Penerapan kebijakan luar negeri Indonesia “Look East Policy” dan “a Million Friends and Zero Enemies” menjadi dasar bagi Indonesia untuk memfokuskan dan meningkatkan hubungannya dengan Negara-negara dikawasan Pasifik khususnya dengan Vanuatu.
Dengan pemahaman yang objektif mengenai isu Papua dalam bingkai NKRI, hubungan Vanuatu-Indonesia memasuki era baru untuk saling percaya dan membantu terutama dalam kaitan isu Papua. Vanuatu mendukung sepenuhnya Papua bagian dari Indonesia dan keinginan Indonesia menjadi observer dalam forum Melanesian Spearhead Group (MSG), mengingat Indonesia sebagai home to the largest population of ethnic Melanesians dan menjadi natural bridge bagi negara di Pasifik Selatan dan Asia.
Selain itu, Presiden Jhonson Ioku Abbil (JIA), Menteri Kehakiman Bako Kaltonga dan Komisioner Vanuatu Police Force, Joshua Bong, mendukung joint venture antara pengusaha Indonesia Vanuatu dalam bidang peternakan sapi seperti yang telah dilakukannya dengan Korea dan Jepang serta mengusulkan menjadikan pulau Espiritu Santo sebagai lokasi peternakan. Jhonson Ioku Abbil juga mengharapkan Indonesia dapat berpartisipasi dalam HUT Vanuatu ke-30 pada 30 Juli 2010 dan dilanjutkan dengan pertemuan Pacific Island Forum (PIF) ke-41. Jhonson Ioku Abbil juga menghendaki agar situasi di Papua damai dan mengakui bahwa Papua bagian dari Indonesia. Sementara itu Menteri Kehakiman dan Pemberdayaan Perempuan Bakoa Kaltonga menyatakan bahwa dirinya a friend of Indonesia dan menginginkan hubungan yang lebih baik dengan Indonesia
Namun hubungan baik kedua negara tersebut agak terganggu dengan keputusan Sidang Istimewa Dewan Rakyat pada 19 Juni 2010 lalu, yang menyetujui usulan anggota parlemen dari Partai Independent Ralph Regenvan tentang dukungan Vanuatu terhadap persoalan Papua Barat, menunjukkan bahwa Vanuatu merupakan negara yang tidak bisa dipercaya dan tidak memiliki itikad baik menjalin hubungan dengan Indonesia. Terlebih Perdana Menteri Eduard Natapei mendukung usulan tersebut dan akan membawanya ke Komisi Dekolonisasi Perserikatan Bangsa Bangsa.
Namun demikian, Indonesia menganggap dukungan Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua sebagai hal biasa dan tidak perlu ditanggapi serius. Kelompok Negara yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pasific Island Forum (PIF) tidak akan pernah mendukung Vanuatu dalam kaitan isu papua. Negara-negara seperti PNG, Tuvalu, Salomon Island hanya melihat dukungan Vanuatu tersebut untuk menaikkan posisi tawar dengan Indonesia dalam kaitan bantuan ekonomi.
Menyikapi hal tersebut Indonesia agar mengkaji ulang tentang rencana penandatanganan Development Cooperation Agreement (DCA) dengan Vanuatu mengingat sikap Vanuatu yang cenderung mengutamakan kepentingan politiknya daripada komitmennya menjaga hubungan baik dengan Indonesia.
Dengan pemahaman yang objektif mengenai isu Papua dalam bingkai NKRI, hubungan Vanuatu-Indonesia memasuki era baru untuk saling percaya dan membantu terutama dalam kaitan isu Papua. Vanuatu mendukung sepenuhnya Papua bagian dari Indonesia dan keinginan Indonesia menjadi observer dalam forum Melanesian Spearhead Group (MSG), mengingat Indonesia sebagai home to the largest population of ethnic Melanesians dan menjadi natural bridge bagi negara di Pasifik Selatan dan Asia.
Selain itu, Presiden Jhonson Ioku Abbil (JIA), Menteri Kehakiman Bako Kaltonga dan Komisioner Vanuatu Police Force, Joshua Bong, mendukung joint venture antara pengusaha Indonesia Vanuatu dalam bidang peternakan sapi seperti yang telah dilakukannya dengan Korea dan Jepang serta mengusulkan menjadikan pulau Espiritu Santo sebagai lokasi peternakan. Jhonson Ioku Abbil juga mengharapkan Indonesia dapat berpartisipasi dalam HUT Vanuatu ke-30 pada 30 Juli 2010 dan dilanjutkan dengan pertemuan Pacific Island Forum (PIF) ke-41. Jhonson Ioku Abbil juga menghendaki agar situasi di Papua damai dan mengakui bahwa Papua bagian dari Indonesia. Sementara itu Menteri Kehakiman dan Pemberdayaan Perempuan Bakoa Kaltonga menyatakan bahwa dirinya a friend of Indonesia dan menginginkan hubungan yang lebih baik dengan Indonesia
Namun hubungan baik kedua negara tersebut agak terganggu dengan keputusan Sidang Istimewa Dewan Rakyat pada 19 Juni 2010 lalu, yang menyetujui usulan anggota parlemen dari Partai Independent Ralph Regenvan tentang dukungan Vanuatu terhadap persoalan Papua Barat, menunjukkan bahwa Vanuatu merupakan negara yang tidak bisa dipercaya dan tidak memiliki itikad baik menjalin hubungan dengan Indonesia. Terlebih Perdana Menteri Eduard Natapei mendukung usulan tersebut dan akan membawanya ke Komisi Dekolonisasi Perserikatan Bangsa Bangsa.
Namun demikian, Indonesia menganggap dukungan Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua sebagai hal biasa dan tidak perlu ditanggapi serius. Kelompok Negara yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pasific Island Forum (PIF) tidak akan pernah mendukung Vanuatu dalam kaitan isu papua. Negara-negara seperti PNG, Tuvalu, Salomon Island hanya melihat dukungan Vanuatu tersebut untuk menaikkan posisi tawar dengan Indonesia dalam kaitan bantuan ekonomi.
Menyikapi hal tersebut Indonesia agar mengkaji ulang tentang rencana penandatanganan Development Cooperation Agreement (DCA) dengan Vanuatu mengingat sikap Vanuatu yang cenderung mengutamakan kepentingan politiknya daripada komitmennya menjaga hubungan baik dengan Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar