OBAMA DAPAT NOBEL PERDAMAIAN

KOMPAS.com - Komite Nobel Norwegia memilih Presiden AS Barack Obama sebagai penerima hadiah Nobel Perdamaian tahun ini. Obama dipandang melakukan upaya luar biasa untuk memperkuat diplomasi internasional dan kerja sama di antara umat manusia serta visi dunia yang damai.

Komite Nobel Norwegia telah memutuskan hadiah Nobel Perdamaian 2009 dianugerahkan kepada Presiden AS Barack Obama,” demikian pernyataan Komite Nobel. Komite secara khusus mengaitkan visi penting Obama untuk adanya dunia tanpa senjata nuklir.

Visi sebuah dunia yang bebas dari persenjataan nuklir secara kuat telah menstimulasi perlucutan senjata dan perundingan pengawasan persenjataan.

Sebagai presiden, Obama dipandang telah menciptakan sebuah iklim politik internasional baru. Karena Obama, diplomasi multilateral kembali mendapat posisi sentral dengan penekanan pada peran PBB dan lembaga-lembaga internasional.

Komite Nobel menambahkan, Obama memilih dialog dan perundingan sebagai instrumen untuk penyelesaian konflik internasional. ”Terima kasih atas inisiatif Obama. AS sekarang juga memainkan peranan yang lebih konstruktif dalam memenuhi tantangan besar perubahan iklim yang dihadapi dunia. Demokrasi dan hak-hak asasi manusia pun akan diperkuat,” papar Komite Nobel Norwegia.

Ditambahkan, sangat jarang ada seseorang seperti Obama yang menyita perhatian dunia dan memberikan rakyatnya harapan untuk masa depan yang lebih baik. ”Diplomasinya dilandaskan pada konsep bahwa mereka yang akan memimpin dunia harus melakukannya dengan dasar nilai-nilai dan sikap yang didukung mayoritas penduduk dunia,” kata Komite Nobel.

Komite Nobel pun mendorong imbauan-imbauan yang disampaikan Obama bahwa, ”Sekarang adalah waktunya bagi kita semua untuk melaksanakan tanggung jawab kita bersama dengan sebuah respons global atas tantangan-tantangan global.”

Tidak diberi tahu

Ketua Komite Nobel Thorbjoern Jagland, Jumat (9/10), menjelaskan, Presiden Obama tidak mendapat telepon dari Komite Nobel Norwegia sebagaimana biasanya dilakukan. ”Membangunkan seorang presiden pada tengah malam adalah sesuatu yang tidak seharusnya Anda lakukan,” ungkap Jagland.

Biasanya, penerima penghargaan ditelepon dari Oslo, sejam atau kurang sebelum pengumuman pada pukul 09.00 GMT (pukul 05.00 waktu Washington).

Jagland menambahkan, kelima anggota komite juga mengkhawatirkan nama pemenang akan bocor keluar sebelum secara resmi diumumkan di Oslo, sebagaimana pernah terjadi pada masa lalu.

Presiden Obama, seperti disampaikan oleh seorang pejabat senior pemerintah, menerima kabar dia terpilih sebagai penerima hadiah Nobel Perdamaian dengan sikap rendah hati.

Sekretaris Pers Gedung Putih Robert Gibbs mendapat telepon sebelum subuh, lalu membangunkan Obama untuk menyampaikan berita tersebut. ”Presiden menerima dengan sikap rendah hati setelah dipilih oleh Komite Nobel,” kata pejabat senior itu.

Sangat layak

Ketua Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) Mohamed ElBaradei mengatakan gembira dengan pemberian Nobel Perdamaian tahun ini kepada Presiden Obama.

”Dalam kurang dari setahun di kantornya, ia telah mentransformasikan cara kita melihat diri sendiri dan dunia yang kita tinggali dan membangkitkan lagi harapan untuk sebuah dunia yang damai di dalamnya. Saya tidak bisa memikirkan siapa pun hari ini yang lebih layak menerima penghargaan ini,” ungkapnya.

Banyak tokoh dunia memberikan ungkapan selamat kepada Obama, tetapi banyak juga yang tidak setuju dengan pemberian penghargaan itu.

Kelompok Hamas Palestina melalui pejabatnya, Sami Abu Zuhri, menilai penghargaan itu prematur. ”Obama masih harus menempuh sebuah perjalanan panjang dan banyak pekerjaan harus dilakukan sebelum ia layak mendapatkan sebuah penghargaan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Obama hanya membuat janji-janji dan tidak memberikan kontribusi berarti bagi perdamaian dunia. ”Ia tidak melakukan apa pun untuk memastikan keadilan bagi Arab dan dunia Muslim,” ujar Zuhri.

Liaqat Baluch, pemimpin senior Jamaat-e-Islami, sebuah partai konservatif di Pakistan, menyebut penghargaan tersebut sebuah ”lelucon” memalukan.

Begitu juga Issam al-Khazraji, pekerja harian di Baghdad, yang mengatakan, ”Dia tidak layak menerima penghargaan ini. Semua masalah ini, Irak, Afganistan, belum diselesaikan. Lelaki yang menyerukan perubahan belum mengubah apa pun,” paparnya.

Komite Nobel Angkat Bicara soal Obama

OSLO, KOMPAS.com — Seorang juri Hadiah Nobel Perdamaian 2009 berucap penuh keterkejutan. ”Presiden Barack Obama tidak terlihat cukup gembira saat dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian,” kata Inger-Marie Ytterhorn, yang sudah sembilan tahun menjadi anggota Komite Nobel.

Penganugerahan Hadiah Nobel Perdamaian bagi Obama memang mengundang perdebatan. Penghargaan prestisius itu dinilai terlalu cepat diberikan kepadanya.

Menjawab kritik tentang hal itu, beberapa juri dalam Komite Nobel berbicara, Selasa (13/10), membela keputusan mereka. Pembelaan di hadapan publik semacam itu tidak lazim terjadi karena proses pemilihan penerima Hadiah Nobel sangat rahasia dan tidak dibuka di depan umum.

Kepada orang-orang yang mengatakan Hadiah Nobel terlalu dini bagi pemerintahan Obama yang baru seumur jagung, Ketua Komite Nobel Thorbjorn Jagland mengatakan tidak setuju. ”Kami tidak setuju. Ia mendapatkan penghargaan atas apa yang telah dilakukannya,” kata Jagland melalui telepon kepada kantor berita Associated Press dari Strasbourg, Perancis.
Jagland menyebut upaya Obama menjembatani perpecahan antara dunia Muslim dan Barat serta mencabut rencana era mantan Presiden George W Bush untuk menempatkan sistem pertahanan rudal di Eropa. ”Semua hal itu berkontribusi pada—saya tidak katakan dunia yang lebih aman—dunia dengan lebih sedikit ketegangan,” ujar Jagland.

Ia mengatakan, komite telah mengikuti panduan yang disusun Alfred Nobel. ”Alfred Nobel menuliskan bahwa penghargaan itu harus diberikan kepada orang yang berkontribusi paling banyak bagi pengembangan perdamaian pada tahun-tahun awal. Siapa yang bisa melakukannya lebih daripada Barack Obama,” katanya.

Bumerang
Ytterhorn mengatakan, kontroversi tentang Obama bukan hal yang tidak diantisipasi. ”Kapan pun kami menganugerahkan Hadiah Nobel Perdamaian, normalnya ada debat besar tentang itu,” katanya.

Kendati demikian, dia mengakui ada risiko bahwa penghargaan itu akan menjadi bumerang bagi Obama karena akan meningkatkan ekspektasi kepada Obama lebih tinggi lagi sekaligus memberi amunisi bagi para pengkritiknya.

”Saya melihat wajahnya di televisi saat mengonfirmasi akan menerima Hadiah Nobel Perdamaian dan datang ke Norwegia. Dia terlihat tidak gembira. Obama sudah memiliki banyak persoalan di dalam negeri dan tampaknya semakin bertambah,” kata Ytterhorn.

Aagot Valle, politisi sayap kiri Norwegia yang bergabung dalam Komite Nobel tahun ini, juga menepis anggapan bahwa Obama tidak layak mendapat penghargaan itu.

Pemilihan penerima Hadiah Nobel Perdamaian sering dilingkupi perdebatan alot, di antaranya Hadiah Nobel Perdamaian 1994 bagi pemimpin Palestina, Yasser Arafat, dan pemimpin Israel, Shimon Peres dan Yitzhak Rabin, atas upaya perdamaian di Timur Tengah.

Hadiah Nobel Perdamaian bagi Menteri Luar Negeri AS (waktu itu) Henry Kissinger dan juru runding Vietnam Utara, Le Duc Tho, atas kesepakatan gencatan senjata tahun 1973 juga menuai kritik karena Perang Vietnam tetap berlanjut dua tahun setelahnya. (ap/fro)

AWAL NOVEMBER TKD DIBAYARKAN

JAYAPURA-Aksi demo yang dilakukan oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua untuk menuntut pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), akhirnya membuahkan hasil.
Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua, DR. Achmad Hatari,SE,M.Si, pembayaran TKD itu akan dilakukan mulai 2 November mendatang.
Dikatakan, untuk pembayaran TKD ini melalui dua tahap. Tahap pertama, pembayaran pada 2 Nopember untuk TKD mulai Januari-Oktober 2009, kemudian tahap dua akan dibayarkan pada 19 November 2009 untuk TKD bulan November-Desember 2009.
Pihaknya menjelaskan, untuk standarisasi pembayaran TKD itu, sudah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang telah diedarkan sebelumnya kepada masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hanya saja, kemungkinan besar SKPD tidak membaca itu secara baik mengenai apa saja yang disyaratkan dalam pasal demi pasal dari Pergub itu dan tidak menyampaikan kepada stafnya, akibatnya mereka mempertanyakan dengan cara-cara demo dan mengunci pagar kantor gubernur itu.
"Barang kali tidak ada penjelasan dari pimpinan SKPD kepada staf ke bawah, lalu mereka tanya dengan mengekpresikan melalui aksi mereka itu. Itu hak mereka untuk bertanya," ungkapnya kepada Cenderawasih Pos di ruang kerjanya, Jumat (16/10).
Hatari menuturkan, aksi demo yang dilakukan oleh PNS itu tidak salah, malah ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih serta penghargaan tulus buat PNS yang demo.
"Orang kan menyampaikan curahan hati, kekecewaan yang dalam bentuk demo. Di dalam demokrasi ada hak untuk kecewa dan sakit hati, hanya saja cara menyampaikan itu tidak pas. Kenapa harus pintu kantor gubernur digembok dan dipalang pintunya. Demo itu sah-sah saja," ujarnya lagi.
Dijelaskan, TKD itu bukannya tidak dibayarkan, hanya saja ditangguhkan beberapa waktu. Hal ini berkaitan dengan evaluasi TKD itu sendiri. Sebab pengalaman menunjukan, selama dua tahun berturut-turut tambahan penghasilan itu diberikan, ternyata dampaknya belum ada.
"Artinya evaluasi itu menunjukan bahwa sama sekali tidak memberikan outcome dalam bentuk peningkatan kinerja yang lebih baik dari PNS tersebut. Padahal tujuan TKD itu adalah kinerja semakin lebih baik dan semakin ditingkatkan, bukan sebaliknya," ujarnya.
"Persolannya TKD itu malah dianggap sebagai hak, dan sebagai bagian dari gaji. Padahal itu tidak, sebab kebijakan TKD itu diberikan secara bersyarat. Kita semua boleh masuk kantor, tapi setelah masuk kantor apa yang kita kerjakan, yang kita kerjakan itu hasilnya apa dan dampaknya ke masyarakat apa. Itu yang diukur. Ini kan bagian dari evaluasi manajemen," sambungnya.
Terkait dengan itu, pihaknya mengharapkan dengan diberikannya TKD itu, setidaknya PNS lebih meningkatkan kinerja, demi tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Papua pada masa-masa mendatang.
Sementara itu, dalam surat edaran Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH, kepada seluruh pimpinan SKPD, pejabat eselon III, IV dan seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, memberikan penegasan sebagai bahwa, pertama, alokasi TKD pada masing-masing SKPD pada dasarnya bersifat rencana, yang pembayarannya hanya dapat dilakukan berdasarkan indikator kinerja terukur.
Kedua, TKD bukan merupakan hak setiap pegawai tapi merupakan kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja pegawai yang didasari pelaksanaan tugas, hasil dari pelaksanaan tugas outcome yang dicapai.
Ketiga, TKD tidak dapat dibayarkan secara rata-rata/membagi rata tanpa menyertakan kinerja yang terukur dari sikap pegawai dengan tujuan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan/penyimpangan pengelolaan keuangan daerah.
Keempat, TKD selama ini tidak dapat dibayarkan karena banyak pimpinan SKPD tertentu yang mengajukan permintaan pembayaran TKD namun tidak disertakan dengan ukuran kinerja pegawai yang bersangkutan.
Kelima, pimpinan SKPD dan atasan langsung setiap pegawai harus bertanggungjawab atas hasil pemeriksaan apabila kinerja dari setiap pegawai yang diajukan untuk mendapatkan TKD ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Keenam, pimpinan SKPD yang nyata-nyata mengetahui secara pasti bahwa pegawainya bekerja dengan indikator yang terukur dapat menyampaikan permintaan TKD berdasarkan peraturan/ketentuan yang ada.
Berdasarkan pokok-pokok tersebut diatas diminta kepada seluruh pimpinan SKPD untuk menjelaskan kepada semua pegawai di lingkungan masing-masing agar dapat mengetahui dan memahami tentang pembayaran TKD dimaksud.(nls/fud) (scorpions)