Australia selama ini diketahui mendukung pelatihan dan pendanaan Densus 88.
VIVAnews - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berbasis di Sydney, Asosiasi Australia Papua Barat (Australian West Papua Association/AWPA), melayangkan surat resmi kepada Perdana Menteri baru Australia, Julia Gillard, Rabu 15 September 2010.
Melalui surat itu mereka meminta agar Gillard menghentikan semua pendanaan kepada satuan elit polisi dan militer Indonesia, yaitu Detasemen Khusus 88 dan Kopassus.
“AWPA mendesak agar Anda (Julia Gillard) menghentikan pelatihan, pendanaan dan hubungan antara militer Australia dengan Densus 88 dan Kopassus, sampai penyidikan penuh dilakukan atas pelanggaran HAM yang dilakukan unit ini,” ujar Sekretaris AWPA, Joe Collin, pada surat tersebut - yang dimuat di laman media independen Selandia Baru, Scoop.
Permintaan mereka terkait terungkapnya kasus penyiksaan aktivis asal Maluku yang diduga dilakukan oleh anggota Densus 88. Mereka mengatakan bahwa Densus 88 yang juga beroperasi di Papua Barat telah melakukan pelanggaran HAM serupa. Mereka mengungkap kembali kasus kematian kepala organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai bukti pelanggaran HAM oleh Densus 88.
“Pada bulan Desember 2009, pemimpin OPM Kelly Kwalik yang merupakan simbol penting rakyat Papua Barat dibunuh oleh anggota keamanan Indonesia termasuk diantaranya anggota Densus 88,” ujar Collin.
Pelanggaran HAM ini, menurut Collin, telah didokumentasikan pada berbagai laporan di angkatan bersenjata Indonesia. AWPA khawatir jika pendanaan yang digelontorkan kepada pemerintah Densus 88 akan digunakan untuk melawan rakyat Papua yang sedang mengusahakan hak mereka untuk merdeka.
“Pemerintah Australia merasa bahwa dengan menjalin hubungan dengan militer Indonesia, profesionalisme militer Australia juga akan menular kepada militer Indonesia. Namun, harapan ini terlalu jauh dan gagal total, ditunjukkan oleh tindakan militer Indonesia pada referendum di Timor Leste, dan tetap gagal sampai sekarang,” ujar Collin.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Australia diketahui mengeluarkan anggaran US$16 juta setiap tahun untuk mendukung Densus 88.
“AWPA mendesak agar Anda (Julia Gillard) menghentikan pelatihan, pendanaan dan hubungan antara militer Australia dengan Densus 88 dan Kopassus, sampai penyidikan penuh dilakukan atas pelanggaran HAM yang dilakukan unit ini,” ujar Sekretaris AWPA, Joe Collin, pada surat tersebut - yang dimuat di laman media independen Selandia Baru, Scoop.
Permintaan mereka terkait terungkapnya kasus penyiksaan aktivis asal Maluku yang diduga dilakukan oleh anggota Densus 88. Mereka mengatakan bahwa Densus 88 yang juga beroperasi di Papua Barat telah melakukan pelanggaran HAM serupa. Mereka mengungkap kembali kasus kematian kepala organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai bukti pelanggaran HAM oleh Densus 88.
“Pada bulan Desember 2009, pemimpin OPM Kelly Kwalik yang merupakan simbol penting rakyat Papua Barat dibunuh oleh anggota keamanan Indonesia termasuk diantaranya anggota Densus 88,” ujar Collin.
Pelanggaran HAM ini, menurut Collin, telah didokumentasikan pada berbagai laporan di angkatan bersenjata Indonesia. AWPA khawatir jika pendanaan yang digelontorkan kepada pemerintah Densus 88 akan digunakan untuk melawan rakyat Papua yang sedang mengusahakan hak mereka untuk merdeka.
“Pemerintah Australia merasa bahwa dengan menjalin hubungan dengan militer Indonesia, profesionalisme militer Australia juga akan menular kepada militer Indonesia. Namun, harapan ini terlalu jauh dan gagal total, ditunjukkan oleh tindakan militer Indonesia pada referendum di Timor Leste, dan tetap gagal sampai sekarang,” ujar Collin.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Australia diketahui mengeluarkan anggaran US$16 juta setiap tahun untuk mendukung Densus 88.
Dugaan penyiksaan yang dilakukan Densus 88 kepada para aktivis Republik Maluku Selatan menimbulkan kecaman publik mengenai penyalahgunaan dana tersebut. Pendanaan Australia atas Densus 88 bertujuan untuk memerangi terorisme.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar