KNPB Bukan Biang Kerusuhan

Buchtar Klarifikasi Pernyataan Sekjennya
JAYAPURA- Komentar Sekjend Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Demus Wenda yang menyampaikan bahwa KNPB bertanggung jawab atas semua aksi terhitung Januari hingga Mei 2009 dibantah keras Ketua KNPB Buchtar Tabuni
Aksi-aksi yang dimaksud Demus Wenda seperti aksi penyerangan Mapolsekta Abepura jelang Pemilu, pendudukan Lapter Kasepo di Mambramo Raya, pengibaran Bintang Kejora di SMPN 5 Hawai Sentani, pembakaran gedung rektorat Uncen hingga penyerangan terhadap petani di Tanah Hitam beberapa hari lalu juga aksi lainnya.
Kepada wartawan, Buchtar menyampaikan bahwa statemen Demus Wenda diluar instruksi atau kesepatakan yang dibuat oleh organisasi KNPB alias tanpa sepengetahuannya. Bahkan terang-terangan Buchtar mengaku tidak mengenal Demus.
Bantahan tersebut disampaikan Buhctar didampingi penasehat hukumnya sebelum sidang, Rabu (3/6) kemarin. Menurut Buchtar, KNPB dibentuk untuk mengakomodir perjuangan masyarakat Papua yang selama ini protes terhadap kebijakan pemerintah yang belum berpihak pada masyarakat kecil.
"KNPB tidak dibawah kelompok manapun baik itu OPM atau siapapun dan KNPB tidak bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi selama ini," tegas pria berjambang lebat ini.
Menurutnya, jika aksi tersebut dilakukan oleh OPM, maka OPM lah yang harus bertanggung jawab. Sebab menurutnya perjuangan KNPB sudah jelas karena lahir dari perjuangan rakyat kecil yang disebabkan ketidakpuasan atas kebijakan yang tidak memihak tadi.
Meski merasa diri terkurung dan tidak mengetahui perkembangan jauh diluar, Buchtar melihat dari komentar yang dilontarkan Demus Wenda, ada pihak lain di belakangnya entah itu OPM atau dari pihak mana.
KNPB menurut Buchtar memiliki agenda yang jelas mendorong berbagai persoalan di Papua lewat cara-cara demokrasi, dan tidak dalam bentuk tindakan kekerasan.
Ditanya mengenai pernyataan Demus Wenda yang menyampaikan bahwa jabatannya dan pernyataan yang dilontarkan adalah hasil dari kesepatakatan organisasi, Buchtar kembali membantah jikapun itu benar maka menyalahi aturan organisasi. "Yang jelas kami tidak pernah bekerja dengan kekerasan, apa yang kami lakukan semata-mata perjuangan rakyat yang jauh dari kekerasan," kata pria lulusan salah satu sekolah tinggi di Manado ini.
Sementara Penasehat Hukum Buchtar, Iwan Niode, SH menyatakan bahwa KNPB merupakan organisasi bentukan mahasiswa pada akhir tahun 2008 terutama bagi mereka yang exodus dan sempat berdiam di eks lapangan sepakbola Sentani. Namun dari analisanya ada scenario yang dibuat secara sistematis untuk menjerat KNBP dalam proses tersebut yang buntutnya membubarkan KNPB. "Ada pihak yang merasa terganggu dan sengaja bermain dengan tujuan membubarkan KNPB dengan menangkap pentolan-pentolan KNPB," yakin pria berkepala plontos ini.
Dari mereka yang 'bermain' menurut Iwan nantinya akan memberikan legitimasi kepada pihak kepolisian untuk membubarkan KNPB. Dan yang dikhawatirkan jika ini diteruskan maka dampaknya akan merugikan kliennya yang sedang dalam proses hukum dan mendekati waktu penuntutan.
"Yang dikhawatirkan dari komentar yang tidak bertanggungjawab ini akan mempengaruhi penilaian hakim menyangkut keputusan," papar Iwan. Sama halnya tanggapan Piter Ell, SH yang meminta agar permasalahan tersebut tidak dipolitisasi dan meminta siapa saja menghargai proses hukum yang sedang berjalan.
" Jangan dipolitisasi dengan ekstra yudicial yang justru memberatkan klien kami dan saya melihat ada tujuan rekayasa yang sedang dibuat. Biarkan proses penegakan hukum berjalan," pintanya. Hal lain juga disampaikan Sekjend Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI), Markus Haluk yang terus mengikuti perkembangan sidang Buchtar.
Menurut pria yang suka mengenakan topi pelukis ini bahwa tanggapan yang disampaikan Demus Wenda dianggap justru memperkeruh suasana dan terkesan ada yang menunggangi. "Ia (Demus Wenda) mengaku diberi mandat dari TPN/OPM dari mana ia mendapat dan kapan ia peroleh? Ini ada yang bermain untuk mengkambinghitamkan kami yang akhirnya kami yang akan diambil (ditangkap)," ucap Markus dengan sedikit kesal.
Ia melihat jika berani bertanggung jawab, mengapa tidak mendatangi Polda dan menyampaikan langsung. "Bentuk pertanggungjawaban apa yang dimaksud. Jangan buang isu lalu lari karena. Ini yang selama ini terjadi," katanya.
Pria yang sempat disebut-sebut terlibat dalam insiden Uncen berdarah ini lebih jauh menganalisa bahwa ada setingan kedua yang dilakukan oknum tertentu menjelang Pilpres. Dengan mengatasnamakan masyarakat, mahasiswa dan diblow-up dan akhirnya menumbuhkan opini yang justru merugikan. "Jika dikatakan hendak menggagalkan Pemilu, mengapa tidak ke KPU Jakarta dan menyampaikan niat tersebut," tambah Markus yang juga berharap masyarakat tidak terprovokasi. (ade) by Turius wenda