WELCOME TO WEB FGPBP

Mungkin anda berfikir, akulah manusia yang paling tidak beruntung dan bodoh, karena kecintaan ku terhadap negeri ku lebih besar dari yang kau dapat dari ku...tapi satu hal yang kau tahu, bahwa aku berjalan bersama suatu kebenaran yang dunia telah menolaknya...sebab yang ku tahu...kebenar itu akan memerdekakan aku.

17 Agt 2010

Pemerintah Remehkan Persoalan Papua

KabarIndonesia - Pemerintah pusat dinilai cenderung mengecilkan akar masalah Papua dan otonomi khusus (otsus). Perlindungan dan pemberdayaan terhadap orang asli Papua hanya terjebak pada retorika.

Muridan, Koordinator Tim Papua LIPI mengritisi sikap pemerintah yang dinilai belum mau melakukan koreksi atas kegagalan kebijakan politik, hukum, dan keamanannya. Adapun pakar International Crisis Group Sidney Jones mengingatkan, permasalahan Papua terdiri dari banyak dimensi. Di antaranya, soal seberapa banyak kekuasaan yang rela diberikan pemerintah pusat kepada Papua dan tidak dianggapnya ancaman bagi Papua sebagai ancaman nasional.  SOURCE

Menanggapi situasi di Papua, Sekjen Dewan Ketahanan Nasional, Letjen (Purn) Bambang Darmono menilai perlu kehendak bersama untuk melanjutkan pendekatan kesejahteraan terhadap Papua. Caranya, kata dia, dengan meredesain draf Otsus Papua dengan melibatkan masyarakat Papua.  Bambang menilai otsus dan Inpres No. 5/ 2007 belum mampu menyelesaikan masalah Papua. Penyebabnya antara lain, peningkatan radikalisasi masyarakat Papua, budaya kekerasan, serta perlawanan bersenjata antara warga Papua dan aparat keamanan nasional.

Gubernur Berang

Sementara itu, menanggapi soal audit dana otsus Papua, Gubernur Papua Bamabas Suebu justru terkesan berang. "Itu bukan tugas dari Kemendagri sama sekali. Itu menurut UU Keuangan Negara, UUD 1945, dan itu sudah dilakukan (oleh BPK)," ujar Suebu.

Diketahui, total dana otsus yang digelontorkan untuk masyarakat Papua rata-rata Rp 2 triliun per tahun. Jika ditotal, mencapai lebih dari Rp 23 triliun sepanjang delapan tahun terakhir. Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan akan melakukan audit menyeluruh dana otsus Papua. 

"Biaya pembangunan per kapita dari 33 provinsi yang paling tinggi adalah Papua. Baru Aceh, baru yang lain-lain. Jadi kalau tidak bergerak, tidak ada kemajuan, kita harus tahu mengapa," tegas Presiden.

Pihak Kemendagri juga menegaskan, evaluasi pelaksanaan otsus Papua baru akan dilakukan pada 2011. (*)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar