WELCOME TO WEB FGPBP

Mungkin anda berfikir, akulah manusia yang paling tidak beruntung dan bodoh, karena kecintaan ku terhadap negeri ku lebih besar dari yang kau dapat dari ku...tapi satu hal yang kau tahu, bahwa aku berjalan bersama suatu kebenaran yang dunia telah menolaknya...sebab yang ku tahu...kebenar itu akan memerdekakan aku.

21 Jun 2010

KNPB: Hasil Mubes Jangan Jadi Alat Kompromi Politik

JAYAPURA- Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengkhawatirkan Hasil Mubes MRP dan Rakyat Papua yang telah disampaikan ke tangan DPRP (18/6), akan dijadikan sebagai alat kompromi politik antara Papua dan pusat untuk meloloskan keinginan elit-elit politik.
Arah Bargaining politik seperti itu telah tercium KNPB sebab hingga rekomendasi hasil Mubes itu diserhakan ke DPRP, KNPB tidak mendapatkan salinannya. Demikian dikatakan juru bicara KNPB Mako Tabuni kepada sejumlah wartawan Sabtu (19/6).
Bentuk Kompromi Politik tersebut menurut Maco Tabuni akan mengarah pada Pelolosan SK MRP No. 14 dan atau Revisi Undang-undang Otsus, padahal menurutnya dari hasil musyawarah di MRP jelas disepakati ‘Tolak Otsus, Referendum Solusi terbaik.
Hal tersebut merupakan dugaan awalnya bahwa tidak akan ada keseriusan pemimpin-pemimpin Papua untuk membicarakan referendum, apalagi dikatakannya soal tenggang waktu 3 minggu cukup panjang untuk berkompromi dengan pusat “ Tenggang waktu yang panjang ini mereka bikin apa?” tukasnya.
“Kalau memang ini terjadi, KNPB dan seluruh komponen masyarakat akan mengkudeta elit polit Politik Papua, karena sudah cukup lama mereka menjual aspirasi murni rakyat untuk kepentingan pridabadi atau kelompok,” ujarya.
KNPB juga menilai bahwa dengan adanya tuntutan rakyat Papua Barat yang menuntut referendum merupakan solusi terbaik dalam penyelesaian status sosial dan politik bangsa Papua Barat melalui prinsip-prinsip dan ketentuan, standar hukum dan HAM internasional yang kini sedang ditanggapi serius oleh masyarakat Internasional melalui dua lembaga (media) rakyat Papua yakni IPWP dan ILWP.
Dalam kesempatan ini, KNPB juga menghimbau kepada seluruh komponen rakyat Papua Barat, termasuk MRP dan DPRP agar segera merapatkan barisan dan memupuk persatuan semesta rakyat Papua untuk mendukung IPWP dan ILWP dalam gugatan proses rekayasa Pepera 1969 di Mahkamah Internasional.
Di samping itu, lanjut Mako Tabuni, KNPB akan terus mengawal dan memediasi keinginan murni rakyat Papua Barat yang berada di balik gunung, hutan rimba, pesisir dan di dalam penjara, di kamp-kamp pengusian dan suaka politik di luar negeri untuk mewuujudkan kedaulatan penuh bagi Bangsa Papua Barat.
"Dengan cara memediasi dan mendorong secara menyeluruh akar masalah status politik Papua Barat melalui mekanisme hukum dan HAM internasional yang dimediasi oleh Media internasionla rakyat Papua Barat, yakni ILWP dan IPWP," ujar Mako Tabuni.this Source

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar