Masalah Etnonasionalisme dan Konflik Papua

A. Pendahuluan

Jika melihat kondisi konflik di Papua saat ini, sepertinya hanya ada dua cara untuk mengatasinya. Pendekatan keamanan yang total atau menyeluruh, dan kedua merdekakan saja seperti halnya Timor Timur. Terlalu banyak korban, terlalu banyak masalah dan terlalu banyak permintaan.

Pemerintah Indonesia sudah melakukan hampie semua metode pendekatan yang menjadi semacam win-win solution, namun tetap tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Ada otonomi daerah, ada pembagian keuangan pusat dan daerah, tetapi permintaan untuk merdeka tidak pernah berganti. Bendera Bintang Kejora selalu dikibarkan setiap 1 Desember diperingati sebagai hari lahirnya Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Pada saat seperti itu, rakyat menjadi ketakutan karena bentrokan senjata biasanya kerap terjadi. Tentara berpatroli, Brimob masuk ke hutan dan gunung, sementara media massa internasional pengecam pola pendekatan keamanan yang dilakukan.

Tetapi ini tentu pandangan yang sangat subjektif. Untuk menghindari subjektifitas yang lebih jauh, maka ada baiknya penulis menguraikan beberapa kondisi yang terjadi di Papua.

B. Persoalan Papua

Setelah sekian puluh tahun, semangat perlawanan dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Free Papua Movement masih terus berlanjut hingga hari ini. Kendati salah satu pemimpin pemberontakan itu sudah tewas dalam baku tembak dengan Densus 88 Polri pada 16 Desember 2009 lalu, gaung persoalannya masih terus ada. Inilah salah satu persoalan etnonasionalisme yang kunjung usai di Indonesia.

Gerakan pembebasan di Papua jelas bensentuhan dengan etnonasionalisme. Sebagaimana disampaikan Fadli Zon (2002), etnonasionalisme merupakan suatu nasionalisme yang berbentuk kelompok solidaritas atau rasa komunitas yang berdasarkan etnisitas, merujuk pada perasaan subyektif yang memisahkan satu kelompok tertentu dari kelompok-kelompok lainnya.

Pada dasarnya inti dari nasionalisme adalah penonjolan diri kelompok-kelompok etnik. Penonjolan diri ini dapat memperkuat identitas kelompok atau menyatakan superioritas dan agresivitas. Semangat ini dapat menggerogoti keutuhan bangsa.

Munculnya etnonasionalisme di Papua bisa dikaji dari kilas balik masuknya intervensi pemerintah melalui Operasi Trikora untuk membebaskan Irian Barat. Operasi yang juga disebut Pembebasan Irian Barat, nama yang ditabalkan Indonesia untuk Papua dahulu sebelum akhirnya ditabalkan kembali dengan nama Papua. Operasi Trikora tersebut diumumkan Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 di Alun-alun Utara Yogyakarta. Untuk kepentingan ini juga dibentuk Komando Mandala dengan menunjuk Mayor Jenderal Soeharto sebagai panglima. Tugas komando ini adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat yang masih dikuasai Belanda dengan wilayah Republik Indonesia.

Walau menyebabkan banyak korban, operasi itu berhasil merebut Irian Barat. Seterusnya pada 15 Agustus 1962, terjadi perundingan antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan di Markas Besar PBB di New York. Pada perundingan itu, Indonesia diwakili oleh Soebandrio, dan Belanda diwakili Jan Herman van Roijen dan C.W.A. Schurmann. Isi dari Persetujuan New York adalah, Belanda akan menyerahkan pemerintahan Papua bagian barat kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), yang didirikan Sekretaris Jenderal PBB. UNTEA kemudian menyerahkannya kepada pemerintah Indonesia.

Penyerahan baru berlangsung pada 1 Mei 1963, namun bersifat sementara. Seterusnya melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tanggal 14 Juli-2 Agustus 1969, sebagian besar penduduk Irian Barat memilih menjadi bagian tak terpisahkan dari NKRI, yang kemudian dikukuhkan Majelis Umum PBB ke-24 melalui resolusi No. 2504 pada tanggal 19 November 1969.

Menyusul hasil Pepera dan keputusan Majelis Umum PBB ini, sebagian warga yang tidak setuju bergabung dengan Indonesia kemudian mendirikan Organisasi Papua Merdeka didirikan 1 Desember 1969. Deklarasi berlangsung yang dipimpin Theys Hiyo Eluay atau Pache Nikolas Youwe ini berlangsung di Manokwari yang kini masuk wilayah Provinsi Papua Barat.

Sejak saat inilah perlawanan terus berlangsung di Papua hingga sekarang. Hingga kini diperkirakan setidaknya ada 5.000 orang yang menjadi pendukung utama organisasi ini, sementara simpatisan mencapai 20 ribu orang. Perwakilan OPM ada di seluruh wilayah Papua dan memiliki perwakilan juga di luar negeri seperti Vanuatu, Autralia, Inggris, Belanda, Papua Nugini, dan Amerika Selatan di Guyana, Swedia dan lain-lain. Ada yang diwakili orang Papua, ada pula yang diwakili orang asing (VivaNews, 17 Desember 2009).

