Nilai Pembagian Dana Infrastruktur Hanya Adu Domba
MANOKWARI - Gubernur Papua Barat, Bram Atururi dan Gubernur Papua, Barnabas Suebu keluar dari ruangan alias walk out saat pembahasan pembagian dana Infrastruktur di Panitia Anggaran DPR-RI di Jakarta, pekan lalu.
Kedua gubernur di Tanah Papua ini merasa diadu atas sikap pemerintah dalam membagikan dana Infrastruktur, dimana Prov Papua Barat mendapat alokasi dana lebih besar Rp 600 M, sedangkan Prov Papua yang wilayahnya lebih luas hanya mendapat Rp 400 M untuk tahun anggaran 2009 mendatang.
Kepada wartawan, Sabtu (25/10), bertempat di ruang kerjanya, Gubernur Atururi secara gamblang mengungkap jalannya pembicaraan dengan Panitia Anggaran pemerintah pusat. Gubernur Papua, Barnabas Suebu memprotes keras pembagian dana infrastruktur yang tidak berimbang tersebut. '' Saat dimintai tanggapan mengenai pembagian dana Infrastruktur, Pak Bas - sapaan Barnabas Suebu - yang menjawab duluan, secara tegas mengatakan tidak setuju,'' tutur Bram membeberkan hasil pertemuan dengan Panggar pemerintah pusat.
Kalau pada tahun anggaran 2008, Pemprov Papua Barat mendapat bagian Rp 670 M, maka pada tahun 2009 kebagian Rp 600 M. Sedangkan Provinsi Papua yang wilayahnya lebih luas hanya mendapat Rp 400 M untuk tahun 2009, tahun 2008 lalu mendapat Rp 330 M. ' 'Ini yang tidak diterima oleh Gubernur Provinsi Papua. Kami tidak terima dan akan dihitung ulang lagi. Yang jelas, Pak Bas minta Rp 1 Triliun, dengan catatan Provinsi Papua Barat yang sudah dialokasikan Rp 600 M tidak boleh diturunkan,'' ujar Gubernur Papua Barat.
Usai menyampaikan uangkapan-ungkapan protes tersebut, Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat langsung meninggalkan ruang rapat. Pemerintah pusat diminta, kalau ingin membangun Tanah Papua secara serius, harus dengan jujur dan hati bersih.''Kalau kita serius membangun Tanah Papua ini sebagai salah satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan luas hampir 1/3 dari wilayah negara kesatuan ini, kita harus jujur, harus bersih pikirannya,'' tegas Bram lagi.
Kalau pemerintah pusat ingin benar-benar membangun infrastruktur di Tanah Papua, baik itu di Provinsi Papua ataupun Papua Barat, maka harus mengucurkan anggaran
Rp 200 Triliun. ''Kalau dikasih Rp 200 Triliun, itu baru betul. Tapi kalau hanya dikasih Rp 1 Triliun, kemudian dibagi terbalik, itu yang tidak betul,'' tandasnya lagi.
Pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat sama. Gubernur Atururi menceritakan, dihadapan rapat DPR-RI, Bas Suebu, mengatakan seharusnya Provinsi Papua mendapatkan dana yang lebih besar dibanding Provinsi Papua Barat. '' Kalau Papua Barat mendapat dana infrastruktur Rp 670 M, saya (Prov Papua) seharusnya
mendapat lebih dari itu, 2 atau 3 kali, harus Rp 1 Triliun lebih dong,'' ujar Bram menirukan kalimat yang disampaikan Gubernur Papua saat pertemuan di Jakarta, pekan lalu.
Gubernur meminta agar pemerintah pusat jangan mengadu sesama pemerintah provinsi di Tanah Papua ini lewat pembagian dana Infrastruktur yang tidak merata. Ia
mengakui, selama ini tidak pernah menuntut dan baru saat rapat membahas pembagian dana Insfrastruktur, mengeluarkan pernyataan keras. ''Stop tipu lah, stop adu-adu kita dengan antara kita sendiri. Kenapa kita ini kok dimainkan terus. Barang baru (pertemuan) kemarin kita bicara agar keras. Saya dan Pak Bas, kita bicara pada pemerintah," jelasnya.
Menurut Bram, hal-hal seperti inilah yang mengakibatkan masalah-masalah yang muncul sepanjang tahun. Orang luar akan melihat, apakah pemerintah pusat serius
membangun Tanah Papua.''Benar nggak, kita mau bangun Papua ini secara serius?. Apa yang terjadi di ruangan saat rapat dengan Panitia Anggaran, dilihat senat-senat
Amerika, dimanfaatkan LSM untuk menjadi konsumsi politik dalam aspirasi politik, bagaimana disintegrasi,'' tandasnya.
Bagi Pemprov Papua Barat, menurut Gubernur Atururi, diberi atau pun tidak, pemerintahan tetap jalan. Namun, sudah dijanjikan akan dikasih, supaya dihitung dengan baik, supaya tidak terkesan diadu. (lm)
MANOKWARI - Gubernur Papua Barat, Bram Atururi dan Gubernur Papua, Barnabas Suebu keluar dari ruangan alias walk out saat pembahasan pembagian dana Infrastruktur di Panitia Anggaran DPR-RI di Jakarta, pekan lalu.
Kedua gubernur di Tanah Papua ini merasa diadu atas sikap pemerintah dalam membagikan dana Infrastruktur, dimana Prov Papua Barat mendapat alokasi dana lebih besar Rp 600 M, sedangkan Prov Papua yang wilayahnya lebih luas hanya mendapat Rp 400 M untuk tahun anggaran 2009 mendatang.
Kepada wartawan, Sabtu (25/10), bertempat di ruang kerjanya, Gubernur Atururi secara gamblang mengungkap jalannya pembicaraan dengan Panitia Anggaran pemerintah pusat. Gubernur Papua, Barnabas Suebu memprotes keras pembagian dana infrastruktur yang tidak berimbang tersebut. '' Saat dimintai tanggapan mengenai pembagian dana Infrastruktur, Pak Bas - sapaan Barnabas Suebu - yang menjawab duluan, secara tegas mengatakan tidak setuju,'' tutur Bram membeberkan hasil pertemuan dengan Panggar pemerintah pusat.
Kalau pada tahun anggaran 2008, Pemprov Papua Barat mendapat bagian Rp 670 M, maka pada tahun 2009 kebagian Rp 600 M. Sedangkan Provinsi Papua yang wilayahnya lebih luas hanya mendapat Rp 400 M untuk tahun 2009, tahun 2008 lalu mendapat Rp 330 M. ' 'Ini yang tidak diterima oleh Gubernur Provinsi Papua. Kami tidak terima dan akan dihitung ulang lagi. Yang jelas, Pak Bas minta Rp 1 Triliun, dengan catatan Provinsi Papua Barat yang sudah dialokasikan Rp 600 M tidak boleh diturunkan,'' ujar Gubernur Papua Barat.
Usai menyampaikan uangkapan-ungkapan protes tersebut, Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat langsung meninggalkan ruang rapat. Pemerintah pusat diminta, kalau ingin membangun Tanah Papua secara serius, harus dengan jujur dan hati bersih.''Kalau kita serius membangun Tanah Papua ini sebagai salah satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan luas hampir 1/3 dari wilayah negara kesatuan ini, kita harus jujur, harus bersih pikirannya,'' tegas Bram lagi.
Kalau pemerintah pusat ingin benar-benar membangun infrastruktur di Tanah Papua, baik itu di Provinsi Papua ataupun Papua Barat, maka harus mengucurkan anggaran
Rp 200 Triliun. ''Kalau dikasih Rp 200 Triliun, itu baru betul. Tapi kalau hanya dikasih Rp 1 Triliun, kemudian dibagi terbalik, itu yang tidak betul,'' tandasnya lagi.
Pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat sama. Gubernur Atururi menceritakan, dihadapan rapat DPR-RI, Bas Suebu, mengatakan seharusnya Provinsi Papua mendapatkan dana yang lebih besar dibanding Provinsi Papua Barat. '' Kalau Papua Barat mendapat dana infrastruktur Rp 670 M, saya (Prov Papua) seharusnya
mendapat lebih dari itu, 2 atau 3 kali, harus Rp 1 Triliun lebih dong,'' ujar Bram menirukan kalimat yang disampaikan Gubernur Papua saat pertemuan di Jakarta, pekan lalu.
Gubernur meminta agar pemerintah pusat jangan mengadu sesama pemerintah provinsi di Tanah Papua ini lewat pembagian dana Infrastruktur yang tidak merata. Ia
mengakui, selama ini tidak pernah menuntut dan baru saat rapat membahas pembagian dana Insfrastruktur, mengeluarkan pernyataan keras. ''Stop tipu lah, stop adu-adu kita dengan antara kita sendiri. Kenapa kita ini kok dimainkan terus. Barang baru (pertemuan) kemarin kita bicara agar keras. Saya dan Pak Bas, kita bicara pada pemerintah," jelasnya.
Menurut Bram, hal-hal seperti inilah yang mengakibatkan masalah-masalah yang muncul sepanjang tahun. Orang luar akan melihat, apakah pemerintah pusat serius
membangun Tanah Papua.''Benar nggak, kita mau bangun Papua ini secara serius?. Apa yang terjadi di ruangan saat rapat dengan Panitia Anggaran, dilihat senat-senat
Amerika, dimanfaatkan LSM untuk menjadi konsumsi politik dalam aspirasi politik, bagaimana disintegrasi,'' tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar