KNPB Klaim Bertanggung Jawab

Dalam Sejumlah Aksi di Papua, Akui Underbow TPN/OPM
JAYAPURA- Sejumlah aksi yang berbau separatis di sejumlah daerah di Tanah Papua mulai ada titik terang. Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melalui Sekjennya Demus Wenda mengatakan pihaknyalah yang bertanggung jawab dari sejumlah rangkaian aksi sejak periode Januari-Mei kemarin.
Bahkan dengan tegas Demus Wenda menyatakan, penyerangan Mapolsekta Abepura, Pendudukan Lapter Kapeso di Distrik Mamberamo Hilir Kabupaten Mamberamo Raya, insiden teror di daerah perbukitan Kelurahan Asano RT 03/RW 05 Tanah Hitam dan pengibaran Bintang Kejora di SMPN 5 Hawai Sentani Kabupaten Jayapura pada Jumat (29/5) juga rangkaian aksi lainnya.
"Bukan aksi separatis atau faksi-faksi lainnya seperti yang disebutkan selama ini tetapi semua tindakan tersebut murni dilakukan TPN/OPM dan KNPB di bawah komando TPN/OPM," tutur Demus yang ditemui di Sentani Sabtu malam (30/5) lalu.
Pria berjambang ini juga mengaku menggantikan jabatan Buchtar Tabuni yang saat ini tengah diadili. Demus juga mengaku masih eksis dan tak lagi hanya berada di daerah gunung-gunung tetapi telah merambah ke daerah kota bahkan siap untuk melakukan sejumlah aksi.
Alasan dari sejumlah aksi ini menurut Demus dikarenakan hingga kini kebijakan pemerintah termasuk melalui Otsus belum memihak rakyat dan mensejahterakan rakyat. Apalagi keberadaan Otsus yang merupakan program pusat dinilai illegal dan hanya dimanfaatkan orang tertentu untuk kepentingan pribadi.
"Satu permintaan kami adalah merdeka," tandasnya. Aksi-aksi yang rencananya akan dilakukan ditegaskan berjalan di bawah komando rakyat dan murni TPN/OPM maupun KNPB itu sendiri.
Didorong komitmen bersama mulai dari Sorong hingga Merauke, pria bersorot mata tajam ini membenarkan jika dari sejumlah daerah telah mengeluarkan pernyataan sikap untuk menolak Pilpres 2009 dan mengakhiri semua dengan meminta referendum atau merdeka.
"Aksi akan dilakukan menyeluruh 2 bulan kedepan dan kami sudah siap akan gugat dan membatalkan Pilpres 2009 selanjutnya meminta kedaulatan," jelasnya.
Hal lain yang membuat pihaknya kecewa terhadap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat adalah tuntutan untuk dilakukan dialog nasional guna menentukan nasib Papua kedepan hingga kini belum terpenuhi. Sehingga kembali disampaikan bahwa dari koordinasi yang dilakukan bulan lalu kini tidak lagi memberi toleransi baik dengan dialog maupun demo tetapi selangkah lebih maju dengan melakukan perlawanan.
Hanya ketika ditanya bentuk perlawanan seperti apa yang akan dilakukan, Demus tidak menyampaikan dengan gamblang namun yang pasti perlawanan tersebut ditujukan kepada aparat keamanan.
"Sudah jelas yang kami akan lawan adalah TNI bukan masyarakat sipil. Di setiap basis telah nyatakan sikap melawan aparat dan siap serang langsung masuk ke lapangan," ujarnya mengaku telah berkoordinasi dengan pihak bapak-bapak yang berada di rimba.
Apa tak takut akan ditangkap aparat? Demus menegaskan dirinya siap untuk dicari maupun ditangkap. Karena apa yang dilakukan adalah bentuk pro rakyat sehingga tidak ada komando untuk melukai rakyat.
Bagaimana dengan MRP? dia mengatakan MRP sudah menyatakan sikap sebagai pembela rakyat tapi hingga kini belum ada satu langkah positif yang berpihak pada rakyat.
Tentang terhentinya aksi massa maupun orasi pasca penyerangan Mapolsek Abe Demus menyampaikan bahwa banyak pemuda maupun mahasiswa yang terpaksa mengurungkan niatnya melakukan demo seperti yang dimaksud karena merasa terancam setelah aparat melakukan pencarian.
Bahkan banyak yang melarikan diri dan menanggalkan status kemahasiswaannya dan berbaur dengan masyarakat biasa. "Sementara kami hentikan namun kedepannya aksi ini akan kembali digelar," yakinnya. (ade)