C. Bentuk Perlawanan

Upaya Untuk kepentingan perlawanan bersenjata organisasi ini membentuk sayap organisasi divisi militer bernama Tentara Pembebasan Nasional (TPN). Kepala Staf Komando TPN adalah Jenderal Mathias Wenda, wakilnya adalah Bernad Mawen. Di bawahnya adalah Komandan Daerah Pertahanan (Kodap). Di wilayah Papua terdapat 10 Kodap. Dalam melaksanakan operasinya guna menarik perhatian internasional, OPM tak segan melakukan penculikan yang dilakukan Kodap. Salah satu Kodap Timika Jayawijaya yang dipimpin Kelly Kwalik sebagai komandan daerah.

Kwalik misalnya, bertanggung jawab atas penculikan dan penyanderaan terhadap sejumlah peneliti asing di wilayah Mapenduma pada tahun 1996. Selain itu juga terlibat baku tembak yang menewaskan sejumlah tentara dan polisi Indonesia. Kwalik akhirnya tewas 16 Desember 2009 lalu dalam sebuah baku tembak di daerah Kwangki Lama, Mimika dengan Detasemen Khusus 88 gabungan Mabes Polri dan Polda Papua (Antara, 16 Desember 2009).

Ada banyak bentrokan bersenjata yang terjadi di Papua karena upaya memerdekakan diri ini. Menurut Amnesty International, lebih dari 100 ribu orang Papua telah tewas dalam berbagai tindak kekerasan ini, baik yang dilakukan TNI Polri maupun OPM sendiri. Termasuk dalam daftar korban yang tewas, kelompok imigran yang disebut warga Papua sebagai BBM (Bugis, Buton, Makassar).

D. Akar Persoalan

Secara keseluruhan memang terdapat perbedaan besar antara penduduk Papua dengan Indonesia pada umumnya. Struktur-struktur masyarakat Papua yang terdiri dari kurang lebih 250 suku bangsa bersifat otonom satu sama lain. Setiap kelompok suku secara kultural mandiri dan unik, tidak tunduk pada yang lain, dan setiap suku memiliki kosmologi yang memandang dirinya sebagai pusat dari semesta. Setiap kepala suku atau pemimpin lokal tidak memiliki otoritas yang penuh kecuali sebagai juru bicara masyarakatnya (Widjojo, 2001). Perbedaan yang semakin nyata dari sisi ras, menjadi salah satu penyemangat kebersamaan masyarakat setempat untuk meminta Papua menjadi sebuah negara sendiri.

Satu-satunya kebersamaan dengan Indonesia secara umum, hanyalah masa lalu, yakni sama-sama jajahan Belanda. Namun ketika Indonesia merdeka, wilayah ini tetap menjadi bagian dari wilayah Belanda dengan ibukota bernama Hollandia.

Masyarakat Papua bukanlah suatu entitas yang homogen. Kepapuaan baru dibangun secara terbatas bersamaan dengan tumbuhnya lapisan kecil elit terdidik melalui Sekolah Pamong Praja yang didirikan oleh Pemerintah Belanda pada 1940-an. Di sana pendidikan administrasi pemerintahan dijalani. Pada kesempatan itu para pelajar Papua banyak berdiskusi tentang persoalan kepapuaan dan kemungkinan Papua Barat menjadi satu negara bangsa yang merdeka.

Pada awal 1960-an sudah disiapkan bendera nasional, lagu kebangsaan, dan lambang negara. Pada 1 Desember 1961 dengan bantuan Belanda diproklamasikan Negara Papua Barat. Dari sini bibit nasionalisme Papua mulai tersemaikan. Reaksi Pemerintah RI dan perkembangan politik berikutnya membuat Papua Barat kemudian diintegrasikan dengan RI. Identitas dan nasionalisme Papua terkubur sementara bersamaan dengan penggantian nama Papua Barat menjadi Irian Barat dan integrasi kehidupan sosial politik ekonomi dan kebudayaan Papua di bawah administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjojo, 2001).

Terkait perbedaan ini, diramu dengan berbagai ketidakadilan yang mereka terima, membuat keinginan untuk merdeka demikian kuat. Dalam bidang ekonomi, ketidakadilan terlihat begitu nyata. Kendati masalah ini bukan hanya dirasakan rakyat Papua, tetapi juga hampir seluruh wilayah di luar Jawa. Pembangunan yang jawasentris menyebabkan pembangunan di Jawa relatif lebih maju dibanding daerah lainnya. Industrialisasi juga terjadi di Papua ketika PT Freeport Indonesia Company yang menyedot begitu banyak emas dari pertambangannya, namun warga setempat praktis tidak mendapat apa-apa. Triliunan uang hasil perusakan lahan hutan warga larinya ke pemerintah pusat. Tidak ada pembangunan berarti bagi mereka, setidaknya tidak seperti yang mereka harapkan.

Spirit perlawanan menjadi semakin menggelora setelah melihat perjuangan yang sama yang dilaksanakan Timor Timur juga berhasil. Setelah menjadi bagian Indonesia selama 23 tahun, Timor Timur akhirnya menjadi negara sendiri dalam jajak pendapat atau referendum pada 7 Agustus 1999 yang dilaksanakan United Nation Mission in East Timor (Unamed) yang dibentuk Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam banyak kesempatan, tuntutan agar PBB turun tangan mengatasi masalah di Papua juga kerap disampaikan. Sangat keras desakan agar Dewan Keamanan PBB sebagai penjaga ketertiban dan perdamaian dunia, termasuk untuk menjaga/memelihara keamanan di Papua sampai terbentuk pemerintahan yang tetap. Penginternasionalan masalah ini sudah coba dilakukan para pimpinan OPM di luar negeri, termasuk beberapa pendiri OPM yang kemudian berbalik arah melepaskan diri dari OPM dan meminta amnesti dari pemerintah Indonesia.

Indonesia sudah melakukan segala upaya untuk mengatasi persoalan di Papua. Namun tidak pernah mendapat respon seperti yang diinginkan. OPM hanya bersedia bicara dengan satu wacana, merdeka. Padahal merdeka bukanlah opsi yang akan diberikan. Tidak terpenuhinya permintaan itu terang saja menimbulkan konflik.

Ada banyak definisi tentang konflik dalam berbagai versi, akan tetapi esensinya tetap sama, yaitu terjadinya perlawanan antarindividu maupun kelompok akibat berbagai kepentingan yang berbeda. Kepentingan terdiri atas kepentingan yang belum kelihatan dan kepentingan yang nyata (Simanjuntak, 2009). Masyarakat Papua memilih opsi perlawanan dengan kekerasan, sesuatu yang sudah menjadi bagian dari tradisi leluhur masyarakat Papua.

Perang suku adalah habitus tradisional yang secara mental belum sepenuhnya hilang pada sebagian rakyat Papua. Kekerasan ditempatkan menjadi bagian inheren di dalam ritual dan hukum adat tertinggi untuk suatu resolusi konflik. Ini menjadikan kekerasan sebagai bagian dari pilihan-pilihan tindakan yang dianggap sah dan dalam momen tertentu dianggap “sakral.” Provokasi pihak lain atau pun pihak internal suku yang memanipulasi terminologi setempat dan menyentuh moods kelompok akan dengan mudah menghadirkan kekerasan baru (Widjojo, 2001).

Tentu pemerintah tidak ingin menyelesaikan persoalan dengan cara kekerasan. Beberapa hal yang sudah dilakukan pemerintah antara lain memberikan otonomi khusus melalui UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Opsi ini pula yang diberikan kepada Aceh. Ternyata masalah Aceh terselesaikan, padahal konflik di Aceh yang juga mempunyai tingkat kualitas masalah yang sama walau Gerakan Aceh Merdeka (GAM) relatif lebih muda mengingat Muhammad Hasan Tiro memproklamirkan GAM pada 4 Desember 1976 di Tiro, Pidie.

E. Penutup

Mengingat keberhasilan perdamaian di Aceh tak lepas dari mediasi lembaga internasional Crisis Management Initiative (CMI) yang dipimpin mantan Presiden Finlandia Marti Ahtisaari, maka tidak berlebihan juga rasanya jika untuk perdamaian di Papua juga menggunakan jasa baik lembaga tersebut. Mungkin dalam perundingan bisa lebih dimaksimalkan pemberian keuntungan baik secara ekonomi maupun kebudayaan. Dari sisi jumlah persentase rupiahnya mungkin harus semakin ditingkatkan.

Daftar Pustaka

Antara, Densus 88 Tembak Mati Kely Kwalik, Rabu, 16 Desember 2009, pukul 09:35 WIB, akses pada 6 Juni 2010, http://www.antaranews.com/berita/1260930932/densus-88-tembak-mati-kely-kwalik

Simanjuntak, Bungaran Antonius, 2009, Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba. Bagian Sejarah Batak, edisi revisi, Jakarta: Obor.

VivaNews, Kematian Kwalik Tak Selesaikan Masalah, Kamis, 17 Desember 2009, 13:28 WIB, akses pada 6 Juni 2010, http://nasional.vivanews.com/news/read/114659-_kematian_kwalik_tak_selesaikan_masalah_

Widjojo, Muridan S, 2001, Di Antara Kebutuhan Demokrasi dan Kemenangan Politik Kekerasan: Konflik Papua Pasca Orde Baru, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, makalah Proyek Penelitian Transisi Demokrasi di Indonesia” yang diselenggarakan oleh LP3ES dan disponsori oleh The Ford Foundation pada tahun 2001. http://www.conflictrecovery.org/Muridan%20S.%20Widjojo%20-%20PaperPapua%20LP3ES.rtf.

Zon, Fadli, 2002, Gerakan Etnonasionalis. Bubarnya Imperium Uni Soviet, Jakarta: Sinar Harapan.