AS Serius Amati Persoalan Papua

Selasa, 5 Oktober 2010 | 15:26 WIB

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO

Sekitar 200 warga masyarakat Pegunungan Tengah Papua, Jumat (23/10), memalang jalan depan markas Kepolisian Daerah Papua di Jayapura. Mereka menolak penggantian Kepala Kepolisian Resor Kota Jayapura Ajun Komisaris Besar Robert Djoensoe kepada perwira yang baru.

TERKAIT:

• Satu Warga Tewas Tertembak
• Wamena Mencekam, Mapolsek Diserang
• Brimob Diperbantukan ke Puncak Jaya
• US Considers Papua Integral Part of Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah tokoh Papua yang menghadiri sesi sidang dengar pendapat khusus mengenai Papua di Kongres AS pada 22 September lalu menggelar keterangan pers di Jakarta, Selasa (5/10/2010). Mereka menyatakan, pembahasan soal Papua oleh Kongres AS membuktikan bahwa AS serius melihat persoalan Papua. Para tokoh Papua menyatakan tetap akan menuntut dialog penyelesaian Papua dan referendum dengan jalan damai.

Untuk pertama kalinya dalam 48 tahun, masalah Papua dibahas di tingkat internasional.

-- Herman Awom

Moderator Presidium Dewan Papua, Herman Awom, menyatakan bahwa sidang dengar pendapat Kongres AS tentang Papua berarti bagi orang Papua. “Untuk pertama kalinya dalam 48 tahun, masalah Papua dibahas di tingkat internasional. Dalam dialog itu kami meminta AS mendesak Indonesia membuka dialog untuk membahas otonomi Papua yang telah gagal dan ditolak orang Papua,” kata Awom.

Awom menegaskan, Otonomi Khusus Papua yang diatur Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 gagal mencegah marjinalisasi orang Papua. Ia mengkritik otonomi khusus yang justru mendatangkan banyak uang ke Papua, menyebabkan migrasi besar-besaran ke Papua, dan orang asli Papua semakin termarjinalkan.

“Bagi kami, dialog Indonesia dan Papua harus dimediasi pihak ketiga yang netral dan masing-masing pihak dalam posisi sejajar, seperti dialog antara Aceh dan Indonesia. Bagi kami, tidak ada kemungkinan lain selain merdeka,” kata Awom.

Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yaboisembut menyatakan, pihaknya tetap menyatakan bahwa genosida telah terjadi di Papua. “Memang tidak terjadi pembunuhan besar-besaran secara seketika. Akan tetapi, terjadi genosida secara perlahan-lahan. Kami minta Indonesia mengizinkan para peneliti asing dan wartawan asing diperbolehkan masuk untuk membuktikan ada-tidaknya genosida,” kata Yaboisembut.

Terkait pernyataan AS yang mendukung keutuhan NKRI dan pernyataan bahwa otonomi khusus merupakan solusi terbaik bagi persoalan Papua, Yaboisembut memahami kebutuhan AS untuk menjaga hubungan baik dengan Indonesia.

“Akan tetapi, kami meminta AS tidak mengorbankan rakyat Papua untuk kali kedua. Sesi sidang dengar pendapat Kongres AS soal Papua adalah kemajuan karena kami yang belum menjadi sebuah negara diterima berdialog di sana,” kata Yaboisembut.

Yaboisembut menyatakan, pihaknya akan terus memperjuangkan tuntutan referendum melalui jalan damai. “Kami akan memperjuangkan dialog, dan ketiadaan dialog Indonesia-Papua adalah bukti bahwa Jakarta memang tidak siap untuk berdialog dengan kami. Kami akan melakukan konsolidasi mulai dari tingkatan adat, menjaga tanah, orang, dan kekayaan Papua. Kami juga akan menyusun parameter kegagalan otonomi khusus,” kata Yaboisembut.