TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengungkapkan adanya operasi militer yang digelar di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Hal itu diungkapkan oleh Wakil ketua Komnas HAM, Yoseph Adi Prasetyo berdasarkan laporan masyarakat, dalam rapat kerja bersama Komisi Hukum DPR di Jakarta, Jumat (3/9). "Operasi itu permintaan Pemerintah daerah," ujarnya kepada wartawan.Latar belakang diberlakukannya operasi itu, kata Yoseph, dikarenakan adanya beberapa aksi protes warga terhadap bupatinya yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi atau sebagainya. Dalam rangkaian aksi itu, lanjut dia, ada insiden penyerangan pos polisi di puncak jaya, ditenggarai dibelakang peristiwa ini adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM), pimpinan Buliat Tabuni. "Lalu semua pendemo digeneralisir sebagai OPM," katanya.
Setelah itu, kata Yoseph, Bupati Puncak Jayawijaya, Lukas Enembe mengatakan semua pihak yang merongrong pemerintahannya disebut sebagai OPM. Makanya, lanjut dia, sang bupati mengundang batalayon 753 dari Nabire untuk melakukan operasi militer dengan dana pemda. Selain batalyon itu, lanjut dia, Lukas juga mengundang brigade mobil dari Kelapa Dua dan Detasemen Khusus 88. "Diberlakukanlah operasi militer itu pada April tahun ini," ujarnya. Operasi tersebut, lanjut dia, masih berlaku hingga sekarang.
Yoseph juga menerangkan jika banyak masyarakat kini meminta Komnas HAM untuk datang ke Puncak Jaya dan melihat sendiri operasi yang dirasakan menakutkan bagi masyarakat. Sudah ada jumlah angka masyarakat yang tewas, tapi masih diverifikasi Komnas HAM. "Sekitar 50 orang warga diketahui meninggal, itu data Komnas Papua dari sejak diberlakukannya operasi ini. Masih perlu pendalaman," katanya.
Etha Bullo politisi partai demokrat dengan daerah pemilihan Puncak Jayawijaya membantah temuan itu. Dia mengatakan, itu hanya sebuah upaya persuasi agar keamanan lebih kondusif. "Tidak benar itu ada korban meninggal. Baru saja Lukas telepon saya dan baik-baik saja," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar