JAYAPURA–Dua orang delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam yaitu Charles Whiteley dan Florian Witt, Rabu (17/2) kemarin bertemu dengan pimpinan DPRP sekitar pukul 15.30 WIT di ruang kerja pimpinan DPRP.
Kedua delegasi ini hanya diterima oleh Wakil Ketua I DPRP Yunus Wonda, karena Ketua DPRP, Drs. John Ibo,MM sedang ada tugas keluar. Kedatangan kedua orang delegasi ini ingin belajar tentang situasi politik dan situasi sosial di Papua.
Usai pertemuan, Sekretaris Pertama Kepala Bidang Politik, Pers dan Informasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Charles Whiteley mengatakan, tujuan kunjungannya ke Papua adalah ingin belajar tentang situasi yang berkembang di Papua sekarang ini, baik itu tentang situasi politik dan situasi sosialnya.
”Kami mengunjungi Papua karena ada keinginan di Markas Besar Uni Eropa di Basel-Swiss bahkan di parlemen Eropa untuk lebih detail mengenal tentang situasi politik di Papua,”ungkapnya kepada wartawan usai pertemuan.
Dikatakan, selain bertemu dengan pihak DPRP, pihaknya juga berencana untuk menemui Gubernur Provinsi Papua dan instansi pemerintahan lainnya, kemudian Majelis Rakyat Papua (MRP) dan beberapa LSM di Papua. Oleh karena itu, pihaknya berada di Kota Jayapura ini sampai Jumat (19/2) besok. ”Nantinya sudah tentu akan ada kesimpulan dan akan ada laporan sebagai tindaklanjut dari pertemuan-pertemuan kami di Papua,”ujarnya yang diterjemahkan Florian Witt.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRP, Yunus Wonda mengungkapkan, dalam kunjungan Delegasi Uni Eropa menemui DPRP adalah ingin mengetahui lebih jauh beberapa persoalan di Papua oleh karena itu, pihaknya hanya menyampaikan tiga aspek besar yang terjadi di Papua yaitu tentang pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua, pelanggaran HAM, serta menyangkut manfaat dari program Respek.
Yunus Wonda menjelaskan, mengenai program Respek yang dijalankan Pemerintah Provinsi Papua pada dasarnya DPRP sangat mendukung, namun demikian yang harus dilihat lagi adalah nilai dari pada uang yang diberikan kepada masyarakat di kampung-kampung. Karena tidak dapat disamakan antara masyarakat di wilayah pegunungan dengan pesisir. ”Nilai Rp 100 juta di daerah pesisir mungkin itu cukup menyentuh, tetapi Rp 100 juta di pegunungan tidak bisa membantu, sehingga tidak menutup kemungkinan pemerintah perlu menambah hingga di atas Rp 300 juta,” ujarnya.
Namun demikian, lanjut Yunus Wonda, yang terpenting adalah bagaimana Uni Eropa dapat mendorong kemajuan di Papua terlebih untuk masalah pendidikan dan kesehatan, karena keinginan DPRP adalah setiap delegasi dari luar negeri jangan hanya datang kemudian pergi begitu saja tanpa ada hasilnya. ”Kami harap dengan kedatangan mereka ini ke Papua ada hasilnya. Yang diinginkan adalah adanya perubahan atau bantuan yang lebih serius demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua terlebih untuk sektor pendidikan dan kesehatan, pasalnya hingga sekarang perjalanan Otsus di Papua belum bisa meninggalkan sejarah yang bisa diingat oleh anak cucu kita nanti bahwa hal ini adalah hasil dari Otsus di Papua,” pungkasnya. (nal/fud)
(scorpions
Tidak ada komentar:
Posting Komentar