Dialog Jakarta- Papua Makin Menguat

Dialog Jakarta- Papua Makin Menguat

JAYAPURA–Rupanya Otsus Papua yang merupakan win-win solution dalam menyelesaikan konflik Papua belum juga memberikan hasil signifikan. Pilihan dialog Jakarta-Papua sebagai satu-satunya cara penyelesaian konflik Papua, kini makin menguat.
 Dari catatan Bintang Papua sejak 2009 hingga awal tahun 2010 sedikitnya desakan dialog Jakarta-Papua sudah terus disuarakan, baik lewat pernyatan pers maupun lewat aksi-aksi demonstrasi masa di Jayapura dan beberap kota di Papua dan Papua Barat. Sebelumnya Komite Nasional Pembebasan Papua Barat  mengusung isu dialog, LIPI juga yang menyarankan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono agar memberi ruang dialog bagi Papua, Gereja Baptis Papua dengan permintaan yang sama, West Papua National Coalition For Liberation (WPNCL) tidak berbeda jauh, kemudian yang mengagetkan lagi Kaukus Parlemen Papua di DPD-RI dan DPR-RI pada akhir tahun 2009 juga mengusulkan agenda dialog sama  yang juga mendapat Respan MRP dan DAP, kemudian diawal tahun 2010 ini semakin menguat dengan adanya dukungan resmi DPR-Papua.
 Memang cukup mengagetkan sikap DPR-Papua ini, pasalnya sebelumnya dua anggota DPR-Papua Yance Kayame serta rekan sesamanya dari partai Golkar Jan Ayomi pada tahun 2009 lalu secara tegas menolak agenda dialog Jakarta-Papua.
Namun kali ini diawal tahun 2010 sikap DPR-Papua sepertinya berbalik, keinginan dialog Jakarta-Papua kembali keluar dari gedung putih (DPR-Papua), kali ini dari salah satu anggotanya yakni Weynand Watory, yang dengan jelas menunjukkan sikap DPR-Papua untuk mendukung dialog Jakarta-Papua.
Wakil Ketua Komisi A DPR-Papua ini kepada Bintang Papua usai mengikuti suatu Diskusi Publik di aula STFT Padang Bulan, Rabu (13/1) siang kemarin, mengatakan, sikap DPR-Papua yakni mendukung dan akan ikut mendorong proses dialog Jakarta-Papua. “DPR-Papua sangat mendukung, ada problem-problem yang tidak pernah dikomunikasikan dan hanya monolog dari Jakarta, Peraturan pemerintah ini dan itu yang dikeluarkan, Inpres ini dan itu keluar, Undang-Undang ini dan itu keluar padahal intinya hanya satu yakni untuk diberlakukan di Papua padahal di Papua sudah ada UU 21/2001,” sebutnya.
Dialog Jakarta-Papua, kata dosen pengajar di Universitas Papua ini, pernah disuarakan secara resmi oleh masyarakat Papua melalui Kongres IV di Manokwari yang dialamatkan ke Pemerintah RI lewat Menkopolhukam yang waktu itu dijabat Susilo Bambang Yodhoyono.
Senada dengan Wenand, Rektor STFT, Pastor Nelles Tebay juga mengungkapkan hal yang sama. Ia mengatakan, pemerintah Indonesia tidak bisa lagi mennggunakan cara-cara kekerasan dalam hal penyelesaian konflik di Papua, salah satu cara yang harus di pakai adalah melalui jalan dialog.
“Penembakan-penembakan di Papua memperlihatkan bahwa konflik Papua itu belum selesai, Negara Indonesia adalah negara demokratis dan pemerintah Indonesia sebagai pemerintah yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan perlu mengambil cara-cara yang bermartabat, yakni lewat dialog,” kata Pastor yang banyak memberikan masukan akan cara metode dialog Jakarta-Papua.
Ditambahkan Pastor, penembakan Pimpinan TPN/OPM Kelly Kwalik bukanlah cara untuk membungkam ruang demokrasi di Papua namun penembakan tersebut adalah langkah mundur di pemerintah Indonesia di era demokrasi.
“Pintu dialog belum tertutup, sekalipun Kelly Kwalik dibunuh, pintu dialog masih terbuka, artinya pemerintah Indonesia belum menutup pintu dialog, karena kita lihat sudah mulai banyak orang dan lembaga nasional di Jakarta menyatakan dukungan terhadap dialog ini, dukungan semakin bertambah dan semakin nyaring gaungnya,” akunya.
Baik Watori maupun Tebay, keduanya sama-sama menyarankan Jakarta untuk tidak berpaling dari situasi yang berkembang di Papua, pasalnya dari pengamatan kedua tokoh ini, masalah Papua semakin menarik di dunia Internasional.
 “Kalau kekerasan yang terus dipakai untuk selesaikan kasus di Papua maka dukungan-dukungan bukan saja datang dari dalam negeri namun dari luar negeri juga akan datang, dan orang akan tanya kenapa Aceh bisa dibawah ke meja dialog lalu kenapa Papua tidak,” sebut Tebay.
 Wenand menambahkan,”minimal kita duduk dan bicara, dari pada kemudian dia bicara ke luar negeri dan kemudia ada diplomasi luar negeri dan anda kaget. Karena ini memang tidak ada ruang untuk dialog, dari pada dia ngomong ke sana, ya lebih baik dia ngomong lewat anda, selesaikan kalau memang anda biasa selesaikan,” saran Wenand.(hen)