KNPB Klaim Bertanggungjawab

Atas Pengibaran Bintang Kejora
JAYAPURA-Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengaku bertanggungjawab atas pengibaran bendera Bintang Kejora (BK) di Abe Pantai dan belakang Gedung FISIP Uncen Kampus Waena jelang peringatan HUT RI ke-64, Senin (17/8) lalu.
Bahkan, berbagai insiden penembakan yang terjadi di area PT Freeport, Timika dan Serui beberapa waktu lalu, juga diklaim merupakan bagian dari aksinya sebagai bentuk perlawanan kepada pemerintah RI maupun pemerintah daerah.
Sekjen KNPB Demus Wenda mengungkapkan, perlawanan akan terus dilakukan kepada pemerintah RI dan Pemda, selama aspirasinya yang menuntut digelarnya dialog dengan para pemegang kekuasaan tentang penentuan nasib sendiri (referendum) tidak direspon.
"Yang jelas selama aspirasi kami tidak direspon atau dijawab oleh pemerintah, maka perlawanan akan terus dilakukan. Perlawanan rakyat Papua ini merupakan cara terbaik setelah upaya-upaya melalui aksi demo dan diplomasi tidak ada hasilnya," ujar Demus Wenda kepada Cenderawasih Pos, selasa (18/8).
Demus yang juga mengklaim sebagai juru bicara TPN/OPM ini, sengaja setiap melakukan aksi pengibaran bendera, pihaknya tidak selalu meninggalkan tempat. Hal ini dilakukan guna menghindari berbagai tindakan kekerasan yang akan dilakukan aparat keamanan dalam setiap mengatasi persoalan.
Sebenarnya, setiap melakukan aksi perlawanan, pihaknya akan berusaha melakukan dengan cara-cara ksatria dan gentlemen atau tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hanya saja, pengalaman yang ada selama ini, aparat keamanan setiap menghadapi aksinya itu, selalu menggunakan cara-cara kekerasan.
"Jadi perlawanan yang kami lakukan ini sekaligus upaya menggugat pemerintah yang dinilai gagal melindungi rakyat Papua. Bagi kami rakyat Papua kehidupannya akan berubah lebih baik jika diberikan kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri," ungkapnya.
Dikatakan, meski Pemerintah RI telah memberikan Otsus kepada Pemprov Papua, namun kenyataanya belum memberikan perubahan yang berarti bagi rakyat Papua. Justru yang terjadi selama ini, rakyat Papua hidup sengsara, tertindas dan masih mendapatkan perlakuan ketidakadilan di atas gelimpangan kekayaannya di tanahnya sendiri.
Karena itu, dirinya siap menghentikan berbagai perlawanan yang dilakukannya, selama Pemerintah RI dan Pemda memberikan ruang bagi rakyat Papua untuk dialog guna membicarakan berbagai persoalan-persoalan yang ada di tanah ini. Selama ruang dialog ini belum ada, maka sampai kapanpun perlawanan akan terus dilakukan.
Disinggung berbagai insiden penembakan di area Freepot Timika, Demus Wenda mengatakan, itu semua dilakukan atas perintah langsung Kwelik Kwalik. Perlawanan yang dilakukan itu, sebagai wujud protes dan menggugat atas ketidakadilan yang diterima rakyat selaku pemilik hak ulayat.
"Tanah dan kekayaan alam ini dikeruk oleh pihak lain, sementara rakyat sebagai pemiliknya justru hidup dalam suatu kondisi ketidakpastian dan penderitaan. Karena itu, untuk melawan terhadap berbagai rasa ketidakadilan yang terjadi di tanah ini, komponen rakyat Papua yang diback up kekuatan TPN/OPM akan terus melakukan perlawanan dalam bentuk apapun," paparnya.
Apa tidak takut dikejar dan ditangkap aparat? Dengan suara lantang, Demus Wenda yang suka berpindah-pindah markas ini, mengaku tidak merasa takut dan gentar sedikitpun.
Baginya, selama perlawanan dan perjuangan yang dilakukan ini demi untuk membela rakyat Papua yang sedang tertindas, maka berbagai risiko yang akan terjadi siap dihadapi. (mud/fud)