Gubernur dan DPRP Tak Hadir, Pemuda Kecewa

JAYAPURA-Ketidakhadiran Gubernur Papua Barnabas Suebu,SH dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) untuk memberikan materi dalam Dialog Nasional Pemuda Papua di Gedung Olahraga (GOR) Cenderawasih Jayapura, Rabu (2/12) kemarin, membuat kecewa para pemuda Papua peserta dialog tersebut.
"Ketidakhadiran gubernur dalam Dialog Nasional Pemuda Papua ini dipertanyakan oleh forum. Termasuk Ketua DPRP juga tidak hadir," kata Ketua DPD KNPI Papua, M Rifai Darus kepada Cenderawasih Pos, kemarin.
Atas ketidakhadiran gubernur dan ketua DPRP itu, kata Rifai, diperkirakan akan masuk dalam rekomendasi yang dihasilkan dalam dialog nasional Pemuda Papua. "Saya kira ini merupakan para elit yang sebenarnya mempunyai struktur yang jelas, bukan hanya pada mereka sendiri, bisa saja diperintahkan kepada wakil gubernur, sekda atau asisten atau kepala bidang yang di bawah. Atau wakil ketua DPR atau ketua-ketua komisi. Saya lihat begitu. Itu sudah menjadi analisa bagi teman-teman dalam forum dialog," jelasnya.
Di samping itu, lanjut Rifai, nantinya dari Dialog Nasional Pemuda Papua itu, akan ada keputusan politik yang akan diambil terutama yang berhubungan dengan politik.
Dikatakan, ketidakseriusan pimpinan daerah tersebut membuat komunikasi bisa terputus, apalagi pada saat konsep-konsep sudah digulirkan kepada masyarakat dan saat ini pemuda siap memback up-nya dan mau melakukan dialog untuk mengambil langkah-langkah konkret yang akan dilakukan, namun akhirnya terputus.
Meski demikian, para Pemuda Papua tetap tenang dan akan dilihat sebagai masukan yang akan dilakukan dalam pembahasan forum untuk mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi.
Hanya saja, ketidakhadiran dari DPRP sangat disayangkan. "Yang paling lucu adalah apa yang dikatakan dari DPRP. Staff panitia sudah menghadap kepada DPRP bertemu dengan sekpri Ketua DPRP. Apa yang disampaikan oleh Ketua DPRP sangat mengecewakan dimana Ketua DPRP tidak punya waktu untuk mengisi materi dalam dialog ini. Itu sangat mengecewakan, mestinya harus datang, beliau terpilih kembali karena suara pemuda Papua banyak di sini. Paling tidak ditugaskan kepada yang lain. Sampai saat ini tidak ada penugasan yang diterima, panitia sudah kontak terus, saya kira retorika birokrasi yang panjang dan menyulitkan lagi dan tidak boleh terjadi lagi. Ada hal-hal yang bisa dipotong. Papua tidak akan maju jika begitu terus," paparnya.
Sudah tiga hari Dialog Nasional Pemuda Papua berlangsung. Namun semangat pemuda Papua untuk melakukan perubahan terlihat antusias dalam melakukan Dialog Nasional Pemuda Papua tersebut. Tinggal pemerintah atau pengambil kebijakan untuk menfasilitasi dan memberikan ruang yang besar kepada komponen pemuda.
“Namun jika pemerintah, kepala daerah, kepolisian, kejaksaan dan semuanya diam serta menganggap kegiatan dialog hanya sebagai seremonial belaka, tentu tidak akan berjalan,” ujarnya.
"Semangat itu yang kami tangkap dalam 3 hari dialog nasional pemuda Papua ini. Itu sangat penting sebagai agent of change. Itu tergantung daripada apa peran serta dan fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah. Pemerintah harus memberikan ruang yang lebih besar kepada pemuda untuk melakukan perubahan. Kalau toh ada pemuda yang kritis, itu hal yang wajar karena untuk saling mengingatkan," katanya.
Selama tiga hari dialog, diakui Rifai, semua isu dibahas, sehingga sudah terbentuk 11 isu menonjol diantaranya masalah ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan HAM, masalah pendidikan dan IT, yang kini sudah terbagi dalam 11 group fokus diskusi yang akan dilakukan mulai Rabu sore sampai 4 Desember 2009, sehingga sudah ada keputusan yang akan diambil.
Dijelaskan, soal rekomendasi yang dihasilkan dalam dialog nasional tersebut sudah ada gambaran. Rekomendasi itu bukan saja akan diserahkan, tetapi akan ada pengawalan-pengawalan oleh kelompok pemuda, mahasiswa, OKP dan KNPI daerah.
Ditanya soal Otsus yang terus menjadi fokus pertanyaan dialog ini? Rifai mengakui tidak hanya itu saja, tetapi Otsus ini merupakan sebuah kerangka dan harus diimplementasikan lagi dan dari dialog ini. Implementasi Otsus ini harus terus berjalan, artinya pemuda melihat Otsus ini apakah dikembalikan, direvisi atau direkonstruksi dan lainnya.
"Itu tergantung dari hasil rekomendasi besok dan kami lihat KNPI tidak ada desain-desain soal itu, tetapi para pemuda sendiri," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua, Ir. Frans Wospakrik,M.Sc usai memberikan materi, ketika ditanya soal masih adanya tuntutan terhadap Pepera oleh sebagian masyarakat di Papua mengatakan, hal tersebut merupakan bagian dari demokrasi dalam masyarakat.
"Jadi sebenarnya sangat penting itu, kita jaga supaya semua itu dibicarakan dalam koridor Negara demokrasi di dalam Negara kita. Itupun juga menjadi catatan bagi kita bagaimana untuk bekerja keras mengatasi masalah-masalah kehidupan masyarakat di sini supaya dengan suasana kehidupan yang lebih baik, orang tahu hak-haknya dihargai, ia juga diberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya. Inilah yang diinginkan yakni kehidupan demokrasi di dalam Negara," katanya.
Yang jelas, Wospakrik tidak ingin membuat pro kontra dan lainnya, namun ia mengatakan bahwa untuk perjuangan dalam mengatasi masalah tersebut, melalui Undang-Undang Otonomi Khusus No 21 Tahun 2001, semua pihak pusat, daerah dan siapapun yang datang ke Papua.
Soal otonomi khusus ada usulan untuk direkontruksi atau direvisi? Wospakrik mengatakan bahwa itu baru wacana yang berkembang, namun akan dilihat solusi yang terbaik. "Yang penting itu adalah supaya komitmen nasional tentang otsus sebagai jalan keluar kita di dalam mengatasi konflik-konflik yang ada kita wujudkan dengan baik. Silahkan itu, nanti akan berkembang dan akan menemukan model yang tepat, saya tidak mau jawab ini yang baik," katanya.
Apakah Otsus ini diperlukan Perdasi dan Perdasusnya? Wospakrik justru meminta agar Perdasi dan Perdasus tersebut diikuti perkembangannya, karena setahu dirinya sudah ada perdasi dan perdasus yang telah ditetapkan di DPRP dan diserahkan kepada gubernur, sekarang tinggal prosesnya dilakukan dan mendorong pelaksanaanya.
"Itu perlu transparansi Perdasi dan Perdasus itu, sehingga diperlukan sosialisasi agar semua orang tahu, karena merupakan rambu-rambu apakah amanat Undang-Undang Otsus itu dilaksanakan atau tidak. Selama ini sepertinya rambu-rambu itu kan belum ada. Saya harus katakan proses legislasi dari eksekutif, legislatif ke MRP untuk memberikan pertimbangan sudah ada. Namun saya lupa Perdasus yang mana dan yang saya tahu Perdasus tentang hak atas tanah masyarakat adat, Perdasus tentang pengelolaan hutan berkelanjutan di Papua, Perdasus tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat adat dan pemberdayaan intelektual masyarakat adat," jelasnya.
Wospakrik menambahkan bahwa pemuda Papua bisa berperan untuk mengawal adanya Perdasi dan Perdasus tersebut. Ia menyambut positif adanya kesepakatan dengan gubernur jika pemuda akan membuat Perdasi tentang respek, sehingga hal tersebut merupakan kemajuan bagi para pemuda-pemuda Papua. (bat/fud)