Bintang Kejora Berkibar, Minta Perhatian Pemerintah

Menhan Minta Gubernur dan Bupati Proaktif
JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono menegaskan, kasus pengibaran bendera Bintang Kejora di Papua jelas merupakan bentuk pelanggaran hukum. Namun demikian Juwono menilai pengibaran simbol kebesaran Organisasi Papua Merdeka (OPM) oleh sekelompok sparatis di Papua hanyalah upaya mencari sensasi saja.
Tujuannya, sekadar meminta perhatian. Menurut Menhan, masalah itu bukan gerakan serius yang ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Tolong jangan kait-kaitkan peringatan RMS (Republik Maluku Selatan), sehingga dinaikkannya bendera Bintang Kejora sebagai pertanda kedaulatan Indonesia terancam. Itu semata karena mereka ingin cari perhatian pemerintah agar daerah mereka diperhatikan," tegas Juwono Sudarsono di hadapan anggota Panitia Ad Hoc I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Senayan, Jakarta, Selasa (16/6).
Juwono mengatakan, masalah Papua harus diselesaikan dengan pendekatan hukum. Dan tanggung jawab utamanya ada di Pemda dan kepolisian. "Itu bupati dan gubernurnya harus proaktif. Demikian juga Kepolisian harus melakukan pengamanan karena menaikkan bendera Bintang Kejora itu tindakan yang melanggar hukum," cetusnya.
Menurutnya, TNI tidak bisa ikut dalam penyelesaian masalah Papua karena bukan menyangkut kedaulatan. "Kalau sudah mengancam kedaulatan negara, TNI akan maju. Kalau menyangkut keamanan, Kepolisian dan Mendagri yang bertanggung jawab," terang Juwono.
Di tempat yang sama, Menteri Pertahanan Juwono Sudharsono juga menegaskan soal kasus perebutan Blok Ambalat. Menurutnya, posisi Indonesia sebenarnya sudah aman secara hukum karena merupakan negara kepulauan yang diuntungkan dalam penarikan garis pantai. Sedangkan Malaysia merupakan negara pantai dan bukan kepulauan sehingga tidak berhak mengambil wilayah Blok Ambalat.
Meski demikian Malaysia tetap harus diwaspadai lantaran negeri jiran itu memiliki persenjataan yang lebih modern ketimbang alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. " Semua sudah tahu kalau Blok Ambalat punya Indonesia. Tapi karena Malaysia memiliki persenjataan dan teknologi lebih maju dibanding Indonesia makanya mereka bisa seenaknya mengklaim Ambalat milik mereka karena di situ ada sumber minyak yang sangat banyak," tutur Juwono dalam rapat kerja dengan Panitia Ad Hoc (PAH) I DPD RI, Selasa (16/6).
Untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia, lanjutnya, bukan hanya dengan kuantitas personil militer saja melainkan juga dengan kualitas. Jika Malaysia memili pesawat tempur tipe F18, maka Indonesia harus punya tipe lebih dari itu meski jumlahnya tidak banyak.
" Malaysia itu teknologinya lebih maju, mereka punya kapal selam yang tidak terdeteksi oleh kapal perang Indonesia. Karena itu dengan keterbatasan dana, kami saat ini tengah berupaya memperkokoh daya gempur dan teknologi, karena itu salah satu cara menaklukkan Malaysia," ucapnya.
Dalam kesempatan sama Menhan juga mengungkapkan, penambahan anggaran pertahanan sebesar Rp7 triliun hingga Rp10 triliun yang diplot dalam RAPBN 2010, belum cukup untuk memenuhi kebutuhan. Karenanya dia berharap Panitia Anggaran (Panggar) DPR RI dan Departemen Keuangan dapat meningkatkan prosentase anggaran pertahanan.
" Tahun ini kita hanya mendapatkan anggaran sekitar lima persen dari APBN 2009. Jangankan membeli persenjataan baru, untuk membiayai perawatan alat utama sistem senjata (alutsista) Dephan harus melakukan efisiensi besar-besaran," ujar mantan Gubernur Lemhanas itu.
Dia berharap, dengan adanya kasus Ambalat, DPR dan pemerintah dapat memberikan perhatian pada Dephan. " Sampai tahun depan fokus kita untuk membiayai perawatan alutsista yang dioperasikan. Anggaran Dephan tak cukup beli peralatan baru," tandasnya.
Mengenai angka pasti berapa anggaran pertahanan yang disetujui anggota Panggar dan Depkeu, Juwono belum bisa memastikan. Hanya saja menurut dia dengan anggaran yang diterima Dephan sebesar Rp33 triliun masih sangat minim. " Mudah-mudahan saja bisa lebih dari anggaran 2009. Karena bagaimanapun pertahanan merupakan salah satu sektor terpenting yang harus diperhatikan," tandasnya. (esy/JPNN)