Solidaritas Rakyat Papua Gelar Long March dan Ibadah

TIMIKA [PAPOS]- Sedikitnya seribu warga Papua di timika, Rabu (27/1) siang kemarin melakukan aksi long march dan ibadah bersama, menysukuri terdaftarnya International Parlement of West Papua (IPWP) dan International Law of West Papua (ILWP) pada parlemen uni eropa di Brussel, Belgia 27 Januari kemarin.

Pantauan Papua Pos, aksi demo damai yang berlangsung aman dan lancer itu, dimulai pukul 10.30 WIT hingga pukul 12.30 WIT di halaman kantor DPRD Mimika. Bahkan sejumlah aspirasi disampaikan warga setelah pelaksanaan ibadah di halaman kantor rakyat Mimika itu. Aksi long march warga Papua di Timika dimulai di Gereja Jemaat Bahtera Kingmi, Jalan baru C Heatubun Timika, mengikuti alur menuju jalan Trikora-Achmad Yani, memasuki Jalan Ki Hajar Dewantara Mimika dan berbelok lagi ke Jalan Yos Sudarso dan selanjutnya memasuki halaman kantor DPRD Mimika.

Long-march yang dilakukan disepanjang jalan dalam kota Timika itu, masyarakat sambil membawa sejumlah spanduk yang mendukung terdaftarnya IPWP dan ILWP, karena dengan terdaftarnya di parlemen Uni Eropa, tentu akan membawa perubahan bagi perjuangan orang Papua selama ini, karena dengan begitu diharapkan hak-hak warga Papua dapat diperjuangkan di tingkat internasional.

Dalam orasi dan aksi di halaman kantor DPRD Mimika, para pendemo melakukan ibadah bersama yang dilanjutkan dengan orasi politik, yang intinya meminta segera dilakukannya referendum karena Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) yang dilakukan di tahun 1969 dinilai cacat hukum.

Selain itu, para demonstran juga meminta dibukanya kembali akses bagi wartawan internasional untuk melakukan peliputan di tanah Papua. Alasannya, jelas karena selama ini wartawan asing dianggap mendapatkan tekanan yang tragis dari pemerintah Indonesia tanpa alasan yang jelas entah.

Tuntutan lain yang dilihat di lokasi demo, sempat disampaikan dalam orasi adalah terkait penghentian pelaksanaan otonomi khusus yang selama ini diberikan kepada Provinsi Papua, alasannya karena sejauh pelaksanaannya, Otsus dinilai tidak bisa mensejahterakan masyarakat.

Lebih tegas lagi, warga pendemo meminta kepada pemerintah pusat agar segera melakukan penarikan pasukan dari areal PT Freeport Indonesia dan mengusut tuntas kasus penembakan di areal perusahaan Amerika itu, karena dinilai tidak ada warga sipil yang terlibat aksi tersebut.

Pada saat yang bersamaan, dilokasi terpisah di rumah Transit Baboiga Keuskupan Timika, berlangsung juga kegiatan warga Papua lainnya. Dari data lapangan diketahui, sejumlah warga Papua yang difasilitatori Jaringan Damai Papua menggelar acara pra dialog yang bertajuk Kunsultasi Publik Dialog Papua.[Cr52]