UU Otsus Masih Sebatas Label

19/07/2010

JAYAPURA - Pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi bahwa kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua merupakan kebijakan yang sudah final dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Papua telah memberikan hak-hak khusus kepada Papua, ditanggapi serius oleh Ketua Komisi A DPRP, Ruben Magai. Menurutnya, Undang-Undang Otsusnya memang sudah final, namun proses penyelenggaraan pemerintahannya sampai hari ini belum final.

Bahkan Ruben menilai UU Otsos masih sebatas label. Alasan Ruben, karena sejak Undang-Undang Otsus diberlakukan ternyata pemerintahan di Papua masih menggunakan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, baik UU Nomor 22 Tahun 1999 maupun UU Nomor 32 Tahun 2004. "Semua penyelenggaraan pemerintahan di Papua masih menggunakan versi UU Pemerintahan Daerah," tandas Ruben Magai seperti dikutip Cendrawasih Pos (grup JPNN), Senin (19/7). Sumber

UU Otsus Masih Sebatas Label
JPNN.com
JAYAPURA - Pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi bahwa kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua merupakan kebijakan yang sudah final dan Undang-Undang ...
Lihat semua berita mengenai topik ini »