Sebelum memimpin ONPB apa aktifitas Anda ?
Sebelumnya saya sebagai teknisi pada Kantor Telekomunikasi Wilayah 12 di Jayapura. Pendidikan terakhir saya dari Telekomonikasi Bandung, itu selama 2 tahun pada tahun 1973. Selanjutnya saya bekerja sebagai pegawai Telkom . Tahun 1977, saya ditangkap oleh Kodam XVII/Trikora (sekarang Kodam Cenderawasih,red) dan ditahan hingga tahun 1985 melalui proses peradilan hukum karena terlibat dalam proses perjuangan Papua Merdeka.
Setelah bebas pada tahun 1985, saya terus aktif dalam kegitan Papua Merdeka walaupun saat itu kita melakukan pergerakannya di bawah tanah (tersembunyi). Hingga pada tahun 1998, almarhum They H. Elluay diproklamirkan menjadi pemimpin perjuangan Papua Merdeka dan saya juga ikut bergabung didalamnya mendampingi beliau. Katakanlah saya orang nomor 2.
Sejak kapan ONPB mulai terbentuk?
ONPB lahir pada 15 April 1994 bertempat di Wiwiek Papua Negunia. Waktu itu saya mendesak untuk segera membentuk pemerintahan transisi Papua Barat maka lahirlah ONPB. Dan ini perlu dideklarasikan atas permintaan pemerintah kerajaan Inggris, Amerika Serikat, Australia dan Selendia. Selanjutnya saya deklarasikan ONPB di dalam negeri. Desakan dari negara-negara itu bahwa organisasi dan pemimpinnya harus di dalam negeri.
Bagaimana Anda bisa terpilih sebagai Presiden Nasional Kongres ONPB?
Ceritanya pada tahun 1995 ada tim 100 yang ke Jakarta, dan pada waktu itu perlu untuk mensosialisasikan perjuangan Papua Merdeka dan saya orang nomor satu yang menjadi orator di Jayapura dengan tim yang kami bentuk. Tim kami termasuk tim yang berhasil dan hingga saat ini masih terus eksis.
Sebenarnya apa misi yang diemban oleh ONPB?
Misi kami adalah bertekat Papua harus merdeka, tidak ada misi lain. Jadi otonomi khusus atau dialog dengan pemerintah Indonesia tidak ada konteks itu dalam diri saya. Papua merdeka itu harga mati bagi saya.
Berapa jumlah anggota yang dihimpun ONPB saat ini?
Anggota ONPB adalah seluruh rakyat Papua, jadi tidak bisa dihitung itu ada berapa jumlahnya. Semua warga negara Papua dan mereka adalah Otorita Nasional Papua Barat, yang terakomodir dalam struktur dan itu sudah ada. Hanya saya bisa sebutkan yang sudah dikenal oleh pemerintah NKRI adalah presiden eksekutif tuan Edison Waromi, SH, presiden nasional kongres saya sendiri, menhankam rangkap menkopolhukam, Drs. Frans Kapisa, menteri dalam negeri Dominggus Aronggear, menteri luar negeri merangkap Koordinator Diplomat Urusan Luar Negeri, DR Yacop Rumbiak yang berdomisili di Australia, menhankam riset Youwe (saat ini gerilya di hutan) karena tidak aktif jadi dirangkap oleh Frans Kapisa.
Apakah kehadiran ONPB tidak tumpan tindih dengan organisasi Papua Merdeka lainnya seperti Presidium Dewan Papua (PDP)?
ONPB adalah satu lembaga kedaulatan Papua, lembaga resmi pemerintahan Papua, (pemerintahan transisi) yang siap melakukan negosiasi dengan pemerintah Indonesia. Kalau Presidium Papua maupun Dewan adat papua menurut penilaian internasional mereka adalah lembaga sosial masyarakat. Kekuatan hukum untuk proses Papua Merdeka itu masih sangat lemah. Kedua, status mereka tetap adalah warga negara Indonesia sedangkan ONPB adalah, lembaga negara resmi Papua Barat, bukan negara Indonesia tetapi warga negara Papua Barat.
Apakah aksi demo Kamis lalu itu untuk memamerkan kekuatan/ jati diri ONPB?
