JUBI --- Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD), atau Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan ternyata bisa 'membunuh' masyarakat adat di Papua.Erna Mahuze, anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) mengatakan, program REDD justru akan menjadikan masyarakat adat Papua dalam bahaya.
"Sumber hidup orang Papua adalah di hutan. Jika hutan punah mereka tinggal di mana?" tanyanya.
Pada Konferensi perubahan Iklim di Denpasar Bali, 27 April 2007 lalu, Gubernur Papua, Barnabas Suebu dan Gubernur Papua Barat, Abraham Oktavianus Atururi bersepakat mengalokasikan 5 juta ha hutan Papua untuk mekanisme perdagangan karbon.
"REDD itu baik, tetapi persoalannya sumber hidup orang Papua ada pada hutan. Kasihan masyarakat adat kalau hutan sudah habis," lanjut Erna.
Seperti dikabarkan, REDD sudah mulai di Papua. REDD awalnya difokuskan untuk stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca (emisi) pada sektor industri. Di Indonesia, selain Riau dan Kalimantan, Papua kini siap melaksanakan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan. Ini dimungkinkan karena dari 42 juta hektar, hutan Papua ternyata bisa menyimpan lebih dari 400 ton karbon bagi kelangsungan hidup di bumi.
Untuk mendanai pengurangan emisi itu, Brasil, Uni Eropa, Jepang, Amerika Serikat dan Norwegia, siap membiayai pengelolaannya. Diantaranya dengan memberi dana hibah untuk US $10 per ton karbon, kecuali untuk kebun kelapa sawit.
"Hutan Papua sudah habis, maka pemerintah harus jeli melihat tawaran yang datang. Jangan tumpang tindih," tegas Erna.(Timo Marten)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar