan' separatisme 'terlihat seperti ancaman nyata ketika dalam kenyataannya mereka tidak. perlawanan Papua pada dasarnya adalah perlawanan terhadap diskriminasi ras dan agama, penganiayaan, eksploitasi, marginalisasi, Islamisasi dan ancaman genosida. Pada tahun 2001 parlemen Indonesia diberikan Provinsi Papua tokenistic 'Otonomi Khusus' yang tidak pernah dilaksanakan. Pada tanggal 18 Juni banyak ribuan orang Papua berani berunjuk rasa di Jayapura, menyatakan 'Otonomi Khusus' kegagalan. Mereka secara simbolis 'mengembalikannya' ke Indonesia dan meminta referendum kemerdekaan dan dialog baru akan ditengahi oleh sebuah negara netral. Ketegangan sangat tinggi.
Sama seperti beberapa orang Kristen lain yang dihadapi atau sedang menghadapi genosida, orang Papua telah dikhianati dan ditinggalkan oleh Barat-hak asasi manusia menegaskan bangsa bertekad memperoleh konsesi pertambangan yang menguntungkan, transaksi senjata dan kepentingan ekonomi dan politik lainnya.

Tolong doakan secara spesifik bahwa TUHAN AKAN:
  • memberikan Gereja Kristen Papua dan pemimpin kebijaksanaan agung, rahmat dan otoritas ketika mereka memimpin orang-orang mereka melalui hari-hari gelap - hari di mana pengekangan besar diperlukan untuk terus menolak provokasi yang bertujuan untuk memicu konflik yang akan 'membenarkan' pembantaian.
"Memberikan aku, ya TUHAN, dari orang-orang jahat; mempertahankan aku dari kekerasan laki-laki, yang merencanakan hal-hal yang jahat di dalam hati mereka dan membangkitkan perang terus-menerus." (Mazmur 140:1,2 ESV)
  • memberikan pengungsi dari Papua Pancuk Jaya dengan keamanan, tempat berlindung, kenyamanan dan semua material dan kebutuhan rohani; mungkin Roh Kudus menarik mereka ke dalam doa dan kehadiran /tempat kudus (Yesaya 08:14 a) Tuhan bahwa doa-doa mereka mungkin menjawab, iman mereka dikuatkan, dan Tuhan dimuliakan.
---------------
Jika orang lain memiliki rasa deja vu, lihat: 
Liberty Buletin Doa Agama | No 417 | Mon 21 Feb 2007 
http://www.ea.org.au/ea-family/Religious-Liberty/PAPUA--INDONESIA--CRISIS-IN-PUNCAK-JAYA.aspx  
Kisah ini hampir identik.

IKHTISAR UNTUK DIGUNAKAN DALAM buletin tidak dapat menjalankan PASAL UTUH
-------------------------------------------------- --------------------

KETEGANGAN TINGGI DI PAPUA (IRIAN JAYA), INDONESIA
Melanesia Papua yang didominasi etnis dan Kristen. tanah mereka, yang diduduki oleh Indonesia pada tahun 1969, sedang strategis, sengaja dan cepat dijajah oleh Jawa Muslim, sehingga islamisasi dan marginalisasi. TNI (militer Indonesia) dan BRIMOB (polisi militeristik) pasukan sedang melakukan operasi sweeping di wilayah dataran tinggi Puncak Jaya. Ribuan telah dianiaya dan terlantar sebagai perburuan pasukan keamanan Indonesia untuk 'separatis. Pada tanggal 18 ribuan banyak Juni Papua berunjuk rasa di Jayapura untuk menolak Otonomi Khusus Indonesia 'status (yang gagal) dan untuk memanggil dialog segar. Ketegangan tinggi. Orang Papua telah dikhianati dan ditinggalkan oleh Barat-hak asasi manusia menegaskan bangsa bertekad memperoleh konsesi pertambangan menguntungkan dan kepentingan ekonomi dan politik lainnya. Silahkan berdoa bagi Gereja di Papua. 

Elizabeth Kendal adalah analis kebebasan beragama internasional dan advokat. Buletin doa ini awalnya ditulis untuk Aliansi Injili Australia Liberty Komisi Agamahttp://www.ea.org.au/ReligiousLiberty/PrayerPostings.aspx.



Elizabeth Kendal's Keagamaan Liberty Monitoring blog dapat ditemukan di > http://elizabethkendal.blogspot.com/a.