Lebih Dewasa Melihat Masalah Papua

KabarIndonesia - Dewan Adat Papua (DAP) menegaskan bahwa bangsa Indonesia diusia yang ke-65 harus jauh lebih dewasa dalam melihat masalah Papua.

Masalah Papua bukan semata pada konteks ekonomi dan social, tapi lebih dari itu yaitu menyangkut harga diri sebagai sebuah bangsa yang ingin merdeka.

"Intinya bahwa dalam peringatan HUT RI yang ke 65 ini, Indonesia harus bisa berikan penghargaan penuh bagi bangsa Papua, karena akar dari masalah yakni Papua ingin bebas dari NKRI telah diketahui juga oleh dunia internasional," kata Forkorus Yoboisembut, Ketua DAP, Selasa (22/8).
 
Menurutnya, jika dulu Indonesia telah diberikan kemerdekaan penuh dari Belanda, maka saat ini Indonesia juga dengan pengalamannya harus memberikan kebebasan penuh bagi bangsa Papua untuk menentukan nasibnya sendiri.

"Kita ini sebagai sebuah bangsa, tidak pernah ada seorangpun bangsa Papua yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, maka sangat mengherankan apabila orang Papua dianggap sebagai orang Indonesia," ujarnya.
 
Forkorus menambahkan, peringatan HUT RI ke 65 harus dihargai. "Karena jika kita telah bebas, maka penghargaan serupa juga akan diberikan oleh bangsa Indonesia, inilah bentuk saling menghargai antar sesama bangsa yang berbeda," tegasnya.

DAP tidak melihat bahwa permasalahan Papua adalah pada bidang ekonomi,sosial, pendidikan atau kesehatan, karena dengan sumber daya alamnya yang melimpah, masalah tersebut akan dengan mudah diselesaikan.

"Masalah utama kita adalah jati diri yang hingga saat ini masih dikekang Indonesia, inilah saatnya dalam peringatan HUT RI, pemerintah harus berikan keputusan bagaimana  nasib bangsa Papua," paparnya.

DAP pada bulan Juni 2010 lalu telah memberikan rekomendasi pada Dewan Perwakilan Rakyat Papua untuk membicarakan referendum.

"Kita masih menunggu itu, jangan pikir DAP tidak mengawal hasil keputusan Musyawarah Besar Rakyat Papua bersama Majelis Rakyat Papua yang salah satu isinya adalah referendum," kata Forkorus.

Tanggapan tentang revisi Otsus dan penambahan dana Otsus, menurutnya itu versi pemerintah dan mereka yang berkepentingan di dalamnya, yang jelas bagi rakyat Papua sedang menunggu hasil keputusan DPRP katanya.
 DAP berharap pemerintah tak gegabah atau lalai memperhatikan tuntutan rakyat Papua.
"Usia 65 bagi manusia sama saja dengan orang dewasa yang sudah matang, Indonesia dengan kematangannya itu jangan sampai lalai terhadap masalah di Papua," tandasnya. (*)