SELASA, 28 SEPTEMBER 2010 | 13:13 WIB
Hayono Isman. TEMPO/Haryanto
TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Demokrat, Hayono Isman berharap keterbukaan informasi dapat menjadi pengawal pluralisme dan mempertahankan penyatuan NKRI. Karena itulah, komisi informasi harus segera dibentuk di daerah.
"Khususnya Papua. Saya minta KIP buka special effort di Papua karena Papua ini berat dalam konteks NKRI, " katanya dalam diskusi Komisi Informasi Pusat yang bertajuk Transparansi, Antisipasi Sengketa Informasi, di Hotel Milenium, Jakarta Pusat, Selasa (28/9).
Menurut dia, jika keterbukaan informasi di Papua bisa dioptimalkan, maka bisa membawa peningkatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Papua. "Bagaimana agar masyarakat Papua merasa bagian dari Indonesia. Maka itu perlu peranan khusus dari KIP," ujar Hayono.
Hayono berharap agar pembentukan KIP jangan kemudian menjadi lembaga pemborosan negara dan tidak efektif. KIP perlu segera membuat sistem pelayanan yang terbaik, yang bisa mengantisipasi berbagai persoalan. Dengan adanya KIP diharapkan juga dapat membantu pemberantasan korupsi di Indonesia. "Pembentukan KIP harus mampu menjadi motor pemberantasan korupsi di Indonesia. Agar informasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar