Tuntutan Referendum Diteruskan ke Pusat

Dari Aksi Unjukrasa KNPB di DPRP

JAYAPURA—Setelah  ‘jedah’ beberapa waktu, ratusan massa  yang tergabung  dalam Komite Nasional Pa pua Barat (KNPB) kembali menggelar aksi unjukrasa di Halaman  Kantor DPRP, Rabu (1/9) kemarin.  Mere ka menuntut referendum untuk menyelesaikan status politik bangsa Papua Barat, serta menolak agenda dialog Jakarta—Papua.  Sebelum  menggelar aksi unjukrasa di Halaman Gedung DPRP, Jaya pura massa berkumpul di Depan Kantor Pos Abepura sejenak melakukan oras dan mengibarkan spanduk dan bendera KNPB.  Selanjutnya massa  bergerak menuju DPRP di Jayapura dengan menggunakan sekitar 7 truk.
Sejak dari Abepura massa berada dalam pengawalan aparat polisi. Walaupun sempat memacetkan arus lali lintas, namun  massa berjalan cukup tertib menuju DPRP di Jayapura.
Saat massa  tiba di Lapa ngan Imbi Jayapura penga walan makin diperketat. Massa akhirnya berhenti sejenak menunggu  massa  yang bergerak dari arah depan  Polda Papua. Setelah bergabung massa  pun  menyeruak masuk ke Halaman Gedung DPRP sembari  mene riakan Hidup Bangsa Papua Barat Merdeka, Referendum Solusi  Terbaik Penyelesaian Status Politik Bangsa Papua Barat dan lain lain.
Beberapa orang  wakil  massa  satu  persatu menggelar orasi yang intinya menuntut referendum dan  menolak dialog  Jakarta—Papua.  Seorang delegasi massa naik ke lantai atas guna bertemu dan mengajak pimpinan dan  anggota DPRP untuk segera  menemui  pengunjukrasa.  Setelah menunggu beberapa jam akhirnya Ketua DPRP Drs John Ibo, Ketua Komisi  A DPRP Ruben Magai  serta beberapa anggota DPRP antara lain Ahmad  Saleh, Ignasius Mimin, Yohanes Sumarto serta Hagar Aksamina Magai turun  untuk  menemui pengunjukrasa.

Tindakan yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRP mendapat pujian dari ma ssa pengunjukrasa. Akhirnta pimpinan dan anggota DPRP didaulat untuk menyimak aspirasi yang disampaikan Juru Bicara KNPB Mako Tabuni.
Mako Tanuni menegaskan pihaknya datang untuk menyampailkan aspirasi kepada DPRP antara lain menuntut referendum    untuk menyelesaikan status politik bangsa Papua Barat serta menolak agenda dialog Jakarta—Papua. Selanjutnya Mako Tabuni merengsek masuk dalam kerumunan massa untuk menyerahkan aspirasi kepada Ketua DPRP  Drs John Ibo. Usai menyerahkan aspirasi tersebut Mako Tabuni  mengan cam tak ia dan  ribuan massa tak akan meninggalkan  Halaman  Gedung DPRP apabila pihak DPRP tak segera mengirimkan fax yang berisi aspirasi kepada DPR RI dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ketua DPRP Drs John Ibo menyampaikan bahwa pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan rakyat Pa pua Barat, serta akan segera menyampaikannya kepada pemerintah pusat, serta  menga jak Mako Tabuni dan kawan kawan untuk naik ke lantai II Gedung DPRP untuk  melihat langsung aspirasi  yang mereka sampaikan akhir nya dikirim melalui fax kepada  pemerintah pusat.  Massa kemudian dengan ter tib dan tenang membubarkan diri dan meninggalkan Halaman Gedung DPRP dikawal aparat. (mdc)

Persoalan Papua Harus Melalui Hukum Internasional

WAMENA [PAPOS] – Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Pegunungan Tengah, Semen Dabi menegaskan agar banyaknya persoalan di Papua harus diselesaikan secara bermartabat melalui jalur hukum internasional, karena menurutnya hukum di Indonesia tidak dapat menyelesaikan persoalan yang menimpa rakyat Papua saat ini Hal tersebut dijelaskannya ketika menggelar ibadah bersama yang dipimpin oleh Pdt.Philipus Sama dan dihadiri oleh sekitar seribuan masyarakat di lapangan Sinapuk Wamena, Rabu (1/9) ibadah itu menurutnya sebagai ucapan syukur dan mendukung atas adanya perwakilan rakyat asli Papua (IPWP) yang akan menyampaikan aspirasinya di sidang tahunan PBB pada tanggal 3 September nanti. Dabi kembali menjelaskan bahwa aksi solidaritas semacam ini akan berentetan dilaksanakan dengan agenda yang sama tapi tentunya melalui intruksi bersama dari kawan-kawan yang ada di luar negeri, “Kiranya agar masyarakat Papua dapat menyatukan hati dan pikiran, karena suara rakyat adalah suara Tuhan, “ujarnya Sementara koordinator lapangan KNPB, Warco Wetipo menuturkan bahwa ibadah syukuran ini juga sebagai bentuk solidaritas sebagai sesama masyarakat Papua yang juga kegiatan semacam ini menurutnya juga dlaksanakan bukan hanya di Wamena dan beberapa wilayah di Indonesia saja tapi bersifat internasional karena bahkan diadakan pula di beberapa negara seperti Ingggris, Belanda dan Australia. Sebelumnya KNPB menurut rencana akan menggelar demo, tapi karena tidak adanya ijin dari pihak Polres Jayawijaya, sehingga hanya mengadakan ibadah akbar di lapangan Sinapuk, walaupun akhirnya kegiatan ini kadang pula diselingi oleh orasi dari beberapa pengurus KNPB itu sendiri serta digelarnya spanduk-spanduk yang dibawa oleh masyarakat diantaranya bertuliskan ‘referendum adalah solusi bagi raklyat Papua”, Pepera 1969 adalah cacat hukum”. [iwan].