Saatnya Papua Butuh Dialog Internasional, Bukan Jakarta-Papua

 Ketika Buctar Tabuni Blak-blakan Soal Sejarah Pepera  1969

Ketua aktivis KNPB (Komite Nasional Papua Barat) yang kini mendekam di LP Abepura karena tuduhan makar, ternyata tidak pernah berhenti berjuang. Bahkan, kini Buctar mengaku sebagai Ketua Peluncuran Buku Pepera yang akan dilakukan di London, Inggris, bulan depan. Terkait rencana itu, Bintang Papua mencoba mewawancarainya, terkait rencana peluncuran Buku Pepera tersebut.

Laporan : Ferry itlay/Jayapura

MENURUT Buchtar,  perjalanan tentang status PEPERA pada tahun 1969 hingga kini belum ada titik terang, akibatnya terjadi konflik dimana-mana di seluruh tanah Papua.

Dikatakan, PEPERA seharusnya diluruskan, karena tidak one man one vote, satu orang satu suara.  Sebaliknya yang dilakukan adalah musyawarah untuk mufakat ala Indonesia, tidak sesuai perjanjian New York Agreement yaitu” one man one vote” atau satu orang satu suara.

Jika saat itu dilakukan sistem musyawarah untuk mufakat, hanya karena alasan letak geografis yang sulit dijangkau di kampung-kampung seluruh pelosok Papua, adalah pembohong belaka.

Sebab jika hanya karena alasan letak geografis, sekarang jadi pertanyaan kenapa pemilihan umum untuk Papua New Guinea Raad pada tahun 1959/1960 bisa sukses sampai di kampung-kampung? Begitu juga  pemilu Indonesia  pada tahun 1971, atau hanya selang waktu 2 (dua) tahun setelah PEPERA sukes sampai di pelosok akar rumput yang dimenangkan oleh partai Golkar.

Jadi, kata Buctar, sistem musyawarah dilakukan karena alasan letak geografis yang sulit dijangkau adalah kebohongan besar terhadap rakyat. (Seperti yang dikutip pada Bintang Papua dalam wawancara Ramses Ohee terbitan 13 Oktober 2009 halaman 10 itu) sangat jelas-jelas membohongi masyarakat Papua.

Berapa jumlah suara yang ingin mendeka dan yang ingin dengan Indonesia? Buchtar Tabuni mengatakan, Indonesia mengklaim mutlak 1.026 orang mau bergabung dengan NKRI dari jumlah penduduk 800.000 jiwa dinilai Buctar bohong belaka. Alasannya, karena 1026 orang itu dipaksakan untuk memilih dengan NKRI dalam tekanan aparat.

Hal ini, katanya, seperti diungkapkan Jenderal Sintong Panjaitan dalam bukunya bahwa seandainya saya tidak memimpin operasi untuk mengamankan PEPERA 1969, maka seluruh rakyat Papua memilih untuk merdeka.

Dikatakan, Sintong Panjaitan adalah saksi hidup yang pernah jadi komandan operasi daerah kepala burung sebelum PEPERA yang dikenal dengan operasi RPKAD. Judul buku PEPERA 1969, para komandan operasi ini bertujuan agar rakyat Papua tidak memilih untuk merdeka saat PEPERA 1969 itu.

“Jadi apa yang disampaikan oleh Ramses Ohee lewat media itu adalah pembohongan publik dan bapa Ramses Ohee jangan jadi tameng oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang sengaja mau menciptakan konflik horizontal dan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang selalu menitipkan agenda kepada orang tua saya (Ramses Ohee) segera dihentikan,” tegasnya.

Jika sekarang ada yang menuntut untuk meninjau kembali sejerah PEPERA bagaimana pandangan anda?

Peninjauan kembali status PEPERA wajib dan harus dilakukan, kerena PEPERA adalah akar masalah dan tidak perlu disembunyikan lagi. Lagi pula dalam waktu dekat ini ada peluncuran buku PEPERA dalam bahasa Inggris dan panitia internasional telah mempercayakan KNPB, sebagai penanggungjawab dalam negeri untuk mensukseskan peluncuran buku PEPERA. Buku itu merupakan kajian

Prof. Doogleveer dari bahasa Belanda akan diterjemahkan ke dalam bahasa internasional, bertujuan untuk membuka semua kedok-kedok selama 47 Tahun yang disembunyikan oleh Indonesia.

Sudah puaskah anda dengan pemberian Otsus yang sudah berjalan hampir 8 tahun ini?

Menurut Buchtar puas bagi elit-elit politik Papua, malapetaka bagi rakyat karena pembunuhan secara sistematis yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab lebih kejam dari pada sebelum Otsus.

Seandainya dialog internasional dilakukan, menurut anda apa saja yang harus dibicarakan dalam dialog tersebut dan bagaimana format dialog yang idealnya nanti?

KNPB sudah punya gambaran apa yang harus dibicarakan dan bagaimana dialognya. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa sukseskan agenda peluncuran buku PEPERA ini, karena setelah ketahuan semua dosa-dosa Indonesia, melalui peluncuran ini pasti akan menuju pada dialog yang dimaksud dan KNBP sebagai media yang di percayakan oleh rakyat. Diplomat, maupun forum-forum internasional sudah ada gambaran bahwa bagaimana formatnya dan apa saja yang dibicarakan dimaksud adalah ingin merdeka.

Dialog yang dimaksudkan bukan dialog Jakarta-Papua, karena bagi KNBP dialog Jakarta-Papua tidak perlu dilakukan, sebab pada tahun 1999 sudah pernah lewat team 100. Hasilnya adalah UU. No. 21 tahun 2001 tentang Otsus. Sekarang ini dialog internasional namun langkah awal menuju dialog internasional adalah peluncuran buku status PEPERA. (*)