Demo kemarin di Sorong ini bukan sekedar memamerkan, tetapi kami mau memberikan pendidikan politik, pemahaman politik kepada rakyat Papua bahwa kemerdekaan Papua adalah hak orang Papua, sehingga bukan saja orang Papua tetapi seluruh rakyat non Papua juga ikut mengerti. Selain itu juga merupakan pendidikan langsung/tidak langsung kepada aparat pemerintah daerah, aparat TNI/POLRI bahwa menyangkut kemerdekaan Papua adalah hak orang papua.
Kenapa Sorong dipilih sebagai tempat demo?
Sorong bukan merupakan satu-satunya sasaran, tapi kami punya target bertahap. Pada tanggal 29 September kami melakukan aksi yang sama di Manokwari, sekarang di Sorong, dan beberapa daerah akan terus kami lakukan aksi yang sama di seluruh tanah Papua.
Dalam aksi demo Kamis lalu, polisi menyatakan itu pelanggaran karen tidak mengantongi ijin demo. Apakah Anda dan pengurus ONPB lainnya siap jika dipanggil polisi?
Kalau menang mereka mengatakan bahwa kami melakukan pelanggaran hukum, terima kasih. Sebagai pemimpin negara Papua Barat saya siap diadili menurut aturan tetapi saya minta kepada polisi RI untuk memberikan dasar hukum Irian Jaya (Papua,red) adalah bagian dari NKRI. Tunjukkan status hukum Papua Barat itu bagian dari NKRI berdasarkan hukum internasional baru saya bersedia untuk diadili. Kalau tidak, saya katakan pilisi RI melakukan kejahatan politik, kejahatan hukum, dan proses masalah ini akan saya ajukan ke Mahkamah Internasional.
Bagaimana tanggapan Anda jika proses hukumnya dikaitkan dengan pasal makar?
Kalau dikatakan tindakan makar maka kami minta dasar hukum bahwa Papua barat adalah bagian dari NKRI, kalau tidak ada maka saya katakan polisi RI melakukan tindakan makar kepada masyarakat Papua.
Bagaimana Anda melihat proses perjuangan Papua Merdeka saat ini?
Proses perjuangan Papua Barat melalui ONPB, kami sudah melakukan lobi-lobi internasional dan mendapat dukungan. Yang dibutuhkan oleh negara-negara luar, cukup 5 negara saja mendukung proses perjuangan Papua terdaftar di dekolonisasi PBB, yang sekarang sudah ada 8 negara resmi mendukukung perjuangan Papua dan mereka siap untuk mendaftarkan Papua ke dekolonisasi PBB.
Masyarakat menyangsikan Papua bisa merdeka tahun 2011 (sesuai target ONPB), menurut Anda?
Perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa itu sudah merupakan agenda internasional, ada batasan waktu. Yang diperlukan saat ini adalah local govermance (pemerintahan lokal). Pemerintahan lokal kami sodorkan maka Undang-Undang HR 2410 segera dikeluarkan. Muatan dalam UU HR 2410 yaitu, batasan waktu penyelesaian Papua antara 2010-2011 tuntas. Tidak lebih dari itu. Ada batasan, mau tidak mau Indonesia harus selesaikan. Sebagai catatan bahwa kami akan terus berjuang dan akan ada mobilisasi terus-terusan bahwa Papua segera merdeka. Jadi demo kemarin itu sudah tahapan terakhir untuk memberikan pendidikan politik, hanya tinggal mendaftar Papua masuk dalam dekolonialisasi PBB. Yang jelas kami tetap menolak dialog dalam bentuk apapun, Otsus kami tolak. Perlu kami sampaikan bahwa campur tangan Internasional untuk papua merdeka adalah harga mati. Saya pernah sampaikan ini kepada BIN di Jakarta bahwa terima atau tidak, setuju atau tidak, campur tangan Internasional akan berlaku. Aksi demo yang kami lakukan di Sorong juga dilakukan di beberapa negara luar diantaranya, Republik Ceko, Australia, New Zeland, Afrika, Fanuatu, dan Fiji.
Anda begitu bersikukuh memperjuangkan Papua Merdeka, kenapa tidak jadi anggota Dewan saja?
Kalau jadi anggota DPRD di suatu daerah pada pemerintahan Indonesia saya tidak mau, karena jabatan saya saat ini sebagai ketua. Kapasitas saya saat ini menjadi pimpinan legislatif untuk bangsa Papua Barat.
Terrianus Israel Yocku yang asal Sentani Kabupaten Jayapura, lahir di Ayamaru, 27 Mei 1951. Suami dari Estevina Dina Ehha ini dikaruniai 3 orang anak dan kini berdomisili di Jayapura. (**)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar