WELCOME TO WEB FGPBP

Mungkin anda berfikir, akulah manusia yang paling tidak beruntung dan bodoh, karena kecintaan ku terhadap negeri ku lebih besar dari yang kau dapat dari ku...tapi satu hal yang kau tahu, bahwa aku berjalan bersama suatu kebenaran yang dunia telah menolaknya...sebab yang ku tahu...kebenar itu akan memerdekakan aku.

11 Agt 2009

DAP Ragukan Pernyataan Gubernur


DAP Ragukan Pernyataan Gubernur
**Terkait Pemprov Telah Mampu
Turunkan Kemiskinan

JAYAPURA-Adanya pernyataan Gubernur Papua Barnabas Suebu, SH, Sabtu (8/8) yang menyebutkan bahwa, selama kepemimpinannya Pemprov Papua berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga 4 persen, diragukan pihak Dewan Adat Papua.
"Pasalnya, berdasarkan realita yang ada, kondisi masyarakat Papua sekarang ini masih belum nampak ada perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik, terlebih lagi setelah Otonomi Khusus (Otsus) Papua berjalan hampir delapan (8) tahun," ungkap Kepala Pemerintahan Adat Papua Fadel Al Hamid kepada Cenderawasih Pos.
Pihaknya mengungkapkan, pernyataan gubernur kepada media massa dan publik itu masih perlu diuji kembali kevalidannya dan keakuratannya, terutama lagi menyangkut metode dan pola yang digunakan untuk mengukur penurunan data tersebut.
"Saya pikir kami sebagai bagian dari anak adat, tidak bisa percaya begitu saja selama apa yang diungkapkan itu belum bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Di sini hal yang masih perlu didiskusikan lagi adalah menyangkut data itu diukur seperti apa, dan proses pendataan dilakukan seperti apa?," ujarnya di Aula STT IS Kijne Padang Bulan.
Fadel mengungkapkan, gubernur tidak bisa begitu saja mengumumkan hasilnya tanpa menjelaskan metode yang digunakan untuk mengukur data itu kepada publik.
Sebab, realita yang ada bahkan bisa dilihat secara kasat mata bahwa kondisi rakyat Papua dari dulu masih seperti itu, belum menunjukkan ada perubahan yang bisa dikategorikan mulai keluar dari kondisi kemiskinan.
Dimana-mana lanjut Fadel, masyarakat masih mengeluh dan merasakan kesulitan. Termasuk juga kebijakan sekolah yang katanya gratis, tapi masyarakat masih disuruh membayar bahkan pungutan bisa terjadi dimana-mana.
"Contoh yang masih mencolok adalah tentang kebijakan kesehatan gratis, tapi kenyataanya obat masih mahal dan sebagainya. Jadi kami pikir indeks bahwa angka kemiskinan di Papua berhasil diturunkan sekitar 4 persen masih perlu diuji lagi kevalidannya," tandas Fadel.
Dalam pandangannya, selama Otsus berjalan 8 tahun, belum memberikan efek yang cukup signifikan kepada masyarakat, terutama dalam mengangkat tarif hidup masyarakat.
Justru sebaliknya, jika dilihat Otsus ini hanya memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kalangan birokrasi saja, sementara rakyatnya masih kesulitan. (mud)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar