SORONG - Anggota DPD RI asal Provinsi Papua Barat, Sofia Maipauw, menyatakan, aksi demo yang menganggap Otonomi khusus (Otsus) telah gagal dan menuntut referendum tidak lepas dari keputusan pemerintah pusat yang menolak SK MRP Nomor 14 tahun 2010, tentang penetapan syarat calon kepala daerah adalah orang asli Papua.
Kepada Radar Sorong (grup JPNN), Sofia mengatakan, dalam kondisi politik yang kritis ini sesungguhnya merupakan momentum bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperbaiki relasi sosial politiknya dengan masyarakat Papua. “Pemerintah perlu mengambil langkah untuk membuka dialog dengan tujuan agar menyempurnakan hal-hal yang selama ini belum bisa dijalankan,”ujar politisi yang akrab disapa dengan nama Popy Maipauw itu.
Hal lain yang juga disampaikan Sofia, Otsus dinilai gagal karena belum mampu menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat papua. Kongkritnya, kata Sofia, adalah gagalnya komunikasi politik antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam meyakinkan masyarakat Papua tentang masa depan yang lebih baik dengan konsep otonomi khusus.
Karenanya Sofia meminta Mendagri untuk segera melakukan komunikasi dengan para pemimpin di tanah Papua dalam rangka mencari solusi. Selain itu, lanjutnya, gubernur juga perlu melakukan evaluasi terhadap kepemimpinannya selama ini.
“Karena kegagalan otsus menunjukkan kegagalan gubernur dalam melakukan komunikasi pokitik dengan seluruh unsur penyelenggaraan pemerintah serta para tokoh masyarakat. Seharusnya masyarakat bisa merasakan manfaat Otsus sebagaimana falsafah orang Papua bisa menjadi tuan di negerinya sendiri,” pungkasnya.(ris/ara/jpnn)
Kepada Radar Sorong (grup JPNN), Sofia mengatakan, dalam kondisi politik yang kritis ini sesungguhnya merupakan momentum bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperbaiki relasi sosial politiknya dengan masyarakat Papua. “Pemerintah perlu mengambil langkah untuk membuka dialog dengan tujuan agar menyempurnakan hal-hal yang selama ini belum bisa dijalankan,”ujar politisi yang akrab disapa dengan nama Popy Maipauw itu.
Hal lain yang juga disampaikan Sofia, Otsus dinilai gagal karena belum mampu menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat papua. Kongkritnya, kata Sofia, adalah gagalnya komunikasi politik antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam meyakinkan masyarakat Papua tentang masa depan yang lebih baik dengan konsep otonomi khusus.
Karenanya Sofia meminta Mendagri untuk segera melakukan komunikasi dengan para pemimpin di tanah Papua dalam rangka mencari solusi. Selain itu, lanjutnya, gubernur juga perlu melakukan evaluasi terhadap kepemimpinannya selama ini.
“Karena kegagalan otsus menunjukkan kegagalan gubernur dalam melakukan komunikasi pokitik dengan seluruh unsur penyelenggaraan pemerintah serta para tokoh masyarakat. Seharusnya masyarakat bisa merasakan manfaat Otsus sebagaimana falsafah orang Papua bisa menjadi tuan di negerinya sendiri,” pungkasnya.(ris/ara/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar