* Date: Thu, 14 Sep 2006 08:59:25 +0700
Rupanya pihak gereja banyak yang bersikap licik seperti ular sebagaimana
tertuang dalam kitab suci bibel. Setelah berhasil meluluh-lantakkan
komunitas muslim di wilayah timur Indonesia, termasuk juga memerdekakan
wilayah Timtim, kini gereja secara diam-diam mulai merambah gerakan makarnya
ke wilayah lain.
Mudah-mudahan kali ini pemerintah akan membuka matanya dan mau
menginvestigasi keterlibatan gereja-gereja hitam dalam carut marut kekacauan
yang ada di negeri ini, yang tidak hanya menjadikan muslim sebagai korbannya
tetapi juga membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa.
Republika. Jumat, 21 April 2006
'Jangan Jadi Alat Separatis'
Bila terlibat separatisme, jaringan gereja harus ditindak.
JAKARTA -- Sejumlah anggota DPR meminta terungkapnya keterlibatan jaringan
gereja dalam kegiatan yang berindikasi separatis perlu disikapi serius.
Mereka meminta pemerintah memanggil mereka untuk mengetahui apa yang mereka
kehendaki dan mengapa mereka menyebarkan laporan palsu tentang genosida di
Papua.
Anggota Komisi I DPR, Abdillah Toha, mengatakan informasi keterlibatan
jaringan gereja dalam kegiatan separatis di Papua sudah lama terdengar.
Namun informasi tersebut, kata dia, selalu tidak ditindaklanjuti. Karena
itu, kali ini, dia meminta pemerintah menindaklanjuti informasi itu, dengan
memanggil pihak gereja.
''Panggil mereka dan bicarakan apa sebenarnya keinginan mereka. Bila
ternyata mereka mendukung separatisme, pemerintah tidak perlu ragu bertindak
tegas. Dalam menyikapi masalah separatisme tidak ada kata kompromi. Di
negara manapun tak ada ampun untuk separatisme,'' pinta Abdillah Toha di
gedung DPR/MPR, Kamis (20/4). Abdillah meminta pemerintah tak terlalu
khawatir penindakan jaringan gereja itu akan mengarah ke isu SARA. ''Ini
tidak ada hubungannya dengan Islam atau Kristen,'' tandas ketua Fraksi PAN
itu.
Anggota Komisi I lainnya, Slamet Effendi Yusuf, menilai penindakan perlu
dilakukan agar kegiatan jaringan gereja itu tidak membahayakan integritas
NKRI. ''Jaringan masjid, gereja, pura, atau apapun harus ditindak tegas
kalau sudah mengarah pada disinteghrasi bangsa,'' ujar anggota Fraksi Partai
Golkar itu.
Menurut Slamet, penindakan terhadap jaringan gereja bukan dalam konteks
tempat ibadah, tapi lebih pada oknum-oknum yang menggunakan gereja untuk
membangun separatisme. ''Kalau pemerintah bisa menggeledah masjid untuk
mengejar pelaku terorisme, hal itu bisa dilakukan terhadap pelaku
separatisme. Separatisme lebih berbahaya dibanding terorisme,'' tandasnya.
Seperti diberitakan, adanya keterlibatan jaringan gereja dalam separatisme
Papua diungkapkan Dubes RI untuk Australia, Tengku Hamzah Thayib, dalam
rapat dengan pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di gedung DPR/MPR, Selasa
(18/4).
Menurut Tengku Hamzah, Persekutuan Gereja Australia (Uniting Church in
Australia/UCA) mendukung kampanye pemisahan Papua dengan menebarkan
informasi soal adanya genosida atau pembunuhan massal di Papua. Para
petinggi UCA, kata dia, mendapat info itu dari jaringan gereja di Papua.
''Ini informasi akurat,'' tandas Hamzah.
Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono, berharap agar isu genosida yang
dihembuskan UCA tidak menjadi isu bernuansa SARA di Indonesia. Menurut
Juwono, masyarakat Indonesia harus menyadari bahwa Australia menganut sistem
demokrasi. Artinya, kata dia, setiap LSM dan kelompok gereja di Australia
bebas memperjuangkan sesuatu di luar wilayah negaranya, Termasuk
mempersoalkan masalah politik dan sosial di negara lain.
Yang membuat Indonesia terganggu, lanjut Juwono, kampanye itu terkesan
mewakili seluruh masyarakat Australia dan didukung pemerintah. Dia sendiri
menyangsikan sikap seluruh masyarakat Australia seperti itu. Juwono
beralasan bahwa LSM itu memang pekerjaannya mencari-cari kesalahan negara
lain untuk mendapat sokongan dana. ''Walau mereka harus mawas diri untuk
mengurus orang-orang pribumi di dalam negerinya sendiri,'' kata Juwono di
Jakarta, kemarin.
Rahasia umum
Anggota Komisi I dari Fraksi BPD, Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan
keterlibatan jaringan gereja dalam separatisme Papua sudah menjadi 'rahasia
umum'. ''Selama ini tidak dipublikasikan saja,'' kata cucu Raja Airguni
Kokas di Fakfak, Papua, itu. Tuduhan genosida, kata dia, juga merupakan
'lagu lama' yang disebar secara tidak arif.
Di tempat terpisah, Ketua PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengatakan
berdasarkan pengamatannya selama tinggal beberapa tahun di Australia, ada
aliran gereja tertentu yang memang aktif melakukan kegiatan di Indonesia.
''Kegiatan mereka biasanya diatasnamakan kegiatan sosial,'' katanya di
Jakarta, kemarin.
Sehubungan mencuatnya isu keterlibatan jaringan gereja, Abdul Mu'ti meminta
semua pihak menyikapi dengan arif. Sebab saat ini, kata dia, ada yang
terkesan ingin membawa masalah itu ke isu SARA. ''Kalau isu SARA meledak,
persoalan menjadi tidak karuan. Semakin rumit dan berbahaya,'' ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI),
Munarman, menilai pemerintah perlu bijak menyikapi isu genosida yang
disebarkan jaringan gereja. Pemerintah, kata dia, tak perlu turun langsung
mengecek kebenaran kabar itu, tapi cukup menugaskan Komnas HAM.
''Kalau terbukti laporan [genosida] itu palsu, jelas ini merupakan
upaya-upaya propaganda politik yang dilakukan oleh mereka yang memang sejak
awal menginginkan kemerdekaan. Ini sangat berbahaya dan pemerintah harus
menyikapinya dengan tegas,'' tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar