FWPC di Inggris Ancam Integritas NKRI

[Politik dan Keamanan]

Sungailiat, Bangka, Pelita
Direktur Eropa Barat Departemen Luar Negeri Dewa Made Juniarta Sastrawan, mengemukakan, manuver gerakan separatis Papua di Inggris yang disponsori Free West Papua Campaign (FWPC) merupakan ancaman terbesar bagi integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Gerakan separatis FWPC aktif berkampanye dan menggalang kekuatan internasional bagi kemerdekaan Papua dengan mendiskreditkan Pemerintah Indonesia , ujarnya ketika berbicara dalam Seminar Pengembangan Upaya Peningkatan Diplomasi Indonesia dalam Menangani Perkembangan Isu Papua di Luar Negeri, di Sungailiat, Rabu (10/12).
Ia menjelaskan, dinamika masalah Papua di Inggris selama tiga tahun terakhir makin membahayakan. Kampanye negatif yang diotaki \'Free West Papua Campaign (FWPC) bukan hanya di Inggris, tetapi sudah meluas hingga ke negara-negara Eropa Barat lainnya seperti Belanda.
Tema sentral kampanye FWPC yang dipimpin oleh Richard Samuaelson dan Benny Wenda adalah masalah pembebasan Yusak Pakage dan Filipe Karma yang dipenjarakan terkait pengibaran bendera separatis Bintang Kejora, jelasnya.
FWPC secara rutin mengadakan kampanye menggunakan musik Tifa dan lagu-lagu Papua yang disiarkan radio BBC London dan kampanye di berbagai tempat lainnya terutama di wilayah \'Oxfrodshire\'.

Tujuan dari gerakan separatis Papua di luar negeri adalah untuk memperoleh dukungan politik dari negara setempat yang kemudian di arahkan ke dunia internasional, guna mencapai tujuannya memisahkan Papua dari NKRI atau penetuan nasib sendiri (Self Determination) untuk memancing respon PBB.

Isu tambahan yang mereka angkat adalah masalah HAM dan situasi sosial ekonomi masyarakat di wilayah Papua. Isu HAM yang selalu mereka angkat antara lain tertembaknya Opinus Tabuni di Wamena 9 Agustus 2008.
Masalah lain yang diangkat adalah penyiksaan terhadap Ferdinand Pakage di Lembaga Pemasyarakatan Abepura pada 24 Septerber 2008 serta penangkapan terhadap Buchtar Tabuni pada 3 Desember 2008.
Masalah sosial ekonomi juga selalu dikaitkan dengan kegagalan kebijakan otonomi khusus seperti penyakit kolera dan HIV/AIDS, pedidikan dan lingkungan hidup juga mereka sorot sebagai ketidak adilan yang dialami oleh warga negara Indonesia yang tinggal di Papua.kementerian dan tokoh masyarakat yang ditembuskan kepada para pejabat KBRI London. (ant/jon)

FWPC di Inggris Ancam Integritas NKRI

[Politik dan Keamanan]

Sungailiat, Bangka, Pelita
Direktur Eropa Barat Departemen Luar Negeri Dewa Made Juniarta Sastrawan, mengemukakan, manuver gerakan separatis Papua di Inggris yang disponsori Free West Papua Campaign (FWPC) merupakan ancaman terbesar bagi integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Gerakan separatis FWPC aktif berkampanye dan menggalang kekuatan internasional bagi kemerdekaan Papua dengan mendiskreditkan Pemerintah Indonesia , ujarnya ketika berbicara dalam Seminar Pengembangan Upaya Peningkatan Diplomasi Indonesia dalam Menangani Perkembangan Isu Papua di Luar Negeri, di Sungailiat, Rabu (10/12).
Ia menjelaskan, dinamika masalah Papua di Inggris selama tiga tahun terakhir makin membahayakan. Kampanye negatif yang diotaki \'Free West Papua Campaign (FWPC) bukan hanya di Inggris, tetapi sudah meluas hingga ke negara-negara Eropa Barat lainnya seperti Belanda.
Tema sentral kampanye FWPC yang dipimpin oleh Richard Samuaelson dan Benny Wenda adalah masalah pembebasan Yusak Pakage dan Filipe Karma yang dipenjarakan terkait pengibaran bendera separatis Bintang Kejora, jelasnya.
FWPC secara rutin mengadakan kampanye menggunakan musik Tifa dan lagu-lagu Papua yang disiarkan radio BBC London dan kampanye di berbagai tempat lainnya terutama di wilayah \'Oxfrodshire\'.

Tujuan dari gerakan separatis Papua di luar negeri adalah untuk memperoleh dukungan politik dari negara setempat yang kemudian di arahkan ke dunia internasional, guna mencapai tujuannya memisahkan Papua dari NKRI atau penetuan nasib sendiri (Self Determination) untuk memancing respon PBB.

Isu tambahan yang mereka angkat adalah masalah HAM dan situasi sosial ekonomi masyarakat di wilayah Papua. Isu HAM yang selalu mereka angkat antara lain tertembaknya Opinus Tabuni di Wamena 9 Agustus 2008.
Masalah lain yang diangkat adalah penyiksaan terhadap Ferdinand Pakage di Lembaga Pemasyarakatan Abepura pada 24 Septerber 2008 serta penangkapan terhadap Buchtar Tabuni pada 3 Desember 2008.
Masalah sosial ekonomi juga selalu dikaitkan dengan kegagalan kebijakan otonomi khusus seperti penyakit kolera dan HIV/AIDS, pedidikan dan lingkungan hidup juga mereka sorot sebagai ketidak adilan yang dialami oleh warga negara Indonesia yang tinggal di Papua.

Richard samuelson sangat aktif mengirim email kepada anggota parlemen Inggris, pejabat kemente

"INSPIRASI" Jangan Menanyakan tentang Kesuksesan

• Jangan pernah menyakan "Jalan mana yang paling mudah menuju kesuksesan? Jika anda sendiri belum pernah mencobanya maka apa yang di tanyakan itu tidak ada jawabannya.
• Ada 3 hal yang membuat kita Kuat" IMAN, PENGHARAPAN, KASIH" 3 hal yang tidak akan dilupakan yaitu"CINTA, KEJUJURAN, & PERSAHABATAN", 3 hal yang tidak dapat kembali yaitu"WAKTU, PERKATAAN, KESEMPATAN, 3 hal yang membuat kita dewasa"KERJA
  KERAS, KESETIAAN, & RASA SYUKUR" (1 Kor 13).
• Kalau anda mampu bergembira sepanjang hari dengan melakukan kebaikan pada orang lain maka anda akan terus dijaga dari permusuhan dengan siapa pun.
• Zaman sekarang ini memberikan kita banyak pilihan untuk hidup dan berkarir, mulai dari yang baik sampai tidak baik, "Tetapi jika orang yang hanya takut pada TUhan lah yang bisa membedakan mana yang baik dan tidak baik
• Beribu-ribu kata tidak akan meningalkan kesan yang begitu dalam di banding dengan satu perbuatan yang tulus dan iklas untuk kebaikan orang lain.Ku
• Kerjakan sedikit pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dibanding dengan banyak pekerjaan dengan penuh kesombongan.
• Kurang percaya diri adalah sumber penyebab dari segala kegagalan, jika anda hari ini tidak jakin dengan kekuatan yang anda miliki maka anda lemah meskipun anda mampu melakukannya

------------- TURWEN -------------

West Papua Demo News: Hundred Thousands of West Papuan Rallied in the Streets of Jayapura Refused Militarization in West Papuan Land By WPNews

Mar 26, 2009, 01:08

Email this article Printer friendly page

Hundred of thousand West Papuan Peoples asking to International Community to put Pressure on to Indonesia Government to withdraw Indonesia Military from West Papua.

West Papua People asking for Indonesia Government STOP call West Papuan Peoples are Subversion (Makar) because before you came to Invaded Our country 1963 no one call us West Papuan Subversion.

When you came and invaded our country then you star call West Papuan stigmatise Subversion or Makar. Indonesia you are Subversion or Makar.

Indonesia Military create violent in Puncak Jaya for bringing more Indonesia Military in West Papua.

Indonesia Military always need more money to buy new equipment like Water cannon, hot jet and weapon to kill West Papuan.

Indonesia Military mist use all the military equipment to kill West Papuan we need asking to International Community to stop selling arm to Indonesia Military and We need International Community to Embargo to Indonesia Military.

We West Papuan needs Freedom, and Justice
We West Papuan Peoples need your help to free us.

Port Numbay Photo News.

West Papua Demo News: Hundred Thousands of West Papuan Rallied in the Streets of Jayapura Refused Militarization in West Papuan Land

Mar 26, 2009, 01:08

Email this article Printer friendly page

Hundred of thousand West Papuan Peoples asking to International Community to put Pressure on to Indonesia Government to withdraw Indonesia Military from West Papua.

West Papua People asking for Indonesia Government STOP call West Papuan Peoples are Subversion (Makar) because before you came to Invaded Our country 1963 no one call us West Papuan Subversion.

When you came and invaded our country then you star call West Papuan stigmatise Subversion or Makar. Indonesia you are Subversion or Makar.

Indonesia Military create violent in Puncak Jaya for bringing more Indonesia Military in West Papua.

Indonesia Military always need more money to buy new equipment like Water cannon, hot jet and weapon to kill West Papuan.

Indonesia Military mist use all the military equipment to kill West Papuan we need asking to International Community to stop selling arm to Indonesia Military and We need International Community to Embargo to Indonesia Military.

We West Papuan needs Freedom, and Justice
We West Papuan Peoples need your help to free us.

Port Numbay Photo News.

Demo KNPB Minta Referendum

Juga Serukan Boikot Pemilu
JAYAPURA- Ratusan massa yang menamakan diri, Komite Aksi Nasional Rakyat Papua Barat (KNPB) Selasa kemarin, demo di Gedung DPR Papua. Mereka meminta agar dilakukan suatu referendum terhadap Papua untuk kemerdekaan Papua.
Massa yang terdiri dari mahasiswa, orang tua dan sejumlah perempuan itu datang ke Gedung DPRP dibawah pimpinan Victor Yemo dan Markus Yamo koordinator Wilayah II Manokwari. Mereka tiba di halaman Gedung DPRP sekitar pukul 14.00 WIT setelah sebelumnya sempat berorasi di sekitar Taman Imbi lalu masuk ke Halaman Gedung DPRP.
Dalam spanduknya antara lain tertulis Review PEPERA 1969, 'Bebaskan Tahanan Politik dan Narapidana Politik tanpa syararat, Otsus Makar dan Segera Referendum', 'Tanah Papua Zona Darurat bebaskan rakyat Papua Barat dari ancaman militerisme' dan ' Tuntut Kemerdekaan bangsa Papua Barat'.
Sedangkan pamflet-nya antara lain tertulis 'lets ending now', Pemilu bukan solusi menyelesaikan masalah di atas Tanah Papua', 'Pepera 1969 cacat Hukum' ' Freedom Yes, General Election No dan sebagainya.
Selain itu, secara bergantian mereka berorasi antara lain Markus misalnya, ia mengajak seluruh massa rakyat Papua agar komit dengan tekadnya untuk merdeka. "Kalau merdeka bilang merdeka," teriaknya. Ia juga mengajak seluruh rakyat Papua memboikot Pemilu mendatang. "Karena itu mari kita bersatu dalam gerakan oposisi Papua Barat," koarnya.
Sedangkan perwakilan dari Kepala Burung dalam orasinya mengatakan, Indonesia adalah pelanggar HAM terbesar. Karena itu ia mengajak rakyat Papua untuk merdeka. Mereka juga mengkritisi Otsus yang dinilainya belum juga membawa perubahan yang signifikan terhadap kehidupan orang Papua dan itu terjadi karena selama ini Otsus hanya dinikmati orang - orang tertentu.
Lalu seorang perempuan yang mengaku sebagai perwakilan dari TPN, ia menegaskan bahwa dirinya bersama teman - teman komitenya yakin bahwa perjuangan Papua merdeka akan segera berakhir.
Tak hanya itu, bahkan ada juga seorang pemuda yang mengaku dari Timor Leste yang berorasi bahwa sekarang ini Timor Leste dan Papua Barat bersatu untuk merdeka. "Timor Leste mendukung perjuangan patriaot a- patraiot di Papua," teriaknya.
Bergantian mereka terus berorasi silih berganti intinya menggugat Pepera 1969 dan ingin merdeka dari NKRI. Mereka juga mengkritisi para Caleg 2009 - 2014 bahwa tidak akan membawa perubahan. Mereka juga menilai bahwa DPRP tidak mampu membuat aturan untuk memproteksi hak-hak orang asli Papua, baik di bidang pendidikan, kesehatan dan terus pengiriman TNI dan Polri dalam jumlah besar ke Papua. "Anggota dewan punya raport buruk, bahkan selama ini hanya menciptakan konflik horizontal," katanya.
Setelah beberapa jam berorasi, sekitar pukul 16.00 WIT Ketua DPRP Drs John Ibo, MM bersedia menemui mereka di halaman. Di depan John Ibo, mereka menyampaikan pernyataan sikapnya, hanya saja pernyataan sikap atau lebih tepat disebut seruan itu dibacakan oleh Viktor dengan membelakangi John Ibo yang ditemani beberapa anggota DPRP. Antara lain, Yanni dari Komisi A dan Ismail Rahakbau dari Komisi E.
Seruannya itu berbunyi antara lain, dalam rangka mencari jalan keluar atas berbagai persoalan di Papua Barat diperlukan gerakan moral seluruh bangsa Papua Barat. Pertama, menggalang persatuan dan membangun kesadaran dalam Komite nasional bangsa Papua Barat. Kedua, melakukan doa dan puasa mulai tanggal 26 Maret hingga 1 April 2009 dan pada minggu pertama semua dihentikan.
Ketiga, tidak terhasut dan terprovokasi dalam kepentingan orang yang ingin memperpanjang sejarah penindasan di Papua. Usai dibacakan, seruan itu disampaikan kepada John Ibo.
Setelah itu, mereka juga meneriakan sumpah mereka yang salah satunya berbahasa satu dan memboikot Pemilu. Mereka juga mendesak untuk segera mengakhiri perjuangan Papua merdeka dalam tahun 2009 ini juga.
Tak ada yang disampaikan John Ibo dalam kesempatan itu, tetapi setelah itu, John Ibo dan Victor serta beberapa lainnya di undang ke ruang kerja John Ibo sekitar 10 menit. Sekitar pukul 17.00 WIT, massa kemudian membubarkan diri. Demo berlangsung damai dan tertib dibawah penjagaan aparat Polisi yang cukup ketat yang melibatkan satuan Dalmas Polresta dan Brimob.
John Ibo enggan menanggapi aksi itu. Ia hanya mengatakan bahwa surat seruan itu sesungguhnya bukan ditujukan kepada DPRP, sebab mereka merasa buntu dengan berbagai persoalan yang membelit Papua. "Saya diberikan surat itu hanya sebagai tembusan, itu tidak ditujukan untuk saya. Jadi saya untuk mengetahui saja," tukasnya. Kata dia, aspirasi itu sebenarnya hanya untuk mereka sendiri sehingga dirinya tidak bisa memberikan jawaban apapun.
Ia mengatakan, ketika bicara tentang Papua merdeka akan sangat bertentangan dengan DPRP, sebab anggota DPRP sudah dilantik dan di sumpah untuk setia pada NKRI. "Ketika bicara merdeka sangat bertentangan dengan sumpah janji. Ia juga enggan menanggapi ketika DPRP disebut - sebut tidak mampu memproteksi hak - hak orang Papua dengan aturan.
Sementara itu, Kapolresta Jayapura AKBP Roberth Djoenso SH mengatakan, dalam mengantisipasi unjuk rasa yang dilakukan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Gedung DPRP tersebut, pihaknya telah menyiapkan 4 SSK pasukan untuk pengamanan.
"Untuk pengamanan itu, kami telah menurunkan 2 SSK Dalmas Polresta Jayapura dan 2 SSK Brimob," kata Kapolresta.
Di samping itu, dalam pengamanan aksi unjuk rasa tersebut, polisi juga melakukan pengamanan saat pengunjuk rasa bergerak dari Expo Waena hingga dalam perjalanan menuju ke Gedung DPRP untuk menyampaikan aspirasi mereka. Apalagi, dalam unjuk rasa ini, sempat memacetkan arus lalu lintas dari arah Abepura ke Jayapura, demikian juga sebaliknya saat massa menuju ke arah Kota Jayapura.
Sebelumnya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, jajaran kepolisian menggelar razia yang dilakukan di Taman Imbi Jayapura, Entrop Jayapura Selatan dan malam harinya, menggelar razia di depan Expo Waena.
Sebelum ke DPRP, massa berkumpul dan melakukan orasi di depan Taman Budaya Expo Waena. Tempat yang sama persis dilakukan orasi oleh Buchtar Tabuni 16 Oktober lalu. Massa berkumpul mulai pukul 09.30 WIT tanpa membawa spanduk melainkan hanya atribut-atribut kecil, bergambar bintang kejora yang digambar (tempel) di topi, baju dan pernak-pernik lainnya.Pantauan Cenderawasih Pos massa terpisah 2 kelompok. Di depan taman budaya Expo dan Waena Padang Bulan.
Seperti demo sebelumnya kaum perempuan menggunakan busana adat ditempatkan dibarisan paling depan dengan wajah dicorat-coret sementara kaum lelaki terus memberikan semangat baik dengan menyanyi ataupun merespon teriakan orasi. Tak jarang muncul seruan 'Papua' yang direspon dengan teriakan 'merdeka' sambil mengepalkan tangan ke atas. Orasi yang berlangsung hampir 3 jam ini sempat menutup arus lalulintas ke Abepura hingga kendaraan (taxi) yang mau ke arah Abepura harus memutar lewat belakang Expo begitu sebaliknya.
Meski mendapatkan pengawalan ketat dari satuan Dalmas Polrtesta Jayapura dan Satuan Brimob Detasemen A Polda Papua yang turun lengkap dengan Pasukan Huru-Hara (PHH) tidak menyurutkan niat untuk terus berorasi secara bergantian. Uniknya dari beberapa pemuda yang melakukan orasi terdapat seorang pria berambut lurus yang turut bercuap lewat microphone. Tidak diketahui siapa yang menjadi koordinator aksi massa karena saat ditanyakan banyak yang mengaku tidak saling kenal. Markus Yenu selaku koordinator otorita wilayah 2 Manokwari yang sempat berorasi menyampaikan bahwa saat ini bukan lagi jamannya hidup penuh ketakutan.
Jika ingin meneriakkan kebebasan maka teriakkan sekeras mungkin agar tidak lagi terjadi ketidak adilan." Jangan takut untuk menyerukan merdeka karena kemerdekaan adalah hak setiap orang dan inilah saatnya mengakhiri semua ketidakpastian itu," koar Markus Yenu dalam orasinya. Aparat kepolisian terus mengamati perkembangan massa juga dianggap sebagai saksi dari proses kemerdekaan yang sedang dijalankan. Tak lama kemudian sekitar 50 orang dari arah Abepura berlari-lari kecil bergabung dengan kelompok yang berada di depan Taman Budaya Expo. Bertambahnya kelompok massa ini direspon histeris kelompok pertama yang ikut bergabung berlari membentuk lingkaran tetap di lokasi terminal.
Enam bendera partai Golkar yang ditancap dipinggir jalan juga tak luput dari bentuk protes terhadap parpol. Enam bendera tersebut dicabut dan diinjak-injak kemudian dibiarkan begiru saja. Dalam orasi yang disampaikan bergantian ini banyak disinggung mengenai situasi politik dari jaman ke jaman dan dari kepemimpinan presiden ke presiden. Dikatakan awal keterpurukan Papua sejak kepemimpinan Suharto berlanjut ke presiden Bj Habibie dan Megawati. Namun dimasa kepemimpinan Megawati inilah Papua semakin dibodohi. Keinginan untuk melakukan dialog nasionla akhirnya dibiaskan dengan memberikan kebijakan Otonomi Khusus sehingga sampai sekarang bangsa Papua masih tetap terlelap dalam buaian Otsus.
Barulah masa pemerintahan Gus Dur membawa angin segar dimana Gus Dur tidak mempermasalahakan dikibarkan Bintang Kejora karena menganggap bahwa hal tersebut adalah bentuk apresiasi. Sementara KNPB dalam selebaran yang disebarkan juga menyoroti bahwa partai politik dan proses pemilu April mendatang tidak akan membawa perubahan di Papua, melainkan hanya menumpang memperkaya diri dengan upah atau gaji yang menjanjikan. Saat ini dikatakan banyak caleg yang berlomba-lomba mencari simpati dengan berbagai cara baik menggunakan baliho, pamflet maupun sosialisasi diri secara langsung padahal selama itu pula tidak satupun aspirasi masyarakat bawah yang diperjuangkan, terutama menyangkut persoalan yang dihadapi masyarakat Papua dan tak satupun partai yang menawarkan program untuk dilakukan perubahan mendasar di Papua.
Setelah berorasi, sekitar pukul 12.30 WIT massa menggunakan 9 truk akhirnya melakukan konfoi bertolak menuju DPRP yang dikawal ketat petugas keamanan. Tidak terjadi insiden yang menonjol hanya dari konfoi ini sempat mengagetkan masyarakat yang menyaksikan di pinggir jalan dan sempat beberapa toko memilih tutup. (ta/bat/ade)

ORANG ASLI PAPUA DALAM ERA OTONOMI KHUSUS

PASIFIC POST, SENIN, 23 FEBRUARI 2009

JAYAPURA- Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua, Socratez Sofyan Yoman dalam press release kepada Pasific Post mengatakan, "Masa depan orang asli Papua dalam era Otonomi Khusus sangat memprihatinkan dan ancaman serius. Sejak tanggal 11-17 Februari 2009, saya berada di Wamena. Saya kaget luar biasa dan heran, karena aparat keamanan sedang mengawasi dan mengontrol aktifitas orang asli Papua di Pasar, di sudut-sudut jalan. Seperrti Pasar Yibama, Sinakma, Woma dalam bentuk penyamaran tukang-tukang motor ojek".

Lanjutnya, ini wajah operasi militer dalam bentuk lain yang sangat berbahaya dan memprihatinkan tentang kenyamanan dan penduduk asli Papua dalam era Otonomi Khusus di atas tanah dan negeri leluhur mereka. Saya percaya, ini tidak saja di Wamena tetapi berlaku di seluruh Tanah Papua dari Sorong-Merauke. Infrastruktur TNI dan POLRI berdiri megah dimana-mana bahkan di kampung-kampung. Tokoh-tokoh megah berdiri di pinggir-pinggir jalan. Milik siapa? Siapa yang bekerja di dalamnya? Dimanakah orang asli Papua pemilik tanah dipindahkan karena tanahnya telah diambil?

Di Tanah Papua sedang terjadi operasi militer, operasi ekonomi, operasi migrasi, operasi pemekaran kabupaten dan provinsi yang tidak terkendali dan operasi partai politik yang benar-benar menggeserkan posisi orang-orang asli Papua. Tujuannya hanya proses pemusnahan etnis Melanesia secara cepat, struktural dan sistematis. Karena, UU Otsus benar-benar dibantai oleh Pemerintah Indonesia sendiri dengan cara tidak konsisten da konsekwen untuk melaksanakannya.

Intinya masa depan orang asli Papua benar-benar berada pada ancaman serius dan terjadi malapetaka yang luar biasa. Perlu dan penting segera dicaraikan solusi sebagai upaya penyelamatan orang asli Papua di atas negeri dan tanah leluhur mereka. Karena tujuan utama Pemerintah Indonesia menduduki, menguasai, Tanah Papua ialah menjajah dan menindas orang asli Papua dengan kepentingan ekonomi, keamanan, politik dan pemusnahan etnis Melanesia dan digantikan dengan orang-orang Melayu.

Socratez Sofyan Yoman

Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua

Alamat: Jl. Jeruk Nipis Kotaraja, PO Box 1212
Telp. 62-967-583462
HP: 08124888458