WELCOME TO WEB FGPBP

Mungkin anda berfikir, akulah manusia yang paling tidak beruntung dan bodoh, karena kecintaan ku terhadap negeri ku lebih besar dari yang kau dapat dari ku...tapi satu hal yang kau tahu, bahwa aku berjalan bersama suatu kebenaran yang dunia telah menolaknya...sebab yang ku tahu...kebenar itu akan memerdekakan aku.

14 Jul 2010

Presiden Minta Otsus Papua Dirampungkan

TUNTUTAN PENGEMBALIAN OTSUS

Laporan wartawan KOMPAS Suhartono
Rabu, 14 Juli 2010 | 20:05 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pemerintah dan DPR agar menyikapi, meneliti dan mempelajari keinginan sekelompok warga Provinsi Papua yang baru-baru ini melakukan aksi dengan mengembalikan otonomi khusus (Otsus) ke tangan pemerintah.
Sumber Kompas
"Presiden sudah menyampaikan agar kita betul-betul mempelajari, meneliti dan menyikapi dengan baik apa yang berkembang sekarang ini. Padahal, selama ini, perhatian pemerintah sudah sangat besar kepada Papua itu. Bahkan, rata-rata dana otsus-nya jika dibagikan ke seluruh penduduk Papua, mereka rata-rata akan bisa mendapatkan Rp 10 juta per orang. Sementara, jika dibagikan ke Pulau Jawa, hanya beberapa juta saja," tandas Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, saat ditanya pers, seusai mengikuti Rapat Konsultasi Pemerintah bersama Pimpinan DPR di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/7/2010) sore tadi.

Anehnya, sekalipun alokasi dana Otsus sudah cukup besar namun masih muncul tuntutan pengembalian otsus. "Jadi, kita harus lakukan kajian dan penelitian itu secara komprehensif, mulai dari keamanan, sosial, kultur, ekonomi dan lainnya sehingga hasilnya juga menyeluruh," tambah Gamawan, tanpa merinci kapan waktu penyelesaian untuk kajian, penelitian dan penyikapannya.

Menurut Gamawan, pemerintah tidak pernah membiarkan pembangunan di Papua berjalan apa adanya, setelah kebijakan Otsus dikeluarkan pemerintah. "Pemerintah terus memperhatikan bagaimana besaran dana Otsus tersebut setiap tahunnya, bagaimana transfernya serta bagaimana pelaksanaannya dan pengawasannya," jelas Gamawan.

Adapun mengenai koordinasinya, Gamawan mengatakan, Presiden akan menginstruksikan Menko Politik Hukum dan Keamanan untuk mengkoordinasi penyelesaiannya dengan baik bersama dengan menteri terkait.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar