WELCOME TO WEB FGPBP

Mungkin anda berfikir, akulah manusia yang paling tidak beruntung dan bodoh, karena kecintaan ku terhadap negeri ku lebih besar dari yang kau dapat dari ku...tapi satu hal yang kau tahu, bahwa aku berjalan bersama suatu kebenaran yang dunia telah menolaknya...sebab yang ku tahu...kebenar itu akan memerdekakan aku.

21 Jan 2010

Partai Demokrat Dukung Pilgub Oleh DPRD

akarta (ANTARA) - Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, Sutan Bathoegana, menyatakan, pihaknya mendukung pelaksanaan pemilihan gubernur (pilgub) oleh DPRD, tidak secara langsung oleh rakyat.
"Sudah seharusnya begitu, karena gubernur tersebut adalah perwakilan Pemerintah Pusat yang mengkoordinir semua kebijakan pusat, ditambah dengan kemauan daerah dengan Otonomi daerahnya," katanya kepada ANTARA, di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan itu, merespons permintaan sejumlah daerah, juga terkait pernyataan Forum Rektor Indonesia (FRI) yang merekomendasikan pengembalian pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih gubernur dan wakil gubernur kepada DPRD, tidak lagi secara langsung oleh rakyat.
"Apa yang disampaikan oleh FRI untuk Pilkada Gubernur memang perlu didukung karena alasan-alasan tadi," ucapnya.
Namun secara terpisah, pengamat politik yang juga dikenal sebagai Direktur Eksekutif "Sugeng Sarjadi Syndicate" (SSS), Dr Sukardi Rinakit, menilai, kelemahan kalau seorang gubernur dipilih DPRD ialah, dia cenderung tidak akan dihormat oleh para bupati maupun wali kota di wilayahnya.
"Ada dua alternatif (yang dapat saya ajukan). Pertama. Semua dipiih seperti sekarang (Gubernur, Wali Kota, Bupati), tinggal mekanismenya yang harus didiskusikan," ujarnya.
Atau, kedua, demikian Sukardi Rinakit, gubernur dan bupati (juga wali kota) dipilih DPRD dari beberapa calon yang ada.
"Kalau gubernur hanya dipilih DPRD sementara wali kota dan bupati dipilih langsung maka mereka akan mengabaikan gubernur," katanya menegaskan.
Revisi UU 32
Sementara itu, pakar otonomi daerah yang juga mantan Anggota Komisi II DPR RI, Prof Dr Riyas Rasyid, mengemukakan, saat ini dia mendapat informasi, Undang Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah telah siap untuk direvisi.
"Itu antara lain bersangkut paut dengan tatacara Pilgub tadi. Katanya, draf revisi sudah `net` di tangan Mendagri, dan malahan sudah mendapat persetujuan Presiden SBY untuk dibawa guna dibahas lebih lanjut di DPR RI (Komisi II)," tuturnya mengungkapkan.
Dari pengamatannya, ada tiga alasan kenapa Pilgub dikembalikan ke DPRD, tidak lagi secara langsung oleh rakyat.
"Pertama, karena otonomi daerah itu ada di kabupaten dan kota, bukan di provinsi. Kedua, gubernur itu merangkap jabatan sebagai kepala daerah, itu pasti, tetapi juga merupakan wakil Pemerintah Pusat di daerah," paparnya.
Dan yang ketiga, dan menurut dia, ini merupakan alasan ideologis konstitusional, ialah menyangkut keutuhan NKRI.
"Artinya, jika otonomi diberikan kepada provinsi, akan bisa mengarah kepada federalisme, dan ini jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi negara Undang Undang Dasara 1945 berdasarkan Pancasila sebagai ideologi kita," katanya menegaskan.
Hanya saja, demikian Prof Dr Riyas Rasyid, khusus untuk DKI Jakarta ada pengecualian, bisa dilakukan pemilihan langsung, karena otonominya tidak di kota-kotanya.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar