NKRI Harga Mati vs Papua Harga Mati

Kapolda Tak Hadir, Peserta Dialog Pepera

Kecewa

JAYAPURA–Jelang 1 Desember, suhu politik Papua kembali meninggi. Motto NKRI harga mati atau Papua harga mati mencuat lagi, padahal NKRI harga mati versus (VS) Papua Harga mati ini, telah menciptakan konflik berkepanjangan di antara sesama anak bangsa.

Dialog bertajuk kontroversi Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 yang digelar di Aula STT Isak Samuel Kijne Abepura, Kamis (26/11), dihadiri hampir seluruh komponen Pemuda dan mahasiswa.

Pada presrelease yang ditandatangani Ketua Panitia Wr. Warpo Wetipo dan Sekretarisnya Panitia Wilson Uruaya yang dibagikan kepada wartawan, menyebutkan bahwa tujuan dialog adalah untuk mewujudkan rekonsiliasi sosial di tanah Papua dengan belajar bersama dari Pepera.

 Dialog ini juga bertujuan sebagai forum pembelajaran politik bagi seluruh komponen masyarakat Papua dan non Papua yang mendiami Tanah Papua, serta membangun budaya dialog secara damai dan bermartabat dalam menyelesaikan berbagai persoalan politik di Papua.

 Proses integrasi Papua ke dalam NKRI lewat Pepera 1969 sampai saat ini masih menimbulkan polemik. “Sebab disatu sisi proses dialog telah dipandang sebagai kaidah hukum Internasional. Hal ini berarti bahwa integrasi Papua telah final dan sah, namun di sini lain, ada sebagian masyarakat Papua masih memandang proses Pepera 1969 tidak sah dan tidak berdasarkan kesepakatan New York Agreement,”jelas Wetipo.

  Sehingga perbedaan persepsi ini telah menimbulkan dampak dan pengaruh pada proses politik rakyat Papua, rakyat Papua terkultasi dalam dua pandangan bahwa telah sah, maka NKRI harga mati, sementara disisi lain rakyat Papua memandang bahwa PEPERA merugikan orang Papua, sehingga muncul Papua harga mati.

 “Realitasnya, mulai tumbuh kelompok-kelompok yang pro Papua merdeka dan Kontra Papua merdeka (NKRI harga mati), banyak korban telah berjatuhan karena saling memperkuat opini,” ungkapnya.

 Dengan adanya perbedaan persepsi yang terus mengkristal di masyarakat kita, maka dialog ini bisa dijadikan alat atau media untuk mempertemukan dua perbedaan di antara penduduk di Papua dalam memandang PEPERA 1969.

“Dialog publik ini harus dilakukan, kami mengusahakan untuk mempertemukan dua perbedaan di antara masyarakat yang pro dan kontra soal PEPERA 1969,” harapnya.

 Sementara itu, para pemateri yang diharapkan hadir untuk memberikan materi pada dialog tersebut tidak dapat hadir. Sekedar di keteahui, pemateri yang hadir Tokoh Agama Sokrates Sofyan Yoman, Wakil Komnas HAM Kantor Perwakilan Papua Matius Murib, sedangkan dua pemateri lainnya tidak dapat hadir untuk memberikan materi yaitu Kapolda Papua serta Ketua Barisan Merah Putih (BMP) Ramses Ohee, ketidak hadiran dua pemateri ini membuat peserta dialog kecewa. (cr-4)