JAYAPURA- Herman Wanggay yang disebut-sebut otak dari kepergian warga Papua yang meminta Suaka Politik ke Australia, tampaknya bakal berurusan dengan pihak berwajib. Tanda-tanda akan dipolisikannya Herman Wanggay itu, terlihat dari kedatangan Yunus Wanggai salah satu pencari suaka politik yang telah kembali ke Jayapura bersama Anike Wanggai (6) dan Sitti Wanggay (40), Kamis (18/12). Herman Wanggay menyeberang ke Australia merasa tertipu oleh saudaranya sendiri, Herman Wanggay yang menjanjikan kehidupan layak di negara Kanguru tersebut. Kedatangan Yunus Wanggay ke Polda Papua sekitar pukul 10.30 WIT itu, didampingi seorang pengacara dari Jakarta bernama Soedjono, SH.Setelah bertemu dengan pejabat di Direktorat dan Reserse Kriminal (Direskrim) Polda Papua, mereka selanjutnya masuk keruang penyidik untuk menjalani proses penyidikan. Sekitar 1 jam, Yunus Wanggai didampingi pengacaranya berada di ruang penyidik Direskrim Polda Papua.Pengacara Yunus Wanggai Soedjono, SH mengungkapkan, kedatangan dirinya bersama kliennya ke Polda Papua bukan untuk melaporkan siapa yang salah dalam kaitan dengan kasus pencari suaka politik tersebut yang dialami kliennya itu, tapi dalam rangka untuk menyatukan persepsi dan pandangan dengan pihak penyidik." Sebelum perkara ini berlanjut ke proses penyidikan, kami perlu ada pemahaman bersama dengan pihak penyidik guna menghindari kesalahan-kesalahan yang bisa berakibat pada penghentian (SP3) atau tidak bisa dilanjutkannya proses penyidikan perkara tersebut," ujar Soedjono kepada Cenderawasih Pos di Mapolda Papua, Senin (22/12) kemarin.Diungkapkan, dalam pandangannya kasus yang dialami kliennya bersama 43 warga lainnya yang masih berada di Australia itu bukan dalam kategori kasus pidana penipuan, tapi merupakan kasus Human Traffic ( perdagangan manusia). Sebab, banyak warga Papua yang diajak pergi ke Australia ternyata hanya dipekerjakan sebagai tukang kebun, sehingga setelah dipelajari kasus ini bukan masuk kategori pidana KUHP, tapi masuk Human Traffic sesuai UU 17 Tahun 2007. Setelah pihaknya dengan penyidik telah akan kesepahaman dan kesepakatan, maka tidak tertutup kemungkinan berdasarkan perkembangan penyidikan nanti, pihaknya akan melaporkan Herman Wanggay ke polisi atas dugaan melakukan pelanggaran Human Traffick.Disinggung kedatangannya ke Polda Papua itu atas desakan dari pihak Deplu RI, menurut Soedjono sama sekali tidak. Justru dirinya yang mendorong agar Deplu RI memperkara kasus Human Traffick itu ke pihak kepolisian apalagi sampai saat ini masih aad sekitar 43 warga papua pencari suaka politik dipekerjakan sebagai tukang kebun. Di tempat yang sama Direktur Direkrim Polda Papua Kombes Pol. Drs. Paulus Waterpauw mempersilahkan kepada pihak yang merasa dirugikan dalam kasus ini melaporkan ke pihak kepolisian.Setelah menerima laporan, pihaknya siap membuktikan apakah kasus tersebut masuk pelanggaran itu. " Pada prinsipnya kami dari pihak kepolisian mempersilahkan kasus tersebut dilaporkan ke polisi untuk dilakukan pembuktian lebih lanjut," cetusnya. (mud)
WELCOME TO WEB FGPBP
Mungkin anda berfikir, akulah manusia yang paling tidak beruntung dan bodoh, karena kecintaan ku terhadap negeri ku lebih besar dari yang kau dapat dari ku...tapi satu hal yang kau tahu, bahwa aku berjalan bersama suatu kebenaran yang dunia telah menolaknya...sebab yang ku tahu...kebenar itu akan memerdekakan aku.
22 Des 2008
oint Letter on Recent Papua Human Rights Cases - Buktar Tabuni (arrested) and Mr. Yosias Syet (murdered)
By WPNewsDec 20, 2008, 01:11
Email this article Printer friendly pagePO Box 21873, Brooklyn, NY 11202 USADecember 15, 2008To: Mr. Susilo Bambang Yudhoyono, President, Republic of IndonesiaMr. Andi Matalatta, Minister of Justice and Human Rights, Republic of Indonesia Mr. Hendarman Supandji, Attorney General, Republic of IndonesiaGen. Bambang Hendarso Danuri, Chief of National Police, Republic of IndonesiaRe: Buktar Tabuni and Yosias SyetWe are writing to express our dismay with the recent arrest of Mr. Buktar Tabuni on the 3rd of December 2008 in Sentani, Jayapura, Indonesia and the murder of rights activist Mr. Yosias Syet on October 16, 2008. Mr. Tabuni is a human rights activist, and a Student Association leader. He has organized a number of peaceful demonstrations. The most recent one was in support of the launch of International Parliamentarians for West Papua in London, and was held on October 16, 2008.Despite the fact that the various demonstrations organized by Mr. Tabuni have been peaceful, and in accordance with the requirements set out in Indonesian Law No. 9/1998 regarding freedom of expression, he was arrested, charged with treason, and remains in detention. No warrant was presented at the time of his arrest by the Criminal Investigation Department.Mr. Syet was found dead in his home on October 16, 2008. Witnesses reported that there were distinct blue bruises on the right flank of the upper part of his body, a wound at the joints of the victim's right hand that seemed to have been inflicted by a sharp object and a scar around his neck, suggesting that he had been strangled with a rope. In the few days immediately preceding his death, Mr. Yosias was helping to organize a demonstration in support of the meeting of the International Parliamentarians for West Papua in London. Further, because Mr. Syet provided security for Fokorus Yaboisembut, the head of the Papua Customary Council, there is concern that this crime may have also been an effort to intimidate Mr. Yaboisembut and the entire council.Given the political context, and the professional nature of the murder itself, it is feared that his death may be politically motivated. .We are writing to ask your help in assuring that Mr. Tabuni is released immediately from custody. We have further concerns that he may be at risk of torture and other ill-treatment. Further, all charges against Mr. Tabuni should be dropped. The arrest of Mr. Tabuni for peacefully expressing his political views is a violation of international human rights, specifically, Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) to which Indonesia is a state party. We also call on you to ensure there is a thorough investigation of Yosias Syet's death. Inaction in the face of this killing would facilitate impunity for the perpetrators.Yours Sincerely,East Timor and Indonesia Action Network (ETAN)West Papua Advocacy TeamAmnesty International USACC: Cameron Hume, Ambassador, U.S. Embassy, Jakarta, IndonesiaCondoleezza Rice, U.S. Secretary of State, Washington, DCMembers, U.S. CongressetanetanetanetanetanetanetanetanetanetanetanetanETAN welcomes your financial support. Go to http://etan.org/etan/donate.htm to donate. Thanks.John M. Miller firstname.lastname@example.orgNational CoordinatorEast Timor & Indonesia Action Network (ETAN)PO Box 21873, Brooklyn, NY 11202-1873 USAPhone: (718)596-7668 Mobile phone: (917)690-4391 Skype: john.m.millerWeb site: http://www.etan.org Send a blank e-mail message to email@example.com to find out how to learn more about East Timor on the Internetetanetanetanetanetanetanetanetanetanetanetanetan
oint Letter on Recent Papua Human Rights Cases - Buktar Tabuni (arrested) and Mr. Yosias Syet (murdered)
Dec 20, 2008, 18:22
Email this article Printer friendly pageAustralia West Papua Association (Sydney) PO Box 28, Spit JunctionNSW, Australia 208820 December 2008President Susilo Bambang YudoyonoPresidential PalaceJl. Medan Merdeka UtaraJakarta Pusat 10010Republic of IndonesiaDear President Yudoyono,I am writing to concerning the arrest of Buchtar Tabuni and Sebby Sambom by the police in West Papua. Mr. Tabuni is a human rights activist and he has been involved in organising a number of peaceful demonstrations in West Papua. The most recent one was in support of the launch of the International Parliamentarians for West Papua in London in October of this year. Mr. Tabuni has been arrested merely for peacefully expressing his political views. Sebby Sambom was arrested in Sentani - Jayapura after giving a press conference where he called for the release of Buchtar Tabuni from police custody. Both men have been jailed solely for peacefully expressing their right to an opinion. We are also concerned that they may be ill-treated whilst in custody. I am writing to you to urge you to immediately release Buchtar Tabuni and Sebby Sambom from custody and asking that all charges against Buchtar Tabuni and Sebby Sambom should be dropped. We also urge you to release all political prisoners in West Papua as a sign of good faith to the West Papuan people.Yours sincerelyJoe CollinsSecretaryAWPA (Sydney) ---------------------------------Copies to1. Mr. Susilo Bambang YudoyonoPresidentRepublic of IndonesiaPresidential PalaceJl. Medan Merdeka UtaraJakarta Pusat 10010INDONESIAFax: + 62 21 231 41 38, 345 2685Email: firstname.lastname@example.org 2. Prime Minister Kevin RuddPO Box 6022House of RepresentativesParliament HouseCanberra ACT 2600Fax: (02) 6273 41003.The Hon Steven Smith MP Minister for Foreign AffairsPO Box 6022House of RepresentativesParliament House Canberra ACT 2600Fax: (02) 6273 4112Email: Stephen.Smith.MP@aph.gov.au4. Australian Embassy JakartaJalan H.R. Rasuna Said Kav C 15-16Jakarta Selatan 12940IndonesiaFax +62 21 2550 54675. Indonesian Embassy Canberra8 Darwin AvenueYarralumlaACT 2600Fax. + 61 2 - 627360176.Mr. Abdul Hakim Garuda NusantaraChairpersonKOMNAS HAM (National Human Rights Commission)Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310INDONESIATel: +62 21 3925230Fax: +62 21 3151042/3925227 E-mail: email@example.com
By WPNewsDec 21, 2008, 02:21
Email this article
ASIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION - URGENT APPEALS PROGRAMMEUrgent Appeal Update:
AHRC-UAU-071-200820 December 2008
[RE: Re: AHRC-UAC-262-2008: INDONESIA: Rights activist Buktar Tabuni arrested after peaceful protests]-I
NDONESIA: Another activist arrested for holding a peaceful protestISSUES: Human rights defenders; arbitrary arrest and detention; administration of justice---------------------------------------------------------------------Dear friends,The Asian Human Rights Commission (AHRC) regrets to inform you that another activist has been arrested and charged with subversion over his role in organizing a peaceful protest two months ago. His arrest took place as he and his colleagues had just concluded a press conference calling for the release of an activist whom the police had earlier arrested in connection with the protest.UPDATED INFORMATION:As mentioned in our previous appeal (AHRC-UAC-262-2008), activist Mr. Buchtar Tabuni had been arrested on 3 December 2008. He has been charged with treason and his arrest was in connection with the peaceful protest he and his colleagues have helped organized two months ago, October 16.A few days after Tabuni's arrest, activist Mr. Seblom Sambom, was also arrested at around 11:30am on 17 December 2008 in Sentani – Jayapura in the Theys Eluay Memorial park. At the time of his arrest, Sambom had just concluded a press conference they had conducted which calls for the release of Tabuni. The arresting policemen, the Papuan Police Criminal Investigation Division (CID), had taken him into their custody without showing to him any arrest warrants. It was learned later though that he has been charge with subversion in connection with the October 16 protest.At the time of his arrest, the Papuan Police CID arrived on the scene and had immediately proceeded to arrest Sambom. No explanation was given to him as to the nature of charges laid on him nor was he informed why he is being arrested. The police, too, did not provide him any answer to questions he and others have asked.Sambom is a human rights activist and is also a member of the committee of International Parliamentarians for West Papua in Papua. He has since been an outspoken supporter of the Papuan's struggle for self determination and independence. On October 16, 2008, both Tabuni and Sambom helped organize a peaceful demonstration supporting the International Parliamentarians for West Papua (IPWP) in London. He had organized the said protest in cooperation with Tabuni.After his arrest, Sambom was taken to the police headquarters. They had arrived there at about 1:20 pm. He was immediately taken to the investigation room where he was subjected for questioning for more than four hours consecutively. The investigation of Sambom was closed to the public and the police as well had refused to answer any inquiries about the arrest. They also did not disclose any information to any media organizations there. According to the information given by Sambom’s lawyers Iwan Niode and Latifah Anum Siregar, the arrest was due to his role in organizing the October 16 protest. ADDITIONAL INFORMATION:The International Parliamentarians for West Papua (IPWP) was launched at the Houses of Commons, London on 15 October 2008. The event was a historical international gathering of Parliamentarians, in support of self determination for the native people of West Papua. The launch in Parliament was co-hosted by Andrew Smith MP and Lord Harries. The aim of the group is to coordinate international parliamentary action on West Papua and to generate support for the self determination of the now Indonesian province.The demonstration held in support of the IPWP on October 16 in Papua was peaceful, and in accordance with domestic Indonesian law Law No. 9/1998 on freedom of expression, nevertheless the Indonesian security forces had used the said occasion in filing questionable charges of treason and subversion against those who organized the protest. It eventually resulted to the arrest of the activists there.Prior to the arrest of these two activists though, on October 17, 2008, an activist Yosias Syet has also been murdered in his own home in Waibron, Jayapura Regency, Papua. For further details please read: AHRC-UAC-261-2008. Indicators suggest that the perpetrators were from the Indonesian security forces.The alleged involvement of the Indonesian security forces into arrest, harassment, murder and torture of activists in Papua has been taking place in a systematic and in an alarming scale. The arrests are sanctioned by domestic Indonesian law, which criminalizes any "attempt to bring the territory of the state wholly or partially under foreign domination or to separate part thereof" (from article 106 of the Indonesian Penal Code)In past cases of detention of rights activists in Papua, torture has been frequently used during interrogation and detention. It is hence plausible that Sambom could have had suffered from the same treatment during his current detention.SUGGESTED ACTION:Please write a letter to the concerned authorities below requesting for their appropriate intervention promptly. These activists should be released unconditionally and that charges laid on them are withdrawn.The AHRC has also written to the UN Working Group on Arbitrary Detention and the Special Rapporteur on Human Rights Defenders calling for intervention in this case.To support this appeal, please click here: SAMPLE LETTER:Dear __________,Re: INDONESIA: Another activist arrested for holding a peaceful protestName of victim: Mr. Seblom Sambom, 30 years of ageAlleged perpetrators: Criminal Investigation Division of the Police in PapuaDate of incident: 17 December 2008 at 11:30amPlace of incident: Sentani, Jayapura, PapuaI am appalled to learn of the arrest of Mr. Seblom Sambom on 17 December 2008. According to the information that I have received, Sambom was taken into custody on charges of subversion. He was arrested by personnel from the Criminal Investigation Division of the Papuan police. No arrest warrant was presented at the time of the arrest, and Sambom is currently being held in detention.Sambom is a devoted rights activist, and a member of the committee of International Parliamentarians for West Papua in Papua. In that capacity he has helped organize a demonstration in support of the International Parliamentarians for West Papua in London, on 16 October 2008. The demonstration on October 16 was conducted in a peaceful manner, and was in accordance with the regulations found in domestic Indonesian law No. 9/1998 on freedom of expression. Despite this though, the said occasion had been used by the security forces of filing questionable charges of treason and subversion on activist which also resulted to Sambom arrest and detention since 17 December 2008.First, I urge you to ensure that Sambom be immediately and unconditionally released from custody. I am deeply concerned that unless he is released and charges withdrawn, there is likelihood that he would be subjected to torture. Further, the charges against him should be dropped, since he was acting in accordance with domestic Indonesian law when organizing the demonstration on October 16.Further I want to draw your attention to the pressing need for a reform of the Indonesian Penal Code, especially with regards to article 106. This article is clearly conflicting with fundamental freedoms of the individual, such as the freedom of expression. Additionally, the article is in contradiction with domestic Indonesian law.Voicing one's political opinion is a fundamental freedom, but one which is frequently denied the indigenous population of Papua. This is a very serious concern, which I trust that you take seriously.Yours sincerely;----------------PLEASE SEND YOUR LETTERS TO:1. Irjen Polisi Drs. F.X. Bagus EkodantoChief of the Papuan Regional PoliceKepolisian Daerah PapuaJl. Dr. Sam Ratulangi No. 8JayapuraINDONESIATel: +62 967 33317 / 318352. R. Widyopramono SH,M.Hum.Kejaksaan Tinggi PapuaJl. Anggrek No.6 Tj. RiaJayapuraINDONESIATel: +62 967 542764 / 5411303. Paulus Waterpauw,Director of the Criminal UnitPapua Regional PoliceJl. SamratulangiNo. 8 JayapuraINDONESIATel: + 62 967 5318344. Mr. Hendarman SupandjiAttorney GeneralKejaksaan Agung RIJl. Sultan Hasanuddin No. 1Jakarta SelatanINDONESIAFax: + 62 21 7250213Tel: + 62 21 7221337, 7397602E-mail: firstname.lastname@example.org. Gen. Bambang Hendarso DanuriChief of National PoliceJl. Trunojoyo No. 3Jakarta SelatanINDONESIAFax: +62 21 720 7277Tel: +62 21 721 8012Email: email@example.com. Mr. Andi MatalattaMinister of Justice and Human RightsJI. H.R. Rosuna Said Kav. 6-7Kuningan, Jakarta SelatanINDONESIAFax: +62 21 525 30957. Mr. Susilo Bambang YudoyonoPresidentRepublic of IndonesiaPresidential PalaceJl. Medan Merdeka UtaraJakarta Pusat 10010INDONESIAFax: + 62 21 231 41 38, 345 2685, 345 7782Tel: + 62 21 3845627 ext 1003E-mail: firstname.lastname@example.org. Mr. Ifdhal KasimChairpersonKOMNAS HAM (National Human Rights Commission)Jl. Latuharhary No. 4B MentengJakarta Pusat 10310INDONESIAFax: +62 21 3151042/3925227Tel: +62 21 3925230E-mail: email@example.com.Thank you.Urgent Appeals ProgrammeAsian Human Rights Commission (firstname.lastname@example.org)-----------------------------Asian Human Rights Commission19/F, Go-Up Commercial Building,998 Canton Road, Kowloon, Hongkong S.A.R.Tel: +(852) - 2698-6339 Fax: +(852) - 2698-6367Please consider the environment before printing this email.