WELCOME TO WEB FGPBP

Mungkin anda berfikir, akulah manusia yang paling tidak beruntung dan bodoh, karena kecintaan ku terhadap negeri ku lebih besar dari yang kau dapat dari ku...tapi satu hal yang kau tahu, bahwa aku berjalan bersama suatu kebenaran yang dunia telah menolaknya...sebab yang ku tahu...kebenar itu akan memerdekakan aku.

12 Jan 2009

Wagub Minta OPM Kembalikan Senjata

Aktivitas Kantor dan Sekolah di Tingginambut Lumpuh

SENTANI- Aksi kelompok separatis bersenjata atau OPM yang merampas 4 pucuk senajta dan melukai istri seorang anggota polisi di Pos Polisi Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, mendapat perhatian serius dari Wakil Gubernur Papua, Alex Hesegem, SE.
Wagub yang juga sebagai Ketua Badan Komunkasi Intelijen Daerah (Kominda) Provinsi Papua ini, meminta agar pihak yang membawa lari senjata milik polisi tersebut, segera dikembalikan.
Diakui, sebelumnya pihaknya memang sudah mendapatkan SMS dari Bupati Puncak Jaya tentang kebenaran berita kejadian di Tingginambut ini. "Sampai saat ini memang belum ada pertemuan dari Komunikasi Intelijen Daerah Papua yang ketuanya adalah saya sendiri, namun sore ini (kemarin) rencananya kami dari Kominda ini akan melakukan pertemuan,"tuturnya saat ditemui disela acara Wisuda di STAKPN Burere Sentani, Senin (12/1).
Selaku Wagub dan juga tokoh masyarakat dari Pegunungan Tengah, Alex Hesegem minta saudara-saudara yang telah membawa lari senjata milik anggota Polri ini bisa segera mengembalikan kepada pemerintah, lewat jalur gereja maupun pemerintah kampung.
Terkait kejadian tersebut, Wagub juga mengaku sudah minta kepada pemerintah Kabupaten Puncak Jaya untuk pro aktif melakukan pendekatan agar senjata-senjata milik anggota Polri tersebut dikembalikan, tanpa harus ada kontak fisik.
"Kita juga sebenarnya bisa langsung serahkan polisi dan tentara untuk cari sendiri, tapi yang saya takutkan bila aparat harus mencari sendiri dengan melakukan penyisiran bisa menimbulkan salah pengertian antara masyarakat dan aparat sehingga bisa timbul jatuh korban lagi,"ujar Wagub yang berharap senjata tersebut segera dikembalikan.
Untuk itu, supaya tidak timbul persoalan baru lagi, diharapkan warga masyarakat yang membawa lari senjata tersebut dengan besar hati dan tulus bisa menyerahkan senjata, agar tidak disalahgunakan lebih jauh. Wagub berharap jalur gereja maupun pemerintah kampung bisa menjadi mediasi untuk penyerahan kembali senjata.
Lebih lanjut Wagub Alex Hesegem juga menghimbau pada kelompok masyarakat orang-orang yang masih mengatasnamakan TPN/OPM supaya tidak ganggu rakyat Papua dan pemerintah yang sedang bersama-sama membangun dari kampung.
"Sebaiknya mari semua ikut bergabung, jangan suka ganggu, sebab pada dasarnya perjuangan yang dilakukan adalah sama untuk membangun dan mensejahterakan rakyat Papua,"tandasnya.
Untuk itu, tidak hanya bagi orang-orang Papua yang ada di luar negeri maupun yang saat ini masih tinggal di hutan-hutan, kembali bergabung dengan masyarakat Papua. Tidak perlu takut, sebab Pemerintah RI sudah membuka diri untuk menerima, asalkan sungguh-sungguh sadar untuk kembali setia pada NKRI dan mau berbuat baik untuk membangun bersama daerah Papua ini.
"Kalau terus sembunyi dan curi senjata, siapa pun tidak pernah mendukung. Tanah Papua ini Tanah yang diberkati, Tanah Damai, tidak boleh ada yang tumpahkan darah, yang tumpahkan darah harus dikutuk. Karena ini mewujudkan Papua Tanah Damai ini merupakan tangung jawab kita bersama pada Tuhan."pungkasnya.

Laporan dari Puncak Jaya ///
Sementara itu dari Puncak Jaya dilaporkan, aksi sekelompok OPM yang melarikan 4 pucuk senjata serta melukai istri seorang anggota Pos Polisi Tingginambut,
berakibat pada lumpuhnya aktifitas sekolah dan kantor pemerintahan di sana.
Hal itu seperti diungkapkan Bupati Lukas Enembe, S.IP melalui Plh. Sekda Kabupaten Puncak Jaya, Heri Dosinaen, S.IP. kepada wartawan saat dikonfirmasi
Senin (12/1), kemarin.
Dikatakan, memang kondisi di Kabupaten Puncak Jaya khususnya di Distrik Tingginambut dan Distrik Mulia ibukota Kabupaten masih aman dan kondusif. Saat ini yang dilakukan pemerintah adalah masih mengambil langkah-langkah persuasif yaitu melakukan pendekatan secara keluarga melalui tokoh agama, adat, pemuda dan masyarakat supaya senjata yang telah dirampas bisa dikembalikan secepatnya.
"Kondisi saat ini memang masih aman terkendali dan yang kami lakukan masih melakukan langkah persuasif dengan pendekatan-pendekatan, sehingga dalam waktu dekat senjata bisa dikembalikan,"ungkapnya di Hotel Mulia In, Senin (12/1).
Dijelaskan, memang masyarakat sangat ketakutan dan mengungsi, tapi masih dalam ruang lingkup daerah Distrik Tingginambut, sehingga pihaknya tetap mengontrol kesibukan dari masyarakat dengan mengakomodir mereka yang turun karena ada penekanan dari pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab dalam hal ini OPM.
Pemerintah telah menampung masyarakat di Distrik Tingginambut kemudian untuk sekolah semua aktifitas perkantoran milik pemerintah sementara ini diliburkan dalam waktu yang singkat sekitar 1 minggu.
"Untuk aktifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pendidikan memang sekarang boleh dikatakan masih lumpuh terkait kejadian tersebut dimana guru-guru dan pegawai masih ketakutan, namun ke depan sekitar 1-2 minggu semua akan berjalan seperti biasa,"ujarnya.
Sementara itu, terkait penyelidikan yang dilakukan pihak Polres Puncak Jaya dan Reskrim Polda Papua saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Kapolres Puncak Jaya, AKBP. Chris Rihulay, SSt.Mk saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di ruang kerjanya mengatakan, pihaknya saat ini sedang memeriksa beberapa saksi, yaitu istri Briptu Felix (Kapospol Tingginambut), Bripda Bob Simamora, seorang guru kontrak dan 2 orang masyarakat yang melihat kejadian dan akan tetap mencari saksi-saksi lainnya guna memperkuat bukti kemudian akan mengembangkannya.
"Kami telah memintai keterangan saksi-saksi terkait 4 orang pelaku (Dekiles CS) yang diduga telah mengambil senjata dan melukai korban, namun dugaan itu harus dikuatkan dengan bukti kuat,"katanya.
Namun demikian, jelas Kapolres, pihaknya masih tetap melakukan langkah-langkah persuasif dengan pendekatan melalui tokoh agama, adat, pemuda dan masyarakat sesuai dengan deadline yang diberikan Kapolda Papua selama 3 minggu. Sedangkan untuk penyelidikan akan tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena akan memperkuat bukti-bukti yang ada.(tri/nal)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar