WELCOME TO WEB FGPBP

Mungkin anda berfikir, akulah manusia yang paling tidak beruntung dan bodoh, karena kecintaan ku terhadap negeri ku lebih besar dari yang kau dapat dari ku...tapi satu hal yang kau tahu, bahwa aku berjalan bersama suatu kebenaran yang dunia telah menolaknya...sebab yang ku tahu...kebenar itu akan memerdekakan aku.

2 Sep 2010

Activists call for talks between Jakarta and Papua

Aktivis menggambarkan perlunya dialog antara pemerintah pusat dan orang Papua sebagai "mendesak" dan "kritis" jika Jakarta berharap untuk menyelamatkan provinsi paling timur negara dari potensi konflik, yang berasal dari ketimpangan horizontal, dan disintegrasi.

Aktivis dan cendekiawan politik mengatakan hari Senin bahwa dialog adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah Papua abadi, yang berkisar dari pelanggaran hak asasi manusia, kerusakan lingkungan besar-besaran dan transmigrasi yang cepat untuk otonomi khusus disfungsional, antara lain.

"Kami tidak melihat upaya atas nama Jakarta untuk melindungi warga dari konflik yang mungkin ada, memberdayakan penduduk setempat atau sisi dengan mereka secara umum," kata Amirrudin Al Rahab, anggota Kelompok Kerja Papua di Jakarta,.

Ia menyamakan situasi saat ini di Papua untuk sebuah gunung berapi aktif, yang mungkin tampak tidak aktif pada permukaan, tetapi kekuatan dalam kemungkinan besar akan meledak tanpa peringatan.

"Ini tidak dapat dibiarkan terjadi," kata Amirrudin. 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di negara-nya dari alamat bangsa pada Aug 16, berjanji pemerintah pusat akan melakukan "dialog konstruktif" dengan orang Papua, tapi itu adalah janji kosong, Amirrudin lanjutan.

"Presiden mengatakan hal yang sama persis lima tahun yang lalu dan ada sedikit kemajuan di Papua sejak itu," tambahnya.

Amirrudin mengatakan orang Papua dianggap bahwa pemerintah pusat telah mengabaikan mereka dan telah gagal untuk memberdayakan sumber daya manusia setempat, serta menetapkan kebijakan beton menjamin masa depan Papua. 

Ketika pembicaraan publik tentang Papua, mereka menyinggung Papua Barat dan provinsi Papua, yang terakhir yang merupakan provinsi terbesar di Indonesia dan sekali menutupi seluruh bagian barat pulau New Guinea.

Pemerintah menyatakan ujung paling barat pulau sebuah provinsi yang terpisah pada tahun 2003, penamaan itu Irian Jaya Barat, kini Papua Barat.

Papua adalah wilayah yang kaya akan sumber daya alam tetapi diganggu oleh kekerasan separatis dekade.

Menurut memantau hak asasi manusia Indonesia, Imparsial, kekerasan di Papua sering menjadi sasaran aktivis hak asasi manusia, yang sering dianggap oleh militer Indonesia untuk menjadi anggota kelompok separatis. 

"Pemerintah harus menyelidiki pembunuhan aktivis hak asasi manusia seperti Opinus Tabuni, Yawan Wayeni dan wartawan Ardiansyah Matrais," direktur eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, mengatakan.

Poengky, yang menulis The Practice Penyiksaan di Aceh dan Papua, 1998-2007, mengatakan selain kasus-kasus pembunuhan yang belum terpecahkan, pemerintah pusat tampaknya telah menutup mata untuk masalah melemahkan Papua sosial dan ekonomi.

"Papua peringkat bawah di antara provinsi-provinsi lain dalam Indeks Pembangunan Manusia," katanya. Indeks tersebut terdiri dari data tentang harapan hidup, pendidikan dan standar hidup.

Hak otonomi khusus untuk Papua dekade yang lalu, Poengky melanjutkan, sudah tidak efektif.

"Sebanyak Rp 2 triliun [US $ 222 juta] telah didistribusikan ke daerah setiap tahun sejak tahun 2001. Orang-orang, bagaimanapun, tidak merasa ini, "katanya, menambahkan perlu ada pendekatan baru, seperti dialog terbuka antara Jakarta dan Papua, untuk memecahkan masalah.

"Pemerintah pusat perlu mempertimbangkan kebijakan pembangunan dan untuk menghentikan penggelaran pasukan keamanan tambahan di sana. Kirim yang lebih profesional, seperti guru dan dokter, "tambah Poengky.

Ikrar Nusa Bhakti, seorang analis politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, menunjukkan bahwa imigrasi telah menjadi masalah yang muncul di Papua, sebagai penduduk lokal sekarang harus bersaing secara ekonomi dengan pendatang dari Jawa dan pulau-pulau lainnya. 

"Saya percaya dialog antara Jakarta dan Papua adalah sangat penting. Namun, kita harus memilih wakil-wakil yang benar di mata orang Papua dan pemerintah pusat, untuk membawa pemerintahan yang efektif ke wilayah tersebut, "kata Ikrar. (TSY)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar